Politisasi Pajak Membajak

HAK angket DPR soal mafia pajak bergulir. Rabu (2/2) lalu, sebanyak 111 anggota DPR menandatangani usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak penyelidikan itu ke pimpinan DPR. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak hak angket tersebut.

Namun, sejumlah kalangan pesimistis, angket mampu membongkar skandal mafia pajak. Angket dianggap hanya menjadi alat transaksi politik elit semata. “Tidak akan mungkin efektif. Apa pun yang dikerjakan oleh DPR untuk meninjau pemerintah tidak akan efektif,” kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit di Jakarta, Kamis, pekan lalu. Dia juga memperkirakan keputusan angket nanti bersifat kompromistik. “Yang penting komrpomi asal yang untung elit,” cetusnya.

Selain bermotif politik, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menduga, angket mafia pajak akan menjadi ladang uang bagi politisi sebagai modal Pemilihan Umum 2014. “Ini cuma bargaining dan rente saja. Wajib pajak bermasalah tentu akan ketakutan dan meminta back up politik ke parpol,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat pekan lalu.

Menurut dia, ada 151 perusahaan yang diduga mengeplang pajak yang perlu diusut. “Di dalamnya ada berbagai perusahaan besar, apalagi banyak perusahaan eksplorasi. Ini menggiurkan,” katanya. Karena itu, Muhtadi pun pesimistis, Pansus mampu menyelesaikan masalah perpajakan.

Motif politik dan ekonomi yang dilakoni politisi sebenarnya sudah terlihat ketika DPR tidak satu kata dalam pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mafia Pajak. Sejumlah politisi menganggap Panja tak akan mampu menuntaskan masalah perpajakan. Namun, harus lewat Pansus. “Ada persaingan tidak sehat yang muncul. Sudah ada panja kok bikin Pansus lagi,” ujar Arbi.

Lain lagi analisis Direktur Lingkar Madani Rakyat (LIMA) Ray Rangkuti. Dia menduga peran partai-partai politik tertentu di Panja akan menekan Golkar dalam kasus mafia pajak yang dilakoni Gayus Halomoan Tambunan. Sementara jika Panja ditingkatkan menjadi Pansus, Ray menilai, ada motif politik untuk membidik Presiden. “Ketika dinaikan ke Pansus, maka Pansus mau menekan Presiden,” ujarnya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menolak jika kendaraan politiknya mendukung Pansus untuk membidik Presiden. “Hak angket tidak boleh diarahkan untuk menyatakan hak pendapat,” ujarnya beberapa waktu lalu. Demokrat menanggapi dingin hak angket. Apalagi, angket diajukan partai politik yang tergabung dalam koalisi. “Ini menyangkut moral politik. Partai oposisi dan koalisi, moral politiknya kan beda,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Jum’at pekan lalu.

Mubarok mencium aroma politisasi dibalik pengajuan hak angket tersebut. “Angket tujuannya bagus. Tetapi, akan ada politisasi tidak sehat,” cetusnya.

Ditanya apakah Demokrat akan mendorong reshuffle kabinet karena kecewa dengan partai koalisi? Mubarok menjawab, “Enggak, itu domain Presiden.”

Inisiator hak angket Lily Wahid membantah tudingan ada udang dibalik angket. Menurut dia, usulan hak angket untuk mengungkap kasus mafia pajak yang tidak terungkap secara transparan oleh institusi penegak hukum.

“Hak angket tidak memiliki kepentingan politik untuk bargaining. Tetap bagaimana agar penerimaan negara dari sektor pajak bisa ditingkatkan,” katanya.

Insiator lainnya Ahmad Yani juga menolak jika hak angket untuk menyerang pihak tertentu. Namun, angket akan diarahkan untuk mengungkap persoalannya secara terang-benderang. “Siapa saja yang terlibat, maka akan direkomendasikan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegasnya politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Dia memperkirakan, kebocoran negara dari sektor pajak sekitar Rp300 triliun pertahun sehingga masalah perpajakan harus menjadi perhatian. ”Bayangkan. Ada sekitar Rp300 triliun. Nilainya jauh lebih besar daripada kasus Bank Century,” tegasnya.

Amankan Kepentingan

Aroma politisasi memang menyengat terkait langkah DPR dalam menyikapi kasus mafia pajak. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Panja Mafia Pajak dengan Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi di Gedung DPR, Selasa pekan lalu, nampak masing-masing fraksi punya agenda tersendiri dalam menggungkap kasus mafia pajak.

Fraksi Golkar misalnya, mendesak Polri untuk mengungkap semua pengakuan aktor mafia Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Golkar juga menyinggung soal pengakuan Gayus yang mengaku diarahkan Sekretaris Satuan Tugas Antimafia Hukum Denny Indrayana dalam membongkar kasus pajak. “Sudah terang benerang pengakuan Gayus itu,” kata politisi Golkar, Azis Syamsuddin yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

Bagi Golkar, Satgas telah menjadi instrumen politik lawan politiknya. Partai beringin juga mengingatkan Polri untuk mengusut tuntas 151 perusahaan yang mengeplang pajak. “Ungkap semua perusahaan itu,” tegas Bambang Soesatyo, anggota Panja Mafia Pajak dari Golkar.

Sementara Fraksi Demokrat mendesak Polri mengusut semua pengakuan Gayus yang juga menyebut tiga perusahaan Grup Bakrie terlibat dalam kasus pengeplangan pajak. “Usut perusahaan Bakrie,” tegas Ruhut Sitompul, anggota Panja dari Fraksi Demokrat. Desakan Demokrat itu mengandung pesan politik untuk menghantam Aburizal Bakrie.

Ketua Panja Mafia Hukum Tjatur Sapto Edy tak bisa menampik jika upaya mengungkap mafia pajak yang dilakukan DPR akan dihadapi tarik menarik kepentingan politik. “Wajar karena DPR adalah lembaga politik,” katanya.

Namun, Tjatur menyatakan, akan berupaya menghindari politisasi pajak. “Yang lebih penting adalah pembenahan sistem. Semua yang disebutkan (perusahaan bermasalah) akan kita tindaklanjuti,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Dia juga mengharap Panja bisa membantu mengembalikan kepercayaan penegak hukum.

Dalam RDP itu, Ito Sumardi menyatakan dalam mengusut kasus mafia pajak, Polri tidak merasa tertekan. Dia juga menegaskan, semua pengakuan Gayus di persidangan akan diusut.

Namun, Ito mengaku tidak mudah bagi Polri mengusut mafia pajak. Ito juga mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap kasus pajak yang menyeret 151 perusahaan. Kendala besar yang dihadapi adalah lamanya proses audit berkas yang dilakukan BPKP.

”Untuk melakukan audit BPKP membutuhkan yang waktu lama. Untuk menyelesaikan tiga sampai empat berkas saja membutuhkan waktu satu tahun,” kata Ito.

Padahal jumlah berkas 151 perusahaan wajib pajak yang ditangani Gayus mencapai 482 berkas. Untuk menuntaskan masalah tersebut, Ito menyatakan, Polri terus berkordinasi dengan tim gabungan yang terdiri dari KPK, BPKP dan PPNS Ditjen Pajak.

M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s