Tutup Celah Mafia Pajak

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pajak Muhammad Tjiptardjo lengser dari jabatannya. Dia digantikan Fuad Rahmany, mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pergantian jabatan itu dipercepat. Rencananya, April 2011 nanti Tjiptardjo baru pensiun.

Berhembus kabar, percepatan alih jabatan itu karena terkait pengakuan Gayus Halomoan Tambunan yang menjadi aktor mafia pajak. Gayus mengungkap soal keterlibatan pejabat-pejabat di Direktorat Pajak serta modus permainan wajib pajak yang merugikan keuangan negara. Dia juga mempersoalkan aparat penegak hukum yang tidak menindaklanjuti pengakuannya itu. Gayus menegaskan jika Polri serius menindaklanjuti pengakuannya, akan ditemukan jika kasus yang melilitnya hanya perkara kecil.

“Apa memang Dirjen Pajak memang bersih atau hanya kasus saya saja yang diproses atau memang kepolisian tidak sanggup memproses?” ucap Gayus saat membacakan pledoinya bertajuk: Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih.

Tjiptardjo pun membantah. “Tidak berkaitan. Alami saja (pergantian), pas waktunya bersamaan saja. supaya diharapakan ada efisiensi,” katanya usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).

Terkait pengakuan Gayus itu, Tjiptardjo menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Tjiptardjo bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan bila dibutuhkan. Dia juga minta Gayus membuktikan. “Gayus boleh bilang, tapi buktikan. Pejabat Dirjen pajak banyak. Yang diperiksa sekarang tiga orang, yang lain monggo (silakan). Sampai level atas monggo.” katanya.

Sejak kasus Gayus terbongkar, Dirjen Pajak rusak citranya dihadapan publik. Pegawai Pajak juga kerap dituding miring.”Orang Dirjen pajak (dianggap) lebih mewah gaya hidupnya dibanding yang lain. Orang boleh saja bilang tetapi yang susah juga banyak,” cetus Tjiptardjo. Tak hanya itu, kekecewaan masyarakat juga ditunjukan dalam bentuk gerakan tolak membayar pajak lewat jejaring sosial Facebook.

Kasus Gayus menjadi bukti jika sektor perpajakan menjadi sumber korupsi. Jika Gayus yang hanya berpangkat IIIA di Ditjen Pajak bisa mengantongi Rp28 miliar, apalagi atasannya. Mantan pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie misalnya. Dia kini menghadapi tuntutan 15 tahun penjara karena menerima gratifikasi dan pencucian uang selama menjabat sebagai di Ditjen Pajak. Jaksa penuntut umum menemukan kekayaan Bahasyim senilai Rp60,8 miliar dan US$681.147 yang diperoleh selama memegang jabatan struktural pada periode 2002 hingga 2009.

Tjiptardjo mengklaim telah menjatuhkan sanksi kepada 640 pegawai pajak sepanjang tahun 2010. “Macam-macam (sanksinya). Dari ringan dan berat dari ketidakdisiplinan, selingkuh, mengenai pelanggaran wewenang jabatan. Ada yang diberhentikan, ada yang rekening tidak wajar,” tegasnya. Sanksi tidak hormat juga sampai eselon II.

Namun, langkah itu dinilai Panja Perpajakan Komisi XI DPR, tidak cukup bagi Tjiptardjo dalam mempertangungjawabkan masalah perpajakan. Bahkan, Panja Perpajakan menilai Tjiptardjo, bersama rekannya, yaitu Ramram Brahmana, dan Pontas Pane, harus bertanggungjawab secara hukum. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya.

“Dugaan penyalahgunaan tersebut yakni dengan sengaja membiarkan dan melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan keuangan negara, perusahaan dan kepentingan umum,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/1).

Menurut Melchias, ketiganya melakukan perbuatan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan keuangan negara yakni melanggar ketentuan batas waktu pembayaran restitusi pajak. Selain itu, tidak melakukan upaya hukum untuk menarik pajak masukan dari perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak fiktif. Akibatnya, negara berpotensi dirugikan atas imbalan bunga sebesar Rp66,41 miliar untuk kasus PT PHS dan Rp115,784 juta untuk kasus PT Alfa Kurnia.

Dalam mengungkap kasus mafia pajak, Tjiptardjo menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Ya monggo. Saya sebagai warga negara dan pejabat, tentunya wajib kalau diminta memberikan informasi. Tapi saat ini kan kita sudah bekerjsama dengan kepolisian. Kita bekerja sama dengan baik,” katanya.

Perketat Pengawasan

Dari temuan Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR, ada 12 titik rawan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di bidang perpajakan. 12 titik rawan itu antara lain, proses pemeriksaan, penagihan, account representative, pengadilan pajak, keberatan pajak, banding pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak. Kemudian, penuntutan, persidangan, wajib pajak, oknum pejabat pajak, oknum pengadilan pajak, main melalui rekayasa akuntansi, main melalui fasilitas pajak, serta main melalui peraturan pajak. “Masalah utama penyalahgunaan wewenang tersebut adalah minimnya proses check and balance dan fungsi pengawasan,” kata Mekeng.

Salah satu faktor penyebab penyimpangan dana pajak adalah lemahnya pengawasan Pengadilan Pajak. UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang membuka celah makelar kasus bermain dalam proses penyelesaian sengketa pajak lewat jalur ilegal. Pasalnya, Pengadilan Pajak jauh dari pengawasan. Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, MA sulit melakukan pengawasan atas perilaku hakim yang menangani perkara pajak. Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Keberadaan Pengadilan Pajak selama ini bersifat extra judicial yang fungsi kewenangannya di bawah Kementerian Keuangan. Akibatnya, MA dan Komisi Yudisial (KY) tidak dapat mengawasi secara efektif.

Karena itu, muncul dorongan agar Pengadilan Pajak berada di bawah MA. Ketua MA Harifin Tumpa menilai, pembenahan sektor pajak dan peradilannya itu lebih penting daripada mempermasalahkan kasus Gayus.

Harifin memandang sistem perpajakan negeri ini terlalu banyak celah. Pengawasannya tak ketat, dan peradilan pajaknya lemah. Keberadaan restitusi pajak alias pengembalian selisih pajak pun dinilainya sebagai titik lemah yang tak perlu ada.
Ia menilai pengadilan pajak berikut sistem pajak perlu dibenahi untuk menutup celah-celah tersebut. Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah merevisi UU Pengadilan Pajak. “UU itu harus diperbaiki,” katanya.

Harifin mengatakan, saat ini sedang dibentuk panitia untuk merevisi UU Perpajakan. Pihak yang terkait di dalamnya adalah MA, Kementerian Keuangan, dan Komisi Yudisial. Menurut Harifin, berdasarkan UUD 1945 hanya mengenal empat lingkungan peradilan. Semuanya itu berada di bawah MA. Sementara secara nonteknis dan organisasi Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menyetujui agar Pengadilan Pajak berada di bawah MA. Saat ini, MA tengah merumuskan mekananisme pengawasan agar tidak terjadi kasus pajak seperti yang melibatkan Gayus.

M. Yamin Panca Setia

Laporan: Mochammad Wahyudi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s