Mengendus Mafia di Belantara Kepentingan

DENNY Indrayana, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengilustrasikan jika upaya melawan mafia hukum di negara ini seperti melalui rimba belantara yang banyak tantangan. “Ketika masuk, kami tahu resiko yang dihadapi,” ujarnya di kantor Satgas, Jakarta, beberapa hari lalu. Resiko yang kini dihadapi adalah serangan balik dari sejumlah pihak yang merasa terusik dengan gebrakan yang dilakukan Satgas. Denny menjadi bidikan.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi Satgas. Ical, sapaan Aburizal agaknya gerah dengan Denny.

Menurut Denny, Ical pernah menegurnya saat acara tanam pohon yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Purwakarta, Jawa Barat, November 2010 lalu. Saat itu, Ical meminta Denny agar tidak menyeret perusahaan Bakrie dalam kasus mafia pajak dengan aktor Gayus Halomoan Tambunan.

Tapi, Denny membantah tuduhan tersebut. Dia menegaskan, Gayus sendiri yang mengaku menerima suap dari tiga perusahaan Grup Bakrie yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. Dalam beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus pernah mengatakan menerima uang setelah mengurus pajak dari tiga perusahaan Grup Bakrie tersebut. Dari ketiganya, Gayus menerima sekitar US$ 3 juta atau sekitar Rp 27 miliar. Dari Kaltim Prima, Gayus menerima US$ 500 ribu. Sedangkan dari Bumi US$500 ribu dan US$2 juta gabungan dari Arutmin dan Kaltim Prima.

Duit dari Kaltim Prima terkait dengan pengurusan surat ketetapan pajak tahun 2001-2004, dari Bumi terkait dengan banding Bumi untuk pajak pada 2005. Sedangkan US$ 2 juta untuk keberatan pajak pada 2005 dan 2006 oleh KPC dan Arutmin.

Ical kemudian menuding Satgas mengatur Gayus pergi ke Bali untuk menonton tenis dan seakan-akan bertemu dengan dirinya. Denny membantahnya. Menurut dia, saat Gayus di Bali, dirinya tengah menjalankan ibadah umrah. “Mana mungkin saya mengatur yang begitu-begitu. Saya, kan, sedang beribadah,” ujar Denny.

Tak hanya itu, kata Denny, Ical menyebut dirinya dekat dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Denny pun kembali membantah. Dia menganggap informasi yang diterima Ical tidak tepat. Ical pun menantang Denny menyelesaikan kasus Gayus secara politik.

Kasus Gayus yang ditangani Satgas dianggap sejumlah politisi Golkar untuk Aburizal. “Ada oknum tertentu untuk mempolitisasi proses hukum,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Golkar mencium rekayasa saat terungkapnya Gayus menyaksikan pertandingan tenis antara Daniela Hantuchova melawan Yanina Wickmayer dalam Commonwealth Bank Tournament of Champions, di Nusa Dua Bali, 5 November 2010 lalu. Pasalnya, saat yang sama, Ical juga menonton pertandingan itu. Namun, Ical membantah bertemu dengan Gayus di Bali.

Namun, Satgas membantah ingin menjatuhkan Ical. “Satgas sama sekali tidak berniat menjatuhkan Aburizal Bakrie,” tegas Yunus Husein, anggota Satgas beberapa waktu lalu.

Sejak Satgas dibentuk Presiden, banyak pihak yang alergi. Mereka menyerang lewat jalur hukum dan politik. Dari jalur hukum, serangan pernah dilakukan Petisi 28 lewat uji materi (judicial review) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) No 37 tahun 2009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung (MA). Untungnya, gugatan itu ditolak MA. Meski demikian, kewenangan Satgas seperti koordinasi, evaluasi, koreksi dan melakukan pemantauan terhadap kinerja institusi penegak hukum seperti diatur dalam Keppres, masih dipersoalkan legalitasnya.

“Satgas bukan lembaga penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam UU. Tidak berwenang koreksi dan koordinasi dengan lembaga hukum yang permanen,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/1).

Menurut dia, kewenangan tersebut menjadi tugas dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Gayus Lumbuun.

Karena itu, Gayus mengingatkan Kapolri untuk menolak kewenangan Satgas. “Polri berhak menolak hal-hal yang tidak tepat untuk dijalankan karena dapat mempengarui kinerja Polri secara independen,” katanya. Meski secara struktural, lanjut Gayus, Polri di bawah Presiden, namun Polri lebih tunduk kepada UU Kepolisian.

Dan, serangan telak terhadap Satgas adalah saat Gayus melontarkan pengakuan usai divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (19/1). Usai persidangan, Gayus menuding Satgas telah memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Namun, ada kesan Gayus telah mempersiapkan upaya menghantam Satgas. Pasalnya, dia sudah menyiapkan pernyataan tertulis. Dia pun langsung menggelar konferensi pers di ruang sidang.

Dia tidak berkomentar banyak soal putusan hakim. Gayus justru menghantam Satgas yang dianggap mengelabuinya. Gayus mengaku, kepergiaannya ke Singapura atas sepengetahuan Satgas. “Saya tiga kali bertemu Satgas, tanggal 18, 22 dan 24 Maret 2010. Keberangkatan saya pada tanggal 24 disuruh Denny,” ujarnya.

Nyanyian Gayus mempertontonkan kepiawaian dirinya bersama mafia hukum mempermainkan hukum. Aneh, Gayus yang awalnya mendukung upaya Satgas justru menyerang balik. Nyanyian Gayus pun menjadi amunisi bagi sejumlah pihak untuk menyerang Satgas.

Namun, Satgas menilai, pengakuan Gayus mengaburkan fakta. Dengan gamblang, Denny melampirkan bukti transkrip pesan via black berry massenger (BBM) untuk menunjukan pengakuan Gayus tidak benar. Denny mengungkap, Satgas sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan Gayus saat dirinya menghilang. Denny berhubungan dengan Gayus saat masih buron. Lewat percakapan via BBM, Denny menyakinkan Gayus agar menyerahkan diri dengan jaminan proteksi.

“Gayus ada dimana (isi SMS Denny kepada Gayus). Artinya, ini (bukti) bahwa kami tidak tahu di mana,” ujar Denny sambil membuktikan pesan tersebut.

Menurut Denny, pada tanggal 24 Maret 2010, Gayus berangkat, ke Singapura di luar pengetahuan Satgas. “Saya tidak tahu ada dimana dia. Lalu, ada informasi, dia disimbunyikan temannya,” ujarnya.

Kemudian, Denny mengirim pesan yang baru direspons Gayus pada tanggal 29 Maret 2010. “Saya terima BBM dari Gayus. Coba simak, ini untuk membuktikan bahwa tidak betul, informasi Gayus bahwa Satgas yang merancang dirinya berangkat ke Singapura,” katanya.

Denny mengungkap Gayus awalnya tidak ingin balik ke Jakarta karena khawatir ditangkap. Apalagi, setalah dirnya tahu jika Andi Kosasi sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu. Lewat pesan singkat yang dikirim ke Denny, Gayus menulis, “Pasti saya juga sama. Jadi, daripada saya diamankan Polri, maka saya pergi,” tulisnya.

Atas bukti tersebut, Denny menegaskan tidak benar jika Gayus menyatakan ada rekayasa terencana yang dilakukan Satgas.”Tidak ada dikatakan sesuai rencana,” kata Denny.

Upaya menyudut Satgas tak hanya itu. Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim mendapat informasi terpercaya (A1) tentang pertemuan tiga kali antara Satgas dengan Gayus setelah 68 kali Gayus keluar dari tahanan Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

“Saya mendapat informasi A1 (dipercaya) bahwa selama 68 hari, ada tiga kali ketemu (Satgas dan Gayus) tersebut. Saya akan berikan informasi yang A1 itu,” katanya saat RDP dengan Kapolri, Senin (24/1).

Satgas langsung membantah tudingan tersebut. “Pernyataan Ahmad Yani berkaitan dengan pertemuan Satgas dengan Gayus sebanyak 3 kali selama Gayus 68 kali keluar tahanan adalah tidak benar,” tegas Natsir Kongah, Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Menurut dia, yang menjadi prinsip bukan soal jumlah pertemuannya. Namun, pernyataan Ahmad Yani yang menegaskan pertemuan yang dilakukan oleh Satgas dengan Gayus bernada negatif.

Setelah Gayus berstatus tahanan, Satgas bertemu Gayus dalam pertemuan resmi yang dilaksanakan pada Jumat (2/4/2010) di Rutan Mako Brimob atas izin Ketua Tim Penyidik Independen Mabes Polri Irjen (Pol) Mathius Salempang dengan tujuan menjenguk dan melihat kondisi ybs di tahanan. Lalu, Senin (22/11/2010) di Rutan Mako Brimob, Satgas PMH bertemu Gayus pada saat munculnya informasi Gayus pergi ke Bali.

Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pencari Fakta mengenai kepergian Gayus ke Bali. Satgas menyatakan pertemuan itu sepengetahuan Kepala Rutan Mako Brimob dan seizin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara Gayus yaitu Albertina Ho. Pertemuan bertujuan untuk mengklarifikasi dan menggali informasi terkait kepergian Gayus ke Bali. Sementara Timur Pradopo menegaskan tidak menemukan informasi yang diutarakan Ahmad Yani.”Kalau ada temuan itu, kita akan tindaklanjuti. Sampai sekarang tidak ketemu jika Gayus ketemu Satgas,” kata Kapolri.

Serangan terhadap Satgas sama persis terhadap upaya mafia hukum mempreteli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gencarnya KPK memberantas korupsi pada akhirnya memunculkan resistensi para mafia hukum. Kasus kriminalisasi dua komisioner KPK yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menjadi bukti betapa kerasnya perlawanan yang dilakukan mafia hukum. Namun, kebenaran pasti akan terungkap. Perlawanan terhadap koruptor tak boleh surut. “Ya. kita tidak gentar, kita akan lawan mafia hukum,” tegas anggota Satgas Mas Achmad Santosa.

Perlawan terhadap koruptor memang tak boleh surut karena korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s