Berpolitik Tanpa Permusuhan

GEORGE Mc Turnan Kahin, sejarawan dan ilmuwan politik berkebangsaan Amerika Serikat, pernah terkesima dengan kesederhanaan Mohammad Natsir, salah satu tokoh bangsa. Dalam pertemuan di tahun 1948, Kahin menceritakan, Natsir yang kala itu menjabat sebagai Menteri Penerangan di bawah kabinet Muhammad Hatta, tidak malu menjahit baju dinasnya yang robek.

Natsir hanya memiliki satu-satunya baju dinas. Beberapa minggu kemudian, para pengawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk memberikan baju agar bosnya tampak seperti menteri sungguhan.

Bagi Natsir, politik bukan profesi. Karenanya, jabatan yang disandangnya tidak dijadikan ladang basah menumpuk kekayaan. Baginya, politik adalah panggung aktualisasi idealisme, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan ideologi.

“Kami berpolitik dengan prinsip. Kalau kami tidak setuju, ya terus terang saja kita katakan dengan segala konsekuensinya,” demikian pendapatnya seperti dikutip mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah buku berjudul: Mosi Integral Natsir dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski konsisten dalam memperjuangkan kepentingan dan ideologi, Natsir tidak membenci lawan-lawan politiknya. Sebagai pemimpin partai Islam yaitu Masyumi, Natsir tidak mau memaksakan keyakinannya kepada pihak lain agar mengikuti ajaran Islam sebagai pedoman secara legal dan kultural. Natsir amat akrab dengan tokoh-tokoh Katholik seperti I.J Kasimo, Ketua Partai Katolik.

Ketika Hari Raya Natal, Natsir selalu berkunjung ke rumah Kasimo yang kebetulan tidak jauh dari tempatnya. Natsir tinggal di Jalan Tjokroaminoto dan Kasimo di Jalan Gresik, Menteng. Begitu pula saat Hari Raya Idul Fitri, Kasimo selalu datang berkunjung ke rumah Natsir.

Dalam berpolitik, mereka selalu bergandengan tangan dalam menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang di masa Presiden Soekarno. Saat Soekarno menawarkan konsep Kabinet Kaki Empat, Kasimo dan Natsir menolak secara tegas usulan tersebut. Mereka menentang PKI dilibatkan dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Natsir juga pernah memperjuangkan agar penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas Islam. Tapi, perjuangan dilakukan dengan cara yang demokratis seperti lewat konstituante.

Di era Presiden Soekarno, Natsir pernah dipenjara karena perbedaan pandangan yang tajam tentang masa depan bangsa ini, terutama menyangkut ideologi Islam dan Pancasila. Partai Masyumi yang dipimpinnya pun dibubarkan tahun 1960 oleh Soekarno. Namun, Natsir tidak pernah menjelek-jelek Soekarno. Setelah tragedi berdarah tahun 1965 pecah, Natsir juga tidak pernah berpikir menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih kekuasaan atau demi kepentingan pribadi.

Begitulah Natsir. Dia dikenang sebagai politisi yang santun. Perbedaan pendapat dengan lawan politik, tidak melanggengkan sikap saling dendam. Natsir tetap menganggap lawan politiknya sebagai teman. Sosok negarawan teladan yang patut diteladani oleh politisi di negara ini saat ini. Pemimpin bangsa ini masih terjebak dalam permusuhan. Bangsa ini memiliki enam Presiden. Namun, antarpemimpin dan mantan pemimpin tidak menunjukkan pertemanan.

Pemersatu

Natsir telah mengukir sejarah mempersatukan NKRI saat dilanda perpecahan di awal kemerdekaan. Dia mewarisi prestasi menomental yaitu Mosi Integral yang berhasil mendamaikan konflik ideologis antarkekuatan politik.

Kepiawaian Natsir dalam melobi dengan sejumlah pimpinan fraksi Parlemen RIS seperti I.J Kasimo dari Fraksi Partai Katolik, AM Tambunan dari Partai Kristen, MR Hardi dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan kekuatan politik lainnya, mampu memengarui Mosi Integral mengobati perpecahan tanpa harus membayar dengan darah dan air mata.

Saat negara ini baru merasakan nikmat kemerdekaan, Belanda tetap ingin menancapkan kekuasaannya di Indonesia, baik dengan cara agresi militer Belanda Pertama pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1949, maupun politik pecah belah dengan mendirikan negara-negara boneka. Dan, upaya pecah belah itu berhasil. Belanda berhasil memecah belah NKRI dalam bentuk negara-negara bagian, yang wilayahnya terbatas hanya di Yogyakarta dan sekitarnya.

Negara-negara lain ciptaan Van Mook antara lain: Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Timur, dan Negara Dayak Besar. Dengan cara tersebut, Belanda masih tetap bisa menguasai Indonesia. Persatuan dipecah sehingga NKRI tidak memiliki kekuatan. Akibatnyanya masing-masing negara bagian saling mencurigai, bahkan saling memusuhi. Hal itu yang kemudian mendorong Natsir menyampaikan Mosi Integral.

Dalam pidato yang disampaikan tanggal 3 April 1950, Natsir menekankan pentingnya persatuan antarelite. Menurut dia, upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, penjaminan keamanan, tidak dapat berjalan selama belum ada ketentuan politik dalam negeri.

Natsir juga menyerukan kepada pemerintah agar memelopori dan menyusun langkah-langkah dengan program tertentu dan teratur dalam jangka panjang, dengan cara-cara integral.

Karena pemikiran Natsir tersebut, Soekarno, pada tanggal 15 Agustus 1950, mengumumkan kembalinya dalam NKRI. Sejak saat itu, gugurlah negara-negara boneka buatan Belanda. Natsir pun diberikan kepercayaan dari Soekarno untuk menyusun dan memimpin pemerintahan RI pertama setelah Indonesia pecah menjadi beberapa negara-negara bagian. Namun, Natsir dihantui kerisauan. Sebab, Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai terbesar tidak bersedia duduk di kabinet. Tetapi, Soekarno yang juga pendiri PNI, tetap mempercayai Natsir memimpin pemerintah. “Tanpa PNI?” tanya Natsir. “Ya, tanpa PNI,” jawab Soekarno.

Lalu, Natsir pun menyusun dan menetapkan kabinetnya yang terdiri: empat orang dari Masyumi, selebihnya dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Indonesia Raya (PIR), Parindra, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan tokoh nonpartai seperti Sri Sultan Hamengkubowono IX sebagai Wakil Perdana Menteri.

Di kabinetnya juga ada Djuanda, Asaat, Halim dan Bahder Djohan. Kabinet Natsir dinamakan zaken cabinet (kabinet ahli). Sementara PNI menjadi partai oposisi. Namun, kabinet yang dipimpin Natsir tak berusia lama yaitu 1950-1951.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s