Skema Ideal Perlindungan Sosial

Masalah pengangguran menjadi salah satu agenda penting yang harus dituntaskan pemerintah. Upaya menekan angka pengangguran menjadi prioritas karena terkait dengan kemiskinan. Di Indonesia, angka pengangguran masih terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2010 mencapai 8,59 juta orang. Masalah pengangguran di negara dipengarui oleh beberapa faktor seperti keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha, sulitnya mendapatkan akses modal dengan suku bunga rendah, hambatan izin usaha, kurangnya perlindungan, terbatasnya akses informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapi masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dari laporan yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP), tingkat kualitas SDM yang direpresentasikan dengan Human Development Index (HDI), Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 192 negara di tahun 2009. Peringkat ini menurun dibanding tahun 2008, yang menempati ranking ke-107. Berangkat dari fakta tersebut, upaya meningkatkan kualitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan karena tantangan akan kompetisi dengan negara-negara lain harus dilalui Indonesia setelah meratifikasi sejumlah perjanjian global seperti perdagangan bebas baik untuk kawasan regional yakni: ASEAN Free Trade Area (AFTA) maupun yang berskala internasional seperti: The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) maupun General Agreement on Trade and Tariff (GATT).
Komitmen untuk melaksanakan perjanjian internasional itu merupakan konsekuensi bagi implementasi paham pasar bebas yakni, paham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah-tengah arus perdagangan dunia, tanpa negara itu bisa menghindarinya. Dalam perjanjian itu, setiap negara harus siap merambah pasar luar negeri dan siap pula menerima ekspansi negara lain yang tertarik menjadi sebuah negara sebagai pasar produk domestiknya.
Meningkatnya pengangguran akibat keterbatasan modal dan kesempatan, mendorong sebagian besar masyarakat untuk bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif. Hal ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya pendapatan yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan rentan terjebak dalam garis kemiskinan (near poor). Realitas menunjukan jika angka kemiskinan di negara ini masih tinggi dan fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang pada Maret 2009 lalu mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, angka kemiskinan memang menunjukan penurunan. Pada Maret 2008 lalu, BPS mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan di tahun 2008 itu juga lebih rendah atau turun 2,21 juta jiwa dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 37,17 juta warga miskin di seluruh Indonesia.
Meski menunjukan angka penurunan, bukan berarti upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sudah berhasil secara maksimal karena angka kemiskinan sering bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Data pada periode 1996-1999 menunjukan jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta. Krisis ekonomi mengakibatkan angka kemiskinan meningkat tajam, dari 34,01 juta jiwa orang miskin di tahun 1996 meningkat menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari tahun 2005. Namun pada Maret tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa. Tren kemiskinan sangat tergantung dari situasi ekonomi domestik maupun internasional. Hal itu menunjukan jika rentannya masyarakat dari ancaman kemiskinan.
Jika mencermati krisis ekonomi global, ada kekhawatiran kemiskinan makin mengancam sejumlah negara, termasuk Indonesia. Masalah tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah sebagai penerima amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi negara mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggungjawab negara dalam mendorong kesejahteraan juga diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Produk legislasi itu menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan lewat starategi kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Krisis Global dan Dampaknya

Ancaman krisis global memang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestik sebuah negara, termasuk Indonesia. Kondisi itu sangat memungkinkan karena sistem globalisasi yang terbuka memungkinkan penyebaran dampak krisis ke sebagian besar negara. Transformasi globalisasi yang begitu intensif mampu menembus batas-batas negara, yang pada akhirnya menggiring bangsa-bangsa di dunia menuju ekonomi global yang terintegrasi (Short, 2001:20). Karena itu, krisis global akan mempengaruhi aliran uang dan investasi dari negara maju yang menjadi stimulus pembangunan, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Keterbukaan ekonomi antarnegara memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara untuk mengarah dan mempengaruhi negara lainnya.
Di negara ini, krisis global telah mengakibatkan perlambatan ekonomi akibat daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mengalami penurunan. Kondisi ini pada gilirannya akan membawa dampak penurunan permintaan produk barang dan jasa dari Indonesia. Hal ini jelas akan berpengaruh pada industri dalam negeri yang pada akhirnya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Krisis keuangan global telah memperparah persepsi ketidakamanan ekonomi di sejumlah negara. Negara-negara di kawasan Eropa Timur yang paling parah terkena krisis, dengan tingkat pertumbuhan minus 10 persen untuk tahun 2009. Laju pertumbuhan negatif berarti menurunkan pendapatan dan defisit anggaran.
Dalam kondisi itu, seringkali pemerintah meningkatkan hutang untuk membiayai defisit anggaran dan memotong belanja publik, termasuk untuk sektor pelayanan sosial. Krisis global yang memukul stabilitas ekonomi domestik banyak negara pada akhirnya memicu tingginya pengangguran akibat banyaknya perusahaan besar dan kecil di seluruh negara harus gulung tikar (Foxley, 2010:7). Krisis global berawal dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Gejolak perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antar negara, kemudian mengakibatkan resesi di suatu negara untuk mengarah dan mempengaruhi negara lainnya. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat.
Negara adidaya itu pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage (perumahan). Produk legislasi itu berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Kemudahan pemberian kredit tersebut juga terjadi pada saat harga properti di Amerika Serikat sedang mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti dengan spekulasi di sektor ini yang meningkat. Permasalahan muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.
Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (subprime mortgage securities) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik.
Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun aset manajemen. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrument lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Di sinilah pangkal krisis keuangan global terjadi.

Dampak bagi Perekonomian Domestik

Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia telah terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Volume perdagangan dunia dalam tahun 2009 terus merosot ditunjukkan dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang mengalami beberapa kali revisi volume perdagangan dunia pada tahun 2009 dari 6,9 persen yaitu proyeksi yang dibuat pada bulan Januari 2008 menjadi 2,1 persen pada bulan November 2008 dan bahkan pada bulan Januari 2009 proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia direvisi kembali menjadi negatif 2,8 persen. Hal ini tentunya akan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor seperti Cina, Jepang, Korea, dan negara ASEAN, termasuk Indonesia. Merosotnya perekonomian dunia ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian besaran asumsi makro.
Pemerintah mencatat, dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan global. (Bappenas, 2009, II-2).
Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi mendorong kemerosotan pertumbuhan ekonomi, karena itu konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Di samping itu efektifitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus dan peningkatan investasi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 139,3 miliar. Kemudian terjadi defisit sektor jasa termasuk income dan current transfer yang mencapai US$22,7 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 mencapai sekitar US$0,6 miliar atau turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai US$10,5 miliar. Neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2008 mengalami defisit US$1,7 miliar dengan cadangan devisa mencapai US$51,6 miliar.

Dampak Krisis di Sektor Ketenagakerjaan

Krisis global secara langsung mendorong industri untuk melakukan mengkoreksi arus modal agar dapat mempertahankan eksistensi industri. Beban anggaran akibat inflasi dipastikan akan memaksa kalangan industri mempertimbangkan kembali target output yang pada akhirnya berdampak bagi tenaga kerja. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) selama krisis berlangsung. Sejumlah perusahaan telah mengajukan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya. PHK terpaksa dilakukan akibat daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor Indonesia, khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, mengalami penurunan. Kondisi ini pada gilirannya akan membawa dampak penurunan permintaan produk barang dan jasa dari Indonesia.

Dalam situasi di mana jumlah lowongan kerja sektor formal tidak mencukupi untuk menampung seluruh pencari kerja, maka tidak bisa ada pilihan lain bagi sebagai besar warga yang menganggur karena PHK untuk memasuki lapangan kerja informal. Sektor informal ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Misalnya, jenis usahanya tidak memiliki status hukum dan tidak terdaftar resmi, lokasi usaha berpindah-pindah dan tidak menetap, skala usaha kecil, dan menggunakan buruh tidak tetap. Dengan segala kekurangan sektor informal memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki sektor formal. Keuntungan itu ialah bahwa sektor ini tidak memiliki kapasitas maksimum penampungan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dapat ditampung di sektor ini tidak terbatas. Malah sektor ini dikatakan sebagai penampung tenaga kerja yang tidak bisa ditampung oleh sektor formal. Kegiatan ekonomi informal memang kurang memperoleh perhatian di dalam literatur standar tentang pasar tenaga kerja.
Namun di negara-negara berkembang seperti Indonesia, fenomena seperti ini yang terjadi. Oleh karena itu pekerja informal perlu menjadi perhatian utama dalam analisis dan perumusan kebijakan mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia. Dalam situasi krisis ekonomi, lapangan pekerjaan informal akan menjadi semacam katup penyelamat. Para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari lapangan kerja formal tidak mampu menjadi pengangguran. Untuk tetap bekerja mereka akan memasuki kegiatan informal. Dengan kata lain, sektor informal menjadi juru penyelamat yang menekankan pengangguran.
Dampak krisis global memang tidak begitu berpengaruh terhadap sektor informal. Contoh eksistensi sektor informal pada jenis profesi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Di tengah gelombang krisis global, UMKM dapat bertahan karena tidak tergantung dengan investasi asing yang sebagian besar mengalir ke sektor usaha skala besar. UMKM dan koperasi juga tidak memiliki hutang luar negeri. Sementara itu proporsi UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor hanya mencapai 10 persen, dan hanya 0,19 persen diantaranya merupakan pelaku ekspor langsung. Sumbangan nilai ekspor non migas UMKM pada periode 2005-2007 masih pada kisaran 20 persen, dan sebagian besar produknya merupakan produk primer. Orientasi sebagian besar UMKM dan koperasi pada pasar local menyebabkan UMKM dan koperasi relatif lebih bisa bertahan dalam kondisi krisis ekonomi saat ini.
Data BPS 2005 menunjukkan bahwa 96,2 persen UMKM yang tidak berbadan hukum dan bergerak di sektorsektor non pertanian masih memasarkan produknya hanya sebatas di dalam wilayah kabupaten/kotanya. Sisanya memasarkan produknya antar propinsi (2,4 persen) dan antar negara (0,13 persen). Kondisi ini terkait dengan jenis dan kualitas produk dan jasa yang disediakan oleh UMKM dan koperasi yang pada umumnya baru bisa menjangkau standar dan konsumen di pasar lokal dan regional.
Faktor lain yang menjadikan UMKM bisa bertahan dalam masa krisis yaitu UMKM relatif tidak terpengaruh keterbatasan pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh perbankan. Pada awal pendirian usahanya, UMKM biasanya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga atau perseorangan. Pola pembiayaan lain yang diperoleh UMKM seiring dengan pertumbuhan usahanya mencakup pinjaman dari pemasok dan pembeli, serta pinjaman dari lembaga keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil Survey BPS Tahun 2005 menunjukkan bahwa hanya sekitar 17,7 persen dari 18,2 juta UMKM yang disurvey yang memanfaatkan pinjaman dari sumber keluarga/perorangan/lainnya (62,8 persen), bank (25,4 persen), koperasi (5 persen), LKM lainnya (5,4 persen), dan modal ventura (1,4 persen). Data dari Bank Rakyat Indonesia (2008) juga menunjukkan baru 35 persen dari sekitar 49 juta UMKM yang memiliki akses ke pembiayaankredit bank.
Namun demikian, dampak dari krisis keuangan global saat ini tetap dapat dirasakan oleh sebagian UMKM, terutama yang terkait dengan pasar ekspor. Berdasarkan identifikasi terhadap sektor industri yang terkena dampak krisis keuangan global, beberapa sektor yang memiliki populasi UMKM yang cukup besar diantaranya: industri makanan dan minuman, produk tekstil, alas kaki, furnitur, rotan olahan, keramik dan kerajinan lainnya. Dampak yang dirasakan umumnya terkait dengan terhambatnya pemasaran ekspor. Krisis keuangan global menyebabkan adanya perebutan pasar yang diakibatkan oleh (i) penurunan permintaan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, serta (ii) peningkatan persaingan di pasar dalam negeri akibat adanya pengalihan pasar dari negara pengekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak lanjutan dari penurunan prospek pasar ekspor yaitu melemahnya pembiayaan UMKM karena sebagian besar UMKM memiliki modal yang terbatas. Salah satu contoh riil mengenai dampak dari krisis keuangan global dialami oleh UMKM di sektor kerajinan yaitu turunnya permintaan, pembatalan, atau penurunan pesanan dari pembeli di luar negeri. Penurunan volume pemasaran produk dan meningkatnya bunga kredit juga sudah menyebabkan semakin menipisnya permodalan UMKM.

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan selama ini masih berorientasi jangka pendek, dan mengabaikan skema perencanaan jangka panjang hanya memberikan solusi sesaat atau residual. Seharusnya, pemerintah memikirkan dan merealisasikan skema perencanaan memoblisasi dana jangka panjang lewat sistem jaminan sosial. Selain itu, skema perencanaan jangka panjang juga penting untuk menjadi stimulus dan menjaga stabilitas keuangan negara yang sering kali goyang karena negara ini rentan bencana alam.
Dalam konteks Indonesia, sistem Jaminan sosial mencakup aspek hukum, politik dan ekonomi. Aspek hukum terkait dengan tanggungjawab negara untuk melaksanakan amanat UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
Kemudian Pasal 34 ayat (2) menyatakan:
“Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Jaminan sosial juga ditetapkan dalam TAP MPR RI No.X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk sistem Jaminan Sosial. Amanat itu direalisasikan dengan terbentuknya UU SJSN. UU tersebut adalah dalam rangka memenuhi konstitusi yaitu menjamin seluruh rakyat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
Selain itu, pelaksanaan jaminan sosial juga ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 menyatakan:
“Setiap warga Negara berhak atas taraf kese jahteraan sosial yang sebaik- baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
Kemudian Pasal 4 ayat (1) menyatakan:
“Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi: Bantuan sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah atau peristiwa-peristiwa lain.

Jaminan sosial juga mengandung aspek politik, terkait dengan upaya pembentukan negara kesejahteraan yang merupakan cita-cita politik negara ini. Sementara dalam aspek ekonomi, jaminan sosial terkait dengan redistribusi pendapatan melalui mekanisme kepersertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan, sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara dan sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud keamanan ekonomi dalam jangka panjang. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Selain itu, sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia belum sesuai dengan standar universal. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia juga cenderung masih fragmentatif di mana masing-masing lembaga pemerintah maupun swasta memiliki sistem jaminan sosial sendiri. Skema jaminan sosial diselenggarakan oleh berbagai jaringan yang dilaksanakan secara sendiri- sendiri, seperti PT Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen. Sistem dikhususkan untuk kelompok tertentu (umumnya sektor formal), sehingga belum menyentuh sektor informal. Jaminan sosial juga dikelola oleh suatu perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan.
Dapat dikatakan bahwa perlindungan, penghormatan, dan pelaksanaan hak atas jaminan sosial di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Jaminan sosial belum menyentuh masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas, khususnya mereka yang termarjinalkan, anak-anak terlantar, fakir miskin, dan kelompokkelompok rentan lainnya. Walaupun telah berlangsung sejak lama, jaminan sosial hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bekerja di sektor formal saja, di antaranya mereka yang menjadi pegawai pemerintah, sebagian kecil karyawan-karyawan perusahaan, dan sebagian sangat kecil buruh-buruh pabrik. Tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, dan melaksanakan hak atas jaminan sosial lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta. Akibatnya jaminan sosial ini lebih berorientasi mencari keuntungan. Ironisnya, pengelolaan jaminan sosial menjadi sasaran empuk berbagai praktik korupsi.
Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia seperti program-program Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Taspen, Askes, dan Asabri.

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

PT Jamsostek (Persero) memiliki visi menjadi lembaga jaminan sosial tenaga kerja terpercaya yang unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta dan keluarganya. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja. PT Jamsostek mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pesertanya. Melalui keempat produknya, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, PT Jamsostek memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari risiko hari tua, kematian, kecelakaan kerja serta ganggunan kesehatan. Selain untuk tenaga kerja, PT Jamsostek juga memberikan perlindungan kepada keluarga dari para tenaga kerja melalui produk pelayanan kesehatan. Saat ini yang ditanggung adalah tenaga kerja, istri atau suami dan tiga orang anak tenaga kerja.

2. Tenaga Kerja
PT Jamsostek mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada peserta Jamsostek. Melalui keempat produknya, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, PT Jamsostek memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari risiko hari tua, kematian, kecelakaan kerja serta ganggunan kesehatan. Selain untuk tenaga kerja, PT Jamsostek juga memberikan perlindungan kepada keluarga dari para tenaga kerja melalui produk pelayanan kesehatan. Saat ini yang ditanggung adalah tenaga kerja, istri/suami dan tiga orang anak tenaga kerja.

Pengusaha

Pengusaha mempunyai kepentingan dan kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial yang layak kepada karyawannya. Kepesertaan di dalam perlindungan jaminan sosial dipercaya memberikan ketenangan bagi pekerja dan berujung pada peningkatan produktivitas karyawan. PT Jamsostek (Persero) ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai mitra bagi pengusaha (di sektor formal, swasta dan BUMN) untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi karyawannya. Sistem jaminan sosial untuk sektor formal yang dianut di Indonesia menggunakan pola kontribusi dari peserta/ contributory based.
Dengan pola ini, tenaga kerja dan pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan iuran kepada PT Jamsostek (Persero) dengan besaran yang berbeda. Untuk menyelenggarakan jaminan sosial tersebut, diperlukan mekanisme untuk mengumpulkan iuran, pembayaran jaminan, perubahan data tenaga kerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Akses yang mudah kepada PT Jamsostek (Persero) merupakan salah satu Key Success Factor (KSF) dalam industri ini.

Negara

Program Jamsostek memberikan manfaat secara sosial dan ekonomis kepada negara. Secara sosial program Jamsostek memberikan manfaat dalam wujud pemerataan pendapatan baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerataan vertikal berupa transfer antargolongan pendapatan, yakni dari golongan pendapatan tinggi kepada golongan pendapatan rendah. Hal ini terjadi melalui mekanisme penerimaan manfaat golongan pendapatan rendah yang secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan pendapatan tinggi. Sementara pemerataan horizontal terjadi melalui transfer antar generasi/umur, yakni dari generasi pekerja berumur muda kepada generasi pekerja tua, yang sakit, atau meninggal dunia. Secara ekonomi PT Jamsostek memberikan manfaat kepada negara melalui dana yang dihimpun. Saat ini program Jamsostek menggunakan sistem pendanaan yang akan memupuk dana relatif besar.
Tahun 2009 dana investasi terkumpul sebesar Rp80,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui pembelian obligasi Negara, obligasi perusahaan (BUMN dan Swasta) dan pembiayaan melalui pasar modal ataupun direct investment.
Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program Jamsostek dilakukan secara gotong royong, di mana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. PT Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33 Tahun 1947 jo UU No.2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48 Tahun 1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.
Pada tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi Jamsostek setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (Astek), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program Astek. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara Astek yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian PP No.36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan empat program yaitu: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.
Program Jamsostek sekarang sedang mengalami reformasi cukup fundamental, yang dilakukan untuk memperbaiki beberapa masalah struktural program tersebut. Hal ini karena program yang ada sekarang dinilai kurang begitu berhasil dalam mencegah penduduk Indonesia yang menderita dampak krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 yang lalu supaya tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini terjadi karena manfaat program tersebut dianggap kurang mencukupi kebutuhan pesertanya. Pertama, program Jamsostek tidak mengikutkan pekerja dari sektor informal, wiraswastawan, dan pekerja formal yang bekerja di industri kecil (kurang dari 10 pekerja). Hal ini berarti bahwa sebagian besar pekerja Indonesia (kurang lebih 80% dari total seluruh pekerja) tidak menjadi anggota program tersebut. Selain itu, diperkirakan bahwa hanya separuh dari perusahaan yang diwajibkan oleh UU No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan kontribusi ke program tersebut yang benar-benar membayar iuran program Jamsostek.

2. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, PT Taspen mengelola program THT yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia.
Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran. Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti. Taspen bertujuan neningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.
Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Di dalam PP No. 25 Tahun 1981 tentang “Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil” pasal 1 disebutkan bahwa: Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program pensiun diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Mencapai usia pensiun (pada saat ini 56 tahun).
• Meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya.
• Meninggal pada saat pensiun yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya sebelum berumur 25 tahun.

Besarnya pensiun bulanan untuk peserta adalah 2,5% dari gaji pokok dikalikan jumlah tahun masa kerja. Program pensiun dibiayai terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebagian dari iuran pegawai sebesar 4,75% dari gaji setiap bulan. Pegawai Negeri yang sekarang berjumlah sekitar empat juta orang, menyumbangkan iuran sebesar 8% dari total biaya untuk melaksanakan seluruh program PT Taspen. Program ini telah menghasilkan aset cukup besar dan hasil investasinya telah memperbesar kapital iuran, sehingga PT Taspen sanggup membayar sebesar 22,5% dari pengeluaran pensiun.

3. Asabri

PT Asabri (Persero) didirikan sejak Tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI. Kemudian pada Tahun 1991 status hukum Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahan Perseroan.

Fungsi

1. Menyelenggarakan usaha dan kegiatan di bidang pengelolaan manajemen risiko, keuangan dan pelayanan Program Asuransi Sosial dan Pembayaran Pensiunan
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pensiun (RKA Bagpens)
4. Mengelola administrasi peserta Asabri, pensiunan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri
5. Menyelenggarakan pembayaran manfaat santunan sesuai dengan perhitungan aktuaria dan pembayaran pensiunan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri
6. Menyelengarakan pembayaran pensiunan prajurit TNI,anggota POLRI, dan PNS Dephan/Polri sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan terkait
7. Mengelola investasi dana dan pengembangan usaha
8. Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum, organisasi, tata kerja, personel, materiil, keuangan, peraturan, hubungan masyarakat, pengamanan dan pengolahan data.
9. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian seluruh aspek oraganisasi perusahaan
10. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil usaha tahunan serta laporan lainnya

Produk

1. Santunan Asuransi (SA)Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun
2. Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA)Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun
3. Santunan Risiko Kematian (SRK)Santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif.
4. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)Santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur/tewas dalam menjalankan tugas negara.
5. Santunan Biaya Pemakaman (SBP)Santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia.
6. Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD)Santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi Prajurit TNI
7. Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD) Santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI ,anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Dephan Polri
8. Santunan Biaya Pemakaman Isteri/Suami (SBPI/I) Santunan yang di berikan kepada peserta Asabri aktif/Pensiunan Peserta/Ahli Waris, dalam hal Isteri/Suami Peserta/ Pensiunan peserta meninggal dunia
9. Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) Santunan yang diberikan kepada peserta dalam hal Anak Peserta/Pensiunan Peserta meninggal dunia

4. Askes

PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau PT Askes (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1992 tentang pengalihan bentuk Perusahaam Umum (Perum) Husada Bhakti yang didirikan melalui PP NO. 23 Tahun 1984. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Askes (Persero) melaksanakan serta menunjang program maupun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, terutama dalam penyelenggaraan asuransi sosial melalui penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya, juga masyarakat umum.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1241/ Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) dan bertugas untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Program ini pada tahun 2008 berubah nama menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Merujuk pada Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008, PT Askes (Persero) memperoleh amanah untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen. Dalam melaksanakan operasionalnya, PT Askes (Persero) saat ini didukung oleh 15 Divisi, 12 Kantor Regional yang berada di Ibukota Provinsi, 12 Kantor Cabang Utama dan 91 Kantor Cabang yang terletak di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya serta 237 kantor PT Askes (Persero) Kabupaten/Kota. Sebagai sebuah entitas usaha, tujuan dan lingkup usaha utama PT Askes (Persero) dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:
a. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima pensiun, veteran, serta perintis kemerdekaan dan keluarganya.
b. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pegawai dan penerima pensiun badan usaha dan badan lainnya.
c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
d. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan tersebut, PT Askes (Persero) juga melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan guna menghasilkan nilai tambah terhadap manfaat jasa yang diberikan kepada peserta asuransi dan meningkatkan daya saing PT Askes.

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pemerintah pada Oktober 2004 untuk melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN bertujuan untuk mereformasi sistem perlindungan sosial yang ada agar memiliki cakupan yang lebih bersifat universal. Indonesia kini mempunyai UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan ditetapkannya UU tersebut maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan yang secara bertahap diarahkan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan jenis jaminan sosial.
SJSN mencakup 5 program, yang terbagi dalam program jangka pendek (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja) dan jangka panjang (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian), untuk pekerja sektor formal dan informal. Karakter utama dari mekanisme SJSN adalah asuransi sosial.
Dari aspek ekonomi, SJSN memerlukan pendanaan berkelanjutan (sustainable funding) yang menjadi alat untuk memobilisasi dana masyarakat dengan potensi yang sangat luar biasa. Banyak negara yang telah membuktikan hal ini, termasuk di beberapa negara berkembang seperti Amerika Latin, serta negara di Asia Tenggara. Potensi mobilisasi dana jangka panjang yang diperoleh dari pendanaan program jaminan sosial terbukti membantu kesulitan ekonomi sehingga dapat menekan kebutuhan dana dari luar negeri.
Contohnya adalah Malaysia, saat krisis akhir tahun 1990-an, cadangan dana berupa social fund yang merupakan dana jangka panjang yang bersumber dari program jaminan sosial sejak tahun 1950-an, telah mampu menyelamatkan Malaysia dari krisis global. Dana yang berhasil dihimpun oleh penyelenggara jaminan sosial di Malaysia mencapai Rp650 triliun pada tahun 2006. Demikian juga yang dimobilisasi Singapura, di mana Central Provident Fund telah memiliki kekayaan pada akhir 2006 hingga Rp800 triliun. Lewat Temasek, dana jangka panjang yang dihimpun mampu merambah ke luar Singapura, untuk mengakuisisi beberapa perusahaan besar di China, Thailand melalui pasar modal, termasuk beberapa perusahaan di Indonesia seperti Indosat, Telkomsel maupun beberapa bank umum. Di kawasan Amerika Latin, Chili, Peru dan Brazil bisa dikatakan sukses memobilisasi dana jangka panjang.

Azas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan

SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sistem jaminan sosial diarahkan dengan landasan pernghargaan terhadap martabat manusia. Sementara asas manfaat menekankan pada pengelolaan yang efektif dan efisien, dan asas keadilan bersifat ideal. Ketiga asas tersebut untuk menjamin keberlangsungan program dan hak peserta. Sistem jaminan sosial dirancang untuk mensinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan nasional yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada seluruh peserta. Program tersebut diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme seperti asuransi sosial, bantuan sosial atau tabungan wajib yang bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
Ada sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu
1. Gotong royong
Diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepersertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggid an peserta yang sehat membantu yang sakit. Dengan demikian, diharapkan tumbuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Nirlaba
Penggelolaan dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, tujuan utama penyelenggaraan adalah untuk memenuhi kepentngan pesetrta. Namun, hasil pengembangannya dan surplus dana akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta
3. Keterbukaan
Merupakan suatu keharusan karenanya akses informasi yang lengkah dan jelas bagi setiap pesrta harus dipermudah
4. Kehati-hatian
Pengelola dana secara cermat, teliti aman dan tertib
5. Akuntabbilitas
Pelaksana program dan pengeloaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Portabilitas
Untuk memberikan jaminan yang berkalnjutan meskipun peserta pindah pekerjaan atau tempat inggal dalam wilayah Indonesia
7. Kepersertaan bersifat wajib
Agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meski bersifat wajib, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan pelaksanaan program. Tahap pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, kebersamaan, dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela sehingga dapat mencakup petani, nelayan dan mereka yang berkerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
8. Dana Amanat
Dana yang terkumpul dari iuaran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahtaraan peserta.
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional.
Hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jamaninan sosial.
(UU No 40 Tahun 2004, Pasal 4)

Masalah dan Hambatan

Untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang bersifat universal diperlukan waktu panjang. Karena itu, pada pelaksanaan 4 tahun RPJMN ini pencapaian yang dihasilkan belum mencakup perlindungan sosial secara keseluruhan bagi masyarakat. Pelaksanaan 4 tahun RPJMN baru mencapai:
1. Pelayanan kesejahteraan sosial telah manjangkau lebih dari 62.200 anak telantar dan 21.700 anak jalanan.
2. Rehabilitasi sosial telah diberikan kepada 16.375 penyandang cacat, 6.035 anak cacat, 3.350 orang tuna sosial, serta 4.100 korban napza di 33 provinsi
3. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi 6.000 penyandang cacat berat di delapan provinsi dan 16.000 lansia telantar di sepuluh provinsi
4. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (SLT) tahap 1 (tahun 2005-2006) dan tahap 2 (2008) kepada 19,1 juta rumah-tangga miskin (RTM)
5. Selain itu, program yang dilaksanakan Pemerintah dan masuk dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas.

Sementara askes sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau sekitar 18,74 persen penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI. Mayoritas penduduk miskin juga belum terjangkau oleh sistem asuransi kesehatan (Askes). Askes sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau sekitar 18,74 persen penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI. (Bappenas, 2009: 390)

Di Indonesia, telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, Bapel JPKM dan berbagai program jaminan sosial mikro. Tetapi, cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada sektor-sektor formal. Badan-badan penyelenggara itu beroperasi secara parsial masing-masing berlandaskan UU atau peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten dan kurang tegas. Sementara diketahui bahwa manfaat yang diterima masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal. Di Indonesia, keterlibatan sistem jaminan sosial belum begitu baik sehingga kurang memberikan kontribusi sebagai stimulus keuangan negara. di negara kita, system tidak ada jaminan sosial bagi pengangguran. Keberadaan Jamsostek hanya bisa menyalurkan bantuan PHK, dengan jumlah yang terbatas yaitu sekitar Rp350 ribu bagi peserta yang pendapatannya di bawah UMR/UMP. Menurut Suharto (2008:168), hal itu karena dihadapi beberapa kendala, yakni:
1. Masih kurang efektifnya organisasi-organisasi sosial akar rumput sehingga belum bisa menjadi kelompok penekan terhadap penguasa dan pengusaha untuk bertindak
2. Biaya untuk mendanai asuransi sosial sangat tinggi, selain karena banyaknya kelompok sasaran juga karena mereka seringkali memiliki pendapatan yang relatif lebih kecil, tidak menentu dan bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali
3. Sangat beragamnya karakteristik sosial, ekonomi, budaya kelompok sehingga mempersulit pengumpulan kontribusi maupun penentuan jenis jaminan sosial.
4. Upaya untuk mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sistem jaminan sosial sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sejak tahun 1995, Kementerian Sosial telah menyelenggarakan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) sebagai bagian dari konsep Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos). Orientasi utama Jamkesos adalah mengupayakan masuknya semangat inisiatif lokal ke dalam model asuransi. Jaminan sosial yang pada umumnya bersifat national based initiative, disesuaikan dengan model community based initiative. Dengan demikian, sistem jaminan sosial tidak hanya mengakomodir pekerja formal, namun juga pekerja informal seperti buruh, pedagang kaki lima dan sebagainya.

SJSN di Simpang Jalan

` UU SJSN mencangkup jaminan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tuan, jaminan pensiun serta jaminan kematian. UU itu akan menambah jaminan PHK yang pada dsarnya berbeda dengan ayat 2 Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Ayat 2 idenik dengan jaminan pesangon yang diakomdasi dalam UU SJSN. Bilang dikatikan dengan kelima jaminan dalam UU SJSN, sebenarnya pesangon merupakan bagian dari jaminan pensiun. Serorang tenaga kerja akan mendapatkan jaminan ini pada saat yang bersangkutan mengalami PHK karena terkait dengan usia. Yang menjadi masalah adalah bilan tenga kerja berhenti karena sebab-seban yang tidak ada hubungannya dengan usia. Program jaminan pensiun dalam UU SJSN akan berperan sebagai bagian dari program pesangon.
Resiko tidak memiliki penghasilan selama kurun waktu tertentu seperti dalam kondisi juga diakomodir lewat asuransi PHK, asuransi pengangguran (unemployment insurance). Di beberapa negara program tersebut sudah diterapkan, yang disediakan oleh perusahaan, dan merupakan paket program kesejahteraan pegawai. Ide asuransi pengangguran perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Di sejumlah negara asuransi pengangguran sifatnya wajib. Untuk itu, perlu kajian mendalam dan harmonisasi dengan perangkat perundang-undangan seperti UU Ketenagakerjaan, UU Jamsostek dan sebagainya. Hotbonar (2009:34) merekomendasikan agar perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Sumber dana. Apakah sistem kontribusi berasal dari pemberian kerja plus tenaga kerja seperti JHT. Pada saat awal, ada semacam subsidi dari pemerintah, yang tentu tergantung dengan kondisi keuangan pemerintah
2. Luas cakupan, atau coverage. Apakah juga terkait dengan sektor industry atau manufaktur, atau dibedakan antara sektor formal dengan informal
3. Kriteria Peserta (Eligibility). Apakah semua tenaga kerja tanpa kecuali dan bersifat wajib? Bagaimana dengan sektor informal (informal economy workers)?
4. Dilaksanakan secara bertahap
5. Penyelenggara. Apakah dimasukkan dalam dalam program yang diselenggarakan salah satu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
6. Masalah Teknis, misalnya persyaratan untuk dapat memperoleh santunan pengangguran, besarnya santunan, cara pembayaran dan sebagainya.

Tindaklanjut Implementasi UU SJSN

Pasal 5 UU SJSN mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan UU. Pembentukan Undang-Undang tentang BPJS ini merupakan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Implemetasi UU SJSN masih memerlukan penyelesaian berbagai agenda yang meliputi bidang regulasi, bidang pengorganisasian, pembangunan peran serta pemangku kepentingan dan perluasan kepersertaan dan manfaat program jaminan sosial.
Dalam bidang regulasi, terkait dengan upaya mempercepat penyusunan peraturan pelaksanaan UU SJSN, memetakan dan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN, menetapkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem jaminan nasional secara tegas dan rinci dalam peraturan pelaksana UU SJSN, dan mempercepat proses penyusunan Badan Penyelenggara SJSN. Sementara agenda perluasan kepersetaan dan manfaat program jaminan sosial terkait dengan upaya antara lain: menyusun desain, strategi dan rencana perluasan cakupan kepersertaan dan manfaat program jaminan sosial jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian menyiapkan infrastruktur dan fasiltias pendukung pengimplementasikan program jaminan sosial nasional, dan menggalang kemitraan serta harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga-lembaga internasional

Urgensi Sistem Jaminan Sosial

Sudah begitu banyak anggaran negara yang terkuras untuk membiayai rehabilitasi gempa tsunami yang menghantam Aceh, Jogja, banjir yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Jakarta, dan daerah lainnya. Untuk rehabilitasi Aceh, hingga per 27 Desember 2006, jumlah total dana yang sudah ditarik mencapai Rp 7,462 triliun atau 49,65 persen dari total anggaran rehabilitasi. Sementara untuk gempa Yogyakarta, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,075 triliun yang berasal dari APBN 2006, perubahan APBN 2006, serta bantuan sejumlah negara. Belum lagi kasus meluapnya lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur panas Lapindo hingga kini masih menyembur liar. Kerugian sosial, ekonomi dan ekologi di sekitar Sidoarjo, Jawa Timur, sangat luar biasa.
Berdasarkan estimasi Greenomics Indonesia, semburan lumpur panas menyebabkan kerugian mencapai Rp33,27 triliun. Kerugian-kerugian yang bersifat segera meliputi biaya penanganan sosial dan pembersihan lumpur, yang diperkirakan bisa mencapai Rp7,96 triliun. Biaya yang sifatnya sudah terjadi adalah hancurnya sistem ekologi akibat semburan lumpur panas, yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp4,63 triliun, biaya restorasi lahan diperkirakan bisa mencapai Rp3,97 triliun. Kerugian terhadap pertumbuhan ekonomi regional bisa mencapai Rp4,34 triliun. Kerugian ini membutuhkan biaya pemulihan iklim bisnis dan ekonomi, yang diperkirakan membutuhkan biaya mencapai Rp5,79 triliun. Tak bisa juga dipungkiri bahwa semburan lumpur panas Lapindo telah menyebabkan kehilangan kesempatan (opportunity costs) para korban. Kerugian ini diperkirakan bisa mencapai Rp2,88 triliun. Belum lagi kerugian akibat ketidakpastian ekonomi, yang diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.
Bencana alam dan sosial menciptakan penduduk miskin baru, sehingga tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan. Saat ini masih terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta 66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan sosial. Realitas tersebut seharusnya mengingatkan pemerintah akan pentingnya memobilisasi dana jaminan sosial. Sistem jaminan sosial diperkenalkan pertama kali oleh Otto Von Bismarck, pada tahun 1883 di Jerman. Program yang dibentuk antara lain: program jangka pendek seperti pemeliharaan kesehatan, kecelakaan, dan kematian maupun program jangka panjang yakni jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Dalam perkembangan berikutnya, sistem jaminan sosial merupakan salah satu kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat krisis ekonomi.

Skema Pendanaan Jangka Panjang

Kebijakan jaminan sosial membutuhkan kajian komprehensif agar bisa memobilisasi dana dana yang besar yang dikelola secara jangka panjang. Sebagian besar dari dana jaminan sosial maupun asuransi jiwa dan dana pensiun adalah dana jangka panjang. Pengecualian hanyalah pada dana jangka pendek yang berasal dari iuran untuk program jaminan kesehatan yang hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan program kesehatan saja plus dana jaminan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pembayaran jaminan (klaim) yang less predicted. Untuk dana jaminan kematian, hari tua maupun pensiun, secara relatif keperluan likuiditas untuk dana dana ini bisa diproyeksikan secara tepat melalui perhitungan aktuaria dan dengan memanfaatkan tabel mortalita.
Jaminan sosial adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dana negara yang dipakai untuk membiayai berbagai layanan sosial publik. Dana didapat dari perpajakan (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bisnis), pungutan bukan pajak (potongan gaji untuk asuransi. Pelayanan jaminan sosial sangat penting untuk:
1. Menjawab kebutuhan finansial terhadap kejadian yang tidak dapat diduga seperti
meninggalnya pekerja, berhenti bekerja atau kecelakaan kerja
2. Menjawab kebutuhan yang masih dibutuhkan yang berhubungan dengan cacat atau
perawatan, tunjangan cacat berat.
3. Untuk mendukung keluarga sebagai unit sosial. Biasanya dikaitkan dengan keluarga
inti, tetapi harus mengalami perkembangannya, termasuk layanan khusus seperti
tunjangan anak, atau tunjangan orang tua tunggal.
4. Mencegah kemiskinan. Jaminan sosial diusahakan menjangkau individu atau keluarga
yang tidak mempunyai nafkah yang jelas karena kondisi sosial ekonomi mereka yang
parah. Namun, jaminan sosial dialokasi secara efektif lewat pendampingan sosial agar
individu tidak terus menerus tergantung dari dana jaminan sosial.
1. Menjadi instrumen redistribusi. Pengumpulan pajak dari setiap golongan masyarakat, harus diarahkan ke mereka yang memang layak dan membutuhkannya. (Tim Riset Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Paramadina, 2008:70)

Istilah jaminan sosial digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan negara kesejahteraan modern dan berbeda dengan kebijakan pengaturan pendapatan. Konsep pengaturan pendapatan mengacu pada ketentuan mengenai transfer pendapatan oleh negara untuk didistribusikan ke mereka yang tidak mungkin dapat memperoleh pendapatan yang memadai. Dalam konteks ini, sistem jaminan sosial mengatur peredaran uang diantara anggota atau peserta jaminan sosial sehingga terjadi mekanisme saling melindungi diantara mereka yang pada gilirannya menjadi sebuah investasi sosial yang memberi kontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup negara-bangsa secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem jaminan sosial tidak dibatasi oleh pertimbangan tertentu dan tafsir sempit ekonomi yang hanya mengarah pada efisiensi. Namun, lebih berdasarkan pertimbangan ideologis yang dipengarui konteks sejarah. Unsur utama dari jaminan sosial adalah penyediaan kesejahteraan. Tidak kalah penting dan signifikan adalah jaminan sosial merupakan aspek yang terkait dengan struktur ekonomi di banyak negara. (Spicker, 1993:103). Jaminan sosial juga dihubungkan dengan berbagai bentuk kebijakan negara kesejahteraan dan tidak hanya terkait dengan transfer tunai langsung.
Dengan demikian, sistem jaminan sosial diarahkan untuk menimalisasi ketidakamanan ekonomi dan selanjut berkembang untuk mencapai keamanan ekonomi. Ketidakamanan ekonomi merupakan kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian kepastian kerja, disertai dengan tingkat pendapatan yagn rendah, kemudian hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya musibah yang tidak diimbangin dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan mahalnya biaya pelayanan kesehatan yang seringkali memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya tambahan yang berdampak pada pengurangan uang belanja. Penyebab ketidakamanan ekonomi, yaitu;
1. Meninggal duna sebalum usia pensiun
2. Menjalani masa pensiun
3. Mengalami gangguan kesehatan
4. Menanggur karena pemutusan hubungan kerja
5. Masalah upah minimum
6. Inflasi
7. Bencana alam
8. Penceraian
Sementara keamanan ekonomi adalah saut keadaan di mana masyarakat memiliki kemampuan beli untuk konsumsi, tabungan dan adanya kesanggupan membayar iuran jaminan sosial. Sebagai bentuk perencanaan darurat. Ciri keamanan ekonomi antara lain:
1. Adanya jaminan keberlangsungan pendapatan
2. Masyarakat memiliki pendapatan nyata dalam bentuk uang
3. Masyarakat memiliki pendapatan di atas upah minimum
4. Keluarga sejahtera yang mandiri.
Peran pemerintah terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial sangat diperlukan yaitu untuk menekan tingkat inflasi serendah mungkin, menyusul memberlakukan tingkat bunga pasar yang rendah dan membuat mata uang stabil sehingga investasi dapat diarahkan untuk tujuan jangka panjang. Investasi jangka panjang ditujukan untuk meminimalisasi tingkat spekulasi yang menimbulkan fluktuasi karena dana jaminan sosial sebagian besar merupakan dana jangka panjang yang tidak diperuntukan untuk membayar likuiditas terutama dana yang bersumber dari program pensiun. Sejalan dengan perkembangannya, sebagian besar program dan cakupan sistem jaminan sosial diarahkan pada perlindungan tenaga kerja, yang bersifat khusus, yakni jaminan pengangguran. Awalnya hanya diperuntukan untuk sektor formal. Namun, ada beberapa negara maju yang juga mengarahkan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal.
V.2 Instrumen Negara Kesejahteraan

Jaminan sosial bukan sekedar konsep kebijakan untuk melindungi pekerja saat akan menghadapi masa pensiun. Banyak orang berpikir bahwa jaminan sosial hanya diarahkan dalam bentuk program pensiun. Meskipun benar jika kebanyakan orang yang menerima manfaat dari jaminan sosial adalah para pensiunan, mereka yang mengalami kecacatan, atau salah satu dari pasangan pekerja atau anaknya yang mendapat santunan karena pekerja yang meninggal. Bahkan, Jaminan Sosial telah memberika banyak manfaat kepada anak-anak daripada program pemerintah lainnya. Saat ini, lebih dari 47 juta orang, sekitar satu dari setiap enam orang Amerika, mengumpulkan beberapa jenis manfaat Jaminan Sosial. United State, Social Security Administration, 2005).
Selain itu, sistem jaminan sosial tidak sekedar sistem pengaturan pendapatan pekerja semata. Jaminan Sosial lebih dari pensiun Banyak orang berpikir Jaminan Sosial hanya sebagai program pensiun. Meskipun benar bahwa sebagian dari orang yang menerima menerima Jaminan Sosial manfaat pensiun, banyak orang lain mendapatkan
Dari pengalaman di sejumlah negara, seperti di Amerika Serikat muncul perdebatan mengenai definisi sistem jaminan sosial yang berangkat dari masalah keuangan yang dihadapi lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial. Di Amerika Serikat, sistem jaminan sosial menghadapi masalah keuangan dan membutuhkan tindakan untuk memastikan bahwa sistem jaminan sosial harus mewakili kepentingan pekerja muda saat untuk memasuki masa pensiun. Saat ini, tingkat kemanfaatan jaminan sosial di Amerika agar mampu membayar masa depan pekerja saat ini dinilai tidak pasti (McKay, 2005: 3).
Di Amerika Serikat, ada sekitar 35 juta orang Amerika Serikat dengan usia 65 tahun atau lebih. Mereka pensiun memanfaatkan dari jaminan sosial yang didanai oleh para pekerja saat ini dari pembayaran pajak. Sebagian uang dibayarkan ke jaminan sosial digunakan untuk kepentingan pensiunan nanti. Namun, muncul ketidakpastian. Karena itu, perlu langkah-langkah untuk memperkuat Jaminan Sosial. Dalam 13 tahun sebelumnya, dana jaminan sosial di Amerika Serikat membayar lebih dari dana yang berhasil dikumpulkan dari pajak. Karena itu, perlu dicarikan cara untuk memecahkan masalah tersebut guna memastikan bahwa jaminan sosial akan tetap menjadi dasar perlindungan bagi generasi mendatang. Saat ini, lebih dari 47 juta orang yang mengikuti jaminan sosial di Amerika Serikat. Sekitar satu dari enam orang Amerika Serikat mengumpulkan dananya untuk mendapatkan manfaat dari Jaminan Sosial. Muncul pertanyaan, apakah jaminan sosial hanya sekedar kebijakan dalam pengaturan pendapatan seseorang pekerja?
Menurut Spicker (1995), jaminan sosial merupakan komitmen dan piranti negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme income transfer atau redistribusi pendapatan (Spicker, 1995). Misalnya, sejalan dengan kebijakan full-employment, warga negara yang belum (anak-anak), tidak dapat (cacat, masa tua), sedang tidak (temporary unemployed) bekerja mendapat social benefits dari pemerintah. Dalam literatur maupun praktik di negara maju dan berkembang, Suharto (2006) menjelaskan, jaminan sosial umumnya diselenggarakan secara terstandar melalui mekanisme dan sistem jaminan sosial nasional di bawah otoritas Ministry of Social Welfare. Di negara-negara Skandinavia (Denmark, Swedia dan Norwegia), Eropa Barat, Australia, New Zealand, dan AS sistem jaminan sosial merupakan cerminan dari komitmen negara menjalankan sistem welfare state dengan segala varian dan modelnya. Pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat serta sistem perpajakan yang menjangkau hampir semua warga negara, transparan, dan accountable memungkinkan negara-negara ini menjalankan sistem jaminan sosial yang bersifat (mendekati model) universal dan institusional.
Namun, dalam praktiknya, di Inggris, istilah jaminan sosial digunakan merujuk pada aspek kebijakan pengaturan pendapatan negara (Hill, 1990:1 dalam McKay:2005). Sementara model jaminan sosial di Amerika Serikat mengacu pada sistem asuransi sosial. Istilah kesejahteraan digunakan untuk menunjukkan manfaat berarti dari jaminan sosial. Di Amerika Serikat, program Jaminan Sosial juga diarahkan pada penyandang cacat jutaan orang Amerika yang paling rentan, perempuan, dan anak-anak, dengan memberikan dukungan penting bagi kebutuhan dasar lewat pendapatan dan layanan kesehatan. Pada tahun 2006, manfaat jaminan sosial diterma kepada 6,6 juta tenaga kerja penyandang cacat, 200 ribu janda, dan 800 anak-anak, serta sekitar 5 juta orang lanjut usia. (Social Security Advisory Board, United State, 2006)
Sementara di Uni Eropa, cakupan dan definisi jaminan sosial sangat variatif, meskipun banyak digunakan untuk penyediaan perawatan kesehatan masyarakat. Dari studi kebijakan sosial di banyak negara, jaminan sosial biasanya menggunakan angka-angka yang berkaitan dalam upaya perlindungan sosial. Istilah ini mengacu pada penyediaan manfaat bagi publik dalam bidang perawatan kesehatan, pensiun, pelayanan sosial dan sebagainya. Sementara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 1984:2) mendefinisikan sistem jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan masyarakat melalui serangkaian tindakan publik, terhadap resiko ekonomi dan sosial akibat sakit, melahirkan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat usia, lanjut usia dan kematian sehingga membutuhkan penyediaan perawatan medis dan pemberian subsidi bagi keluarga dengan anak-anaknya.
Di Amerika Serikat, istilah Jaminan Sosial pertama kali secara resmi digunakan dalam perangkat UU mengenai Sosial Security Act tahun 1935. Awalnya, perangkat peraturan itu memulai program memenuhi risiko lanjut usia, kematian, cacat dan pengangguran saja. Di negara tersebut, jaminan sosial pertama kali merujuk pada istilah jaminan ekonomi (economic security). Namun karena konsep ini memiliki makna yang sempit, maka diubah menjadi social security mengikuti konsep asuransi sosial (social insurance) yang telah diterapkan di Eropa Barat sebelumnya.
Dari penjelasan itu, maka sistem jaminan sosial pada dasarnya menyiratkan pesan ideologi yang diarahkan untuk memastikan upaya perlindungan bagi semua warga negara dari ketidakamanan ekonomi dan mengakui pentingnya keinginan semua warga agar mendapatkan keamanan ekonomi. Istilah jaminan sosial dapat dikaitkan dengan seperangkat tujuan ideologis sebagai lawan dari definisi sempit yang mengacu pada pemeliharaan pendapatan atau efisiensi ekonomi. Ada banyak kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat jaminan sosial, termasuk redistribusi aset, pasar tenaga kerja intervensi, reformasi pertanian, program makanan dan pekerjaan umum. (Atkinson, 1989b: 99). Dengan demikian, kebijakan jaminan sosial mencakup berbagai macam kebijakan publik, yang memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan jaminan sosial harus dilihat dari segi dampaknya terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan jaminan sosial juga berinteraksi dengan kebijakan perpajakan.
Jaminan sosial memiliki tiga pilar jaminan sosial, yang terdiri:
1. Bantuan atau pelayanan sosial. Sistem ini didanai dari sumber pajak oleh negara atau sumbangan dari pihak yang mempunyai status ekonomi yang kuat
2. Bantuan wajib. Setiap orang diwajibkan menabung untuk dirinya sendiri (provident fund)
3. Asuransi sosial. Di mana setiap orang membayar premi yang sifatnya wajib. Bisa juga premi atau iuaran dibayarkan oleh pihak lain atau oleh pemerintah, bagi masyarakat miskin. Sistem asuransi sosial ini paling baik, dana yang terkumpul memadai, tahan lama dan paling banyak digunakan di dunia.
V.3 Jaminan Sosial di Sejumlah Negara

Di sejumlah negara, penyelenggara jaminan sosial yang sehat keuangannya dapat diajak peran sertanya dalam memberikan stimulus pada perekonomian. Sistem jaminan sosial diarahkan untuk santunan bagi pengangguran, santunan sementara yang diharapkan dapat membantu warga yang mengalami kesulitan keuangan akibat PHK maupun yang menjadi korban bencana alam. Di AS dan beberapa negara Eropa, seperti Perancis, jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi sosial (social insurance), yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang sesuai kontribusinya yang biasanya berupa pembayaran premi. Asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian adalah beberapa contoh asuransi sosial. Di negara lainnya, jaminan sosial mencakup bantuan sosial (social assistance), yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak telantar, jompo telantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial.
Di beberapa negara, jaminan sosial diarahkan untuk mempermudah pelaksanaan program perumahan, pelatihan bagi mereka yang menjadi PHK, reduksi pajak, mengintensifkan investasi pada bidang infrastruktur baik secara langsung maupun lewat instrumen penanaman modal, serta lebih agresif melaksanakan program Corporate Social Responsible, termasuk menjadi mitra kerjasama peminjaman untuk program-program pembangunan lingkungan.
Di Amerika Serikat, ada program Jaminan Sosial untuk melindungi tenaga kerja yaitu Unemployment Insurance. Program yang direalisasikan adalah asuransi pengangguran. Program ini difokuskan pada individu yang menjadi korban PHK atau dipecat dari perusahaan. Asuransi ini dibebankan dalam bentuk pajak kepada individu atau perusahaan pemberi kerja. Lalu,ada juga program Workers’s Compensation Insurance, yaitu program asuransi yang dibebankan dalam bentuk pajak kepada individu atau perusahaan pemberi kerja. Program ini untuk pembiayaan kesehatan bila sewaktu-waktu individu mengalami kecelakaan kerja. Amerika Serikat juga mengembangkan program Asuransi Sosial (social insurance) yang dibiayai dari pajak pengawai, pajak pemberi kerja atau gabungan keduanya, seperti program Social Security, medicare, asuransi pengangguran serta asuransi kompensasi pekerja. Di Negara itu juga dibentuk Old Age, Survivors, Disability and Health Insurance (OASDHI) yang dibentuk atas dasar Social Security Act pada tahun 1935. OASDHI merupakan program asuransi terbesar yang dirancang untuk mengantikan sebagian pendapatan yang hilang akibat pengunduran diri dari pekerjaan atau mengalami kecacatan. Bantuan ini juga dibayarkan kepada pegawai yang diasuransikan. Jumlah pembayaran yang diterima didasarkan pada besarnya pendapatan ketika masih bekerja.
Pendanaan program jaminan sosial juga bersumber dari pajak (Federal Insurance Contribution Act/FICA) yang dibebankan secara merata kepada seluruh pegawai serta perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut. FICA telah berkembang menjadi lembaga penyimpan dana bagi OASDHI. Bagi Indonesia memang tidak bisa dilakukan secara cepat dan serentak mengingat dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Namun, perlu ada political will dari pemerintah untuk memulai memobilisasi sumber pendanaan jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perpajakan yang mendukung program jaminan sosial, dan sebagainya dan sosialisasi mengenai program sistem jaminan sosial nasional. Di kawasan ASEAN, Ortiz (2001) dalam Suharto (2007:131) menjelaskan, kebanyakan negara-negara ASEAN memadukan sistem multipilar dengan melibatkan sektor usaha dan pemerinah. Secara umum, sistem ini memiliki dua program utama yaitu:
1. Program publik untuk menjamin pendapatan minimum bagi kelompok lanjut usia dan kelompok tidak bekerja dan kelompok rentan lainnya
2. Program swasta atau semi swasta (private or semi private programmes) yang mendorong diupayakan penambahan pendapatan sukara rela bagi individu.
Skema asuransi sosial di negara kawasan ASEAN hanya mencakup pekerja di sektor formal saja, dengan keanggotaan yang tergolong kecil dan terbatas. Di Filipina telah mengembangkan Social Security System (SSS) bagi sektor swasta serta Government Service Insurance System (GSIS) bagi pekerja pemerintahan (Gonzales and Grogorio Manasan).
Singapura telah mengembangkan sistem asuransi sosial yang cukup maju. Skema ini melihat seluruh warga negaranya untuk menjadi anggota sesuai dengan isi mandate yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, perundangan-undangan tersebut juga menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan sistem asuransi ini kepada lembaga pemerintah. Asher and Rajan (2002) menyatakan, bahwa penggerak utama sistem asuransi sosial di Singapura adalah Central Provident Fund (CPF). Dana kesejahteraan ini mencakup pelayanan di bidang kesehatan, perumahan serta masa pension. Mereka mendefinisikan sistem tersebut sebagia multi tingkat. Fungsinya adalah menjamin diperolehnya pendapatan minimum bagi kelompok lanjut usia, termasuk bantuan bagi korban yang selamat. Namun, Singapura belum memiliki asuransi bagi mereka yang tidak berkerja (unemployment insurance). Karena itu, tunjangan kematian dan kecelakaan kerja hanya dapat diterima saat mereka masih bekerja. Warga Singapura dapat menyisahkan 15 persen dari total penghasilannya untukd itabungkan dalam skema Supplementary Retirement Schema (SRS). Berbeda dengan CPF yang bersifat wajib, SRS merupakan skema bersifat sukarela yang banyak dimanfaatkan warga lanjut usia di Singapura.
CPF di Singapura sering dimanfaatkan untuk membantu dalam berbagai hal seperti membeli rumah, membayar tagihan dan biaya rumah sakit, menginvestasikan dana yang mereka mili dan lainya. Dana kesejahteraan ini pun termasuk unik mengingat setiap anggota mengatur sendiri account dana yang mereka miliki seperti layaknya tabungan. Dan beberapa batasan tertentu, warga Singapura dapat memnggunakan dana tersebut untuk membeli apartemen, investasi bagi hasil, serta membyar biaya pendidikan dan kesehatan.
Pada tahun 1963, CPF mengembnangkan beberapa skema yang dapat dimanfaatkan kelompok pekerja pada masa pensiunnya saat usianya menginjak 55 tahun. CPF memperkenalkan skema perumahan publik yang memungkinkan bagi para anggotanya untuk membeli apartemen Housing Board dengan menggunakan tunjangan yang mereka terima dari CPF yang kemudian perlahan-lahan terus memperluas cakupan skemanya agar dapat memenuhi kebutuhan warga Singapura, antara lain Public Housing Scheme, The Singapore Bus Service Shares Scheme, The Approved Investment Scheme, The Dependant Protection Scheme, serta The Education Scheme (The CPF Story, 2000).
Sementara di Thailand, yang memperkenalkan sistem asuransi sosialnya pada tahun 1992. Hingga saat ini, skema tersebut telah menjangkua 10 juta dari total tenaga kerja, mencakup pegawai pemeritanh dan sektor swasta yang bekerja di sektor formal. Namun, keterbatasan dan pasca krisis yang dialami pemerintah memaksa pemerintah menunda rencana perluasan skema perlindungan sosial di Thailand. Pemerintah cenderung berhati-hati menggunakan dana tersebut agar dapat tepat sasaran dalam menjangkau target utama sistem asuransi.
Pemerintah Thailand kemudian mengembangkan asuransi kesehatan universal yang dikenal dengan nama 30 Bath Scheme. Skema itu diutamakan bagi pekerja sektor informal. UU Jaminan Sosial Thailand menyatakan, perusahaan dengan satu orang atau lebih karyawan, dilindungi oleh perundangan-undangan. Skema ini melindungi pekerja dari resiko kecelakaan maupun penyakit selama dirinya bekerja. Namun, skema ini cakupannya tidak mengakomodir sektor pekerja formal dan pegawai pemerintah. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan kepada mereka tunjangan pension serta berbagai asuransi kesehatan kepada mereka dan anggota keluarganya.
Di Vietnam, asuransi sosial dikembangkan pertama kali pada tahun 1995. Vietnam Social Insuranse (VSI) didirikan dengan tujuan utama untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi sistem yang saat itu beregerak pada mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah itu cukup berhasil karena dapat menjangkau 16 persen tenaga kerja di negaranya, termasuk buruh kontrakan, wiraswasta, karyawan yang berkerja di perusahaan joint venture dan sebagainya. Laos, meski termasuk negara berkembang berpenghasilan rendah, namun para pengawai pemerintahan memperoleh tnjangan suransi sosial yang cukup baik, yang mencakup pelayanan kesehatan serta tunjangan pension yang cukup besar. Skema asuransi yang dikembangkan dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja yang ditujukan bagi pegawai negeri dan militer, dengan cakupan pelayanan di bidang kesehatan, tunjangan cacat, perempuan melahirkan, kecelakaan kerja, tunjangan pensiun serta tunjangan anak yang di bawah umur 18 tahun. Namun, skema ini tidak dapat berlangsung lama karena tidak mendapatkan sumber pendanaan yang komprehensif. Kondisi itu menyebabkan pemeruntah terpaksa memberikan subsisi hampir 70 persen dari total dana yang dibutuhkan, terhitung sejak diperkenalkan pada tahun 2004.

Jaminan Sosial sebagai Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merujuk pada segala proses, kebijakan-kebijakan, intervensi, serta keterlibatan berbagai sektor (pemerintah, swasta dan komunitas sipil), yang merespons kemungkinan terjadinya resiko di bidang ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi masyarakat suatu kawasan, terutama bagi kelompok rentan dan miskin. Sebagai sebuah pendekatan, perlindungan sosial terdiri atas seluruh intervensi sektor swasta dan pemerintah besama dengan organisasi berbasis komunitas guna mendukung individu, keluarga, serta komunitas dalam mencegah, menjaga, serta menghadapi berbagai kesulitan, resiko serta ketidakpastian yang mereka hadapi selama hidup. Sebagai sebuah paket kebijakan sosoal, perlindungan sosial merujuk pada apa yang pemerintah lakukan dalam menyediakan perlindungan bagi warga negaranya terutama kelompok miskin aktif (active poor).
Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar setiap warga negaaranya diejawantahkan dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan perlindungan sosial selalu merupakan bagian dari kebijakan pembangunan makro ekonomi, program ketenagakerjaan serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih besar. Keseluruhan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi resiko dan kesulitan yang dihadapi masyarakat selama hidup serta mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.
Menurut Suharto (2007:123), tujuan utama perlindungan sosial adalah mendorong proses proses pembangunan agar dapat dilaksanakan secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial dan politik melalui upaya pencegahan serta meringkan dampak-dampak nebatif yang terjadi akibat pembangunan tersebut. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringkankan dampak kemiskina dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin, beserta keluarganya. Di kawasan ASEAN, perlindungan sosial mengklasifikasikan menjadi tiga elemen utama yaitu bantuan sosial (social assistance), asuransi sosial (social insurance), serta jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (community based social welfare security) atau yang sering disebut juga sebagia skema mikro berbasis wilayah (micro and area based schemes).
Bentuk-bentuk perlindungan sosial, antara lain:
1. Asuransi Sosial
Program asuransi sosial diarahkan agar mampu menekan dampak resiko melalui pemberian tunjangan opendapatan (income support) ketika sakit, cacat, kecelakaan ketika bekerja, kelahiran, pengangguran, usia senja serta kematian. Skema ini didasarkan pada pendekatan konstibusi melalui pembayaran premi setiap tahunnya. Asuransi sosial mencakup asuransi kecelakaan di tempat kerja, pemberian pension, pemberian bantuan bagi kelompok cacat sebagian, asuransi kesehatan, asuransi kehamilan yang meloputi tunjangan selama masa kehamilan dan pasca melahirkan, asuransi hari tua dan sebagainya.
2. Bantuan Sosial
Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memangkas kemiskinan secara langsung. Bantuan sosial berbentuk penyediaan pelayanan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok rentan, pemberian bantuan berupa uang dan barang seperti kupon makan, dan tunjangan keluarga, serta pemberian subsidi sementara seperti subsidi perumahan atau kebijakan yang mendukung diturunkannya harga barang-barang pokok selama krisis. Desain program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan eligibility (kelayakan), penerima bantuan (misalnya batas usia maksimal penerima bantuan), entitlement yaitu hak yang seharusnya diperoleh penerima (misalnya seorang yang berada di bawah garis standar kebutuhan atau melalui means testing yakni tes kepemilikan atau kekayaan seseorang untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang memperoleh bantuan pemerintah dan penentuan target penerima bantuan), serta administration (seperti sistem peminjaman klaim dan hal yang berhubungan dengan sistem administrasi lainnya).
3. Jaminan Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
Merupakan jenis perlindungan sosial yang ditujukan untuk melindungi komunitas di daerah tertentu serta mendorong tumbuhnya sektor ekonomi sebagai prasyarat keamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Skema ini berfungsi sebagai pendamping program asuransi sosial, yang sasaran utamanya adalah kelompok tenaga kerja formal. Komunitas perdesaan dan perkotaan yang tidak memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri atas kemungkinan guncangan sosial yang terjadi, secara umum merupakan target utama jaminan kesejahteraan sosial (Jamkesos) berbasis masyarakat ini. Beberapa contoh skema Jamkesos berbasis masyarakat yang ditujukan bagi kelompok rentan di tingkat komunitas antara lain:

a. Asuransi Mikro.
Meliputi kontribusi sukarela, pemberian bantuan dalam mengatur skala kecil dana rangka persiapan menghadapi resiko yang akan dating, serta asuransi pertanian, sebuah bentuk perlindungan sosial yang ditujukan bagi komunitas petani atas resiko yang dating dari alam yang berkenaan dengan hasil pertanian mereka, seperti badai, banjir, hama tanama dan sebagainya.
b. Dana sosial berbasis komunitas
Seperti mekanisme mempertemukan sumber daya publik dengan masyarakat pada tingkat local, persiapan apabila terjadi bencana, serta pengelolaan dalam menghadapi berbagai resiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi dalam komunitas mereka.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 2004-2005 menurun dari 67,6 persen menjadi 66,8 persen, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan tingginya persentase pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal menjadi masalah utama yang dihadapi Pemerintah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2004-2005 meningkat dari 9,9 persen atau 10,3 juta orang menjadi 11,2 persen atau 11,9 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka baik di perkotaan maupun di perdesaan naik masing-masing dari 12,7 persen menjadi 14,2 persen dan dari 7,9 persen menjadi 9,1 persen. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran usia 15-19 tahun juga meningkat menjadi 41,0 persen dari 37,7 persen.
Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja periode 2004-2009 juga masih sangat rendah. Pada 2004, kesempatan kerja hanya bertambah sebesar 911.245 dan melemah menjadi 236.351 pada 2005. Pertumbuhan kesempatan kerja ini tidak dapat mengimbangi pertambahan angkatan kerja baru yang tercatat sebesar 1,2 juta pada 2004 dan 1,9 juta orang pada 2005. Rendahnya tingkat pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan jumlah setengah penganggur dan angkatan kerja yang bekerja di lapangan kerja informal meningkat. Dalam kurun 2004-2005, jumlah setengah penganggur meningkat sekitar 1 juta orang dari 27,9 juta atau 29,8 persen dari seluruh jumlah orang yang bekerja menjadi 28,9 juta atau 30,8 persen. Sementara itu, persentase orang yang bekerja di lapangan kerja informal sedikit meningkat dari 30,3 persen menjadi 30,7 persen.
Dalam upaya menekan tingginya angka pengangguran, pemerintah melakukan revitalisasi industri manufaktur, mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan kreatif dan berbasis daya saing, dan mendorong industri padat karya yang tetap mampu bersaing dan berkembang serta memperkuat industri kreatif. Rencana aksi yang dilakukan, antara lain memberikan insentif pajak dan untuk kawasan ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur dan pendanaan yang kompetitif dalam jangka panjang dan menengah. Pengurangan angka pengangguran juga ditempuh melalui pengembangan UKM dan pemberian kredit usaha, dengan meningkatkan dana bergulir dengan bunga murah dan mudah diakses oleh UKM, serta peningkatan tenaga kerja terampil di luar negeri melalui standarisasi keterampilan atau profesi serta pelatihan tenaga kerja Indonesia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 pemerintah sebenarnya telah mentargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melaksanakan sejumlah kebijakan seperti :
1. Peningkatan penciptaan lapangan kerja formal. Kondisi angkatan kerja yang sebagian besar didominasi oleh pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah dan berusia muda diperkirakan tidak banyak berubah hingga 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja diprioritaskan ke arah industri padat karya, industri kecil dan menengah (IKM), serta industri yang berorientasi ekspor.
2. Peningkatan keterampilan pekerja. Tingkat keterampilan yang tinggi diharapkan akan memfasilitasi pekerja untuk berpindah dari pekerjaan informal ke formal.

Untuk mencapai dua arah kebijakan umum diatas, strategi-strategi yang ditempuh adalah:
1. Memperbaiki aturan ketenagakerjaan, meliputi: rekrutmen, outsourcing, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum, serta perbaikan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui perbaikan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program perluasan kesempatan kerja, misalnya: program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki kebijakan migrasi tenaga kerja, baik migrasi internal maupun eksternal
6. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya

Beberapa kebijakan penting lainnya terkait dengan investasi yang membawa dampak pada penciptaan lapangan kerja adalah UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan turunannya, Perpres No. 18 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dikeluarkannya Perpres tersebut setidaknya memberikan dukungan untuk mengembangkan investasi pada industri manufaktur khususnya industri padat pekerja. Selain itu, upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antara Pemerintah, pelaku bisnis, dan pekerja tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara dialog, tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk keperluan tersebut, telah terbentuk lembaga tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, pengadilan hubungan industrial dan pengangkatan hakim Adhoc, penyederhanaan proses pengesahan peraturan perusahaan dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja.
Upaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembenahan aturan dan kebijakan saja, namun dilakukan pula melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Upaya dilakukan dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Standardisasi dilakukan melalui penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang/sektor jasa, industri dan pertanian dan memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Perlindungan Sosial Sektor Informal
Sektor informal adalah salah satu lapangan pekerjaan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. Di satu sisi, sektor ini sangat rentan terhadap berbagai resiko, seperti pemutusan hubungan kerja, upah kerja yang rendah, dan tidak pasti dan kondisi kerja yang buruk. Sektor informal ini faktanya belum maksimal tersentuh oleh skema jaminan sosial. Sektor informal merujuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupaha (non waged employment), antara lain wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan oleh keluarga, memperkerjakan anggota keluarga tanpa dibayar (unpaid family workers). Sementara sektor formal merujuk pada hubungan antara pekerja dengan pemilih usaha yang memberikan upah (waged umployment) (Suharto, 2007:146).
Sektor informal dikenal dengan berbagai istilah tergantung pada konteks dan sudut pandangnya. Istilah tersebut antara ekonomi informal, ekonomi tidak terstruktur atau teratur (unregulated economy), sektor yang tidak terorganisir (unorganized sector), atau pekerjaan yang tidak tampak atau terperhatikan (unobserved employment). Untuk menjalankan aktivitas usahanya, sektor informal menggunakan struktur organisasi, teknologi dan produksi yang sangat sederhana. Sektor ini tergantung pada keberadaan tenaga kerja upahan dengan tingkat sumber daya ekonomi yang rendah serta standar kerja yang minim. Kehidupan masyarakat pekerja sektor informal sangat rentan dari terpaan krisis. Di sektor pertanian misalnya, dampak krisis telah menyebabkan permintaan (demand side), menjadi turun. Kondisi ini berdampak bagi Indonesia, yaitu dengan menurunnya volume ekspor Indonesia dimana salah satunya adalah komoditas pertanian. Sementara itu, dari sisi onfarm, turunnya volume ekspor komoditas pertanian menyebabkan semakin berkurangnya permintaanterhadap produk petani sehingga harga komoditas pertanian menurun.
Sejumlah negara-negara maju dan berkembang telah memasukan sektor informal ke dalam laporan data tenaga kerja nasional. Hal itu menjadi perhatian guna menekankan angka kemiskinan yang dominan ditemukan dalam keluarga yang bermata pencarian di sektor informal. Sektor informal juga seringkali merujuk pada keberadaan perusahan kecil menengah yang memproduksi serta menjual barang dan makanan atau menawarkan jasa yang melibatkan transaksi pasar dan pembayaran tunai. Ragam bentuk usaha meliputi usaha rumah tangga, usaha perdagangan di jalanan dan sebagainya.
Jika mencermati model kebijakan perlindungan tenaga kerja yang disusun pemerintah, nampak jika Selama ini, skema perencanaan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pengangguran lebih diarahkan pada upaya perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim usaha. Iklim ketenagakerjaan yang baik pada gilirannya akan membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pasar kerja yang baik akan memberikan keseimbangan dalam struktur biaya produksi yang membawa perusahaan menjadi kuat menghadapi persaingan, yang selanjutnya berdampak kepada berkembangnya investasi serta penciptaan lapangan kerja baru. Jika mencermati pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, pelaksanaannya belum menyentuh esensi penguatan sistem jaminan sosial.
Arah dan tujuan kebijakan yang ditempuh pemerintah lebih terfokus pada target parsial dan belum mengarah pada upaya memobilisasi dana jangka penjang. Pemerintah harusnya memperkuat mobilisasi dana jaminan sosial yang diarahkan pada program pendanaan yang kompetitif dalam jangka panjang dan menengah, stimulus pendanaan bagi pengembangan UKM dan pemberian kredit usaha, dengan meningkatkan dana bergulir dengan bunga murah dan mudah diakses oleh UKM. Beberapa langkah antisipatif yang telah dilakukan Pemerintah masih parsial seperti memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar perusahaan dapat terus bertahan termasuk menurunkan harga BBM. Sementara sumber pendanaan yang diharapkan dari perbankan sangat minim. Sistem jaminan sosial idealnya harus mencangkup skala permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang lebih banyak tersebar pada sektor informal. Pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial, diperkirakan akan gagal atau setidaknya pemberian keadilan atas jaminan sosial kepada rakyat akan tertunda (delayed justice).
Penyelenggaraan jaminan sosial yang menjadi hak seluruh rakyat dengan segala aspek permasalahan sosial tidak bisa hanya dengan mengembangkan sistem asuransi sosial (social insurance) saja. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, dikenal pula skema bantuan sosial (socia assistance), baik untuk kelompok masyarakat yang membutuhkannya karena hambatan permanen (permanent social assistance) maupun karena hambatan yang darurat atau bersifat sementara saja temporary social assistence). Jadi, bantuan sosial diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok atau komunitas sebagai pengganti atas kehilangan fungsi-fungsi sosial ekonominya, baik secara permanen maupun untuk sementara waktu. Komitmen pemberian jaminan sosial secara menyeluruh, merata dan tanpa diskriminasi.
Dalam situasi aktual saat ini, masyarakat miskin merupakan segmen yang belum tersentuh sistem asuransi sosial yang sudah ada. Penjangkauan hak konstitusional atas jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat ini, dapat dipahami dalam konteks untuk mencegah terjadinya diskriminasi kebijakan dan hukum, serta untuk memastikan (to ensure) pemenuhan hak atas kesejahteraan. Amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak eksklusif untuk memberikan jaminan sosial bagi kelompok atau segmen tertentu. Tidak konstitusional jika sistem jaminan sosial untuk kelompok sektor formal saja. Karenanya, mendelegasikan wewenang penyelenggaraan jaminan sosial dari pemerintah (pusat dan daerah) sebagai principal mandat untuk menyelenggarakan kewajiban negara (state obligation) atas jaminan sosial kepada seluruh warga masyarakat.
Kebijakan di bidang ketenagakerjaan tidak hanya menyediakan tunjangan pengangguran dan tunjangan selama kerja. Kebijakan berupa asuransi pengangguran, pesangon dan tunjangan akibat pemutusan hubungan kerja pada dasarnya hanya bersifat sementara. Kebijakan tersebut memang sangat penting untuk menghindari terjadi problem sosial yang akan bermuara munculnya frustasi individu-individu yang menjadi pengangguran akibat krisis. Namun, model kebijakan tersebut tidak dapat memastikan terjaganya eksistensi skill sumberdaya manusia yang merupakan aset besar yang harus tetap dijaga bagi sebuah negara. Ancaman krisis global tersebut tentu harus menyadarkan para pengambil kebijakan untuk merancang skema kebijakan yang dapat melindungi tenaga kerja. Dalam konteks analisis kebijakan, Dunn (1998:117) membagi bentuk analisis kebijakan dalam tiga bentuk yaitu:
1. Analisis Kebijakan Prospektif
Yaitu analisis kebijakan yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai. Dalam implementasinya cenderung mencari cara beroperasinya. Jadi titik tekan analisis prospektif adalah apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat. Dalam hal ini, analisis prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
Yaitu penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencangkup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin (discipline oriented analysts), analisis yang berorientasi pada masalah (problem oriented analysts) dan analisis yang berorientasi pada aplikasi (aplication oiented).
3. Analisis kebijakan yang terintegrasi
Merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
Penjelasan Dunn tersebut mengarahkan agar pembuat maupun pelaksanaan kebijakan harus menyadari betul jika tidak mudah merealisasikan tujuan (goal) yang telah ditentukan dalam kebijakan. Karena harus dipahami bahwa kebijakan bersifat dinamis sehingga harus disertai kemampuan mengindentifikasi realitas sosial yang juga bergerak dinamis. Perlu dipahami, meski kebijakan telah disusun secara rasional, namun belum tentu tepat sasaran seiring perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, evaluasi kebijakan sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, seorang perancang kebijakan harus memahami teknik analisis kebijakan sehingga dapat mengetahi Dalam konteks ini, pemerintah harus memikirkan desain kebijakan perlindungan tenaga kerja agar tidak mengalami penurunan kualitas akibat dirinya menjalani kondisi pelik saat menganggur. Beberapa program yang perlu dilakukan seperti:
2. Mencegah terjadinya kekosongan kerja
3. Mencegah terjadinya penurunan kualitas kerja
4. Mempertahankan mereka yang sudah masuk dalam lapangan kerja untuk tetap berada di lapangan kerja
5. Mengusahakan pertolongan kepada individu yang kapasitas kerjanya berkurang dan mereka yang mereka yang mempunyai masalah sosial dalam usaha masuk ke dalam lapangan kerja sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik.

Sebagai kebijakan sosial, seharusnya kebijakan perlindungan tenaga kerja dapat disusun secara baik. Titmuss (1990:23) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai acuan tindakan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan menjawab masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial disusun mengacu pada kajian multidisplin, karena memiliki variasi orientasi seperti dalam bidang pelayanan sosial, administrasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, negara kesejahteraan dan seterusnya. Titmuss menilai kebijakan sosial dapat diartikan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang positif yang sosial sering kali perubahan sosial sulit diprediksi karena terkait dengan bidang lainnya seperti proses politik. Kebijakan sosial juga diarahkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari berbagai permasalahan sosial akibat perubahan sosial.
Blakemore dan Griggs (2007:3) mendefinisikan kebijakan sosial disusun untuk meningkatkan kesejahteraan individu, khususnya mereka yang gagal dalam mencapai kesejahteraan. Kebijakan sosial juga untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial. Sebagai tujuan, niat dan ide, kebijakan dapat ditemukan dalam bentuk kebijakan resmi pemerintah. Dari penjelasan itu, kebijakan sosial dipahami sebagai instrumen yang berorientasi pada upaya mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang miskin, kelas pekerja, kalangan pensiunan, lanjut usia, wanita, anak-anak, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Sementara Conyers (1994: 35) kebijakan sosial amat terkait dengan isu yang berhubungan pemerataan sosial (social equality), keadilan sosial (social justice), serta dampaknya terhadap proses perubahan atau perkembangan sosial. Kemiskinan, ketimpangan, ketergantungan dan keadilan sosial merupakan isu yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sosial dalam kebijaksanaan pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan sosial juga terkait dengan analisis politik dan ekonomi karena betapa sulit membedakan secara jelas antara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik, serta kompleksitas faktor-faktor tersebut dalam proses pembangunan.
Hikmat (2009) menjelaskan, sebuah kebijakan akan efektif, efisien dan tepat sasaran jika memperhatikan beberapa faktor yaitu:
1. Berorientasi pada tujuan. Artinya perencanaan memang harus diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien
2. Berorientasi pada perubahan. Perencanaan harus bisa memastikan terjadinya perubahan ke arah yang lebih progress, bukan regress.
3. Rasional. Perencanaan sosial dikatakan rasional karena pilihan-pilihan yang dilaksanakan didasarkan atas kriteria tertentu yang telah diharapkan. Sejauh mana pilihan-pilihan dilakukan atas dasar kriteria yang sudah ditetapkan menunjukkan tingkat kerasionalannya.
4. Kolektif. Perencanaan sosial dikatakan kolektif karena tidak dilakukan untuk dan oleh satu orang, satu instansi, satu departemen atau satu lembaga saja.
5. Kontinyu. Di sini maksudnya adalah bahwa rencana yang sudah dibuat akan selalu ditinjau dan diperbaiki kalau dalam pelaksanaan ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan yang berubah.
6. Tidak dapat dipisahkan dari pengambilan keputusan. Untuk dapat diterima dan dilaksanakan, maka perencanaan sosial harus mempunyai kekuatan yang dimiliki oleh pengambil keputusan, sehingga untuk dapat dilaksanakan maka pengambil keputusan harus menetapkan agar rencana yang telah disusun harus dilaksanakan.
7. Menyusunan rancangan beberapa program intervensi. Setelah tujuan ditetapkan, maka dirancang beberapa program yang dapat mencapai tujuan, artinya tidak terkonsentrasi kepada salah satu program dulu. Suatu pendekatan yang sistemik, dengan cara pandang yang holistik, sehingga program tersebut telah dikaji secara komprehensif diharapkan dapat dilaksanakan, merupakan upaya untuk memecahkan masalah dalam sistem klien.

Perlindungan Sosial Berbasis Pemberdayaan

Seperti telah dijelaskan di atas, sektor informal di Indonesia masih memegan peranan penting dalam penyerap tenaga kerja. Sektor informal berhasil menciptakan distribusi pendapatan yang cukup seimbang di perkotaan dan perdesaan. Namun demikian, sektor informal yang mampu menghidupi sebagian besar tenaga kerja memiliki beberapa kelemahan. Sektor ini memiliki tingkat produktifitas yang rendah, kondisi kerja yang buruk, rendahnya pendapatan yang diperoleh, serta rendahnya bagi pekerja untuk memajukan usahanya. Sektor formal sering kali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang rentan diterpa krisis. Realitas juga menunjukan, sektor informal menjadi sektor yang termarginal. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial misalnya, pemerintah masih mengabaikan untuk memikirkan skema jaminan sosial bagi para pekerja informal.
Dalam konteks ini, maka perlu kiranya pemerintah memasukan kebijakan sosial yang membela para pekerja informal. Realitas paradoks tentunya, di satu sisi sektor informal memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional, namun sebagian besar pekerja informal dihadapi masalah kemiskinan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki skema kebijakan sosial yang memberikan perlindungan bagi para pekerja informal. Selama ini, kelompok miskin, pengangguran dan sebagainya sangat tergantung pada program jaring pengaman sosial (JPS) yang sifatnya residual, tidak mendidik, mengajarkan ketergantungan dan bernuansa politisasi.
Skema perlindungan sosial bagi pekerja informal harusnya memusatkan perhatian pada pemberdayaan masyarakat (community development) lewat intervensi sosial yang terencana. Dengan pendekatan pemberdayaan, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu dan masyarakat sehingga mereka lepas dari ketergantungan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memusatkan orientasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat secara berkesinambungan sesuai harkat dan martabatnya. Secara lebih luas, pemberdayaan mengacu pada orientasi mendorong kebebasan individu dalam bertindak dan menentukan pilihan untuk kebaikan hidupnya.
Bagi masyarakat miskin, pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat bebas dalam menyatakan pendapat dan dari ketidakberdayaan saat berhubungan dengan kekuatan negara dan pasar. Dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat miskin dapat berpartisipasi dan mampu bernegosiasi, termasuk bertahan dari pengaruh dan kontrol institusi negara maupun pasar yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment yang juga dapat dimaknai pemberian “kekuasaan” sehingga kata “daya” tidak saja bermakna mampu, tetapi juga mempunyai kuasa. Konsep pemberdayaan lebih menekankan proses menjadi, bukan proses instan. Pemberdayaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan sepanjang hidup (on going process). Untuk memahami pemberdayaan sebagai on going process, dapat dipelajari pendapat Hogan (2000:13) dalam Rukminto (2008:84), yang mengutip dari pandangan Rotter (1966), Selignan (1975) dan Scally (1995) yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience).
Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, di mana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun oleh lembaga non pemerintah. Hogan menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdirin dari lima tahapan utama, yaitu:
1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak diberdayakan (recall depowering/empowering experience).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss reasons for depowerment/empowerment).
3. Mengindentifikasi suatu masalah ataupun proyek (identify one problem of project).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases).
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (develop and implement actions plans).

Sebagai proses, pemberdayaan setidaknya mempunyai tiga tahapan yaitu:
1. Penyadaran.
Pada tahap ini, subjek atau sasaran yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program yang bisa memberikan pengetahuan berifat kognisi, belief dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti mereka perlu membangun, diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri.
2. Pengkapasitasan.
Inilah yang sering disebut capacity building, yaitu suatu upaya memberikan daya atau kuasa setidaknya yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Pengkapasitasan diarahkan agar individu cakap (skilfull).
3. Pendayaan.
Artinya kemampuan daya menciptakan, menjadi kuat dan mampu (berdaya) untuk berbuat atau berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan produktif.
Penguatan Institusi
Perlindungan sosial yang mengacu pada pendekatan pemberdayaan juga harusnya diarahkan pada penguatan kapasitas individu anggota masyarakat yang diharapkan dapat terus menerus menanamkan nilai-nilai konstruktif seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab. Pendekatan itu diarahkan dengan menghidupkan keberfungsian sosial dengan memperkuat kapasitas pranata-pranata sosial. Pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya diharapkan dapat memainkan peran memobilisasi potensi individu dan masyarakat. Dengan keberdayaan maka akan menjamin keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, pemberdayaan pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya sadar memerdekakan manusia dari ketidakberdayaan, kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin.
Inilah pentingnya pengembangan kapasitas dalam proses pembangunan sosial, sebagai suatu sinergi dari perubahan sosial. Pengembangan kapasitas terkait dengan pengembangan wawasan, tingkat pengetahuan dan kemampuan, skil, akses informasi dan pengambil keputusan dan sebagainya. Pengembangan kapasitas merupakan modal pembangunan berkelanjutan, kapasitas yang dimiliki individu dapat menjadi modal dalam merespons perubahan yang terjadi, baik secara spontan, cepat atau lembat dan sebagainya. Dengan kapasitas yang dimiliki, individu dan masyarakat dapat mengorganisir dan mengelola tindakan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan melalui pemanfaatan sumberdaya dan peluang serta antisipasi tantangan dan kelola masalah sosoal yang muncul. Karena harus diketahui, jika perubahan masyarakat tidak sekedar menyediakan peluang, namun juga tantangan, bahkan masalah baru.
Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan harus menjadi nilai dan pilihan kebijakan, sekaligus pembelajaran sosial. Meski merupakan sebuah konsep yang menekankan pada proses, namun, pemberdayaan perlu manajemen dalam pemberdayaan sehingga dapat terukur indikator-indikator keberhasilannya. Setidaknya, program pembangunan yang berbasis dan bernuansa pemberdayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pemberian akses kepada masyarakat aset produksi berupa modal, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah dalam percagturan ekonomi pasar, memperkuat industri rakyat sebagai tulang punggu industri nasional, meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh komponen anggota masyarakat di seluruh wilayah (Sumodiningrat dan Nugroho, 2005:123).
Dengan kata lain, strategi pemberdayaan masyarakat diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat agar mampu mengembangkan potensinya dalam mengelola sumberdaya alam di sekitarnya. Dengan demikian, produktifitas akan mendorong peningkatan ekonomi rakyat, termasuk harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalam pendekatan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat, setidaknya dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.
Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerataan potensi dalam masyarakat. Konstruksi pemahaman itu berangkat dari pemikiran bahwa semua masyarakat sama. Ketidakberdayaan masyarakat menuntut perlunya intervensi sosial agar dapat terbangun daya dan terdorong motivasi untuk bangkit dari keterbelakangan. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan tidak hanya intervensi sosial, perlu juga diberikan akses bagi masyarakat untuk mencapai berbagai peluang (opportunities) kepada masyarakat.
Terpadu
Tujuan dari pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, membangun kembali struktur-struktur negara keejahteraan, ekonomi global, birokrasi, professionalitas dan kemudahan akses pelayanan kemanusiaan. Namun, banyak program pengembangan masyarakat yang berupaya membangun basis masyarakat yang lebih kuat, seringkali mengabaikan aspek lainnya. Seringkali pengembangan masyarkaat seperti kesehatan, perumahan, perlindungan perempuan, dan rekreasi, mengabaikan basis ekonomi. Pada sisi lain, banyak proyek pengembangan ekonomi masyarakat berjalan atas dasar asumsi bahwa dari pengembangan ekonomi, semua aspek lainya akan mengikuti.
Pengembangan masyarakat adalah satu dimensi yang sudah pasti gagal karena didasarkan pada pemikiran linier bukan mengambil pendekatan holistic yang mendasarkan pada prespektif ekologis, sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya. Ife dan Tesoriero (2008:410) menjelaskan ada enam dimensi pengembangan masyarakat, yaitu:
Pertama, Dimensi pengembangan sosial misalnya, diarahkan pada pengembangan pelayanan, yang mencangkup identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tersedianya struktur serta pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Identifikasi yang menjadi perhatian umum terhadap penyedia layanan dalam msyarakat luas seperti kurangnya rekreasi untuk anak remaja, emergensi bagi lansia, perempuan dan perumahan yang kurang memadai, kesehatan, dan sebagainya. Kegiatan bisa dilakukan dengan penelitian, diskusi, survey atau pengujian data statistik dan sebagainya. Dapat pula dilakukan pertemuan publik, forum konsultasi, yang dihadiri semua orang agar dapat berpartisipasi, pembentukan institusi-institusi sosial dan sebagaibnya. Institusi atau badan-badan itu diharakn untuk memobilisasi potensi dan melakukan pemberdayaan, termasuk penggalangan dana dari pemerintah, tokoh masyarakat, swasta dan sebagainya, yang kemudian dana tersebut dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi ekonomi. Kemudian melakukan pelatihan dan membantu masyarakat membuka pasar dan melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja organisasi. Hal itu merupakan langkah yang kompleks, kesinambungan dan selalu responsif atas problem yang dihadapi, lewat proses perencanaan yang baik dengan menyoroti wilayah atau persoalan yang spesifik. Dalam konteks pengembangan masyarakat, istilah perencanaan sosial tidak dipahami sebagai pemaksaan dari atas rencana besar, atau aktivitas yang sangat teknis yang dinyatakan secara tidak langsung. Lebih dari itu, perencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi kebuutuhan dan mereka dan merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun mengorganisasikan pelayanan dan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara maksimal. Perencanaan partisipatif lokal merupakan aspek penting dalam pengembangan masyarakat dan strategi pengembangan masyarakat.
Kedua, dimensi pengembangan ekonomi. Prespektif pengembangan masyarakat adalah respons terhadap krisis ekonomi sehingga butuh pengembangan pendekatan alternatif yang berupaya mengalokasikan aktivitas ekonomin dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat untuk merevitalisasi masyarakat serta memperbaiki kualitas kehidupannya. Dalam konteks ini, ekonomi meanstream tidak lagi berfungsi secara efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat itu dapat berupa pencarian alternatif pengembangan ekonomi berbasis alternatif seperti menarik industri, memulai industri lokal, mengembangkan potensi alam dan pertanian local, industry rumah tangga dan sebagainya, pengembangan seni dan pariwisata, pengembangan koperasi, perluasan bank masyarakat dan sebagainya.
Ketiga, dimensi pengembangan politik. Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi politik dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan kelompok dalam masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam proseds masyarakat, aktivitas dan keputusan. Pengembangan politik dapat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengorganisasian dan aksi.
Keempat, dimensi pengembangan budaya. Pengaruh globalisasi telah meruntuhkan eksistensi identitas masyarakat lokal. Untuk itu diperlukan upaya menyadarkan masyarakat melestarikan budaya lokal sendiri yang menjadi keunikan wilayah dan masyarakatnya. Pengaruh global harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas budaya menjadi sesuatu yang diproudksi, dikemas, dibeli dan dijual, bukan hanya sesuatu yang menjadi nilai kekayaan bagi seluruh masyarakat dan bebas bagi orang-orang untuk berpartisipasi. Keanekaragaman budaya ini membantu memberi identitas dan komunitas. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki empat komponen yaitu melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan menghargai budaya asli atau pribumi, multikulturalisme dan budaya partisipasi.
Kunci Utama Pemberdayaan, yaitu:
1. Akses terhadap informasi. Informasi adalah kekuatan bagi masyarakat. Informasi itu mengalir dari pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk pemerintah yang melaksanakan fungsi kritik agar bertanggungjawab, responsif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas utama pemerintahan. Bagi masyarakat yang menguasai informasi lebih lengkap, maka dirinya juga dapat memanfaatkan kesempatan dan layanan akses, mendapatkan haknya kepada negara maupun non negara sebagai aktor yang harus akuntabel. Informasi yang dianggap penting bagi masyarakat kinerja sektor swasta, jasa keuangan, aturan pasar dan mengenai layanan dasar.
2. Partisipasi. Pendekatan pemberdayaan adalah meningkatakan partisipasi bagi masayarakat, khususnya memperlakukan orang miskin yang juga memiliki otoritas dan mengontrol atas keputusan pemerintah. Partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Akuntabilitas. Pejabat negara, swasta, pengusaha dan politikus memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan implikasi dari sebuah kebijakan atau tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Akutabilitas itu bisa berupa akuntabilitas politik yang dilakukan partai politik maupun elit yang mewakili masyarakat di peemrintahan yang dipilih lewat pemilihan umum.Akuntabiltias juga dapat diwujudkan lewat mekanisme internal, baik secara vertikal maupun horizontal di dalam dan antar lembaga.
4. Kapasitas organisasi lokal. Hal ini mengarahkan agar masyarakat dapat bekerja bersama-sama, mengorganisir diri mereka sendiri dan memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Pengorganisasi yang dilakukan organisasi lebih efektif dalam menyatakan aspirasi agar didengar dan dipenuhi pengambil kebijakan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka

Memperkuat Institusi Penyelenggara

Hingga saat belum terbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jika ditinjau dari sisi yuridis formal sudah tidak ada halangan lagi. Termasuk dari sisi finansial tidak terlalu berhalangan karena dengan mengonsolidasikan dana pembangunan sosial serta dana kompensasi BBM, yang dikelola dengan skema BLT misalnya, sudah bisa menjadi pilar untuk memulai penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004.
Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksud, sudah memiliki dasar pula untuk dikembangkan secara secara tunggal, yakni hanya dikelola oleh Badan Penyelenggara yang ditetapkan dengan undang-undang. Tidak lagi membuka kemungkinan dikelola secara bersamaan antara empat perusahaan perseroan selama ini yaitu Jamsostek, Taspek, Asabri dan Askes Indonesia. Amanat untuk memperkuat BPJS lewat UU khusus perlu ditindaklanjuti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Agustus 2005 lalu, mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), (3), (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak mengikat. Implikasinya, SJSN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didasarkan kepada Pasal 5 ayat (2), (3), (4) UU Nomor 40 Tahun 2004, tidak berlaku lagi. MK menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), (4) UU No. 40 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945. Karenanya, Putusan MK ini mencabut dasar berlaku dan mengikat bagi perusahaan asuransi profit empat Persero yakni Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes sebagai badan penyelenggara.
Namun, sebagai BUMN, keempat perseroan itu tidak bisa dilepaskan dari Master Plan Revitalisasi BUMN 2005-2009 yang menetapkan tiga kebijakan dasar yakni restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi BUMN. Hal itu tentu akan mendistrosi prinsip non profit oriented karena statusnya sebagai penyelenggara jaminan sosial. Sementara jaminan sosial merupakan amanat konstitusi yang mengutamakan hak seluruh masyarakat, khusus masyarakat miskin. Persero sebagai lembaga profit yang masuk ke wilayah nirlaba akan mempengarui prinsip non diskriminasi (non discrimination) yang wajib dipatuhi pemerintah sesuai prinsip kesetaraan hak dan perlindungan hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1), (2) UUD 1945. Prinsip non diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights. Sesuai dengan perintah peraturan perundangan, termasuk Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 yang secara eksplisit menegaskan perlunya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan jaminan sosial menurut Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2004, dilaksanakan dengan asas tertentu yang dalam hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan bukan nirlaba yang berbasis pada pencarian keuntungan (profit).
Dalam pelaksanaannya, penentuan empat badan penyelenggara jaminan sosial itu, akan memperlebar rentang birokrasi pengelolaan jaminan sosial. Bahkan, akan berhadapan pula dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) departemen terkait seperti Departemen Sosial yang secara otentik sudah absah mengerjakan program jaminan sosial dan bantuan sosial. Idealnya, memang perlu menerapkan skenario pembentukan badan tunggal penyelenggara jaminan sosial yang dikelola satu atap lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, oleh karena secara de facto dan historis jaminan sosial dikelola secara berserakserak, maka konsolidasi penyelenggaraan jaminan sosial dengan Departemen Sosial, dan instansi terkait yang secara otentik sudah bekerja lebih dahulu, maka pelaksanaannya akan rumit dan lambat. Di samping itu, program penyelenggaraan jaminan sosial dan bantuan sosial masih berada dalam dibawah kewenangan Departemen Sosial. Skenario pembentukan badan tunggal penyelenggara jaminan sosial harus dilandasi UU yang mengatur tentang Pembentukan BPJS. UU SJSN menentukan semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS disesuaikan dengan UU paling lambat lima tahun sejak UU ini diundangkan. BPJS dalam UU tersebut adalah transformasi dari BPJS yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.
Namun, hingga saat ini, dihadapi kendala pembentukan BPJS karena perbedaan pandangan apakah empat BUMN yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen sudah memberikan pelayanan jaminan sosial sesuai dengan aturan yang diamanatkan UU SJSN atau belum. Sedangkan dalam amanat UU SJSN, pemerintah diwajibkan menjalankan lima bentuk jaminan yang berlaku di seluruh Indonesia mulai dari jaminan kesehatan, kecelakaan, jaminan kerja, pensiunan dan kematian. Dengan begitu, pemerintah diharuskan membentuk BUMN atau badan hukum nirlaba yang tidak mencari keuntungan dan tidak dipungut pajak untuk mengelola dana yang harus diusahakan untuk keuntungan peserta jaminan.
Membangun Kesadaran Berasuransi
Pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pertumbuhan infrastruktur diharapkan mendorong minat individu, masyarakat maupun perusahaan untuk mengasuransikan diri dari resiko pekerjaan maupun kerugian properti akibat kecelakaan, maupun bencana yang kemungkinan akan menimpa. Tahun 2006 lalu, pertumbuhan pasar asuransi umum nasional naik sekitar 15 persen. Sementara pertumbuhan industri asuransi jiwa sama dengan tahun 2006, yaitu naik 25 persen. Pertumbuhan iklim usaha asuransi di Indonesia amat tergantung realisasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah. Performance asuransi umum amat tergantung stabilitas perekonomian. Pengalaman asuransi umum di Indonesia saat sebelum krisis 1997 menghantam, kooefisiennya sampai 3-4 kali. Saat itu, volume premi asuransi masih kecil. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen kala itu, pertumbuhan premi asuransi umum hingga 25 persen.
Tapi, membaiknya pertumbuhan ekonomi juga harus diringi minat masyarakat untuk berasuransi dan menganggapnya sebagai suatu kebutuhan yang penting. Persoalannya, minat mengangsuransikan diri di Indonesia sangat rendah. Penduduk Indonesia masih under insurance—masih banyak penduduk yang belum memiliki asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Jumlah pemegang polis individu masih berada di bawah 10 persen dari total populasi penduduk. Di Jepang, jumlah pemegang polis mencapai 300-400 persen. Sementara di Malaysia dan Singapura, pemegang polis mencapai 30-40 persen.
Indonesia kalah jauh dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Vietman. Partisipasi berasuransi diukur dari rate of penetration (rasio penetrasi), yaitu membandingkan premi asuransi dengan PDB. China sudah bicara mengenai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibelanjakan untuk asuransi. Sementara Indonesia hanya 0,05 persen. Sebenarnya, jika pemerintah dan masyarakat sadar bahwa asuransi merupakan sumber pendanaan untuk jangka panjang, maka begitu besar anggaran yang bisa dimobilisasi dari asuransi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu begitu menguras anggaran dari APBN.
Rendah minat berasuransi di Indonesia karena rendahnya pendidikan, rata-rata kehidupan per kapita, dan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak punya harta yang layak diasuransikan. Sementara masyarakat yang sudah punya harta untuk diasuransikan, sebagian besar tidak langsung menempatkan asuransi di list belanja. Contoh, jumlah mayarakat Indonesia yang memiliki mobil. Ternyata, sebagian besar asuransi didaftarkan oleh perusahaan penjualan mobil, bukan karena kesadaran pemiliknya.
Setelah bencana alam berulang kali menghantam di sejumlah daerah, perhatian pemerintah semakin meningkat ke industri asuransi. Pemerintah nampaknya sudah mulai sadar jika asuransi juga merupakan sumber pendanaan yang murah untuk jangka panjang. Jadi, diharapkan perhatian pemerintah makin lama makin besar ke asuransi. Indonesia ada baiknya belajar dari pengalaman Jepang yang mewajibkan asuransi wajib bagi seluruh warganya. Pasalnya, negara tersebut rawan gempa sehingga membutuhkan anggaran. Di Jepang, asuransi diatur dalam UU khusus. Sementara Indonesia, tidak punya UU Asuransi Khusus. Jepang yang kekuatan ekonominya lebih kuat daripada Indonesia mengeluarkan kebijakan akan kewajiban berasuransi kepada masyarakat maupun perusahaan. Jepang yang kuat memperhatikan soal bencana dengan mengatur penempatan asuransi sebaik-baiknya.
Asuransi juga diwajibkan di Amerika Serikat dan Slandia Baru. Pemerintah kedua negara itu benar-benar terlibat dan memperhatikan betapa pentingnya asuransi dalam menopang anggaran rekontruksi pasca bencana. Peran asuransi tidak kecil. Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Selama ini, beban pembiayaan banyak dikuras dari APBN. Sementara APBN tidak menganggarkan biaya pascabencana. Jika pemerintah ingin join venture dengan perusahaan asuransi, maka sebagian beban yang tak terduga untuk bencana sudah dialirkan ke asuransi. Anggaran yang tadinya mengucur dari pemerintah dialihkan sektor privat dalam proses rekontruksi pasca bencana alam.
Pemerintah memang harus menanggung pembiayaan dalam rekontruksi pasca bencana alam. Namun, tidak 100 persen anggaran dialirkan dari APBN—karena juga ditopang dari asuransi. Jadi, jangan anggap dana asuransi tidak penting. Asuransi adalah pemupukan dana yang pelan-pelan dalam jangka panjang akan berkembang menjadi kekuatan dana yang dahsyat. Di Eropa, asuransi yang berkembang sejak ratusan tahun dimiliki pengusaha yang memiliki bank, gedung besar, serta penguasa pasar modal. Asuransi juga berpotensi menjadi sumberdana alternatif murah untuk pembangunan jangka panjang pembangunan infrastuktur. Dana itu mampu dihimpun dalam waktu yang lama.
Bisnis asuransi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan industri perbankan, baik dalam revenue, maupun sumbangan pajak. Padahal tanpa asuransi, perbankan tidak dapat jalan karena tidak bisa memberikan kredit kepada masyarakat jika tidak ada jaminan. Meski realitas pasar menggeliat, ternyata neraca pembayaran asuransi Indonesia terus menerus mengalami defisit. Dalam tiga tahun terakhir, data dari Departmen Keuangan (Depkeu) menunjukan, neraca pembayaran asuransi terus defisit. Tahun 2005, defisit mencapai Rp 2,684 triliun, 2004 sebesar Rp 3,76 triliun dan 2003 sebesar Rp 3,003 triliun.
Defisitnya neraca pembayaran karena belum adanya mekanisme reasuransi ke dalam negeri yang kuat. Stabilitas pasar asuransi juga harus terus digenjot untuk menarik minat pemilik modal tanamkan investasinya di perusahaan asuransi dalam negeri. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi yang mereasuransikannya ke luar negeri. Untuk asuransi umum, preminya yang mencapai Rp17 triliun per tahun, 50 persen di bayar ke luar negeri. Artinya tiap tahun premi asuransi ke luar negeri sebesar Rp9 triliun. Reasuransi sama saja dengan mengimpor barang dari luar negeri sehingga menekan neraca pembayaran. Akan lebih baik di dalam negeri reasuransi di tingkatkan.
Sebenarnya, pada tahun 1953, ekonom Indonesia yang memegang kendali di dewan moneter dan Bank Indonesia, sudah memikirkan perlunya dibentuk perusahaan reasuransi di Indonesia itu karena dapat menguntungkan dan menekan premi asuransi yang dibayar ke luar negeri sehingga tidak menguras cadangan devisa. Sekarang, ekonom kita lupa. Sehingga Premi lari ke Singapura, Eropa, Amerika, Bermuda. Pada tahun 2005, reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 2,982 trliun. Berbeda jauh dengan reasuransi dari perusahaan luar negeri ke Indonesia yang hanya mencapaiRp 298,549 miliar.
Keengganan reasuransi di Indonesia karena sebagian perusahaan asuransi di Indonesia modalnya terbatas. Sehingga kemampuan menanggung risikonya kecil. Jasindo hanya memiliki modal Rp400 miliar. Padahal dalam UU yang ada maksimal risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi hanya 10 persen dari ekuitas. Sehingga Jasindo hanya bisa menanggung risiko sebesar Rp 40 miliar. Karena itu, perlu ide yang dapat mengurangi defisit neraca pembayaran asuransi Indonesia, yaitu melakukan penambahan modal dan kerja sama beberapa asuransi untuk menanggung satu klien, dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi, atau asuransi massal dengan mengumpulkan modal yang cukup untuk menanggung risiko.
Sebanyak 97 perusahaan asuransi umum di Indonesia layaknya ikan yang hidup di laut. Ada yang modanya besar, ada juga yang modalnya kecil—yang masing-masing bisa memainkan perannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga keuntungan perusahaan, dengan menekan biaya operasional. Saat ini, jumlah perusahaan yang modalnya di bawah Rp 25 miliar sekitar 32 perusahaan. Adapun total perusahaan asuransi sebanyak 162 perusahaan, terdiri atas 102 asuransi kerugian, 56 asuransi jiwa, dan 4 reasuransi. Kuatnya modal berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan asuransi domestik dalam menanggung resiko. Perusahaan asuransi asing, modalnya cukup besar, sehingga respon nasabah sangat besar. Wajar, jika Singapura, Malaysia, atau Thailand, rasio premi asuransi terhadap sumbangan Pendapatan Poduk Nasional Bruto/PDB terus meningkat. Saat ini, negara-negara tersebut mampu menyumbangkan PDB hingga di atas 15 persen. Sementara perusahaan asuransi di Indonesia, baru 5 persen.
Persaingan pun dipastikan akan semakin ketat, karena pada tahun 2015 nanti, sesuai dengan kesepakatan perdagangan di tingkat ASEAN akan dibuka secara total. Keterbukaan tersebut tentu akan berdampak negatif bagi eksistensi perusahaan asuransi domestik yang tidak ditopang dana dan sumberdaya manusia yang kuat. Perusahaan asuransi yang tidak mempunyai modal cukup, tidak dapat menanggung risiko besar—dipastikan akan menurunkan minat masyarakat akan asuransi.
Perhatian pemerintah diharapkan makin besar ke asuransi. Di Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan Malaysia, pemerintah terlibat dan perhatian terhadap sektor asuransi. Selain sebagai dana jaminan bencana, asuransi juga merupakan sumber pendanaan yang murah untuk jangka panjang. Karena itu, perlu UU Khusus yang dapat menumbuhkan iklim asuransi di Indonesia yang sehat dan menjanjikan. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan alternatif dalam menjawab persoalan permodalan. Pemerintah harus berpandangan luas dan bijak dalam upaya membantu pengusaha domestik tanpa harus bersikap terlalu membela segala sesuatu yang berbau lokal. Pembelaan itu wajar dilakukan karena perusahaan asuransi domestik menghadapi keterbatasan dan akses terhadap penambahan.
Dikuasai Asing
Potensi bisnis asuransi Indonesia sangat luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 220 juta jiwa, Indonesia adalah lahan basah bagi bisnis asuransi. Namun, potensi itu belum dijamah maksimal oleh pelaku usaha asuransi. Untuk asuransi jiwa, keikutsertaan masyarakat Indonesia masih sangat minim. Baru sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia. Rasio pendapatan premi industri asuransi Indonesia sangat minim dibandingkan Pendapatan Nasional Kotor (Gross Domestic Product) yang dalam tahun 2005 besarnya hanya 1,8 persen untuk jiwa dan umum, turun dari angka tahun sebelumnya (2004) sebesar 1,93 persen. Sementara pengeluaran per kapita untuk membayar premi asuransi jiwa dan umum per tahun sekitar US$7,84 yang juga turun dari angka sebelumnya US$ 8,61 pada tahun 2004.
Ambisi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen diharapkan dapat menjadi stimulus bagi sejumlah pelaku bisnis asuransi untuk semakin menggenjot pertumbuhan bisnis asuransinya di Indonesia. Jika melihat realitas pasar, pergerakan bisnis asuransi nampaknya tetap menggeliat. Lewat pelbagai jurus, industri-industri asuransi gencar melakukan diferensiasi pemasaran kepada konsumen. Namun, dalam persaingan, harus diakui, betapa kuatnya pemain asing dalam menguasai pasar asuransi domestik. Asing berhasil mendominasi asuransi jiwa dengan pertumbuhan premi yang diperoleh rata rata per tahun mencapai 38,1 persen (2003-2005). Sementara pertumbuhan perusahaan asuransi jiwa domestik hanya 17,4 persen. PT AIG Life misalnya. Perusahaan asuransi jiwa berskala global—anggota American International Group Inc, menjadi penguasa di Indonesia. AIG Life yang telah memiliki jaringan lebih dari 130 negara kini melayani masyarakat di lebih dari 70 kota seluruh Indonesia. Di Indonesia, AIG Life yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu internasional ISO 9001 versi 2000, menempatkan posisi pertama—di atas industri asuransi milik pribumi Bumiputera. Sementara Prudential Life Assurance mengklaim mampu menguasai pangsa pasar penjualan produk unit link di Indonesia sebesar 35,3 persen untuk asuransi jiwa.
Perusahaan itu, pada tahun 2006, investasinya meningkat 28 persen dibandingkan tahun 2005, atau menjadi Rp4,3 triliun. Sementara pendapatan premi bisnis baru Prudential berdasarkan annual premium equivalent (APE), atau premi berkala ditambah 10 persen premi tunggal per semester pertama tahun 2006, meningkat 47,62 persen sehingga menjadi Rp529,7 miliar. Kenaikan itu merupakan bukti adanya kepercayaan masyarakat kepada Prudential untuk mengelola dana masyarakat lebih aman dan pasti. Prudential juga mengklaim sebagai pemimpin pasar asuransi di Indonesia—khususnya dalam penjualan produk unit link, sebuah produk asuransi yang didalamnya terkait dengan investasi. Pada Juni 2006, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia(AAJI) memposisikan Prudential menguasai 35,3 persen dari seluruh penjualan produk unit link. Prudential Indonesia yang merupakan bagian dari Prudential PLC–sebuah grup jasa keuangan terkemuka di Inggris—semakin gencar melakukan ekspansi dengan mengerahkan tenaga pemasaran sebanyak 28,387 orang, dengan jumlah kantor keagenan 85 unit. Sementara jumlah nasabahnya mencapai 234,843 nasabah.
Ekspansi juga gencar dilakukan PT Asuransi Manulife Indonesia. Perusahaan asuransi asal Kanada itu semakin melebarkan sayapnya karena berhasil menggaet perbankan untuk memperkuat ekspansi asuransi hingga akhir 2007. Sebanyak 12 bank yang beroperasi di Indonesia digandeng dengan maksud memperbesar jumlah nasabah asuransi. Tujuh perusahaaan jasa keuangan juga telah menunjuk Manulife untuk mengelola program dana pensiun, kesehatan jiwa dan program uang pesangon. Tujuh perusahaan itu adalah PTB Great Eastern Life Indonesia, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, PT Papertech Indonesia dan Tira Uastenite. Manulife juga menandatangani kontrak kerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk mengelola dana kesejahteraan karyawannya. Nampaknya tahun ini dan tahun berikutnya dominasi asing di jiwa akan semakin kuat. Harapan tertumpu pada Bumiputera, perusahaan asuransi lokal yang diharapkan akan tetap tumbuh.
Dalam persaingan bisnis di asuransi jiwa, memang hanya Bumiputera yang menempel AIG Life. Bumiputera menargetkan pendapatan premi tahun 2007 sebesar Rp4,5 triliun atau tumbuh sekitar 32 persen dari total pendapatan premi tahun lalu yang mencapai Rp3,4 triliun. Bumiputera telah meluncurkan produk Asuransi Republik Indonesia (ASRI) dengan pembayaran premi Rp5000 per tahun dengan jumlah klaim sampai Rp5.000.000 pada saat jatuh tempo. Produk itu dimaksudkan membantu kelompok marjinal, buruh tani, nelayan, tukang cuci dan tukang ojek yang selama ini tidak tersentuh dengan perlindungan asuransi.
Dalam asuransi jiwa, asing memang mampu menggeser dominasi perusahaan domestik. Pada tahun 2003 pangsa asuransi domestik berada di puncak yaitu mencapai 54 persen. Pada tahun 2004 menurun menjadi 52 persen. Baru pada tahun 2005, pangsa asuransi asing mendominasi yaitu 54 persen. Pertumbuhan premi yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa asing rata rata per tahun mencapai 38,1 persen dalam kurun waktu 2003-2005, sementara pertumbuhan perusahaan domestik hanya 17,4 persen. Bila terus berlanjut, kemungkinan pangsa pasar asuransi jiwa lokal akan semakin tersingkirkan. Dalam asuransi umum, perusahaan asuransi n asional masih berkuasa. Dominasinya pun terus meningkat. Pangsa asuransi domestik pada tahun 2005 mencapai 78,3 persen, sementara asuransi asing hanya 21,7 persen. Asing akan lebih ekspansif jika penanaman modal asing marak di Indonesia. Pangsa pasar join venture akan semakin besar.

Referensi

Ailsa McKay, The Future of Social Security Policy, Routledge, 2005

Alejandro Foxley, Sustaining Social Safety Nets: Critical for Economic Recovery, Carnegie Endowment for International Peace, 2010

Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi Pelaksanaan 4 Tahun RPJMN 2004-2009, tahun 2009

Bappenas, Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2009

Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketia, Suatu Pengantar, Universitas Gadjah Mada, 1994

Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, 2008

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, 2008

Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho, Membangun Indonesia Emas, Model Pembangungan Indonesia Baru Menuju negara-bangsa yang unggul dalam Persaingan Global, Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2005.

Harry Hikmat, Prespektif Dasar, Metode dan Teknik Perencanaan, 2009

Hotbonar Sinaga, Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan, CV Java Media Network, 2009

Hal Daub, Dorcas R. Hardy, Barbara B. Kennelly, David Podoff, Sylvester J. Schieber, A Disability System For the 21st Century, Social Security Advisory Board, United State, 2006

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Universitas Indonesia, 2008

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

Jhon Rennie Short, Global Dimensions, Space, Place, and The Contemporary World, Reactions Books Ltd, London, 2001

Ken Blakemore-Edwin Griggs, Social Policy an Introduction, Third Edition, 2007

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, 2006

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 3, 2005

Richard M Titmuss, Social Policy, Edited by Brian Abel-Smith and Kay Titmuss, The Academic Division of Unwin Hyman Ltd, 1974

William N Dunn, Analisa Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, 1995

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

United State, Social Security Administration, Understanding The Benefits, 2005January

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s