Menanti Sang Bandar Dijebloskan

MIRANDA Swaraya Goeltom sepertinya tengah bersiap menikmati hotel prodeo. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini akan fokus menelusuri keterlibatan Miranda sebagai pelaku suap cek perjalanan (traveler cheque) saat proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) 2004 lalu.

“Pekan depan (pekan ini) mulai fokus terhadap pihak pemberi,” kata juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat (28/1).

Hingga kini, status Miranda masih sebagai saksi dalam kasus suap senilai Rp31,5 miliar itu. KPK beralasan, belum ada bukti kuat yang untuk menyeret Miranda. Namun, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar mencegah Miranda ke luar negeri selama setahun.

Desakan agar Miranda segera diseret ke penjara disuarakan sejumlah pihak, termasuk para mantan anggota DPR Bidang Perbankan DPR periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus cek pelawat.

Paskah Suzetta, salah satu tersangka, menuding KPK tebang pilih dalam mengungkap kasus suap cek perjalanan saat proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004.

“Ini persoalan yang tidak equal (persamaan), treatment (perlakuan) yang tidak equal. Ini kasus Miranda Goeltom, sementara Miranda saja tidak di-apa-apain,” tegas Paskah lantang saat dirinya digiring ke mobil tahanan oleh petugas KPK, Jum’at (28/1).

Mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mempertanyakan alasan KPK yang tidak segera menetapkan Miranda sebagai penyuap sebagai tersangka. Alasannya, dalam kasus suap ada dua yang terlibat yaitu pemberi dan penerima suap. Seharusnya, politisi Partai Golkar itu menegaskan, KPK terlebih dahulu menetapkan tersangka dari pihak pemberi suap. Karena merasa tak adil, Paskah menegaskan, dirinya akan melakukan perlawanan secara politik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono juga mendesak agar KPK menyeret Miranda. ”Harus diusut tuntas siapa dalangnya,” kata Agung saat menjenguk Paskah di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (29/1).

Agung juga mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam mengungkap kasus tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dalam menghadapi masalah yang dihadapi kadernya tersebut, Golkar akan menerjunkan tim pembela hukum yang dipimpin Muladi.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani juga mempersoalkan profesionalisme KPK dalam menangani kasus tersebut. Dia mempertanyakan alasan KPK yang menetapkan terlebih dahulu para tersangka, sementara penyuapnya hingga kini masih bebas tanpa status tersangka. “Penyuapnya belum jadi tersangka, ini cukup ganjil,” tegasnya.

Yani menduga ada konspirasi dibalik kasus tersebut. Alasannya, penahanan para tersangka dilakukan setelah dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mendapat deponeering dari Kejaksaan Agung.

Miranda sebelumnya membantah tudingan Agus Condro. Dia mengaku tidak pernah memberikan cek pelawat. Namun, dia mengaku sempat bertemu dengan para anggota Fraksi PDI-P di Hotel Dharmawangsa pada tahun 2004.

Dalam pertemuan tersebut Miranda menegaskan hanya menyampaikan visi dan misinya dalam rangka pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia. “Ya ada (pertemuan). Saya sampaikan visi misi itu aja,” kata Miranda saat diperiksa selama lima jam di gedung KPK, Jakarta (2/11/2010). Miranda juga mengaku lupa, pertemuan tersebut dilaksanakan atas inisiatif siapa.

Dia menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara dia dan PDI-P. “Tidak ada (imbalan uang). Saya sudah jawab sama KPK di bawah sumpah. Tidak ada ya, tidak ada,” ungkap Miranda yang mengenakan setelan blazer warna biru muda. Miranda juga menyatakan tidak tahu soal peran mantan Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan sebagai koordinator pemenangannya. Miranda mengaku hanya mengenal Panda sebagai anggota dewan. “Kenal sebagai anggota DPR,” kata Miranda.

Desakan agar KPK segera menangkap Miranda lantang terdengar setelah lembaga antikorupsi itu menangkap 19 mantan anggota DPR bidang Perbankan Periode 1999-2004 yang terlibat dalam kasus cek pelawat digiring KPK ke tahanan. Penahan dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan intensif pada Jum‘ at (28/1) dari pagi hingga malam.

Penahanan dilakukan secara bergilir. Kloter pertama, politisi PDIP Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina ditahan di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu sekitar pukul 16.00 WIB, usai diperiksa penyidik KPK.

Keduanya tak banyak berkomentar. Engelina yang mengenakan kemeja putih menyatakan jika penahanan yang dilakukan KPK merupakan pengalihan isu. “Itu pengalihan isu saja. Kan sudah jelas pemberi suapnya,” ujar Engelina saat memasuki mobil tahanan bernomor polisi B 2040 BQ.

Setengah jam kemudian, KPK menahan sembilan tersangka lainnya yang langsung dieksekusi sekitar pukul 16.30 WIB ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Mereka adalah Paskah Suzetta (Golkar), Sofyan Usman (PPP), Matheos Pormes (PDIP), Ahmad Hafiz Zamawi, Marthin Brian Seran (PDIP), Daniel Tandjung (PPP), Soetanto Pranoto (PDIP), M Iqbal (PPP) dan Poltak Sitorus (PDIP).

Kemudian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) non aktif, Muhammad Nurlif termasuk dalam kloter ketiga yang dititipkan KPK di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Nurlif tidak sendirian ditahan. Mantan legislator dari Partai Golkar itu ditahan bersama empat rekannya di Komisi III DPR. Keempatnya yakni Baharudin Aritonang (Golkar), Reza Kamarullah (Golkar), Asep Ruchimat Sudjana (Golkar) dan Soewarno (PDIP).

Nurlif enggan berkomentar banyak mengenai penahanannya. Ia mengibaratkan penahanannya seperti sedang menghadapi bencana alam. “Mungkin ini musim angin puting beliung,” ujarnya dari dalam mobil tahanan.

Selang dua jam dari panahanan Nurlif, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Panda Nababan menyusul masuk tahanan. Panda ditahan bersama rekan satu fraksinya, Max Moein di rutan Salemba. Eksekusi penahanan kedua anggota partai berlambang kepala banteng itu berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB.

Panda dijemput paksa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kabarnya, dia akan terbang ke Batam guna menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai PDIP. Tetapi, di KPK dia mengaku tidak ditangkap. ”Saya datang ke KPK pakai mobil saya sendiri,” ujar Panda kepada wartawan yang mengumpul di gedung KPK, Jumat (28/1).

Selain Miranda, aktor lainnya yang harus ditangkap KPK adalah Nunun Nurbaeti yang diduga kuat sebagai pelaku pemberi suap.

Keberadaan Nunun hingga kini tak jelas. Tiga kali dirinya mangkir dari pemeriksaan karena alasan sakit. Namun, Johan menegaskan, KPK tidak menyerah untuk membawa Nunun ke hadapan tim penyidik. KPK tengah melakukan penelusuran diam-diam terhadap tokoh kunci kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur BI tahun 2004 itu.

Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu dinyatakan masih menjalani pengobatan untuk penyakit amnesia. Surat berhalangan hadir juga melampirkan resume kesehatan yang sama seperti yang disampaikan pada pemeriksaan pertama Nunun pada 15 November 2010 lalu.

Dari pengakuan sejumlah saksi di Pengadilan Tipikor, Nunun disebut-sebut sebagai oknum pemberi suap terkait pemenangan Miranda. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, mantan Direktur PT Wahana Wsa Sejati Arie Malangjudo mengaku mendapat perintah dari Nunun untuk menyerahkan cek kepada anggota dewan. Namun belum terungkap bagaimana ratusan cek yang dibeli oleh PT First Mujur Plantation tersebut bisa berada di tangan Nunun.

Delapan tersangka kasus suap cek perjalan lainnya yaitu: Max Moein, Poltak Sitorus, Matheos Pormes, Jeffrey Tongas Lumban Batu (almarhum), Soetanto Pranoto, Muhammad Iqbal, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Enggelina Patisina, mempertanyakan ketidakjelasan upaya penyidikan KPK terhadap Nunun.

Mereka menuding penetapan tersangka hanya berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atas empat anggota DPR rekan para pemohon yang sudah divonis yaitu Hamka Yandhu, Endin Soefihara, Dudhie Makmun Murod, dan Udju Djuhaeri.

Karena itu, mereka pun mengajukan praperadilan dan meminta penyidikan terhadap 26 tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur BI dihentikan sementara hingga diketahuinya pelaku pemberi suap. Meski kemudian gugatan mereka ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Petrus Selestinus, kuasa hukum delapan tersangka suap cek pelawat menyesalkan ketidaktegasan KPK dalam menentapkan siapa pemberi suap yang dituduhkan diterima kliennya. Petrus menganggap penetapan tersangka kepada kliennya hanya berdasarkan keterangan saksi Ari Malangjudo, terkait pemberian traveller cheque melalui Fraksi PDI Perjuangan. Sementara KPK hingga saat ini tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Nunun.

“KPK belum lakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, Dirut perusahaan Nunun harus dipanggil dan pembukuan perusahaan diaudit, Pimpinan Partai harus diperiksa,” tandasnya. Petrus memastikan banding atas putusan hakim yang menolak praperadilan yang diajukan kliennya.

Politisi senior PDIP Gayus Lumbuun menganggap penetapan tersangka oleh KPK adalah langkah hukum yang prematur. “Cara yang dilakukan KPK sebagai tindakan prematur,” katanya.

Meski demikian, KPK agaknya tak mau terlambat menyeret para tersangka dalam kasus tersebut. Jum’at (28/1), KPK menyeret sembilan belas tersangka ke penjara.

KPK juga tengah mengintai lima tersangka kasus cek pelawat yaitu Bobby Suhadirman (Golkar) dan Willem Tutuarima (PDIP), Hengky Baramuli (Golkar), Budiningsih (PDIP) dan Rusman Lumban Toruan (PDIP).

Para tersangka kasus suap itu akan dijerat Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tak tinggal diam menghadapi perkara yang menjerat kadernya. PDI Perjuangan telah menyiapkan tim pembela yang dipimpin Trimedya Panjaitan. Tjahjo menghimbau agar semua pihak menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada seluruh anggotanya yang terjerat kasus hukum.

Tak mudah bagi KPK untuk meringkus para tersangka. Pasalnya, sesaat KPK menetapkan sebagai tersangka, mereka gencar melakukan serangan lewat jalur hukum formal.

Panda Nababan sebelumnya memperkarakan lima hakim Pengadilan Tipikor yaitu Nani Indrawati, Herdi Agustin, Achmad Linoh, Slamet Subagio dan Sofialdi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Mantan wartawan itu menyatakan, putusan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dia menuding hakim memanipulasi fakta. Menurut dia, pertimbangan majelis tentang adanya perintah ke Restoran Bebek Bali yang menurut keterangan terdakwa Dudhie Makmun Morud, atas perintah mana berasal dari dirinya, tidak benar.

Dia juga menolak pertimbangan Majelis Hakim tentang penerimaan travellers cheque BI oleh Panda sebesar Rp1,450 miliar. Panda juga mengurai manipulasi fakta lainnya yaitu putuan hakim yang menyatakan ada kliring oleh Dila, staf Sekretariat Fraksi PDIP sebesar Rp500 juta. Namun, upaya Panda memperkarakan hakim Pengadilan Tipikor ditolak KY. Hasil pemeriksaan KY menyimpulkan tidak ditemukan indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lima hakim ad hoc Tipikor yang dilaporkan Panda.

“Laporan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak ditemukan penyimpangan perilaku hakim,” kata juru bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Jumat (28/1).

Tak hanya itu, gugatan hukum juga dilakukan Hengky Baramuli lewat uji materi UU No 30 Tahun 2003 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, Pasal 40 UU KPK yang diuji menyatakan, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sangat diskriminatif.

Keberadaan pasal a quo dinilainya mengakibatkan pemohon tidak bisa mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

Kasus suap tersebut bermula dari pengakuan dan bukti yang disampaikan mantan politisi PDIP Agus Condro yang menohok keterlibatan sejumlah anggota DPR.

Agus mengaku telah menerima cek perjalanan sebanyak 10 lembar senilai Rp500 juta beberapa hari setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom pada 2004.

Pengakuan Agus itu kemudian diperkuat laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 400 lembar cek perjalanan (traveler cheque) ke anggota Komisi IX Bidang Perbankan DPR periode 1999-2004. Cek itu dikeluarkan saat proses pemilihan Miranda. Terdapat 41 nama anggota DPR yang telah mencairkan cek tersebut. Namun, kasus ini sempat mandeg saat KPK masih dipimpin Antasari Azhar.

Isu pun sempat mencuat jika KPK dibawah kendali Antasari sengaja memperlambat penanganannya karena tekanan politik. Padahal, selain pengakuan Agus, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan adanya transaksi mencurigakan yang mengalir ke rekening sejumlah anggota Komisi Perbankan DPR periode 1999-2004.

Dalam kasus korupsi senilai Rp31,5 miliar itu, KPK hanya mencokok anggota Komisi XI dari F-PG Hamka Yandhu dan Antony Zeindra. Padahal, Hamka Yandhu di persidangan Pengadilan Tipikor, Juli 2008 lalu mengaku, anggota DPR periode 1999-2004 yang menerima aliran dana BI dari berbagai fraksi.

Dari Fraksi Golkar yaitu TM Nurlif, Baharudin Aritonang, Antony Zeidra Abidin, Ahmad Hafiz Zawawi, Asep Ruchimat Sudjana, Boby Suhardirman, Azhar Muchlis, Abdulah Zaini, Martin Serandesi, Hamka Yandhu, Hengky Baramuli, Reza Kamarulah, dan Paskah Suzetta.

Dari Fraksi PDIP yang disebut adalah Dodhie Makmun Murod, Max Moein, Poltak Sitorus, Aberson Marle Sihaloho, Tjiandra Widjaja, Zulvan Lindan, Wiiliam Tutuarima, Sutanto Pranoto, Daniel Setiawan. Fraksi PPP Daniel Tandjung (Rp500 juta), Sofyan Usman, Habil Marati.

Fraksi PKB: Amru Al Mustaqim, Ali As’ad, Aris Azhari Siagian, Am Muchtar Nurjaya, Amru Almutaqin. Fraksi Reformasi Rizal Djalil dan empat anggota lainnya. Dari TNI Polri adalah Mayjen D Yusuf. Fraksi KKI adalah Hamid Mappa dan FX Soemitra. Fraksi PBB MS Kaban dan fraksi PDU Abdullah Alwahdi.

Ketidakberanian KPK untuk membongkar aktor-aktor yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tidak terlepas dari intervensi politik.

M. Yamin Panca Setia
Laporan: Melati Hasanah Elandis

19 tersangka kasus cek pelayat yang Ditahan KPK

1. Ahmad Hafiz Z (Golkar) suap yang diterima Rp600 juta

2. Paskah Suzeta (Golkar) suap yang diterima Rp600 juta
3. Antony Zeidra (Golkar) suap yang diterima Rp600 juta

4. TM Nurlif (Golkar) suap yang diterima Rp550 juta

5. Asep Ruchyat Sudjana (Golkar) suap yang diterima Rp150 juta

6. Reza kamarula (Golkar) suap yang diterima Rp500 juta

7. Baharuddin Aritonang (Golkar) suap yang diterima Rp350 juta

8. Agus Condro (PDIP) suap yang diterima Rp500 juuta

9. Max Moein (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

10. Poltak Sitorus (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

11. Panda Nababan (PDIP) suap yang diterima Rp1,4 miliar

12. Englina Pattiasina (PDIP) suap yang diterima Rp 500 juta

13. Jefrey Tongas Lumba (PDIP) suap yang diterima Rp 500 juta

14. Ni Luh Mariani (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

15. Sutanto Pranoto (PDIP) suap yang diterima Rp600 juta

16. Soewarno (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

17. Mathoes Pormes (PDIP) suap yang diterima Rp 350 juta

18. Sofyan Usman (PDIP) suap yang diterima Rp250 juta

19. Daniel Tandjung (PPP) suap yang diterima Rp500 juta

Tersangka lain yang belum ditahan

1. Rusman Lumbantoruan (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

2. Wilieim Tutarima (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

3. Hengki Baramuli (Golkar) suap yang diterima Rp500 juta

4. Marthin Bria Seran (Golkar) suap yang diterima Rp250 juta

5. Budiningsih (PDIP) suap yang diterima Rp500 juta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s