Keterbukaan Informasi dan Good Governance

Isu mengenai good governance sering kali mewarnai diskusi publik. Isu yang sudah berkembang sejak tahun 1990-an itu memang penting selalu dibahas karena menyangkut pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab pembangunan. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sementara Asian Development Bank (ADB) dalam artikelnya berjudul Governance: Sound Development Management, menjelaskan good governance sebagai mekanisme atau cara yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Konsep good governance menekankan aturan yang mengarahkan pemerintah agar dapat benar-benar menjawab harapan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, ADB kemudian menetapkan empat elemen utama dalam mendorong good governance yaitu accountability, participation, predictability, dan transparency.

Accountability (akuntabilitas) menekankan pada pertanggungjawaban pejabat publik dalam melaksanakan mandatnya. Akuntabilitas mengarahkan pada perilaku dan sikap responsif aparatur pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kewenangan padanya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka diperlukan penetapan kriteria untuk mengukur kinerja pejabat publik, serta mekanisme pengawasan agar dapat memastikan kinerja pejabat publik sesuai dengan standar atau peraturan yang ada. Pengukuran akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara evaluasi kinerja dan penggunaan keuangan negara. Evaluasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan sejauh mana efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.

Sementara participation (partisipasi) menekankan bahwa masyarakat tidak sekedar sebagai penerima manfaat pembangunan. Namun, mereka juga merupakan agen pembangunan. Mereka dapat mengaktualisasikan tindakanannya lewat kelompok atau asosiasi, organisasi nonpemerintah dan sebagai individu. Partisipasi menjadi elemen pembangunan yang penting guna memastikan keberlanjutan kebijakan atau program pembangunan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemangku kepentingan.

Predictability atau prediksi yaitu elemen penting, di mana pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis dalam menjalankan peraturan dan memprediksi konsekuensi dari peraturan tersebut. Predictability mengacu pada hukum, peraturan dan kebijakan untuk mengatur masyarakat. Tanpa itu, sangat sulit menciptakan tertib sosial. Aturan hukum mencakup hak dan tanggungjawab yang jelas, serta mekanisme untuk menegakkan aturan penyelesaian masalah dengan tidak memihak. Misalnya, bagi swasta, kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendorong perbaikan iklim investasi. Dengan begitu, investasi akan mengalir ke birokrasi yang melayani. Sementara transparency (transparansi) menyangkut keterbukaan, merujuk pada ketersediaan informasi, baik berupa peraturan maupun kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian, transparansi dapat memperkuat predictability.

Dari penjelasan tersebut, maka disimpulkan, good governance memiliki ciri yaitu keikutsertaan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Artinya, governance diarahkan untuk membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Proses pengambilan keputusan dengan adil bagi seluruh stakeholder, mulai dari individu, kelompok, organisasi kemasyarakatan, dan seabgainya. Governance menuntut adanya hubungan langung antara pemerintah dan warganya, tidak semata-mata melalui perantara, wakil dalam DPR, atau partai politik saja. (Hetifah Sj. Sumarto, 2009:3)

Pengalaman Indonesia

Sejak reformasi tahun 1998 bergulir, desakan perubahan mutlak dilakukan. Reformasi birokrasi menjadi salah satu isu sentral yang mendorong terwujudnya good and clean governance. Tak mudah untuk segera melakukan perubahan di tubuh birokrasi. Apalagi, mengubah mindset (pola pikir) aparatur birokrasi agar kembali ketitahnya sebagai pelayan publik, bukan pelayan atasan. Dari pangreh praja, menjadi pamong praja. Namun, perlahan, perubahan mulai dilakukan. Desakan perubahan itu ada yang merespons cepat, dengan membangun sistem pelayanan yang dengan baik. Salah satu contohnya adalah penerapan mekanisme pelayanan satu atap (one stop service/OSS).

Hingga 2009 lalu, sudah 293 daerah yang menerapkan OSS. Perbaikan pelayanan pada prinsipnya tidak sekedar menjadi tugas dan tanggungjawab aparatur birokrasi kepada masyarakat. Namun, pelayanan yang prima, akan mengalirkan investasi. Pelayanan OSS di sejumlah kabupaten dan kota terbukti memberi angin segar bagi investor untuk tanamkan investasi.

Lewat mekanisme OSS, para investor tidak lagi berhadapan dengan birokrasi berbelit saat ingin memulai usahanya. Kabupaten Sragen, Solok, Jembrana, Karang Anyar, Pare-pare, dan Sidoarjo adalah daerah-daerah yang menjadi best practice (percontohan) bagi daerah lain karena berhasil menggenjot investasi lewat penerapan OSS. Di Sragen, keinginan menerapkan OSS diawali pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), izin usaha digratiskan untuk pembukaan pertama kali, wewenang didelegasikan hingga desa dan kelurahan, dan penerapan teknologi informasi. Hasilnya sangat siginifikan.

Lewat penerapan OSS, investasi terus mengalir dengan nilai yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006, Sragen meraup investasi senilai Rp1,2 triliun. Berbeda jauh dibandingkan tahun 2002, yang pendapat asli daerah (PAD) Sragen hanya sekitar Rp22,6 miliar. Dengan penerapan OSS, nilai PAD meningkat di tahun 2003, yakni Rp67,99 miliar. Di tahun 2005 menjadi Rp72,76 miliar. OSS juga berhasil diterapkan di Kabupaten Jembrana, Bali. Jembrana adalah kabupaten miskin. Di tahun 2000, APBD Jembrana hanya Rp77 miliar, PAD Rp2,5 miliar. Namun, dengan penerapan OSS, pada tahun 2005, APBD Jembrana meningkatkan signifikan, yakni Rp235 miliar, PAD Rp10,5 miliar, Rata-rata APBD per penduduk/per tahun Rp932.131.

Penerapan konsep OSS pada dasarnya merupakan bentuk perubahan paradigma pemerintahan yang mengadopsi manajemen swasta. Hal tersebut memang sudah menjadi tren di sejumlah negara-negara maju Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Konsep doktrin administrasi klasik (the Old Public Adminstration-OPA) dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat, sehingga berkembang doktrin New Public Management (NPM) atau Reinventing Government. NPM itu kemudian secara berangsur-ansur diterapkan di manajemen pemerintahan di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang. Isilah Reinventing Government berasal dari sebuah buku dengan nama yang sama yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gaebler.

Namun konsepnya telah dipraktekan di sektor swasta sejak pertengahan 1980. Saat ini, konsep itu dipraktikan pemerintahan. Mendorong perubahan di sektor publik jauh lebih sulit daripada di sektor swasta. Alasan klasik adalah perlu adanya koordinasi dan perubahan di seluruh jalur birokrasi yang tidak sekedar mengatur batasan antara pemerintah kota dan desa, cabang eksekutif, legislatif dan yudisial. Namun, juga terkait dengan batasan fisik, ekonomi dan filosofis antara negara-negara berdaulat.

Dalam konsep Reinventing Government, pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan paradigma adminstrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur dan menggantikannya dengan orientasi kepada kinerja dan prosedur. Pemerintah juga harus melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel dan menetapkan tujuan serta target organisasi secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan menerapkan sistem desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan sektor swasta melakukan privatisasi (Hood, 1995 dalam Fadel, 2008:5).

Prinsip inti dari Reinventing Government yaitu: (1) sistem desentralisasi dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan yang lebih dekat pada penerima pelayanan, (2) privatisasi dengan mengalokasikan barang dan jasa publik ke sektor privat, (3) downsizing dengan melakukan pemangkasan atau penyederhanaan jumlah dan ruang lingkup organiassi pada struktur pemerintahan (4) debirokratisasi dengan melaukan restrukturisasi organisasi pemerintah dengan menekankan hasil daripada proses dan (5) manajerialisme dengan menrapkan gaya bisnis pada organisasi pemerintahan (Vigoda, 2003:813 dalam Fadel 2008:6)

Sayang, tidak semua birokrasi mau mencontoh kesuksesan daerah yang sukses membenahi tata kelola birokrasi. Delegasi kewenangan dari pusat ke daerah seperti diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah—yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan—nyatanya menjadi ladang subur praktik korupsi di daerah. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukan jika total korupsi keuangan daerah hingga Juni tahun 2010 ini mencapai Rp 596,23 miliar, dari total Rp 1,2 triliun kerugian negara akibat korupsi. Menurut data ICW, korupsi tersebut banyak ditemukan dalam bidang perizinan dengan kerugian sekitar Rp420 miliar, korupsi di bidang pertambangan Rp365,5 miliar dan korupsi di bidang energi dan listrik Rp140,8 miliar.

Selain itu, dengan alasan keterbatasan dana, pemerintah daerah sering kali mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan swasta sebagai stakeholder pembangunan dalam merumuskan kebijakan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pemberlakukan peraturan daerah (Perda) yang menuai resistensi swasta, investor dan masyarakat. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 706 Perda bermasalah telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diawasi di tahun 2010 ini. Pada prinsipnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda-perda bermasalah itu pada akhirnya mengakibatkan investasi ke daerah menjadi macet. Simanjuntak (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa respon pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) hingga berhasil menghimpun dana yang kurang lebih dari 30 persen dari anggarannya, tidak terlalu memikirkan dampak negatif dari pungutan PAD (Tambunan, 2010). Kegiatan untuk meningkatkan PAD memang adalah upaya yang sah sepanjang tidak menyalahi UU dan peraturan. Namun, perlu disadari adanya kemungkinan imbas negatif (crowding out), tujuan jangka pendek terhadap tujuan jang panjang. Kalau ini tidak disadari tidak mustahil akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketidakjelasan Perangkat Hukum

Keluh dan kesah pernah diungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Saat mengawali tugasnya sebagai menteri, Taufiq mengaku miris melihat kondisi birokrasi. Dia diwarisi 3,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekitar 60 persennya adalah pengawai tata usaha. Tapi, mereka tidak ada kegiatan tata usahanya, alias menganggur. Kinerja sebagian besar PNS pun buruk. Dinamika kerja di birokrasi pemerintah tak menuntut PNS harus berkompetisi.

“PGPS, pinter goblok, penghasilan sama,” sesal Taufiq. Bagi publik, pengakuan Taufiq bukanlah hal yang baru. Publik sering kali kecewa dengan buruknya pelayanan publik. “Buat kami para pengusaha di Batam, kami sudah terbiasa dengan masalah birokrasi,” ucap Nada Fada Soraya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Batam. Tak hanya itu, sering kali terdengar kecaman publik jika aparatur birokrasi di negara ini, bermental korup, tertutup dan antikritik.

Sejak Indonesia merdeka, mesin birokrasi bergerak secara improvisasi. Ketidakjelasan perangkat hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan dan perilaku individu di birokrasi adalah biang keladi mengakarnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi. Saat Orde Lama berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hukum administrasi tidak dianggap penting. Di era itu, politik menjadi panglima. Sementara di era orde baru, instrumen birokrasi tidak kokoh terbangun. Perangkat hukum untuk penguatan birokrasi dinilai tak begitu mendesak, bahkan termarjinal dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, hukum, sosial dan politik. Akibatnya, mesin birokrasi yang harusnya bisa memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan rakyat, jauh panggang dari api.

Negara ini, belum memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan melalui mekanisme birokrasi dan pengaturan kewenangan pejabat pemerintahan di dalam menetapkan tindakan dan keputusan pemerintahan. Sementara itu, tugas pemerintahan telah berkembang pesat, sejalan dengan kemajuan bangsa-bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, tuntutan masyarakat dengan penyelenggaran pemerintahan, dihormati hak-hak individualnya, kejelasan kewenangan dalam pelayanan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, pada dasarnya bernuansa kepada kepentingan bangsa ini, untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Karena itu, perlu disadari bahwa selama ini, hubungan pejabat pemerintahan dengan warganya belum jelas interaksinya. Komimen pemerintahan untukmembangun pemerintah yang baik sebenarnya telah dimulai dengan penerapan UU No 5 Tahun 1986 dan disempurnakan dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, karena UU PTUN itu merupakan hukum formal acara, maka pelajaran waktu, perannya tidak efektif, dan putusan-putusan PTUN tidak berjalan secara efektif.

Sebenarnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP). RUU tersebut diharapkan menjadi pilar mereformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih (clean government). RUU AP akan menjadi acuan hukum yang mengikat pejabat pemerintah agar tak mudah menyalahgunakan kekuasaan. Pemberantasan KKN di tubuh birokrasi juga akan lebih optimal karena RUU tersebut mengatur soal pengawasan yang dimulai sejak penyusunan dan penetapan keputusan pejabat pemerintah. (Taufiq, 2008:iv).

RUU AP merupakan pancaran dan konsepsi negara Indonesia yang demokratis, yang dikritalisasikan dalam tujuh tujuannya yaitu, yaitu (1) Menciptakan tertib penyelengaraan administrasi pemerintahan, (2) Menciptakan kepastian hukum, (3) Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, (4) Menjamin akuntabilitas baan atau pejabat pemerintahan, (5) Menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, (6) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dan (7) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan prinsip kehati-hatian itu, RUU ini akan menjadi filter anti KKN dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih mulai dari proses perencanaan dan penetapan keputusan serta tindakan pejabat atau badan. Draf RUU AP yang telah final, dan belum juga disahkan DPR, dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi. Subtansi yang tergandung di RUU itu cukup revolusioner. Jika RUU AP disahkan, maka diharapkan dapat mengubah mind set (pola pikir) dan cultural set (pola budaya) dalam penyelenggaraan negara. Di Negara Republik Federal Jerman, UU yang mengatur tatacara pembuatan keputusan dan tindakan pejabat adminstrasi pemerintahan disebut UU Prosedur Administrasi atau disebut Verwaltungsverfahrengesetz, sedangkan di Maerika Serkat dikenal dengan Administrative Procedure Act.

Dalam upaya mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, UU AP dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi masih bersifat pemberian sanksi (sanction approach) terhadap para pelaku korupsi. Masih sangat terbatas kajian dan kebijakan terhadap perbaikan prosedur administrasi pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Padahal, deteksi terhadap korupsi dapat juga menjadi didekati secara administrative prosedural.

Peran Media

Dalam mewujudkan good governance, tak bisa dipungkiri jika peran pers cukup strategis. Pers dapat memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan antara aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Pers menjadi wahana dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa terus meningkat maju, sekaligus terselenggara pemerintahan yang demokratis dan tetap mampu get thins done. Jakob Oetama, Pers Indonesia, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus, PT Kompas Media Nusantara, 2004:17). Peranan itu menuntut kecualian pandangan dan perilaku yang sesuai dengan code of conduct (kode etik). Dalam hal ini, pers dituntut lebih cekatan dalam mengindentifikasi persoalan-persoalan yang mendesak agar dapat memainkan peran sebagai pemberi early warning serta membangun sikap masyarakat yang proaktif dan antisipatif.

Bernard C Cohen dalam Advanced Newsgathering karya Bryce T McIntrye (1991:8) menyebutkan bahwa beberapa peran yang umum dijalankan pers di antaranya sebagai pelapor. Di sini pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa yang di luar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Tugas sebagai pelapor ini juga diwujudkan pers kadangkala berperan sebagai alat pemerintah (an instrumen of government), misalnya saat pemerintah menyampaikan tujuan dalam sebuah kebijakan yang ditetapkannya terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, pers juga memiliki peran sebagai interpreter yang memberikan penafsiran atau arti pada suatu peristiwa. Di sini, selain melaporkan peristiwa, pers menambah bahan dalam usaha menjelaskan artinya, misalnya analasis berita atau komentar berita.

Cohen melaporkan juga bahwa ada yang meilihat pers sebagai wakil dari publik (representative of the public), pers juga berperan sebagai pengkritik terhadap pemerintah. Konsep yang sudah disebutkan ada peran jaga atau watch dog. Terakhir, Cohen juga menyebutkan bahwa pers sering berperan sebagai pembuat kebijaksanaan dan advokasi. Peran ini terutama tempak pada penulisan editorial dan artikel, selain juga tercermin dari jenis berita yang dipilih para wartawan.

Secara lebih detail, UU No 40 tentang Pers menyebut beberapa peranan pers yaitu: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Mendorong keterbukaan Informasi Publik

Alasdair Roberts, pakar yang menggeluti isu kebebasan memperoleh informasi, terinsipirasi sebuah karya arsitektur Jerman Norman Foster. Dalam bukunya Blacked Out (2006), dia memuat foto Gedung Parlemen Jerman karya Foster saat baru dibuka setelah renovasi pada tahun 1999. Foster membangun kubah kaca di atas gedung parlemen tersebut. Bukan sekedar ingin menampil ornamen cantik. Namun, ada nuansa filosofis yang melatar belakangi Foster membangun gedung parlemen berkuba kaca itu. Dalam keterangan yang menjelaskan foto tersebut, Foster mengharap, agar semua orang dapat melihat kegiatan yang dilakukan para wakilnya di parlemen. “Transparan, semua kegiatan dapat dilihat,” ujarnya seperti dikutip Roberts. Karya Foster itu mengandung makna esensial dari sebuah transparansi. Hal itu akan mendorong kontrol publik terhadap kinerja para wakilnya di gedung parlemen. Publik yang dapat menyaksikan semua kegiatan para wakilnya itu setidaknya dapat memperkuat fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Sebuah lembaga negara memang seyogyanya menempatkan lembaga seperti sebuah gedung kaca yang memungkinkan semua pihak dapat melihat seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Jika lembaga negara seperti gedung kaca yang dapat dilihat dari semua penjuru, maka orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut akan memiliki pola pikir bahwa tindak-tanduk mereka akan selalu berada di bawah pengawasan masyarakat dari luar gedung tersebut. Dengan demikian, potensi penyimpangan kekuasaan dan wewenang akan dapat diminimalisir. Di negara ini, upaya membangun birokrasi layaknya rumah kaca mulai dilakukan. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi angin segar yang diharapkan dapat menyulap birokrasi yang awalnya tertutup, menjadi terbuka. UU KIP dapat menjadi instrumen bagi publik dalam mengawal kinerja birokrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan.

UU itu mengukuhkan hak publik untuk mengetahui secara jelas tentang segala aktivitas yang ada di dalam birokrasi. Hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, yaitu Pasal 28F UUD 1945. UU KIP membawa banyak manfaat bagi warga negara, antara lain, dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan publik. UU itu juga mengarahkan proses tata kelola birokrasi agar lebih baik. Substansi yang terkandung dalam UU KIP pada dasarnya sejalan dengan prinsip good governance. Aspek transparansi misalnya, publik dapat mengontrol proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam pengawasan publik, institusi publik akan hati-hati rencana penggunaan anggaran. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran menjadi syarat wajib yang harus penuhi dalam penyusunan rencana anggaran. UU KIP menjadi momentum bagi pers untuk lebih optimal memainkan perannya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Tidak ada alasan pejabat pemerintah untuk tidak memberikan akses informasi atas dalih apapun, kecuali yang masuk kategori rahasia negara.
Namun, saat pemberlakuannya, pada tanggal 30 April 2010 lalu, masih sulit bagi publik untuk mendapatkan informasi dari birokrasi. Aparatur birokrasi diam, tak menjawab, atau berusaha mengabaikan aspirasi publik yang mengharapkan informasi pelaksanaan pembangunan, dengan alasan rahasia negara. Banyak pengalaman serupa yang dialami organisasi sipil lainnya. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) juga pernah mengalami kendala saat melakukan permintaan informasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI. ISAI menemukan kondisi kekurangsiapan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan permintaan pelayanan informasi. ISAI juga pernah meminta dokumen kepada TNI hasil penyelidikan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional karena dokumen ini penting untuk membuka informasi kepada masyarakat terkait dengan sejumlah pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Lain dari itu, permintaan kedua dokumen ini pun terkait dengan adanya upaya DPR-RI untuk membuka kembali kasus yang lama mengendap. Lembaga-lembaga yang mengelola informasi masih belum memiliki standar pelayanan informasi seperti yang ditetapkan oleh UU KIP. Banyak dari mereka yang belum punya unit khusus pelayanan permintaan informasi, belum ada petugas khusus yang melayani jika ada permintaan informasi, standar operasional pelayanan, hingga klasifikasi informasi yang boleh diberikan atau yang tidak. Mereka pun juga masih mengabaikan pentingnya untuk mempublikasikan secara proaktif informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti bencana alam, peperangan dan sebagainya. Dalam konteks ini, pers dapat terus memainkan fungsi preventif untuk menyadarkan birokrasi akan esensi keterbukaan, mendorong secara terus menerus pentingnya perubahan (change and development), serta mengarahkan pendewasaan birokrasi agar menuju tatanan pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif, berorientasi pada kepentingan rakyat.
Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan unsur penting dari good governance. Partisipasi publik sangat penting dalam mendorong kelancaran proses pembangunan. Conyers, (1994:154) menjelaskan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih percaya program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk belum program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki proyek tersebut. Kepercayaan masyarakat tersebut sangat penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Masyarakat memiliki hak untuk urun rembuk, dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep people centered development.

Memperkuat Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam memerangi korupsi, peran penting yang dilakukan pers adalah pengawasan dan penyadaran. Pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi. Selama ini, kelemahan dalam pemberantasan korupsi lebih dominan dengan pendekatan represif, sementara preventif sangat kurang. Korupsi memang telah merusak sendi-sendi kehidupan di negara ini pantas dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus ditindak dengan langkah hukum yang luar biasa. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Demikian pula dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Namun, pendekatan represif selama ini tak mampu menekan laju korupsi. Korupsi bukan hanya terkait dengan aspek hukum semata. Namun, fenomena korupsi juga merupakan bagi dari ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam upaya memerangi korupsi, pers senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan jalannya negara atau pemerintahan. Pengawasan sangat diperlukan agar penyelenggara negara atau pemerintahan dapat terhindar atau tidak melakukan kesalahan. Dengan perkataan lain, kritik dapat disebut sebagai pengawal penyelenggara negara agar tetap menjunjung tinggi asas-asas good governance. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berperan secara terus menerus memberikan penilaian dan mengawasi pengorganisasian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan program, dan sistem evaluasi di pemerintahan. Pers harus awasi betul beberapa area di birokrasi yang rawan korupsi. Selain itu, pers juga selalu mengingat pemerintah terhadap potensi korupsi dalam penggunaan anggaran.
Ketua Dewan Pers Bagir Manan (2010) menjelaskan, untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan fungsi tersebut, pers harus memperhatikan prinsip-prinsip: Pertama; upaya pers ikut serta menghapus korupsi dilakukan dalam kerangka tugas jurnalistik. Kedua; sebagai pelaksanaan tugas jurnalistik, pers harus berpegang teguh pada asas dan ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ketiga; pers harus berpegang teguh pada asas-asas ketertiban umum, keamanan umum, kepentingan umum, dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati masyarakat. Keempat; menghormati hak-hak pribadi dan hak-hak lain dalam lingkup privasi (privacy). Kelima; tidak menimbulkan hambatan, atau dapat menimbulkan kekaburan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Menilai Objektifitas Akuntabilitas Pembangunan

Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary, Akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang tindakan pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Tolak ukur, atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran seobyektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja tetapi juga mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandate mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan (LAN dan BPKP, 2004:21)

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Esensi yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja sektor publik, terkait dengan tanggungjawabnya untuk memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Organisasi sektor publik bertanggungjawab atas penggunaan dan sumberdaya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan tercapainya tujuan.
Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut, yaitu: (1) Menciptakan akuntabilitas publik. Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai, dengan peraturan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (2) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. (3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja akan sangat membantu mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang serta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang. (4) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah berkerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang. (5) Memotivasi pengawai.

Seperti dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari good governance. Dalam menjalankan fungsinya mengawasi akuntabilitas pemerintah, seorang jurnalis tentunya harus memahami konsep akuntabilitas pemerintah. Fokus perhatian jurnalis adalah melakukan pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan dari rencana yang telah dibuat pemerintah dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan cara itu, maka hasilnya akan diketahui secara objektif. Jenis akuntabilitas menurut Government Accounting Standard Board dalam Moeheriono (2009:69) menjelaskan beberapa kategori akuntabilitas, yaitu:
1. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) yaitu kebijakan yang dipilih atau diabaikan.
2. Akuntabilitas program (program accountability) yaitu penetapan dan pencapaian tujuan (goals), pengukuran dengan melihat outcomes dan efektifiitas
3. Akuntabilitas kinerja operasi yang efisien, yaitu pengukuran dengan melihat kepada aspek ekonomi dan efisiensi.
4. Akuntabilitas proses penggunaan proses, prosedur dan cara yang tepat, yaitu pengukuran dengan melihat kepada perencanaan, alokasi sumber daya dan manajemen.
5. Akuntabilitas legal, yaitu penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan (compliance)

Dalam prespektif akutansi, akuntabilitas pemerintah dikategorikan ke dalam empat objek yaitu bagian yang harus dipertanggungjawab sebagai berikut:
1. Sumber daya finansial keuangan yaitu seberapa besar dana keuangan yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan
2. Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan pada kebijakan adminstratif (compliance) yaitu seberapa besar dalam melaksanakan kegiatan, melanggar peraturan atau kebijakan.
3. Efisiensi operasional, seluruh kegiatan yaitu seberapa besaran efisiensi dari suatu kegiatan
4. Hasil dari program dan kegiatan pemerintah, sebagaimana tercermin pada pencapaian manfaat, dan efektivitas yaitu seberapa hasil capaian kegiatannya.

Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Aspek pengukuran kinerja meliputi:
1. Input (masukan) adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan output, seperti sumber daya manusia (SDM), dana material, waktu, teknologi dan sebagainya
2. Process (proses) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output
3. Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang digunakan.
4. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output atau efek langsung dari output pada jangka menengah
(I Gusti Agung Rai, Audit Kinerja pada Sektor Publik, Penerbit Selemba Empat, 2008: 17)

Dalam hal ini, sebagai pengawas jalannya pemerintahan, media harus memahami subtansi dari akuntabilitas pembangunan. Akuntabilitas harus dipahami sebagai bentuk ketaatan pemerintah kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektifitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya.
Selama ini, prosedur pertanggungjawaban kinerja pemerintah masih berkutat pada prosedur formal semata yang biasanya disampaikan lewat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Penilaian akan akuntabilitas pembangunan juga sering mengabaikan opini publik sebagai pihak yang amat berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan. Prosedur formal selama ini lebih bersifat vertikal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah penilaian akuntabilitas hanya menjadi porsi legislatif. Seharusnya, masyarakat dapat menilai kinerja para pejabat publik.
Standar kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan para manajer publik tersebut harus mencerminkan harapan masyarakat. Penilaian kinerja dengan bertumpu pada harapan publik ini adalah makna akuntabilitas publik yang sejati. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan adanya sebuah LPJ yang sudah dinyatakan diterima oleh legislatif tetapi senyatanya ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Jika masyarakat umum kecewa, marah dan tidak puas namun LPJ kepala daerah dinilai cukup baik oleh legislatif berarti perwujudan akuntabilitas publik masih sebatas memenuhi aspek formalitas belaka. Artinya, penilaian kinerja kepala daerah menjadi bias karena tidak berdasar pada standar yang menjadi harapan publik tetapi berdasar target-target tertentu yang tidak responsif.
Dalam upaya memenuhi maksud dari akuntabilitas publik, maka diperlukan pelaporan (reporting) kepada masyarakat secara detail dan lengkap tentang bagaimana dana-dana publik digunakan dan dibelanjakan. Laporan harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui dan menilai pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Selain aspek finansial, jurnalis juga harus memusatkan perhatiannnya pada penilaian outcomes atas program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang telah dicapai dari proyek dan program yang selama ini didanai secara tidak langsung dari masyarakat melalui pajak.
Apabila masyarakat dididik dan diberi informasi yang cukup mengenai outcomes dan kualitas yang telah dicapai, maka mereka mempunyai kepercayaan dan dukungan yang baik terhadap pemerintah daerah. Dalam kondisi demikian, media harus memberikan ruang kepada publik untuk menaggapi akuntabilitas pemerintah. Kemudian membenturkan realitas objektif yang dirasakan masyarakat dengan laporan yang disusun oleh pejabat publik. Hal itu penting agar masyarakat dapat mengetahui objektifitas laporan pejabat publik.
Sebagai ilustrasi misalnya, pemerintah sah-sah saja mengklaim jika pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir (1998-2008) menunjukan angka kenaikan. Namun, nyatanya belum menjadi stimulus pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5,1 persen. Cadangan devisa yang semula US$33,8 miliar, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang menembus angka 6,1 persen belum memicu pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi makro belum mampu menggerakan ekonomi mikro atau sektor riil yang bersentuhan langsung dalam aktivitas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu, media harus mengetahui indikator yang jelas dari akuntabilitas kinerja pembangunan yang disesuaikan dengan fakta di lapangan.

Referensi

Alasdair Robert, Blacked Out, Government Secrecy in the Information Age, 2006

Bagir Manan, Makalah Seminar Sehari, berjudul: Peran Pers dalam Pemberantasan Praktik Mafia Hukum di Era Otonomi Daerah, Cilegon, 25 Agustus 2010

Diana Conyers, Perencanaan Pembangunan Sosial di Dunia Ketiga, Universitas Gadjah Mada, 2004

Fadel Muhammad, Reinventing Local Government, Pengalaman dari Daerah, Kompas Gramedia, 2008

Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Paritispasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasif di Indonesia, Yayasan Obor, 2009

I Gusti Agung Rai, Audit Kinerja pada Sektor Publik, Penerbit Selemba Empat, 2008

Tim Asistensi Pelaporan AKIP, Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2001

Laporan Indonesia Corruption Watch, Juni 2006

Mangara Tambunan, Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan, Menggerakan Kekuatan Lokal, Dalam Globalisasi Ekonomi, Graha Ilmu 2010

Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Ghalia Indonesia, 2009

Taufiq Effendi dalam buku Mengggas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Sepuluh Karya Tulis Terbaik Lomba Jurnalistik dari Karya Tulis Para Ahli, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s