Pembangunan Sosial

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dalam pembangunan nasional Indonesia, dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak selalu identik dengan pembangunan ekonomi atau pembangunan fisik semata.

Orientasi pembangunan tidak akan dapat memberikan hasil yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa disertai dengan pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Dimensi pembangunan tidak sekedar aspek ekonomi semata. Namun, juga terkait dengan proses pembangunan potensi, inisiatif, daya, kreasi dan kepribadian setiap warga masyarakat. Dengan demikian diharapkan terjadi proses transformasi sosial ke arah yang lebih. Dengan pembangunan masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola potensi yang dimilikinya dan mengelola sumberdaya alam di sekitarnya agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun, pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Awalnya pembangunan memang identik dengan ekonomi. Pemikiran para ahli ekonomi mendominasi dalam penentuan proses pembangunan. Para ekonom klasik begitu menyakini jika pembangunan secara menyeluruh diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (employment) yang diupayakan secara terencana. Strategi pembangunan berbasis ekonomi terfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara cepat sehingga kadangkala mengorbankan kepentingan pembangunan di sektor lain. Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI, baik secara keseluruhan, maupun per kapita, yang diyakini akan menetes (trickle down effect) dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas dikenal sebagai prinsip efek penetasan ke bawah (trickle down effect). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, sering kali dinomorduakan.

Namun, jika mencermati proses pembangunan di Indonesia, aspek ekonomi masih dominan. Indikator penilaian tersebut mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang tidak linier dengan pembangunan sosial. Di Indonesia, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir (1998-2008) menunjukan angka kenaikan nyatanya belum menjadi stimulus pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5,1 persen. Cadangan devisa yang semula US$33,8 miliar, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang menembus angka 6,1 persen belum memicu pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi makro belum mampu menggerakan ekonomi mikro atau sektor riil yang bersentuhan langsung dalam aktivitas masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, angka kemiskinan menunjukan penurunan. Maret 2008 lalu, BPS mengumumkan orang miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia. Kemiskinan di tahun 2008 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 37,17 juta jira. Sementara data BPS periode 1996-1999 menunjukan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta. Krisis ekonomi mengakibatkan kemiskinan meningkat tajam, dari 34,01 juta jiwa orang miskin di tahun 1996 meningkat menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999. Pada periode 2000-2005 angka kemiskinan menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari 2005. Namun pada Maret tahun 2006, terjadi kenaikan angka kemiskinan yang drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa. Tren kemiskinan sangat tergantung dari situasi ekonomi domestik maupun internasional.

Meminjam istilah Midgley (1995:5), realitas kemiskinan tersebut merupakan akibat pembangunan yang terdistorsi (distorted development). Pembangunan yang terdistorsi yang menjadi penyebab kemiskinan merupakan akibat dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk teknologi modern. Penetrasi kapital telah mengakibatkan proses pembangunan mengarusutamakan pada pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemerataan (equity) hasil pembangunan.

Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomiyang tinggi (rata-rata 7 persen) pada kurun waktu awal tahun 1990-an hingga pertengahan 1990-an) sehingga Indonesia pernah dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia. Ini mungkin adalah prestasi tertinggi dan terakhir pemeirntah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru juga berhasil membawa Indonesia berswasembada beras. Indonesia pernah menuai apresiasi dari dunia internasional atas keberhasilannya mewujudkan swasembada beras di era tahun 1980-an.

Keberhasilan itu menghantarkan Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Sepanjang tahun 1970-1979 produksi beras Indonesia rata-rata meningkat 3,8 persen. Persentase produksi beras kembali meningkat hingga 5,3 persen pada tahun 1980-1989. Kontribusi komoditas pangan utama juga cukup besar. Pada tahun 1980, produksi beras nasional mampu menyumbang 9,74 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kontribusi tersebut sangat signifikan karena pada tahun 1975, produksi beras hanya menyumbang sekitar 0,75 persen PDB.

Selain itu, Orde Baru juga mampu menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi, dan mendorong pemerataan penyebaran penduduk lewat program transmigrasi. Cara itu cukup efektif di awal-awal pelaksanaan. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman Orde Lama menjadi rata-rata di bawah dua digit hingga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997.

Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung dengan bantuan luar negeri. Hal itu menyebabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda di tahun 1997. Di era pemerintahan Orde Baru, masalah pemerataan hasil pembangunan merupakan pangkal munculnya masalah sosial. Struktur ekonomi Orde Baru juga sangat rapuh dihantam krisis karena sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Secara rinci, kelemahan pembangunan pemerintah Orde Baru antara lain:
1. Bahan dasar industri banyak yang harus diimpor. Untuk mengimpor, Indonesia kekurangan devisa dan walaupun dapat diimpor, harga pokoknya terlalu mahal. Akibatnya banyak industri yang menghentikan kegiatannya
2. Kurang meratanya porsi pembangunan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial
3. Sistem lembaga keuangan seperti perbankan yang belum mantap, menggoyanghkan sendi-sendi kehidupan ekonomi pada masa krisis
4. Ketergantungan pembiayaan dari pinjaman luar negeri
5. Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negeri

Secara umum, kebijakan ekonomi Orde Baru diawali dengan prakarsa kebijakan ekonomi yang lebih mendesak seperti memperbaiki kinerja sistem perekonomian yang terpuruk di era Orde Lama. Pada tahun 1974 sampai 1980-an, pemerintah mulai menerapkan kebijakan sentralistik akibat kritik yang begitu gencar terhadap model kebijakan rehabilitasi dan liberalisasi parsial yang diterapkan pemerintah. Pemerintah mulai membuka diri terhadap Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF). Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek (lima tahun) dan jangka panjang (25 tahun). Pada Pelita VI, pada pertengahan 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhenti dan semua sendi-sendi ekonomi berantakan. Krisis ekonomi telah membuka mata bahwa fondasi ekonomi yang dilaksanakan selama ini ternyata rapuh.

Masalah Pembangunan

GBHN 1999-2004 menyebutkan ada lima masalah utama yang diwariskan pelaksana pembangunan selama Orde Baru. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut:
1. Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa. Muncul konflik masyarakat di Maluku, Aceh, Papua dan daerah lainnya
2. Lemahnya penegakan hukum dan HAM. Penegak hukum sebagia salah satu syarat untuk dapat maju dalam berbangsa dan bernegara masih perlu dibenahi. Intensitas peningkatan produk UU, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dan sarana dan prasaran hukum saat ini pada kenyataannya tidak diimbangkan dengan peningkatan integritas moral, profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran dan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, keadilan dan jaminan hukum yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum.
3. lambatnya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi berjalan lambat karena penyelenggara bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dan campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah. Lalu, ada kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku ekonomi dan antargolongan. Kesenjangan itu terjadi akibat penegakan hukum yang lemah dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial. Kesejahteraan rakyat yang rendah semakin terlihat setelah terjadi ekonomi. Terlihat bahwa semakin banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kebutuhan pokok tidak terpenuhi akibat inflasi.
5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat. Pengaturan kegiatan ekonomi dan politik oleh pusat menyebabkan daerah menjadi tidak berkembang dan sangat bergantung pada pusat. Sentralisasi yang berlebih itu bukan saja menyebabkan ketergantungan hubungan antara pusat dan daerah. Melainkan lebih jauh lagi menumbuhkan ketidakpuasan daerah. Pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencapuri urusan daerah dan menutup kesempatan bagi daerah untuk berkreasi. Untuk mengatasi masalah kesenjangan itu, telah diberlakukan UU Otonomi Daerah yang memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Yagn menjadi masalah sekarang adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Dengan melihat permasalahan tersebut, GBHN 1999-2004 berusaha mengakomodasikan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan selama lima tahun ke depan. Arah, sasaran umum dan prioritas pembangunan dituangkan dalam rencana Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selanjutnya, Propenas dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN).

Ada perbedaan yang mendasar antara Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan Propenas. Repelita memuat secara rinci apa yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, yaitu pembangunan per sektor, per daerah dan per departemen. Sedangkan Propenas hanya memuat program-program pembangunan yang pokok, penting, mendasar dan memiliki prioritas tinggi untuk dilaksanakan dan disusun dalam kurun waktu lima tahun. Propenas adalah penjabaran GBHN 1999-2004 dan merupakan perencanaan pembangunan lima tahun. Untuk pelaksanaan Propenas, masing-masing departemen dan pemerintah juga harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Properda). Renstra harus tetap berpedoman pada Propenas, sedangkan Properda sejauh manyangkut komitmen nasional juga berpedoman pada Propenas, tetapi dimungkinkan adanya penekanan pada prioritas pembangunan di daerah masing-masing.

Implikasi Globalisasi

Globalisasi ekonomi dipandang sebagai gelombang masa depan saat dunia memasuki abad ke-20. Selama dua dekade, sebelum Perang Dunia I, globalisasi yang mendorong transaksi dan perputaran arus uang internasional telah menghubungkan satu negara dengan negara lain. Negara seakan tanpa batas. Eropa lebih erat dengan Ameria Serikat, Asia, Afrika dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami booming (ledakan) di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, bank dan investor swasta sibuk mendiversifikasi investasi mereka ke banyak negara. Rezim globalisasi pun semakin kuat karena didukung instrumen global berupa teknologi komunikasi elektronik dan perhubungan yang memfasilitasi pergerakan dana, barang dan jasa, yang melewati batas negara dalam jumlah besar. Lalu, muncul pula instrumen-instrumen moneter baru seperti derivatif dan institusi-insitusi moneter.
Globalisasi merupakan suatu proses yang menghubungkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, institusi atau lembaga dan aktivitas kehidupan di seluruh dunia. Implikasi dari proses globalisasi itu kemudian meningkatnya tendensi global dalam membangun struktur tunggal yang mengatur aliran uang, ide, manusia dan barang, termasuk proses distribusi dan interaksi di bidang ekonomi, politik dan budaya. Intensifnya globalisasi yang dipromosikan media, saluran teknologi informasi dan instrumen global lainnya mampu menembus batas-batas negara, yang pada akhirnya menggiring bangsa-bangsa di dunia menuju ekonomi global yang terintegrasi atau tunggal (Short, 2001:20)

Namun, kepopuleran globalisasi dan pasar bebas tidak dibarengi dengan kesadaran akan adanya bahaya yang terkandung dalam gagasan globalisasi dan pasar bebas tesebut. Tatanan ekonomi global yang didasarkan pada liberalisasi ekonomi telah membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara negara kaya dan negara miskin semakin besar. Sebagai fenomena yang tidak bebas nilai, globalisasi ekonomi menyengkut siapa yang mendapatkan kue terbas dari proses globalisasi tersebut, dan fakta membuktikan bahwa negara-negara majulah yang mendapatkan porsi terbesar, sedangkan negara-negara berkembang dan miskin tetap rugi dan justru bertambah miskin. (Winarno, 2008:5).

Globalisasi ekonomi dengan kekuatan kapitalis transnasional akhirnya membawa dampak bagi kehidupan manusia. Model ekonomi meanstrem tak lagi mampu memenuhi hasrat kebutuhan hidup manusia. Hal itu terlihat dari tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat, dan ketergantungan individu pada bantuan makanan, uang tunai, pangan dan sebagainya. Masyarakat umumnya juga terpinggirkan secara ekonomi, seperti sebuah industri yang memindahkan logika pasar global dan perdagangan bebas, yang tersisa berupa kebangkrutan, pengurangan tenaga kerja, yang kemudian memunculkan frustasi sosial.

Ekonomi konvensional tidak mengukur kerugian sosial. Retorika rasionalitas ekonomi hanya berorientasi pada penurunan defisit, meningkatkan daya saing, penumpukan keuntungan dan sebagainya. Problem dari prespektif ekonomi konvensional telah menyebabkan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat menjadi dikorbankan demi kepentingan kapitalis transnasional. Di era ekonomi global dewasa ini, perdagangan dan modal telah mengalahkan kekakuan politik dan melahirkan tranformasi sosial luar biasa. Pengaruh global itu sulit dihindari karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Nilai-nilai globalisasi yang begitu agresif ditransformasikan media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional. Siapapun kini tak lagi asing McDonald’s, Coca Cola, Pizza, musik rock, pop dan tradisi barat lainnya. Sementara kontrol sosial terhadap dampak negatif makin melemah.

Seiring menguatnya pengaruh global, makin menguat pula diskursus mengenai globalisasi. Wacana globalisai terbelah menjadi dua kubu, yaitu penentang dan pendukung. Kritik terhadap sistem global sering mewarnai diskursus mengenai globalisasi. Resistensi terhadap globalisasi karena sistem yang didesain tidak adil. Di sejumlah negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika, jebakan globalisasi makin mengukuhkan kemiskinan. Mayoritas miskin dunia hidup di Asia Selatan (39%), dan Asia (33%,) Afrika (17%). Negara-negara di mana lebih dari setengah penduduk hidup di bawah kemiskinan meliputi Guatemala, India, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Nepal, Nigeria, Senegal dan Zambia. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut berjalan lambat. Sejumlah negara yang secara aktif terlibat dalam globalisasi juga dihadapi risiko dan tantangan baru. Keseimbangan biaya dan manfaat globalisasi menjadi tema wacana yang tak kunjung sirna guna menemukan format globalisasi yang ideal yang dapat memastikan distribusi kemakmuran secara adil dan merata. (Soubbotina, Sheram, 2000:66).

Namun, harus juga diakui, ada negara-negara yang mendapat untung setelah terlibat dalam sistem global. China misalnya. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang didasarkan pada ekspor barang, telah membebaskan ratusan juta masyarakat China dari kemiskinan. Namun, China menerapkan globalisasi dengan hati-hati. Negara tersebut begitu lambat membuka pasar domestik untuk dimasuki produk impor sebagai konsekwensi diberlakukannya pasar bebas (free trade). Negara itu juga tidak memungkinkan masuknya uang panas (hot money) yang sifatnya spekulatif yang mencari keuntungan besar dalam jangka pendek.

Pemerintah China menyadari jika aliran modal tersebut pada awalnya menimbulkan booming. Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung singkat, akibat resesi dan depresi dalam jangka panjang akan menyusul dan menimbulkan dampak yang lebih merugikan. China menghindari kondisi booming dan bangkrut. Fakta empiris juga menunjukan jika globalisasi telah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Hong Kong, Korea dan Singapura. Namun, tidak semua negara berkembang yang sama-sama terlibat dalam globalisasi mendapatkan manfaat globalisasi.

Ada dua kritik terhadap sistem kapitalis global yaitu pertama, mempersoalkan kepincangan- kepincangan (defect) mekanisme pasar, terutama tentang ketidakstabilan yang terjadi dalam pasar uang internasional. Kedua, berkenaan dengan kekurangan-kekurangan (deficiencies) yang disebut sektor nonpasar, terutama bidang politik, baik di tingkat nasional dan internasional. Kekurangan-kekurangan sektor non-pasar jauh melebihi kekurangan dalam mekanisme pasar. Sistem kapitalisme global tampak akan segera terpenggal-penggal. Sistem kapitalis sekarang ada hampir sepenuhnya bersifat non teritorial, bahkan bersifat ekstra teritorial.

Teritorial diperintah oleh negara-negara, sedangkan negara-negara sering menghalangi ekspansi sistem kapitalisme. (Soros, 2006:183). Sistem kapitalis global murni bersifat fungsional, dan fungsi itu dijalankan bersifat ekonomi, produksi, konsumsi serta pertukarangan uang barang dan jasa. Sistem kapitalisme global mengambarkan jika sistem bergerak hanya fokus pada fungsi ekonomi. Sementara fungsi politik dan sosial stagnan dalam negara-negara berdaulat. Kesimbangan keuntungan telah begitu jauh berpihak pada modal sehinggan sering dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dan pasar uang internasional dengan suatu cara telah menggeser kedaulatannya. Pemerintah semakin tunduk pada kekuatan persaingan global. Jika sebuah pemerintahan memaksakan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi modal, maka modal itu akan lari ke negara lain. Sistem kapitalis global menekankan persaingan dan mengukur keberhasilan dalam terminologi uang. Nilai uang telah menggeser peran nilai-nilai intrisik dan pasar telah makin mendominasi bidang-bidang kehidupan yang sebenarnya bukan tempatnya.

Proses globalisasi yang sedang berjalan, memicu suatu kondisi timpang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kemakmuran sedang digalakan, namun masih terlalu banyak neagra maupun masyarakat yang tidak ikut merasakannya. Mereka hampir tidak memiliki hak suara dalam proses globalisasi tersebut. Globalisasi tidak memenuhi aspirasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Sebagian besar mereka hidup sebagai kaum terbuang dalam sektor ekonomi formal, tanpa hak-hak formal di negara-negara miskin, mencari nafkah tanpa jaminan keselamatan dan menjadi kaum marginal dalam perekonomian global. Bahkan di negara-negara makmur secara ekonomi, masih ada sebagian pekerja dan kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pengaruh globalisasi. Sementara revolusi komunikasi memperkuat kesadaran akan besarnya kesenjangan tersebut. Ketimpangan global tidak dapat diterima secara moral dan tak akan bertahan secara politis.

Kerusakan sistem akibat dominasi perusahaan keuangan dalam menggerakkan ekonomi dunia. Bila pada masa lalu perusahaan keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pengusaha dan konsumen, pada masa kini mereka mengontrol hampir semua sektor ekonomi dunia. Sistem ini juga ditandai oleh hilangnya hubungan sosial antara pemerintah, pemilik saham, serikat pekerja, dan masyarakat konsumen. Selain itu, terjadi ketergantungan sebagai akibat dari ketidak-selarasan kepentingan atau living condition antar kelompok dan antar negara. Pendekatan Struktural ini menjelaskan, dunia dapat dibagi atas dua bagian yang terdiri dari bangsa-bangsa atau negara-negara Pusat dan negara Pinggiran.

Pada tiap negara, baik negara Pusat maupun negara pinggiran ada kolompok masyarakat pusat dan kelompok masyarakat pinggiran. Dengan demikian di negara pusat ada kelompok pusat-pusat dan ada kelompok pinggiran-pusat. Demikian juga pada negara pinggiran, ada pusat-pinggiran dan pinggiran-pinggiran. Interaksi antara negara maju dengan negara miskin selanjutnya menjadi hubungan yang bersifat dominasi yang bersifat permanen oleh negara maju (negara pusat) terhadap negara berkembang dan miskin (negara pinggiran).
Konsekuensi dari posisi dan hubungan yang demikian mengakibatkan adanya interaksi yang bersifat asimetris, yakni proses interaksi yang makin melebarkan ketimpangan antara negara berkembang dengan negara maju.

Pengaruhnya terlihat pada berbagai keuntungan dan dominasi yang lebih besar bagi negara maju dalam bidang ekonomi, politis, dalam struktur hubungan internasional, militer, komunikasi, pendidikan, psikologis dan pengaruh sosial lainnya. Kekuasaan dan otoritas dalam sistem global selalu mengandung dua unsur, yakni negara-negara maju yang menjadi penguasa dan negara-negara miskin dan berkembang orang yang dikuasai. Sebagai penguasa, negara maju akan berupaya mengontrol negara-negara miskin dan berkembang yang dikuasai.
Namun, kekuasaan dan otoritas dalam sistem apapun tidak bersifat tetap karena hanya melekat pada posisi bukan individu. Kekuasaan dan otoritas bersifat dialektis. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau agtasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda. Mereka dipersatukan karena kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada posisi penguasa akan berupaya untuk mempertahankan status quo, sementara mereka yang dikuasai akan berupaya untuk melakukan perubahan.

Dampak Pembangunan Domestik

Di negara ini, krisis global telah mengakibatkan perlambatan ekonomi akibat daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mengalami penurunan. Kondisi ini pada gilirannya akan membawa dampak penurunan permintaan produk barang dan jasa dari Indonesia. Hal ini jelas akan berpengaruh pada industri dalam negeri yang pada akhirnya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengalaman serupa juga dialami negara-negara lain. Krisis keuangan global telah memperparah persepsi ketidakamanan ekonomi di sejumlah negara. Negara-negara di kawasan Eropa Timur yang paling parah terkena krisis, dengan tingkat pertumbuhan minus 10 persen untuk tahun 2009. Laju pertumbuhan negatif berarti menurunkan pendapatan dan defisit anggaran. Terpaksa, pemerintah meningkatkan hutang untuk membiayai defisit anggaran dan memotong belanja publik, termasuk untuk sektor pelayanan sosial. (Foxley, 2010:7).

Krisis global berawal dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Gejolak perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antar negara, kemudian mengakibatkan resesi di suatu negara untuk mengarah dan mempengaruhi negara lainnya. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Negara adidaya itu pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage (perumahan).

Produk legislasi itu berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Kemudahan pemberian kredit tersebut juga terjadi pada saat harga properti di Amerika Serikat sedang mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti dengan spekulasi di sektor ini yang meningkat. Permasalahan muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (subprime mortgage securities) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik.

Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun aset manajemen. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrument lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Di sinilah pangkal krisis keuangan global terjadi.

Di Indonesia, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia telah terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Volume perdagangan dunia dalam tahun 2009 terus merosot ditunjukkan dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang mengalami beberapa kali revisi volume perdagangan dunia pada tahun 2009 dari 6,9 persen yaitu proyeksi yang dibuat pada bulan Januari 2008 menjadi 2,1 persen pada bulan November 2008 dan bahkan pada bulan Januari 2009 proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia direvisi kembali menjadi negatif 2,8 persen. Hal ini tentunya akan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor seperti Cina, Jepang, Korea, dan negara ASEAN, termasuk Indonesia. Merosotnya perekonomian dunia ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian besaran asumsi makro.

Pemerintah mencatat, dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan global. (Bappenas, 2009, II-2).

Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi mendorong kemerosotan pertumbuhan ekonomi, karena itu konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Di samping itu efektifitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus dan peningkatan investasi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 139,3 miliar. Kemudian terjadi defisit sektor jasa termasuk income dan current transfer yang mencapai US$22,7 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 mencapai sekitar US$0,6 miliar atau turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai US$10,5 miliar. Neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2008 mengalami defisit US$1,7 miliar dengan cadangan devisa mencapai US$51,6 miliar.

III. Mengukuhkan Konsep Walfare State

Para pendiri bangsa ini telah mewarisi sebuah sistem ekonomi yang sangat ideal, yaitu mengacu pada prinsip dan nilai yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Subtansi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengadopsi prinsip welfare state (negara kesejahteraan). Hal itu bisa dilihat dari amanat UUD 1945 yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

NKRI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berrdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh takyat Indonesia. Subtansi amanat konstitusi yang disusun para founding father pada dasarnya mengukuhkan Indonesia sebagai negara kesejahteraa. Para pendiri bangsa menyadari jika konsep negara kesejahteraan merupakan model terbaik setelah mempertimbangkan fakta-fakta kegagalan rezim kapitalisme pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis.
Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan sistem pemerintahan di mana negara bertanggungjawab besar terhadap kesejahteraan warganya. Di banyak negara, istilah welfare state sangat beragam. Di Jerman, konsep negara kesejahteraan disebut Sozialstaat atau Social State yang telah digunakan sejak tahun 1870. Di Prancis, dikenal dengan nama providence state (Etat Providance). Istilah yang sama juga digunakan Spanyol yaitu estado del bienestar (state well being). Welfare state dilaksanakan dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, yang bertanggungjawab dalam upaya menciptakan kesejahteraan warganya. Progam pemerintah diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian, untuk menilai sebuah negara mengadopsi welfare state atau tidak, maka dapat dilihat dari kebijakannya. Bentuk kebijakan itu bisa sifatnya pelayanan (service), bantuan (charity), perlindungan (protection) atau pencegahan (prevention) pada masalah-masalah sosial.

Dalam konteks ekonomi, sistem ekonomi Indonesia pada prinsipnya menekankan pada tujuan dan semangat dari konsep negara kesejahteraan. Sistem ekonomi Indonesia menekankan pada:
1. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
2. Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homookonomikus tetapi juga social man and religious man, dan sifat manusia terakhir dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi)
3. Prioritas utama terhadap suatu perkonomian nasional yang tangguh. Konsep perekonomian nasional berfungsi sebagai pupuk ketahanan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional yang di dasarkan solidaritas.

Dari segi kelembagaan yuridis, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu di dasarkan pada hukum dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negatif sebagai berikut:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan (Pasal 33
ayat 1 UUD 945)
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang
banyak dikuasai negara (Pasal 33 ayat 2 UUD 1945
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD
1945)
(4) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 UUD
1945)
(5) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar diperlihara oleh negara (Pasal 34)

Adapun ciri-ciri negatif yang harus dihindarkan dalam sistem ekonomi Indonesia antara lain:
(a) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dan ekonomi dunia
(b) Sistem etatisme, di mana negara berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara
(c) Pemusatan (monopoli) kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Konsep tersebut menekankan peran negara dalam menguasai sektor-sektor strategis. Emil Salim (2000:5) mengilustrasikan sistem ekonomi Pancasila seperti lalu lintas di Jakarta. Masing-masing anggota Masyarakat bebas berjalan di jalan-jalan. Namun, kebebasan itu terkandung pertanggungjawaban untuk mengutamakan kepentingan umum. Kita tak bisa sesuka hati tancap gas dan membahayakan lalu lintas. Karena itu, maka peraturan lalu lintas harus dipatuhi untuk mengatur kelancaran lalu litas, poliisi menguasai tempat yagn strategis seperti simpang empat, lima, dan sebagainya.

Nilai ideal yang terkandung di Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengarahkan agar para pelaku ekonomi mengedepankan prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Rencana Ekonomi Lima Tahun Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1947 di Yogyakarta merupakan skema pembangunan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Rencana itu disusun oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Hatta. Konsep itu kemudian dikenal “Rencana Hatta”.

Rencana itu sifatnya sederhana sehingga tidak dapat diharapkan dapat menyajikan konsep strategis karena kendala data statistik. Namun, konsep ekonomi Hatta banyak mengadopsi ahli-ahli ekonomi yang beraliran Sosialisme Demokrasi di Eropa. Salah satu tokoh yang menjadi referensi Hatta adalah W Arthur Lewis yang mengembangkan gagasan sistem perencanaan melalui pengarahan (planning by direction), di samping perencanaan melalui pasar (planning through the market).

Rencana Hatta menekankan peran negara yang bertanggungjawab untuk mengorganisir bidang kegiatan ekonomi skala besar seperti sarana prasarana, jaringan jalan, listrik, angkutan laut dan sebagainya. Sementara koperasi direncanakan mengolah kegiatan-kegiatan ekonomi kecil. Sedangkan swasta nasional, baik sendiri maupun berkerjasama dengan asing, mengolah bidang kegiatan yang sedang-sedang. Sayangnya, Rencana Hatta itu tidak maksimal dilaksanakan karena pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1947. Ide Hatta itu pun terbenam begitu saja. Di awal kemerdekaan, para pendiri bangsa memang lebih sibuk pada upaya konsolidasi nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah lebih didominasi aspek politik dibandingkan ekonomi dan sosial. Akibatnya, struktur ekonomi kala itu sangat rapuh.

Sistem ekonomi di negara ini terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan dunia. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara akan banyak dipengarui perkembangan baik dari domestik maupun internasional, baik karena faktor ekonomi maupun nonekonomi. Pada tahun 1950-1957, Indonesia tenggelam dalam sistem ekonomi liberal dengan persaingan bebas, tanpa bimbingan dan pengarahan dari pemerintah. Kemudian pada tahun 1957-1966, Indonesia mempraktikan sistem ekonomi etatisme di mana praktis segala kegiatan ekonomi diatur negara.

Namun, dari tahun ke tahun mengalami perubahan menjadi campuran, liberalis bahkan etatisme. Awal tahun 1950-an sampai degnan tahun 1957-an, merupakan jika corak perekonomian bangsa ini berkarakter liberalis. Sementara di era tahun 1960-an sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru, praktik kegiatan perekonomian Indonesia bercorak etatisme. Di era Orde Lama, politik masih menjadi panglima. Kebijakan dan program pemerintahan lebih menitikberatkan pada masalah politik, bukan ekonomi. Saat itu, elit politik memang disibukan pada fase konsolidasi, apalagi setelah Indonesia merdeka. Memasuki era 60-an, situasi ekonomi tidak terkendali karena konflik politik. Akibatnya, kebijakan pembangunan tidak berjalan efektif karena sering kalinya gonta-ganti kabinet.

Reorientasi Paradigma Pembangunan

Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak negara negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian ebsar penduduknya. Realitas itu menunjukan adanya sesuatu yang salah dalam konsep dan pelaksanan pembangunan yang dianut selama ini. Semakin lama, semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi masalah tersebut, khususnya menjawab masalah yang mendesak yaitu makin tingginya tingkat kemiskinan. Kenyataan menunjukan, jika sejumlah negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cukup tinggi selama dekade 1960-an dan 1970-an. Namun, masalah pengangguran, kesenjangan pendapatan dan pendapatan riil dari 40 persen penduduknya yang paling miskin tidak banyak mengalami perbaikan atau bahkan makin terpuruk.

Fenomena pembangunan yang diselimuti kondisi keterbelakangan yang kronis pada dasarnya bukan semata-mata merupakan persoalan ekonomi atau sekedar pengukuran tingkat pendapatan, masalah ketenagakerjaan atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Namun, juga terkait keterbatasan berpikir dari penduduk miskin di negara-negara terbelakang. Secara singkat dan sederhana, karakteristik umum dari setiap negara berkembang dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori utama yaitu:
1. Standar hidup yang relatif rendah, ditunjukan oleh tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurang memadainya sistem pendidikan
2. Tingkat produktifitas yang rendah
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi
4. Ketergantuingan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan mentah)
5. Pasar tidak sempurna dan terbatasnya informasi
6. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional

Masalah dan Isu Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Di sebagian negara-negara berkembang, standar hidup (levels of living) dari sebagian besar penduduknya cenderung rendah. Hal itu termanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang rendah, ketidakpuasan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi sehingga membutuhkan pendekatan lintas sektoral, integral, terencana dan tepat sasaran. Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya menyangkut ketidakberdayaan dalam pencapaian kebutuhan ekonomi semata. Namun, masalah kemiskinan mengandung dimensi hak asasi manusia untuk dapat berkembang secara beradab dan bermartabat—sama seperti individu lainnya.
Akan tetapi, didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pada dasarnya, kemiskinan berpangkal dari persoalan struktural, di mana individu atau masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketidakmampuan mendapatkan akses tersebut tidak terlepas dari keterbatasan keuangan untuk mendapatkan hak-hak dalam bidang kesehatan, pendidikan, barang atau jasa dan sebagainya. Bagi sebagian keluarga miskin, umumnya mereka dihadapi keterbatasan dalam upaya mencukupi kebutuhan mutu pangan.

Hal itu karena pendapatan mereka yang rendah, sehingga mempengarui kemampuan daya beli. Sungguh ironis, saat kita menyaksikan sering kalinya muncul kabar mengenai bayi-bayi yang terserang busung lapar, gizi buruk dan sebagainya. Permasalahan rendahnya standar hidup juga dipengarui karena keterbatasan dalam mendapatkan mutu layanan kesehatan, minimnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, masih adanya keterlambatan pemberian layanan kesehatan, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat. Memasuki tahun 2010, dikabarkan 11 balita gizi buruk ditemukan di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, lalu menyusul pemberitaan soal 13 balita gizi buruk yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di NTT. Kasus gizi buruk sendiri bukan kasus baru. Sepanjang 2009 telah jatuh ratusan korban balita meninggal dunia akibat gizi buruk. Di Jember ada sekitar 12 bayi usia balita yang meninggal dunia akibat gizi buruk. Angka kematian ibu juga tinggi.

Data BPS tahun 2006, angka kematian ibu mencapai 307 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut tiga kali lebih tinggi dari Vietnam dan enam kali lebih tinggi dari Malaysia dan Cina. Keterbatasan dalam mendapatkan layanan kesehatan merupakan indikator rendahnya pendapatan. Masalah tersebut akibat keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin. Indikator yang menjadi ukuran misalnya tingkat pengangguran. Menurut data BPS pada Agustus 2009, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,96 juta orang atau 7,87%. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 113,83 juta orang, bertambah 90 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang atau bertambah 1,88 juta orang dibanding Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang.

Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 104,87 juta orang, bertambah 380 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2009 sebesar 104,49 juta orang, atau bertambah 2,32 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang. Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja periode 2004-2009 juga masih sangat rendah. Pada 2004, kesempatan kerja hanya bertambah sebesar 911.245 dan melemah menjadi 236.351 pada 2005. Pertumbuhan kesempatan kerja ini tidak dapat mengimbangi pertambahan angkatan kerja baru yang tercatat sebesar 1,2 juta pada 2004 dan 1,9 juta orang pada 2005. Rendahnya tingkat pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan jumlah setengah penganggur dan angkatan kerja yang bekerja di lapangan kerja informal meningkat. Dalam kurun 2004-2005, jumlah setengah penganggur meningkat sekitar 1 juta orang dari 27,9 juta atau 29,8 persen dari seluruh jumlah orang yang bekerja menjadi 28,9 juta atau 30,8 persen. Sementara itu, persentase orang yang bekerja di lapangan kerja informal sedikit meningkat dari 30,3 persen menjadi 30,7 persen.
Masalah perumahan yang kerap dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, serta lemahnya status hukum kepemilikan rumah. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang tidak layak (kumuh). Seringkali satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu keluarga. Kondisi permukiman mereka juga sering tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai.Penyebab utama kesulitan masyarakat miskin mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang sehat dan layak huni adalah ketidakmampuan membayar uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bahkan untuk kategori Rumah Sangat Sederhana (RSS). Akibatnya, masyarakat miskin bermukim di areal yang cenderung kumuh dan memiliki sanitasi buruk. Sanitasi buruk akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesehatan, terutama bagi ibu dan anak-anak. Kondisi ini bisa menjadi lebih buruk karena masyarakat miskin kurang memahami perilaku hidup sehat dalam mengelola sanitasi dan lingkungan hidup.
Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengalami kesulitan yang sama. Di daerah perdesaan, masalah ini disiasati dengan menumpang pada tempat tinggal anggota keluarga lain yang lebih layak. Sementara, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.
Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah juga menjadi penyebab rendahnya standar hidup masyarakat. Pembaharuan agraria (land reform) yang merupakan kebijakan di bidang pertanahan harus terus didorong untuk menjawab masalah keterbatasan akses petani terhadap lahan. Mayoritas petani hanya memiliki 0,5 hektar lahan per keluarga tani sehingga jumlah petani gurem terus meningkat mencapai 28,3 juta keluarga tani dan porsinya 55,1 persen dari total petani Indonesia.
Dalam agenda yang telah dirancang, pemerintah akan mengalokasikan secara bertahap lahan seluas 8,15 juta hektar untuk dibagikan ke 17 propinsi dengan 104 kabupaten. Pemerintah juga mengalokasikan tanah seluas 1,1 juta hektar yang berasal dari sumber lain, seperti dari tanah kelebihan maksimum, tanah absentee yang telah ditetapkan UU tetapi belum diredistribusikan, tanah negara yang haknya telah berakhir dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian hak, serta tanah tanah yang secara fisik dan hukum terlantar.
Pembaruan agraria yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus didukung oleh semua pihak. Agenda yang menyangkut strategi pembangunan itu tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen terkait, khususnya para penggiat pembangunan seperti LSM, akademisi, kelompok penggiat agraria, kelompok petani, dan masyarakat pedesaan umumnya. Namun perlu ditegaskan, pembaruan agraria tak sebatas pembagian lahan.
Tak semudah membalikan telapak tangan dalam mengatasi persoalan tanah di negeri ini. Sekelumit persoalan melilit di sektor pertanahan di negeri ini. Konsentrasi aset tanah pada segelintir pihak misalnya. Di negeri ini, kurang dari 1 persen dari total penduduk di Indonesia menguasai 56 persen aset negara. Sebanyak 62 persen hingga 87 persen dalam bentuk tanah. Penguasaan aset tanah itu tersebar di seluruh Indonesia. Persoalan tak kalah pelik adalah konflik pertanahan yang lahir karena persoalan hukum dan pengelolaan lahan, proses adminsitrasi, persoalan dalam pemetaan, serta degradasi lingkungan yang melahirkan kerawanan pangan rumah tangga masyarakat.
Realisasi kebijakan pembaharuan agraria membutuhkan komitmen dari seluruh stakeholder untuk melakukan penantaan politik dan hukum pertanahan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika tak segera direspon lewat dukungan politik dan komitmen untuk membenahi hukum pertanahan, maka kompleksitas itu akan terus memunculkan persoalan sosial yaitu kemiskinan dan rentannya ketahanan pangan dan energi rumah tangga masyarakat. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki koridor yang utuh yang menyelesaikan persoalan tanah di Indonesia.
Dalam realisasinya dibutuhkan indikator pencapaian hasil yang tidak sekedar memprioritaskan petani yang tinggal di lokasi pertanian, namun kurang memiliki lahan. Pembaharuan agraria juga bukan sekedar redistribusi dan sertifikasi tanah semata. Namun, harus menjadi sebuah proses penataan ulang atas penguasaan, memanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya untuk kepentingan petani miskin. Pendistribusian tanah juga harus diletakkan dalam kerangka pembaruan agraria yang menyeluruh. Artinya, pemerintah mesti juga menyiapkan berbagai program pendukung yang mendorong pemanfaatan tanah secara produktif. Sedangkan sertifikasi tanah harus dilaksanakan setelah penataan struktur agraria tuntas dan diletakkan dalam kerangka memperkuat hak rakyat. Sertifikasi jangan jadi jalan pintas untuk melicinkan proses jual beli tanah, sehingga tanah rakyat jadi mudah lepas dari genggaman. Reforma agraria juga harus menyelesaikan akar-akar persoalan yang dihadapi masyarakat, terkait pengangguran, kemiskinan, persoalan sengketa dan konflik pertanahan yang bersifat perdata atau konflik sosial, permasalahan konsentrasi aset, ketimpangan dalam kepemilikan lahan, degradasi lingkungan, rentannya ketahananan pangan dan energi rumah tangga. Semua itu adalah permasalahan struktural yang dari waktu ke waktu dibiarkan.

Kebijakan Sosial dan Pembangunan Sosial

Mencermati masalah sosial tersebut, model pembangunan tentu tak lagi bisa mengabaikan pentingnya pembangunan sosial (social development). Midgley (1995:25) menjelaskan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan itu dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial merupakan alternatif guna menjawab masalah-masalah sosial yang muncul akibat pembangunan berbasis kapitalisme dan modernitas. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan tak hanya mengukuhkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial, namun telah mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga menuju kehancuran peradaban (Fakih, 2005:62
Kebijakan sosial merupakan instrumen dalam pembangunan sosial. Kebijakan sosial mempunyai ragam definisi beragam sebagaimana dapat dilihat dalam pandangan beberapa ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magill, Spicker dan Hill (Suharto, 2004:36).
• Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan batnuan keuangan (Marshall)
• Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein)
• Kebijakan sosial adalah strategi, tindakan-tindakan atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman)
• Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik itu menyangkut semua kebijakan dari pemerintah seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, serta fasilitas-fasilitas umum. Kebijakan sosial merupakan tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial
• Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif ternteu guna melindungi kesejahteraan rakyat (Spicker)
• Kebijakan sosial adalah studi mengenai peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya (Hill)

Tujuan kebijakan sosial dapat dirinci sebagai berikut:
1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif
3. meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Dari berbagai definisi itu disimpulkan jika kebijakan sosial diarahkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari berbagai permasalahan sosial dan memenuhi masalah sosial. Kebijakan sosial dan perencanaan sosial seringkali sulit dipisahkan karena masing-masing konsep dalam kenyataannya sering kali dipertukarkan satu sama lain. Di kalangan perencana dan pembuat kebijakan, kadang mengangap konsepsi kebijakan sosial dan perencanaan sosial memiliki kesamaan. Conyers (Suharto: 2008:64)) menjelaskan, perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi menjadi suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks dimulai dari perumusan tujuan kebijakan, sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan-tahapan di mana kebijakan itu diterjermahkan ke dalam bentuk rencana (plan) yang lebih rinci guna memudahkan pelaksanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial.
Secara sederhana, perumusan kebijakan adalah membuat keputusan mengenai jenis perubahan atau perkembangan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang paling baik. Dengan demikian, perencanaan sosial merupakan suatu proses kegiatan dalam perumusan kebijakan sosial yang diarahkan untuk mencapai tujuan (goal directed process) yang menitik-beratkan pada pengambilan keputusan yang rasional dan efisien.
Conyers menjelaskan, perencanaan merupakan suatu bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, sehingga melibatkan beberapa kegiatan antara lain:
1. Identifikasi tujuan umum serta kenyataan yang ada
2. Formulasi strategi pembangunan yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada
3. Penterjemah strategi yang ada dalam bentuk rencana dan proyek
4. Implementasi program dan proyek
5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapain tujuan serta kenyataan

Perencanaan sosial diterapkan langsung menyentuh isu-isu dan masalah sosial. Perencanaan dimulai dari berbagai pertimbangan antara lain:
1. Menerjemahkan tujuan sosial
2. Penanganan masalah-masalah sosial yang utama (major social problems)
3. Memasukan pertimbangan sosial (Introduction (non market) social consideration)
4. Mempertimbangkan kembali kemungkinan-kemungkinan dipertahankannya bidang-bidang khusus seperti program pelayanan kesejahteraan anak
5. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas
6. Mengembangkan migrasi konsep, dari satu bidang kesejahteraan sosial ke bidang lainnya.
Berangkat dari penjelasan tersebut, maka desain perencanaan harus berangkat dari data mengenai sumberdaya yang ada, memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu mencapai sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumberdaya yang digunakan serta pengalokasiannya, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, sumberdaya manusia atau organisasi pelaksana dan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Dalam proses penyusunannya perencanaan juga harus melibatkan perencana (planner) yang tidak hanya berasal dari satu institusi atau departemen yang mengkhususkan pada bidang perencanaan. Namun, perencanaan disusun oleh pihak lain yang terlibat dalam keseluruhan pembangunan.

Di tengah ancaman globalisasi dan problem pembangunan di era otonomi daerah, skema kebijakan sosial dihadapi tantangan-tantangan baru dalam menjawab masalah-masalah sosial. Idealnya, kebijakan sosial harus benar-benar diarahkan pada masyarakat miskin atau mereka yang rentan terhadap goncangan ekonomi. Sebenarnya, sudah begitu banyak program pengentasan kemiskinan yang didesain dalam sebuah kebijakan sosial. Bentuknya berupa pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan perlindungan sosial. Namun, kebijakan sosial selama ini masih bersifat residual. Penerapan jaminan sosial sosial misalnya, harus dipahami sebagai hak seluruh rakyat. Komitmen pemberian jaminan sosial secara menyeluruh, merata dan tanpa diskriminasi. Dalam situasi aktual saat ini, masyarakat miskin merupakan segmen yang belum tersentuh sistem jaminan sosial. Penjangkauan hak konstitusional atas jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat ini, dapat dipahami dalam konteks untuk mencegah terjadinya diskriminasi kebijakan dan hukum, serta untuk memastikan (to ensure) pemenuhan hak atas kesejahteraan.
Padahal, amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak eksklusif hanya untuk memberikan jaminan sosial bagi kelompok atau segmen tertentu. Tidak konstitusional jika sistem jaminan sosial untuk kelompok sektor formal saja. Karenanya, mendelegasikan wewenang penyelenggaraan jaminan sosial dari pemerintah (pusat dan daerah) sebagai prinsipal mandat untuk menyelenggarakan kewajiban negara (state obligation) atas jaminan sosial kepada seluruh warga masyarakat. Sektor informal adalah salah satu lapangan pekerjaan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. Di satu sisi, sektor ini sangat rentan terhadap berbagai resiko, seperti pemutusan hubungan kerja, upah kerja yang rendah, dan tidak pasti dan kondisi kerja yang buruk. Sektor informal ini faktanya belum maksimal tersentuh oleh skema jaminan sosial. Sektor informal merujuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupaha (non waged employment), antara lain wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan oleh keluarga, memperkerjakan anggota keluarga tanpa dibayar (unpaid family workers). Sementara sektor formal merujuk pada hubungan antara pekerja dengan pemilih usaha yang memberikan upah (waged umployment) (Suharto, 2007:146).
Sektor informal dikenal dengan berbagai istilah tergantung pada konteks dan sudut pandangnya. Istilah tersebut antara ekonomi informal, ekonomi tidak terstruktur atau teratur (unregulated economy), sektor yang tidak terorganisir (unorganized sector), atau pekerjaan yang tidak tampak atau terperhatikan (unobserved employment). Untuk menjalankan aktivitas usahanya, sektor informal menggunakan struktur organisasi, teknologi dan produksi yang sangat sederhana. Sektor ini tergantung pada keberadaan tenaga kerja upahan dengan tingkat sumber daya ekonomi yang rendah serta standar kerja yang minim. Kehidupan masyarakat pekerja sektor informal sangat rentan dari terpaan krisis. Di sektor pertanian misalnya, dampak krisis telah menyebabkan permintaan (demand side), menjadi turun. Kondisi ini berdampak bagi Indonesia, yaitu dengan menurunnya volume ekspor Indonesia dimana salah satunya adalah komoditas pertanian. Sementara itu, dari sisi informal, turunnya volume ekspor komoditas pertanian menyebabkan semakin berkurangnya permintaan terhadap produk petani sehingga harga komoditas pertanian menurun.
Kebijakan di bidang ketenagakerjaan tidak hanya menyediakan tunjangan pengangguran dan tunjangan selama kerja. Kebijakan berupa asuransi pengangguran, pesangon dan tunjangan akibat pemutusan hubungan kerja pada dasarnya hanya bersifat sementara. Kebijakan tersebut memang sangat penting untuk menghindari terjadi problem sosial yang akan bermuara munculnya frustasi individu-individu yang menjadi pengangguran akibat krisis. Namun, model kebijakan tersebut tidak dapat memastikan terjaganya eksistensi skill sumberdaya manusia yang merupakan aset besar yang harus tetap dijaga bagi sebuah negara. Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau masyarakat miskin.
Sejumlah negara-negara maju dan berkembang telah memasukan sektor informal ke dalam laporan data tenaga kerja nasional. Hal itu menjadi perhatian guna menekankan angka kemiskinan yang dominan ditemukan dalam keluarga yang bermata pencarian di sektor informal. Sektor informal juga seringkali merujuk pada keberadaan perusahan kecil menengah yang memproduksi serta menjual barang dan makanan atau menawarkan jasa yang melibatkan transaksi pasar dan pembayaran tunai. Ragam bentuk usaha meliputi usaha rumah tangga, usaha perdagangan di jalanan dan sebagainya.
Jika mencermati model kebijakan perlindungan tenaga kerja yang disusun pemerintah, nampak jika Selama ini, skema perencanaan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pengangguran lebih diarahkan pada upaya perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim usaha. Iklim ketenagakerjaan yang baik pada gilirannya akan membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pasar kerja yang baik akan memberikan keseimbangan dalam struktur biaya produksi yang membawa perusahaan menjadi kuat menghadapi persaingan, yang selanjutnya berdampak kepada berkembangnya investasi serta penciptaan lapangan kerja baru. Jika mencermati pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, pelaksanaannya belum menyentuh esensi penguatan sistem jaminan sosial.

Arah dan tujuan kebijakan yang ditempuh pemerintah lebih terfokus pada target parsial dan belum mengarah pada upaya memobilisasi dana jangka penjang. Pemerintah harusnya memperkuat mobilisasi dana jaminan sosial yang diarahkan pada program pendanaan yang kompetitif dalam jangka panjang dan menengah, stimulus pendanaan bagi pengembangan UKM dan pemberian kredit usaha, dengan meningkatkan dana bergulir dengan bunga murah dan mudah diakses oleh UKM. Beberapa langkah antisipatif yang telah dilakukan Pemerintah masih parsial seperti memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar perusahaan dapat terus bertahan termasuk menurunkan harga BBM. Sementara sumber pendanaan yang diharapkan dari perbankan sangat minim. Sistem jaminan sosial idealnya harus mencangkup skala permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang lebih banyak tersebar pada sektor informal. Pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial, diperkirakan akan gagal atau setidaknya pemberian keadilan atas jaminan sosial kepada rakyat akan tertunda (delayed justice).

Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat pada dasarnya lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan (empowerment). Ife (1995:56) menjelaskan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang tidak beruntung (disadvantaged). Ife lebih menekankan pada upaya pengembangan masyarakat integratif (integrated community development).

Di sejumlah negara yang ekonominya sudah maju, sebagian besar sudah menerapkan pendekatan integratif. Sementara di Indonesia, pembangunan masih terpokus pada ekonomi dan sering kali mengabaikan eksistensi bidang lainnya. Dalam bidang lingkungan misalnya, sering kali kebijakan pembangunan mengabaikan eksistensi lingkungan dengan alasan mendapatkan masukan bagi keuangan negara atau daerah. Dengan alasan itu, pemerintah daerah sering kali memberikan kemudahan mengeluarkan izin investasi, tanpa mempertimbangkan pertanggungjawab lingkungan. Padahal, pemerintah daerah harus mentaati UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 telah menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan yang harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup.
Ife menjelaskan setidaknya ada enam isu pembangunan yang penting diintegrasikan dalam konsep pengembangan masyarakat antara lain;
1. Pembangunan sosial
Setiap masyarakat memiliki kebutuhan sosial sehingga mereka membutuhkan program pelayanan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti penyediaan sarana rekreasi, perumahan, jaminan hari tua, perlindungan anak, dan sebagainya merupakan beberapa contoh dari pelayanan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga memerlukan model pelayanan sosial yang diharapkan dapat membangun integritas guna menghindari terjadi disharmonisasi sosial akibat kemajemukan. Dalam hal ini, desain pelayanan sosial bisa berupa penguatan institusi sosial sebagai wahana berinteraksi antar masyarakat.

2. Pembangunan ekonomi
Ancaman globalisasi dan krisis ekonomi berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat khususnya dari kalangan bawah terhadap kemampuan dan daya beli. Rendahnya pendapatan memungkinkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara sempurna. Karena itu, diperlukan skema kebijakan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat yang termarginal dan rawan terjebak dalam kemiskinan. Bentuk program sosial yang dapat membantu seperti membuka akses pasar, modal dengan bunga ringan, pelatihan dan sebagainya. Bisa juga dengan penyediaan infrastruktur ekonomi seperti koperasi dan lembaga perkreditan yang dikelola oleh masyarakat.

3. Pembangunan politik

Pembangunan politik erat berkaitan dengan isu kekuasaan, struktur dan ketidakadilan. Sehubungan Namun, dalam konteks ini, pembangunan politik diarahkan agar masyarakat memiliki posisi tawar, mampu menyampaikan aspirasi politiknya dan memperjuangkan masalah-masalah ketidakadilan dengan menyalurkan ke saluran politik. Pembangunan politik ini dilakukan dalam dua jalur, yaitu pengembangan politik internal dan eksternal.
Pembangunan politik internal berkaitan dengan proses partisipasi dan pembuatan keputusan dalam masyarakat. Dengan partisipasi secara efekif maka diharapkan dapat terwujud consenciousness raising and organization. Consenciousness raising merupakan tahapan penting dalam relasi pada pengembangan politik internal karena berkaitan dengan semua aspek pembangunan masyarakat, dan membantu orang untuk saling tukar pengalaman dan refleksi terhadap situasi yang memungkinkan orang untuk bertindak.
Kemudian organizing, yaitu berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi diri dalam suatu aturan yang berkaitan dengan masalah, mengembangkan alternatif dan struktur yang otonomi. Mengembangkan prosedur secara demokratis antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan, etnis dan kelas; semuanya memiliki kesempatan secara adil dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat.
Pembangunan politik eksternal mengarah pada pemberdayaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan politik yang lebih luas, dan lebih mengarah lagi pada aksi sosial.

4. Pembangunan budaya
Diarahkan agar mereka tetap dapat mempertahankan identitas dan keunikan kebudayaan masyarakat lokal. Gencarnya media global ternyata mampu mereduksi eksistensi budaya lokal. Padahal kebudayaan lokal sangat penting sebagai identitas diri.

5. Pembangunan lingkungan

Pembangunan lingkungan berkaitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Pembangunan lingkungan ini sangat penting karena berkaitan dengan isu keberlanjutan pembangunan dari generasi ke generasi. Masyarakat harus diarahkan agar bertanggungjawab untuk melindungi dan merehabilitasi kerusakan lingkungan

6. Pembangunan personal dan spiritual.

Kerugian pada masyarakat diasosiasikan dengan kerugian pada identitas personal dan hilangnya rasa saling memiliki sebagai anggota masyarakat, dan karena itu perlu dikembangkan rasa saling menghargai personal dan pengembangan kapasitas ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Berbagai pelayanan yang diperlukan berkaitan dengan pertumbuhan personal ini adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan perawatan. Pembangunan personal dan pertumbuhan personal diasosiasikan ke dalam berbagai jenis aktivitas masyarakat, seperti pertemuan kelompok, berbagai jenis terapi, cara peribadatan, dan sebagainya. Pembangunan dan pertumbuhan personal merupakan hal penting yang mengantarkan orang lebih berarti di dalam hidupnya. Dan, akan lebih berarti lagi jika adanya pembangunan spiritual, karena berkaitan dengan eksistensi manusia. Dari keenam dimensi pembangunan masyarakat tersebut dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

Model-model pengembangan masyarakat

Marie Weil dan Dorothy N Gamble (2005:120) menjelaskan delapan model pengembangan masyarakat yang dapat digunakan dalam pembangunan berbasis masyarakat.
1. Pengorganisasian masyarakat dan lingkungan
Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, kepemimpinan, perencanaan dan organisasi masyarakat di tingkat bawah. Pendekatan ini mengajarkan masyarakat untuk membangun organisasi atau penguatan institusi, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan agar dapat lebih mandiri, mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Hasil dari model pendekatan pengorganisasian ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan dinamika organisasi, menciptakan kepemimpinan lokal.
2. Pengorganisasi masyarakat fungsional
Objek masyarakat fungsional terfokus pada isu umum seperti pencegahan AIDS, aborsi, krimintals atau kekerasan rumah tangga. Nilai dasar yang diusun dalam pendekatan ini adalah keadilan sosial dan kesetaraan. Intervensi dilakukan secara langsung kepada klien guna mengubah sikap dan perilaku maupun dengan cara melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang membantu dalam pengorganisasian, mendefinisikan isu, rekrutmen anggota dan memilih strategi dan taktik organisasi. Model pengorganisasian fungsional diharapkan dapat membantu individu, kelompok menghadapi kendala struktural.
3. Perencanaan Sosial
Diarahkan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan terhadap gangguan ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana yang merancang bentuk-bentuk program sosial. Model ini biasanya dilakukan para pengambil kebijakan yaitu pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
4. Program Pengembangan dan hubungan masyarakat.
Pekerja sosial berfungsi sebagai perencana, perancang proposal, mediator, juru bicara atau fasilitator. Terhadap program yang sudah berjalan, pekerja sosial bertugas sebagai mentor, manajer, evaluator yang menjamin program dapat berjalan dengan baik. Model program pengembangan dan hubungan ini sasarannya adalah lembaga-lembaga donor yang bersedia membantu masayrakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Aksi sosial dan politik
Proses pengembangan masyarakat dalam upaya mewujudkan keadilan sering kali menggunakan pendekatan aksi sosial dan politik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Aksi dilakukan dalam bentuk demonstrasi, lobi dan kampanye sehingga perubahan kebijakan dapat terjadi.
6. Pengembangan ekonomi dan sosial
Model tersebut diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat usaha kecil dan menegah. Pekerja sosial harus bisa mengarahkan agar ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial.
7. Koalisi
Yaitu perkumpulan dari perwakilan organisasi-organisasi sosial maupun kelompok yang berbeda yang terlibat bersama-sama untuk membahas isu tertentu. Peran perkerja sosial adalah menjaga integritas organisasi.
8. Gerakan sosial
Gerakan sosial muncul guna menyikapi masalah-masalah ketidakadilan, dan penegakan HAM. Gerakan sosial merupakan suatu usaha yang terorganisir dan biasanya terdiri dari perwakilan-perwakilan masyarakat yang sama-sama bergerak guna melakukan perubahan

Intervensi Komunitas

Dalam pembangunan sosial juga dikenal dengan metode intervensi komunitas. Intervensi sosial adalah pendekatan dalam ilmu Kesejahteraan Sosial untuk merekayasa sistem manusia sehingga kegiatan dan tugas kehidupan dapat berjalan dengan baik. Intervensi sosial juga diarahkan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsial sosial. Keberfungsian sosial yang ada jangan dihilangkan, tetapi perlu ditingkatkan efektifitasnya. Sementara istilah komunitas menurut Mayo (1994) dalam Rukminto (2008:117) mempunyai tiga tingkatan, yaitu:
1. Grass root ataupun negihbourhood work (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu kelurahan atau rukun tetangga)

2. Local agency dan inter agency work (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung di tingkat lokal, propinsi ataupun di tingkat yang lebih luas, bersama jajaran pemerintahan yang terkait, serta organisasi nonpemerintah yang berminat terhadap hal tersebut).

3. Regional dan national community planning work (misalnya, pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bhahasan di tingkat lokal).

Rothman (1995) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komuntitas dapat dilakukan melalui beberap pendekatan intervensi seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanan dan kbijakan sosial dan aksi sosial. Proses pemberdayaan terhadap masayrakat dapat melalui pendekatan yang brsifat konsensus seperti pengembangan nmasyarakat lolak, kepatuhan seperti pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial, ataupun melalui pendekatan konflik serrti aksi sosial.

Sedangkan Glen lebih mentiberatkan model intervensi pada pedekatan pengembangan layanan masyarakat (community services approach). Rothman (1987 dan 1995) dalam Rukminto (2008:121), menjelaskan dua belas variabel untuk membedakan ketiga model intervensi dilakukan dalam intervensi sosial di lebel komunitas yaitu sebagai berikut:
1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyaraat
2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi opermasalahannya.
3. strategi dsar dalam melakukan perubahan
4. kareteristik taktik dan teknik perubahan
5. peran praktisi yang menonjol
6. media perubahan
7. orinrtasi terhadap struktur kekuasaan
8. batasan definisi penerima layanan
9. asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok dalam satu komunitas
10. konsepsi mengenai penerima layanan
11. konsepsi mengenai peran penerima layanan
12. pemfaatan pemberdayaan.

Referensi

Alejandro Foxley, Sustaining Social Safety Nets: Critical for Economic Recovery, Carnegie Endowment for International Peace, 2010

Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi Pelaksanaan 4 Tahun RPJMN 2004-2009, tahun 2009

Bappenas, Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2009

Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar, Universitas Gadjah Mada, 1994

Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, 2008

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial, Alfabeta, 2008

Emil Salim, Kembali ke Jalan Lurus, Esai-Esai 1966-1999, Alvabet, 2000

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Universitas Indonesia, 2008

Mashour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, 2005

Mikheal Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, 2008

James Midgley, Social Development, Sage Publication, 1995

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, Mizan, 2006

Jhon Rennie Short, Global Dimensions, Space, Place, and The Contemporary World, Reactions Books Ltd, London, 2001

Tim PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Paramadina, 2007

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s