Kala Politisi (Merasa) Tersandera

IBARAT perahu yang tengah terombang ambing di tengah laut, Sekretariat Gabungan (Setgab) yang mengangkut mitra koalisi pendukung pemerintah bisa saja tenggelam digulung ombak sebelum menepi ke pantai.

Begitulah dinamika politik yang mengguncang partai koalisi yang tergabung di Setgab. Baru setahun “menikah,” mereka seringkali cekcok. Muaranya tak lain: kepentingan. Dalam praktik politik di negeri ini, kepentingan adalah segala-galanya. Saat kepentingannya terusik, politisi pun berteriak. Perang komentar antarpetinggi partai menjadi bumbu media.

Bahkan, sempat muncul wacana pembentukan poros tengah untuk mengakomodasi kepentingan empat partai politik tengah yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wacana itu bergulir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dua partai besar yaitu Demokrat dan Golkar di Setgab. Meski wacana itu seakan tenggelam, konflik di internal partai koalisi masih nampak. Tidak ada yang bisa menjamin, koalisi bakal retak di tengah perjalanan.

“Dari awal (pembentukan Setgab) tidak pernah membayangkan koalisi bakal solid. Tetapi tidak pernah juga berpikir akan pecah. Tidak dapat optimal, iya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada Jurnal Nasional di Jakarta, belum lama ini.

Konflik di internal Setgab bahkan diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini. Gesekan di antara anggota Setgab makin menguat karena masing-masing parpol merasa tidak mendapat porsi yang tepat dalam tubuh Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun bukan bersifat ideologis, namun pragmatis.

“Mereka hanya dipertemukan oleh situasi dan situasi itu pulalah sekarang yang menghendaki adanya pembubaran itu” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Konflik di tubuh Setgab pada dasarnya bermuara dari komunikasi yang lemah. Kecurigaan muncul dari sejumlah politisi partai menegah yang menilai Setgab hanya didominasi Demokrat dan Golkar. Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz mengakui jika ada kesan akhir-akhir ini, komunikasi antarpetinggi partai tidak berjalan dengan baik.

“Memang ada kesan, kita berjalan sendiri-sendiri, atau menyelamatkan masing-masing. Nah ini yang kita gugah dan kritik, agar mbok ya, kita saling jaga, saling mendukung,” harap Irgan, Jumat (7/1).

Irgan menegaskan, keberadaan Setgab tidak boleh dikooptasi satu atau dua partai saja. Namun, harus melibatkan semua partai agar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono hingga 2014.

“Tidak ada klasifikasi partai besar atau kecil, tidak ada dominasi, kooptasi, tetapi lebih pada posisi yang setara, seimbang, proporsional kalau memang ukurannya adalah perolehan suara, tidak dimonopoli,” ujarnya.

Dia menyakini, semua mitra koalisi berkeinginan menghimpun untuk menjadi kekuatan yang menggerakan potensi agar bangsa ini lebih baik.

Menurut Irgan, ada komunikasi yang tersumbat antarmitra koalisi. Dia mengharap agar mitra koalisi membangun komunikasi yang terubuka, toleran, dan mengedepankan semangat kebersamaan sehingga dapat menjawab masalah yang dihadapi rakyat.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menolak jika partainya memecundangi partai lain yang tergabung dalam koalisi. Namun, Priyo menilai, terbentuknya Setgab bukan berarti menghilangkan perbedaan yang muncul.

“Kalau untuk hal-hal yang bersifat kritik yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, Golkar tidak mau mengikuti Demokrat atau kepada kepentingan pemerintah,” ujarnya. Namun, Priyo yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu memastikan Golkar tidak akan menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan.

Bantahan senada juga ditegaskan Mubarok. Menurut dia, Demokrat sama sekali tidak mengebiri mitra koalisi. Saat muncul wacana akan dibentuk poros tengah, Mubarok menyatakan Demokrat tidak merasa terusik. Kalaupun kecaman atas manuver poros tengah pernah diutarakan Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Jafar Hafsah, Mubarok mengatakan, sikap tersebut bukan resmi dari partai.

“Itu (pernyataan Jafar), bukan sikap partai. Yang namanya poros tengah, biasa saja. Sikap Demokrat tidak keras,” ujarnya. Jafar sebelumnya menegaskan, partai politik yang mendapat jatah di kabinet dapat dapat keluar dari koalisi jika tidak lagi senang bergabung di Setgab.

Mubarok menilai, perseteruan antarmitra koalisi lebih ramai disuarakan para pengurus partai level menengah. Sementara pucuk pimpinan partai seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, tidak ada masalah. “Mereka tidak ada masalah,” kata Mubarok.

Perjelas Aturan Main

Pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, selain tersumbatnya komunikasi, persoalan di Setgab juga karena tidak adanya mekanisme dan aturan main yang jelas.
Dia menilai, interaksi politik antarmitra koalisi di Setgab cenderung bersifat informal. Karena itu, Qodari menilai Setgab perlu mengevaluasi dan menentukan mekanisme kerja yang jelas.

“Saya khawatir di Setgab sebetulnya tidak ada aturan main yang cukup jelas yang disepakati bersama sehingga saat jalan, timbul interpretasi yang berbeda dari masing-masing partai politik,” ujarnya.

Qodari memandang hal-hal teknis seperti penentuan jadwal dan lokasi pertemuan antarmitra koalisi di Setgab perlu kembali dijelaskan sehingga bisa mendorong kelancaran komunikasi.

Selain itu, Qodari juga memandang perlunya kejelasan mengenai pola kepemimpinan di Setgab. Dia menilai, tidak jelas yang menjadi komando di Setgab dan realisasinya. Karena itu, wajar jika muncul keluhan dari partai menegah yang merasa mereka kurang kurang diikut-sertakan.

“Jangan-jangan bukan tidak mau ngajak, tetapi memang tidak ada jadwal sehingga prosesnya informal. Jadi, Setgab tidak ada gunanya,” katanya.

Qodari juga menyarankan agar para petinggi partai koalisi segera bertemu untuk mengevaluasi Setgab dan membicarakan masa depan Setgab. “Terbuka saja. nyatakan setgab masih diperlukan atau tidak, kalau perlu kekurangannya apa dan harus diperbaiki,” sarannya.

Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, dominasi kepentingan elite dan partai politik membuat Setgab tidak dapat berperan optimal dalam menjalankan perannya mendukung pemerintahan.

Dia khawatir, kepentingan rakyat yang dijalankan pemerintahan tersandera oleh kepentingan elite politik di Setgab. Akibatnya, sejumlah program pemerintah tidak berjalan baik.

“Agenda kepentingan rakyat yang dijalankan pemerintahan tersandera oleh kepentingan elite politik Setgab,” katanya. Untuk itu, Kristiadi memandang perlu ada ketegasan dari Presiden.

“Yang membangkang, tidak mendukung kebijakan pemerintah, silakan minggir,” ujarnya.

Dia menilai, Presiden tak perlu khawatir karena ada 60 persen rakyat Indonesia mendukung Presiden.

Rakyat tentu mengharap agenda pemerintah tidak tersandera oleh kepentingan partai politik seperti dalam perjalanan pemerintahan Presiden Yudhoyono saat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menyandera Politisi

Keberadaan Setgab memang saat ini mampu meredam hiruk-pikuk DPR. Tapi, kegaduhan justru mewarnai dinamika politik di internal Setgab partai koalisi pendukung Yudhoyono.

jika memutar arah jarum jam, hiruk-pikuk DPR memang sempat mengusik kinerja pemerintah sepanjang tahun 2004-2009 di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. SBY yang didukung minoritas kekuatan politik di DPR, seakan terbelenggu oleh menuver politisi.
Padahal, SBY telah mengakomodasi kepentingan elite partai politik di kabinet.

SBY tidak ingin dinilai seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Kekecewaan elite partai politik yang telah mendukungnya di Pilpres 2004 karena tidak mendapat kue kekuasaan akan menjadi bumerang yang akan menyerang pemerintahannya.

Namun, langkah akomodatif SBY terhadap partai politik nyatanya tak menyurutkan manuver elite politik yang merongrong kekuasaannya. Setahun perjalanannya, Presiden dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elite partai politik.

Manuver politik tidak hanya gencar dilayangkan kelompok oposisi seperti PDIP. Namun, juga dihembuskan sejumlah elite partai politik yang kadernya sudah diakomodasi di pemerintah. Desakan elite partai politik menguat pada November 2005 lalu saat mengemuka wacana perombakan kabinet yang pernah dinyatakan SBY saat dirinya baru berkuasa.

Presiden SBY yang tidak didukung oleh mayoritas kekuatan politik di parlemen seakan kewalahan menghadapi gempuran manuver lawan maupun mitra politiknya. Perombakan kabinet jilid I yang dilakukan SBY, 5 Desember 2005 lalu, seakan menjadi konvensi bagi pimpinan partai politik untuk terus merongrong otoritas Presiden.

Mereka makin frontal layangkan kritik yang menghunjam pemerintah. Makin jelas kelakuan elite partai politik seperti srigala berbulu domba. Di satu sisi mereka merupakan bagian dari pemerintah, sementara di sisi lain, mereka menyerang pemerintah layaknya kelompok oposisi.

Ketidakjelasan fatsoen politik telah menyebabkan partai-partai politik yang memiliki representasi menteri di kabinet seakan menyeberang, bahkan berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah.
Kini, dengan adanya Setgab, realitas politik seakan berbanding terbalik dibandingkan sepanjang tahun 2004-2009 lalu. Sejumlah politisi di DPR merasa tersandera oleh dua partai politik besar yaitu Demokrat dan Golkar. Kedua partai tersebut dinilai menggunakan Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk menjinakkan kebuasan politisi di Senayan.

Simak kritik terhadap Setgab yang dilontarkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani. Dia menilai, Setgab telah memandulkan kekuatan oposisi terhadap pemerintah.

Selain itu, Muzani menilai, fungsi DPR tidak optimal akibat dikebiri oleh kesepakatan yang dibangun Setgab dalam menyikapi dinamika politik di senayan. DPR bahkan bisa “mati kutu” jika mitra koalisi bersatu. Pasalnya, kekuataan politik mitra koalisi di parlemen mencapai 75 persen. “Jika Setgab bersatu kontrol DPR akan makin melemah,” katanya.

Kritik tak kalah pedas juga disampaikan Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal. Menurut dia, Setgab menafikan keberadaan DPR yang merupakan institusi formal yang berwenang menentukan keputusan politik. “Ini berbahaya jika Setgab selalu menafikan posisi DPR. Itu namanya persengkongkolan politik,” cetus Faizal.

Tapi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memandang lain. Menurut dia, Setgab tidak mengebiri kewenangan DPR. Anas justru menganggap Satgas mendorong efektivitas kinerja DPR karena terhindar dari hiruk-pikuk politik.

“Sama sekali tidak (mengebiri DPR). Setgab adalah manajemen koalisi untuk efektivitas pemerintahan. Bukan untuk menyunat peran DPR,” ujar Anas.

Keberadaan Setgab juga dianggap Anas, tidak memangkas kewenangan fungsi DPR. Namun, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu menilai, keberadaan Setgab hanya mengurangi hiruk-pikuk politik sehingga memperlancar kinerja DPR. “Hiruk pikuk justru akan makin mendegradasi citra DPR,” katanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s