Usut Dalang Opera Van Gayus

Gayus Tambunan | TEMPO:Yosep Arkian

PERKARA mafia pajak tak berhenti dengan hanya mengusut Gayus Halomoan Tambunan. Nyanyian Gayus akan terus diselidiki sehingga mengungkap aktor lain yang terlibat. “Perkara pidana Gayus masih berlanjut,” kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa, di Gedung MA, Jakarta, Jum’at (21/1).

Perkara Gayus menuai sorotan publik. Apalagi, setelah majelis hakim menjatuhkan vonis yang ringan terhadap Gayus. Hukuman yang dikenakan pada Gayus jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntutnya 20 tahun penjara. Namun, Harifin menduga, ada motif hakim untuk menjerat mantan Pengawai Direktorat Pajak Golongan IIIA itu dengan perkara lain.

Aparat penegak hukum memang harus mendalami kasus Gayus. Apalagi, kasus itu juga mempertontonkan kebobrokan oknum penegakan hukum. Gayus tidak hanya menilap miliaran rupiah uang negara yang dikumpulkan dari pajak. Tapi, dia juga mampu menembus jeruji tahanan untuk pelesiran ke Bali dan ke luar negeri, dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono. Gayus juga lihai menyuap hakim M Asnun, sejumlah oknum polisi yang menjaga Mako Brimob, sejumlah petinggi polisi, dan dua orang jaksa.

Tak hanya itu, perkara Gayus juga menggemparkan jagat perpolitikan di negeri ini. Suhu politik memanas lantaran perkara pajak yang menyeret Gayus terkait dengan perusahaan Bakrie Grup milik Aburizal Bakrie, yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Gayus disebut-sebut menerima suap sebesar Rp28 miliar terkait penyelesaian masalah pajak yang melilit perusahaan tersebut.

Namun, fakta-fakta itu seakan dikaburkan. “Dalam pasal 186 KUHAP sangat jelas, bukti yang sah itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa,” tegas anggota Komisi bidang hukum DPR Syarifudin Suding di Gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Timur Pradopo, di DPR, Jakarta, Senin (24/1).

Dalam beberapa kali persidangan, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyatakan, Gayus berkali-kali mengungkap jika pernah mengeluarkan uang US$500 ribu untuk menyuap oknum petinggi di kepolisian. “Itu harusnya dibuka. Gayus juga menerima US$3 juta dari perusahaan-perusahaan mana saja. Itu harus diungkapkan,” katanya. Syarifudin menambahkan, jika dari awal Gayus dijerat pasal pidana pencucian uang (money loundering), maka dapat diterapkan pembuktian terbalik. “Tetapi hanya (dikenakan pasal) gratifikasi,” sesalnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga mempertanyakan lambannya Polri menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening Gayus. “Seperti yang diungkap Gayus jika dia dapat uang dari tiga perusahaan Bakrie, kan harus ditelusuri itu,” katanya.

Dia menduga ada beking aparat penegak hukum dalam kasus Gayus. Neta juga mempertanyakan pernyataan Kabareskrim Komisaris Jenderal (Pol) Ito Sumardi yang menyatakan, Polri tidak takut mengungkap beking Gayus. Neta mendesak Ito membuktikan pernyataannya tersebut. “Kalau tidak takut, ya harus segera saja ditangkap,” katanya.

Menurut Neta, kasus Gayus sebenarnya dapat diungkap cepat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Lembaga antikorupsi itu tidak perlu menunggu proses penyelidikan yang dilakukan Polri. KPK bisa masuk lewat upaya mengungkap dana Gayus Rp28 miliar yang sudah disita polisi, tetapi dicairkan.

“Uang itu kan sudah disita, sudah milik negara, tetapi dicairkan. Orang yang mencairkan itu masuk dalam kategori menerima uang negara. Nah, KPK harusnya usut itu. Lalu, KPK dapat menelusuri asal aliran dana sebesar Rp28 miliar itu. Dari situ akan terungkap siapa bekingnya.”

Untuk mengungkap lebih dalam kasus Gayus, KPK dapat memeriksa mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duaji, Kompol Arafat dan isteri Gayus, dengan bantuan Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum Gayus. Bisa pula dengan memeriksa beberapa petugas Propam yang pernah memeriksa kasus Gayus. “Akan terungkap semua itu nanti,” kata Neta.

Ketua Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis juga mencium ada upaya mafia pajak membonsaikan kasus Gayus. Indikasinya, kata dia, dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya menjerat Gayus dengan pidana korupsi sebesar Rp570 juta.

Sementara aliran dana yang diterima Gayus sebesar Rp25 miliar dari Group Bakrie dan dana Rp50 miliar yang tersimpan di deposit box Bank Mandiri dan dugaan keterlibatan 151 perusahaan dalam kasus pajak, tidak diungkap. “Di mana Rp25 miliar dan Rp50 miliar di deposit box Bank Mandiri itu?” tanya Todung.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo menyangkal tudingan Polri tidak serius mendalami kasus Gayus. Dia memastikan, semua fakta persidangan akan diungkap lebih dalam. “Pengakuan Gayus dalam fakta persidangan akan kita jadikan sebagai alat bukti, jadi tidak berhenti,” katanya.

Kapolri juga menegaskan, akan bertindak tegas terhadap bawahannya jika melakukan pelanggaran hukum. “Jika ada pidana, akan diproses ke pengadilan umum. Kita akan tegas, diproses sesuai hukum yang berlaku. Kapolri juga berjanji akan mengungkap kasus Gayus secara transparan dan akuntabel. “Kita akan pertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Soal dana Rp28 miliar yang kabarnya mengalir ke sejumlah petinggi Polri, menurut Kapolri, pihaknya dihadapi kendala karena aliran dana itu mengalir tidak lewat rekening Perbankan. “Penelusuran sudah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang punya kewenangan itu. Tetapi uang Gayus itu cash (tunai). Tidak ada yang menggunakan bank.” Tetapi, lanjut Kapolri, hingga saat ini, PPATK terus menguraikan aliran dana tersebut. “Kita juga melibatkan BPKP dan KPK. Jadi Polri tidak sendiri. Kami terus melakukan penyelidikan,” ujar Kapolri.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, tak cukup dengan menekan Polri atau Kejaksaan Agung agar serius mengungkap kasus Gayus. Namun, butuh intervensi dari Presiden untuk mendorong keseriusan Kapolri dan Jaksa Agung dalam mengusut kasus tersebut.

“Presiden harus mendorong Kapolri dan Jaksa Agung. Penyakit kasus Gayus dapat ditangani jika ada kemampuan dan kemauan. Kemampuan aparat penegak hukum dan kemauan menyeret oknum-oknum lainnya. Nah, kemampuan dan kemauan tidak ada,” kritik Zainal.

Intervensi Presiden dinilainya bukan berarti mencampuri proses penegakan hukum. Namun, justru mendorong keseriusan aparat hukum dalam membongkar kasus Gayus. “Intervensi Presiden jangan diterjemahkan buruk. Perlu intervensi karena lembaga penegak hukum buruk. Kecuali, kalau integritasnya baik, tidak boleh diintervensi, karena merecoki,” ujar Zainal. Dia menilai, kasus Gayus memang beraroma politis. Namun, Zainal menilai, Presiden jangan terjebak secara politis dalam mendorong kasus Gayus.

Wakil Koordinator bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyarankan agar Presiden melimpahkan kasus Gayus ke KPK. “Jika Kapolri dan Jaksa Agung tidak sanggup, serahkan ke KPK,” katanya. Emerson menilai, ketidakjelasan kasus Gayus karena dihadapkan persoalan politisasi. Dia khawatir kasus Gayus bakal selesai lewat barter kasus.

Ketua KPK Busyro Muqoddas memastikan, pihaknya tengah mengusut kasus Gayus. Saat ini, kasus Gayus memasuki tahap penyelidikan. “(Kasus Gayus) sudah masuk ke penyelidikan,” kata Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/1).

KPK akan menelusuri aliran dana kepada Gayus atau sebaliknya. Busyro yakin jika kasus Gayus melibatkan pihak lain, termasuk aparat penegak hukum. “Termasuk jajaran di kepolisian, kejaksaan dan (Ditjen) pajak,” katanya.

Fenomena kasus Gayus menunjukan jika bangsa ini tak lagi berhadapan hanya dengan kasus-kasus legalistik laku koruptif. Melainkan betapa dalamnya multiplikasi korupsi yang harus berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi.

Kasus Gayus mempertontonkan secara fulgar jika kedaulatan hukum di negara ini tersandera oleh kepentingan politik dan ekonomi. Para pengusaha hitam berkoalisi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum untuk mengamankan asetnya. Bagi oknum aparat penegak hukum, berkoalisi dengan pengusaha hitam merupakan ladang subur menumpukan kekayaan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie menilai, hukum di negara ini telah tersandera oleh kepentingan politik dan ekonomi. “Dan yang lebih gawat lagi, politik berkolaborasi dengan dengan ekonomi menyandera hukum, yang menyebabkan hukum tak dapat jadi panglima,” katanya.

Padahal, guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan, hukum adalah panglima karena Indonesia memegang prinsip sebagai negara hukum. “Semua kita sebagai bangsa harus mengembalikan kepercayaan kepada hukum,” ujar Jimly. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s