Globalisasi dan Kemakmuran Dunia

Globalisasi merupakan suatu proses yang menghubungkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, institusi atau lembaga dan aktivitas kehidupan di seluruh dunia. Implikasi dari proses globalisasi itu kemudian meningkatnya tendensi global dalam membangun struktur tunggal yang mengatur aliran uang, ide, manusia dan barang, termasuk proses distribusi dan interaksi di bidang ekonomi, politik dan budaya. Intensifnya globalisasi yang dipromosikan media, saluran teknologi informasi dan instrumen global lainnya mampu menembus batas-batas negara, yang pada akhirnya menggiring bangsa-bangsa di dunia menuju ekonomi global yang terintegrasi atau tunggal (Short, 2001:20)

Globalisasi telah mendorong kelancaran intensitas aliran modal dan tenaga kerja yang difasilitasi instrumen global, telah menyatu dengan unit ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Intensitasnya sudah berlangsung sejak abad 19 lalu, dengan jumlah perputaran modal yang begitu besar dan jangkauan yang begitu luas, menyebar ke pelosok dunia. Aliran modal itu telah mengkompresi dunia dan mengakibatkan munculnya saling ketergantungan (interdependensi) antar negara yang lebih besar atas aliran modal. Akibatnya, muncul berbagai regulasi global yang meruntuhkan eksistensi dan dominasi peran negara. Pasar global di bidang keuangan, perdagangan dan jasa, kini beroperasi melalui payung peraturan yang tidak begitu memusatkan peran negara, namun didominasi peran pasar atau dikenal dengan mekanisme pasar.

Seiring menguatnya pengaruh global, makin menguat pula diskursus mengenai globalisasi. Wacana globalisai terbelah menjadi dua kubu, yaitu penentang dan pendukung. Kritik terhadap sistem global sering mewarnai diskursus mengenai globalisasi. Resistensi terhadap globalisasi karena sistem yang didesain tidak adil. Di sejumlah negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika, jebakan globalisasi makin mengukuhkan kemiskinan. Mayoritas miskin dunia hidup di Asia Selatan (39%), dan Asia (33%,) Afrika (17%). Negara-negara di mana lebih dari setengah penduduk hidup di bawah kemiskinan meliputi Guatemala, India, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Nepal, Nigeria, Senegal dan Zambia.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut berjalan lambat. Sejumlah negara yang secara aktif terlibat dalam globalisasi juga dihadapi risiko dan tantangan baru. Keseimbangan biaya dan manfaat globalisasi menjadi tema wacana yang tak kunjung sirna guna menemukan format globalisasi yang ideal yang dapat memastikan distribusi kemakmuran secara adil dan merata. (Soubbotina, Sheram, 2000:66).

Menurut Stiglitz (2006:57), selain berperan mendorong keberhasilan bagi sejumlah negara, sistem global juga mewarisi kegagalan. Di negara-negara bekas Uni Soviet, transisi komunisme menuju ekonomi pasar yang menjadi jargon globalisasi, yang semestinya membawa kemakmuran baru, justru mengakibatkan jatuhnya pendapatan dan standar hidup hingga 79 persen. Pengalaman negara maju dan berkembang juga menunjukan jika mekanisme pasar yang menjadi ideologi globalisasi gagal mendorong pemerataan kemakmuran dan menekan masalah-masalah sosial.

Fakta menyedihkan menunjukan jika di negara-negara negara berkembang kemiskinan telah meningkat sepanjang dua dekade terakhir. Sekitar 40 persen dari 6,5 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan, yang 877 juta jiwanya hidup dalam kemiskinan absolut. Kegagalan paling buruk ditemukan di kawasan Afrika, di mana persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim meningkat dari 41,6 persen pada tahun 1981 menjadi 46,9 persen pada tahun 2001.

Saat memegang jabatan di Bank Dunia, Stiglizt pernah menerbitkan sebuah studi berjudul: Suara Masyarakat Miskin (Voices of the Poor). Sebuah tim ekonom dan peneliti mewawancarai sekitar 60.000 pria dan wanita miskin dari enam puluh negara dalam rangka mengetahui bagaimana perasaan mereka tentang situasi saat ini. Jawaban mereka tidak mengherankan. Mereka menilai masalah kemiskinan saat ini tidak hanya kurangnya penghasilan. Tetapi, perasaan tidak nyaman karena khawatir kehilangan pekerjaan dan turunnya pendapatan akibat krisis global yang mengancam negaranya.

Menurut Foxley (2010:7), krisis keuangan global telah memperparah persepsi ketidakamanan ekonomi di sejumlah negara. Ia mencontohkan negara-negara di kawasan Eropa Timur yang paling parah terkena krisis, dengan tingkat pertumbuhan minus 10 persen untuk tahun 2009. Laju pertumbuhan negatif berarti menurunkan pendapatan dan defisit anggaran. Terpaksa, pemerintah meningkatkan hutang untuk membiayai defisit anggaran dan memotong belanja publik, termasuk untuk sektor pelayanan sosial. Krisis global yang memukul stabilitas ekonomi domestik banyak negara pada akhirnya memicu tingginya pengangguran akibat banyaknya perusahaan besar dan kecil di seluruh negara harus gulung tikar.

Mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis. Krisis global itu dikhawatirkan terus menjalar ke sejumlah negara. Kondisi itu sangat memungkinkan karena sistem global yang terbuka memungkinkan penyebaran dampak krisis ke sebagian besar negara.

Namun, harus juga diakui, ada negara-negara yang mendapat untung setelah terlibat dalam sistem global. China misalnya. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang didasarkan pada ekspor barang, telah membebaskan ratusan juta masyarakat China dari kemiskinan. Namun, China menerapkan globalisasi dengan hati-hati. Negara tersebut begitu lambat membuka pasar domestik untuk dimasuki produk impor sebagai konsekwensi diberlakukannya pasar bebas (free trade). Negara itu juga tidak memungkinkan masuknya uang panas (hot money) yang sifatnya spekulatif yang mencari keuntungan besar dalam jangka pendek. Pemerintah China menyadari jika aliran modal tersebut pada awalnya menimbulkan booming. Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung singkat, akibat resesi dan depresi dalam jangka panjang akan menyusul dan menimbulkan dampak yang lebih merugikan. China menghindari kondisi booming dan bangkrut. Fakta empiris juga menunjukan jika globalisasi telah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Hong Kong, Korea dan Singapura. Namun, tidak semua negara berkembang yang sama-sama terlibat dalam globalisasi mendapatkan manfaat globalisasi.

Prespektif Teori Sistem

Kemiskinan, ketimpangan kemakmuran, konflik antarnegara menjadi isu krusial yang penting untuk dianalisis. Dalam tulisan, penulis akan menganalisis dari prespektif teori sistem. Namun, sebelum menganalisis lebih jauh sistem global, setidaknya perlu dipahami teori sistem. Teori ini dikembangkan oleh Talcott Persons. Dia mengkonseptualisasikan skema analisis sistem sosial sebagai acuan tindakan seseorang. Dengan demikian, fokus utama konsep teori ini adalah tindakan seseorang atau kelompok. Dalam memahami teori sistem sosial, Parsons mengilustrasikan dengan sistem organik biologi, di mana di dalamnya terdapat subsistem. Masing-masing subsistem (unit) itu saling berinteraksi dan berhubungan (Persons, 1964:3). Parsons menganalisis struktur dan proses pengembangan sistem lewat interaksi antar masing-masing unit dalam sebuah situasi, yang melibatkan unit lainnya. Objek sosial dalam teori ini adalah aktor individu atau kelompok, yang pada gilirannya mempengarui perubahan tindakan aktor lain.
Parsons meyakini jika tindakan atau perilaku manusia itu merupakan bagian dari berfungsinya sistem yang harus dijelaskan dalam kerangka hubungannya dengan keseluruhan. Di mana masyarakat merupakan sebuah entitas yang relatif stabil yang unsur-unsur pembentukannya melebur sedemikian rupa. Dengan menggunakan model AGIL, Parsons mengembangkan model yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh atas setiap masyarakat di muka bumi. Bahkan, ia mengklaim bahwa keempat subsistem ini harus ada dalam sebuah masyarakat atau subsistem jika masyarakat mau bertahan untuk waktu yang yang cukup panjang. AGIL merupakan kepanjangan dari Adaptation, Goal attainment, Integration dan Laten pattern maintenance and tension management.
Adaptation adalah cara sistem beradaptasi dengan dunia material dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan hidup (sandang, pangan dan papan). Ekonomi teramat penting dalam subsistem ini. Goal attainment adalah pencapaian tujuan. Subsistem ini berurusan dengan hasil atau produk (output) dari system dan kepemimpinan. Politik menjadi panglima dari subsistem ini. Integration adalah penyatuan subsistem ini berkenaan dengan menjaga tatanan. Sistem hukum dan lembaga-lembaga atau komunitas yang memperjuangkan tatanan sosial termasuk dalam kelompok ini. Sementara Laten pattern maintenance and tension management mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mempunyai arah panduan yang jelas dan gugus tujuan dari tindakan. Lembaga-lembaga yang ada dalam subsistem ini bertugas untuk memproduksi nilai-nilai budaya, menjaga solidaritas, dan menyosialisasikan nilai-nilai. Institusi agama, sekola dan keluarga termasuk dalam subsistem ini.
Antarsubsistem tersebut bergerak tidak statis, namun dinamis dengan menekankan pentingnya interaksi antarsel maupun perbedaanya. Subsistem tersebut saling berinteraksi dengan cara mempertukarkan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Media pertukarannya bisa berupa uang (A), kekuasaan (G), pengaruh (I) dan komitmen terhadap nilai (L).
Sejak tahun 1930-an, Parsons berupaya mengembangkan sebuah teori umum (a general theory). Parsons melihat bahwa persoalan sentral dari sebuah masyarakat adalah tentang integrasi dan alokasi. Alokasi mengacu pada distribusi upah di antara orang-orang dan distribusi orang ke dalam posisi-posisi tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, integrasi adalah mengacu pada bagaimana mengelola tegangan-tegangan yang muncul sebagai akibat dari alokasi tadi. Untuk menjabarkan fenomena tersebut, Parsons kemudian mengembangkan sebuah model masyarakat yang terdiri dari tiga sistem.
Pertama, adalah sistem sosial yang terbentuk dari interaksi antarmanusia. Ini adalah wilayah yang sangat potensial terjadinya konflik karena orang berebut sumberdaya yang langka dan memperjuangkan tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, Parsons memandang perlunya sebuah sistem yang akan mengatur sumber-sumber ketegangan serta menciptakan stabilitas, dengan menyusun sebuah batasan atau aturan yang dijadikan dasar bagi pola tindakan atau perilaku yang sah dan beroperasinya peran dan fungsi lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi nilai tertentu.
Kedua, sistem kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Frued yang tersusun atas sejumlah disposisi kebutuhan. Mereka adalah preferensi, hasrat dan keinginan. Parsons menjelaskan bahwa disposisi kebutuhan ini dibentuk oleh proses sosialisasi dan system nilai dari sebuah masyarakat. Pengaturan disposisi ini yang akan membantu terjaganya tatanan sosial.
Ketiga, sistem budaya (cultural system). Sistem ini membuat orang bisa salingiberkomunikasi dan mengoordinasikan tindakan-tindakan mereka, sebagian dengan cara mempertahankan ekspektasi peran. Ada tiga wilayah penerapan sistem budaya ini, yaitu:
1. Ranah simbol-simbol kognitif. Misalnya, hitung-hitungan matematis dan laporan keuangan yang berurusan dengan ide dan keyakinan tentang dunia. kegiatan dalam ranah ini bersifat instrumental.
2. Simbol-simbol ekspresif. Misalnya seni dan musik yang biasanya mengkomunikasikan emosi. Untuk menilainya dibutuhkan seperangkat kriteria estetis. Kegiatan dalam ranah ini bersifat kreatif dan hal ikhwal kenikmatan (pleasure).
3. Standar dan norma moral yang berurusan dengan benar atau salah. Di sini, nilai-nilai (value) memainkan peranan paling pokok. Tindakan-tindakan kongkret dinilai berdasarkan keselarasan atau ketidakselarasan mereka dengan ideal-ideal abstrak.

Teori sistem kemudian mengalami perkembangan menjadi teori sistem umum (general system theory) yang pada subtansinya dipengarui konsep struktural fungsional (structural functionalism) yang dikembangkan Herbert Spencer (1820-1903). Dia mengembangkan studi kajian struktur sosial yang menurutnya sebagai analogi organik yang menekankan hukum evolusi. Ia mengilustrasikan masyarakat seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ dalam tubuh yang masing-masing memiliki fungsi dan bekerja sama untuk mempertahankan fungsi dari seluruh sistem (Stolley, 2005:23). Dengan menggunakan analogi itu, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari sub-sub sistem (ekonomi, politik, hukum, pemerintah dan sebagainya) yang bekerja sama untuk mempertahankan fungsi masyarakat. Spencer juga melihat kesamaan antara tubuh fisik manusia dengan masyarakat.
Pemikiran Spencer itu dipengaruhi oleh tokoh sosiologi asal Perancis, Emile Durkheim (1858-1917). Durkheim juga menggunakan analogi organik menjadi sebuah perspektif fungsionalisme struktural atau disebut paradigma fungsionalis. Paradigma ini berpandangan masyarakat sebagai bagian dari sistem yang kompleks dan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas. Prespektif tersebut menyatakan dalam masyarakat terdiri beberapa bagian dari sistem sosial yang saling bergantung. Sistem tersebut bergerak normal atau dalam keadaan seimbang atau sehat jika analog dengan tubuh yang sehat dan ketika terganggu (disfungsi), maka salah astu bagian dari subsistem melakukan menyesuaikan untuk membawa sistem kembali ke keadaan seimbang.
Sementara Durkheim menekankan pentingnya memahami masyarakat dengan melihat fakta sosial, termasuk konstruksi nilai-nilai hukum, moral, keyakinan agama, adat istiadat, ritual, aturan-aturan sosial dan budaya dan mengatur segudang kehidupan sosial. Durkheim (1964) melihat sistem ini sebagai fakta sosial yang membentuk struktur masyarakat. Dia tertarik pada bagaimana fakta-fakta sosial terkait satu sama lain. Ia juga tertarik pada fungsi masing-masing bagian dari sistem sosial untuk bertemu dan bagaimana manusia mengelolanya agar tetap stabil atau mengalami perubahan.
Prespektif struktural fungsional juga mengakui bahwa sebagai salah satu bagian dari perubahan sistem, bagian lain dari sistem harus beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan yang telah terjadi di tempat lain. Suatu perubahan di salah satu bagian dari sistem mungkin telah nyata, laten, dan memunculkan konsekuensi disfungsi. Hal itu yang menjadi perhatian Robert Merton. Dia menilai, konsep disfungsi meliputi dua pemikiran berbeda, tetapi saling melengkapi. Pertama, suatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Sesuatu bisa saja memiliki akibat-akibat yang mengurangkan adaptasi atau derajat penyesuaian diri dari sistem itu. Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat.
Dalam konteks ini, maka perlu dipertanyakan apakah institusi-institusi politik dan praktek-praktek yang dijalankan dalam institusi-institusi itu berfungsi atau tidak berfungsi. Merton juga menyatakan terdapat perbedaan terhadap fungsi dan disfungsi. Perubahan dalam sebuah masyarakat, jika memberikan hasil positif, dikatakan fungsional (fungsi). Sementara jka perubahan sosial dalam sesuatu masyarakat membuahkan hasil negatif maka dianggap disfungsi.

Analisis Sistem Global

Giddens dalam bukunya berjudul The Consequences of Modernity menekankan arti globalisasi sebagai istilah mengenai dinamika atau proses, yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Ia memandang modernitas berpotensi memisahkan manusia dan masyarakat dari kerangka identitas lokalnya. Globalisasi merupakan intensifikasi pemisahan waktu dan ruang dan hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan antar negara yang satu dengan negara lain yang secara geografis berjauhan. Dari interaksi itu kemudian mempengarui peristiwa di tingkat lokal. Bagi Gidden, globalisasi mengacu pada peningkatan refleksivitas, yang memperkecil ruang dan waktu, bahkan terkait kekuasaan (Kiely, 2005:14).
Dalam konteks global, teori struktural fungsional menyatakan masyarakat global mengalami perubahan—dimana perubahan dalam satu bagian masyarakat global akan diikuti perubahan pada bagian lainnya. Perubahan berjalan secara teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru. Dalam hal ini, masyarakat global tidak bergerak statis, melainkan dinamis.

Kemajuan transportasi dan sarana informasi menyebabkan jarak makin dekat, daerah tidak lagi dipisahkan dari nasional (pusat) yang diatur oleh negara. Transformasi nilai-nilai globalisasi makin merasuk dalam kehidupan masyarakat lokal yang akhirnya mengubah sistem sosial dari kaku menjadi lebih fleksibel, dinamis karena menuntut perubahan. Dunia kini memiliki budaya global yang bergerak terus menerus. Transofrmasi budaya global itu disampaikan lewat instrumen global seperti televisi, teknologi informasi dan sebagainya. Globalisasi kemudian dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya barat yang disampaikan lewat iklan produk, barang dan penyebaran nilai-nilai. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Coca Cola, atau McDonald’s, pada dasarnya tidak hanya melakukan ekspansi dagang semata. Namun, produk dagang Amerika Serikat itu diasosiasikan sebagai bagian dari imperialisme budaya Amerika Serikat.
Sistem global juga kemudian mendorong perlunya keterkaitan antarnegara. Dalam konteks sistem ekonomi global misalnya. Derasnya keluar masuk aliran modal dan tenaga kerja yang difasilitasi mempersempit dimensi ruang dan tempat, terus meluas dan mengakibatkan munculnya saling ketergantungan (interdependensi) antarnegara atas aliran modal untuk pembangunan. Akibatnya, muncul berbagai regulasi global untuk mengukuhkan mekanisme pasar yang meruntuhkan eksistensi dan dominasi peran negara. Pasar global di bidang keuangan, perdagangan dan jasa, kini beroperasi melalui payung peraturan yang tidak begitu memusatkan peran negara, namun didominasi peran pasar atau dikenal dengan mekanisme pasar.
Namun, dalam dinamika global, nampaknya ada ketidakseimbangan dalam dimensi ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konetks ekonomi, kaum fundamentalis pasar mencoba mengabaikan nilai-nilai sosial dengan dalih bahwa nilai-nilai tersebut menemukan ekspresinya dalam perilaku pasar. Para pelaku pasar sebagian terbebas dari pilihan-pilihan moral mereka bertindak sesuai aturan. Para pemilik modal dapat membeli dan menual saham-saham atau barang komoditasnya dapat mempengarui keberuntungan orang-orang di tempat pasar yang jauh, sementara pekerja domestik akan kehilangan penghasilannya karena suatu perubahan dalam harga-harga komoditas atau nilai tukar uang,
Namun, globalisasi yang digerakan oleh akumulasi modal dan kompetisi telah memunculkan aktor dominan yaitu negara-negara kapitalis dalam interaksi global. Akibatnya, terjadi proses pemiskinan dan proletarisasi massa yang terjadi di negara yang berkembang karena penghisapan kaum borjuasi melalui adanya transfer surplus produksi dari sebuah kapitalisasi kaum kapitalis, memunculkan ketidakmerataan distribusi ekonomi, hegemoni dan ketergantungan. Realitas itu yang oleh Presiden Soekarno—yang dinyatakannya dalam bahasa Prancis pada tanggal 30 September 1960, yaitu: Exploitation de I’ homme per I’ home et de la nation par la nation (Penghisapan oleh manusia atas manusia dan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain).

Konflik

Dalam perkembangannya, struktural fungsional tidak cukup fokus pada perhatian terhadap tatanan sosial dengan hanya menjelaskan dimensi perubahan sosial. Namun juga berfokus pada realitas konflik atau ketegangan yang ada dalam masyarakat. Karena itu, pada pertengahan 1980-an, muncul pemikiran neofunctionalism yang memperkaya khasanah karya Parsons seperti Jeffrey C. Alexander (1998), Neil Smelser dan Niklas Luhmann. Realitas menunjukan jika konflik muncul karena permasalahan sistem.
Neofunctionalism membantu kita dalam menganalisis fenomena konflik di arena globalisasi. Tragedi 11 September 2001, serangan teroris terhadap World Trade Center (WTC), New York, Amerika Serikat, diyakini sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi negara-negara maju dalam sistem global. Serangan teroris yang menghancur gedung WTC merupakan bentuk perlawanan terhadap kapitalisme dan globalisasi. Kemegahan gedung WTC merupakan simbol keagungan globalisasi.
Dalam prespektif sistem, konflik laten dapat mendorong konflik manifest (terbuka) merupakan implikasi dari distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda antarnegara. Faktor itu yang mendorong terciptanya konflik sistematis dalam ranah global. Dengan kata lain, konflik dalam sistem global muncul karena masing-masing negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana negara yang satu berusaha untuk menaklukan negara lain guna menenuhi kepentingan atau memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya.
Dalam menganalisis konflik sebuah sistem, Jonatan Turner menetapkan sembilan tahap terjadinya konflik, yaitu:
1. Sistem terdiri dari unit-unit atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Di dalam unit-unit atau kelompok itu terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan
3. Unit-unit atau kelompok-kelompok yang tidak berkuasa atau tidak mendapatkan bagian dari sumber-sumber penghasilan mulai mempertanyakan legitimasi sistem tersebut.
4. Pertanyaan atas legitimasi itu membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus mengubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan itu demi kepentingan mereka.
5. Kesadaran itu menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah
6. kemarahan tersebut sering kali meledak begitu saja atas cara yang tidak teroganisir.
7. Keadaan yang demikian menyebabkan mereka semakin tegang.
8. Ketegangan yang makin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa.
9. Akhirnya, konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Tingkatan kekerasan di dalam konflik itu sangat tergantung kepada kemampuan masing-masing pihak yang bertikai untuk mendefinisikan kembali kepentingan mereka secara objektif atau kemampuan masing-masing pihak untuk menangani, mengatur dan mengontrol pihak itu.

Berdasarkan pendapat Turner tersebut, maka konflik dalam sistem global akibat adanya ketidakseimbangan kewenangan antara negara-negara maju dengan negara miskin dan berkembang. Perbedaan kepentingan antar negara berujung pada upaya saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya.
Fenomena globalisasi pada dasarnya realitas pertarungan antara negara maju dan negara miskin dan berkembang untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Konflik tidak akan pernah berakhir kecuali ada perubahan dalam sistem global yang menjamin dan memastikan keadilan yang merata. Jika sistem global tidak juga mengakomodir kepentingan negara-negara miskin dan berkembang maka muncullah kekuatan baru dalam bentuk aliansi-aliansi. Munculnya kekuatan regional untuk mengimbangi pengaruh global seperti ASEAN dan Uni Eropa merupakan salah satu bentuk dari konsensus yang muncul akibat konflik global.
Dengan kata lain, konflik global dapat memperkuat solidaritas negara-negara dalam satu kawasan regional, atau membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan lain. Sebagai negara-negara yang posisinya dikuasai, akan berupaya untuk melakukan perubahan. Sementara negara maju tidak mau kalah untuk tetap mempertahankan status quo. Sebagai penguasa mereka akan mengontrol pihak-pihak yang dikuasai. Kita dapat menyaksikan petarungan di ranah global, dengan menggunakan instrumen perdagangan ekonomi internasional untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang dilakukan negara industri maju. Para pelaku pasar, pemilik modal dapat membeli dan menjual saham-saham atau barang komoditasnya dapat mempengarui keberuntungan orang-orang di tempat pasar yang jauh, sementara pekerja domestik akan kehilangan penghasilannya karena suatu perubahan dalam harga-harga komoditas atau nilai tukar uang.
Sistem kapitalisme global yang berlaku sekarang telah jauh menyimpang dan mengabaikan dimensi nilai-nilai sosial. Sistem global terlalu banyak memberikan ruang kekuatan modal dengan motif hanya mencari keuntungan, dan mengabaikan equity kemakmuran yang menjadi tujuan kolektif. Manusia kini hidup dalam sistem ekonomi global yang tidak hanya dicirikan oleh perdagangan bebas atas barang dan jasa-jasa. Namun, lebih pada pergerakan modal yang bebas, tanpa mengejar komitmen mencapai kemakmuran global yang adil dan merata. Ketidakjelasan komitmen itu karena benturan kepentingan menjadi muara munculnya interaksi global yang tidak dinamis, intrik dan kamuflase. Fakta menunjukan hampir sebagian besar negara maju tidak konsisten dalam menerapkan aturan WTO.
Negara-negara yang tergabung dalam WTO, Free Trade Area (FTA) sering memberlakukan tarif, non-tariff barrier, kuota, dan kontrol kepada sebuah produk di suatu negara. Uni Eropa dan Amerika Serikat sering kali memberikan proteksinya luar biasa besarnya kepada petani. Kebijakan itu diterapkan untuk melindungi beras petani dari serbuan beras impor. Pemerintah setempat juga menetapkan kebijakan tarif kuota. Dalam perdagangan internasional, masing-masing negara kerap menggunakan strategi dagang secara tidak sehat seperti tuduhan praktik dumping, pemberian subsidi dan tindakan safeguard (perlindungan usaha) untuk mengamankan serbuan perusahaan atau industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Dalam menghadapi perdagangan internasional, semua negara memang harus bersiap menghadapi kompetisi yang keras dan terkadang tidak adil ini.
Tidak ada negara sahabat dan perusahaan multinasional mau berbagi keuntungan dengan yang lain. Negara lain umumnya berorientasi pada diri sendiri yang menjadi hukum ekonomi, persaingan dan hukum pasar. Selain itu, negara-negara maju juga menggunakan soft power berupa promosi nilai-nilai demokrasi, HAM, sekularisme dan globalisasi. Tidak cukup dengan itu, setelah tragedi hancurnya gedung WTC, 11 September 2003, negara-negara maju juga menggunakan cara againts of terorism. Dalam prespektif konflik, pendekatan kekerasan adalah salah satu alternatif untuk menciptakan stabilitas.
Ketidakadilan dalam sistem ekonomi global merupakan implikasi dari model pembangunan globalisasi yang diperkenalkan Adam Smith. Dalam karyanya An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations, Smith menyakini mekanisme pasar bebas dapat mendorong efisiensi kegiatan perekonomian. Smith dalam Sukirno (2005:448) menentang intervensi negara atau pemerintah dalam kegiatan perekonomian, termasuk penyediaan barang dan jasa. Smith juga menekankan pentingnya perluasan pasar yang memicu industri melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk menjual kepada masyarakat. Smith menekankan pentingnya pasar bebas yang bergerak menurut mekanisme pasar yang dianggapnya secara otomatis bisa memproduksi barang dan jasa yang disenangi dan diperlukan konsumen. Semakin luas pasar, makin tinggi tingkat produksi. Smith juga menekankan pentingnya spesialisasi dan kemajuan teknologi yang akan meningkatkan produktifitas sehingga menaikkan pendapatan pekerja. Smith meletakan pasar bebas sebagai prinsip universal. Prinsip itu menyatakan setiap manusia memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik (the universal desire to better his own condition).
Bagi Smith, self interest (kepentingan pribadi) merupakan motivasi utama yang mendorong manusia untuk mengadakan aktivitas ekonomi. Tanpa self interest, aktivitas ekonomi tidak pernah akan terjadi. Pandangan Smith pada dasarnya memposisikan setiap orang cenderung mencari keuntungan untuk dirinya, tetapi dia dituntun oleh tangan gaib untuk mencapai tujuan akhir yang bukan menjadi bagian keinginannya. Dengan jalan mengejar kepentingan dirinya sendiri dia sering memajukan masyarakat lebih efektif dibanding bilamana dia betul-betul bermaksud memajukannya.
Analis Smith tersebut nyatanya tidak terbukti. Paradigma globalisasi justru memunculkan dominasi satu kelompok di arena perdagangan bebas—yang pada akhirnya mendegradasikan eksistensi nilai-nilai sosial. Dalam sistem mekanisme pasar, beberapa orang menguasai sarana-sarana produksi dengan menggunakannya untuk memperbesar keuntungan sendiri, dengan membuat orang lain menjadi miskin dalam proses tersebut. Orang-orang miskin tidak dapat mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengarui mereka dan masyarakat. Egoisme dan keinginan mampunyai barang jasmani, untuk suka-suka saja, ataupun sebagai simbol status, merupakan penyebab terjadinya ketidakadilan distribusi kekayaan yang dihasilkan dan eksploitasi terhadap orang-orang miskin. Ideologi kapitalis, dengan sistem dan nilainya, pada akhirnya mendapat dukungan dari struktur-struktur politik yang tak adil (Amaladoss, 2001:286).
Bagi Parsons, pola-pola yang berorientasi pada nilai sangat penting dalam penataan sistem-sistem tindakan, sebab salah satu dari pola tersebut mendefinisikan pola-pola hak dan kewajiban timbal balik yang merupakan unsur pokok pembentuk ekspektasi peran. Parsons menyakini kesepakatan tentang nilai-nilai bersama merupakan jantung dari tatanan sosial. Dengan membatinkan norma-norma seperti keadilan dan kesetaraan dan bercata-cita sama, orang akan menyelaraskan tindakan mereka dengan orang lain. Thomas Aquinas yang menggunakan term Aristoteles yang dikutip Sutrisno (2004:26) mengartikan nilai sebagai suatu yang baik. Artinya, nilai dapat dikonstruksikan ke berbagai macam objek. Ada empat unsur penyusunan dasar nilai (unsur konstruktif yang membuat sesuatu itu bernilai). Dua unsur berasal dari objek, yaitu unsur kegunaan atau manfaat (utility) dan unsur kepentingan (importance). Sementara dua unsur lainnya berasal dari subjek yaitu unsur kebutuhan (need) dan unsur penilaian, penafsiran dan penghargaan (estimasi).
Prespektif struktural fungsional yang dikembangkan Parsons dan Merton, meski tidak bersentuhan langsung tentang globalisasi, namun teori ini berkaitan erat dengan pembangunan seperti human capital theory dan teori modernisasi (Fakih, 2008:45). Dalam konteks makro, struktural fungsional menilai sistem terdiri dari atas bagian yang saling berkaitan (struktur global, struktur politik, sosial, agama, dan sebagainya). Prespektif struktural fungsional melihat masalah tersebut akibat tidak berfungsinya sistem global secara baik. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur (subsistem) yang saling berinteraksi guna menghasilkan menghasilkan output atau tujuan tertentu. Interaksi antarsubsistem itu kemudian membentuk jaringan yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Fungsi komponen yang satu dipengaruhi oleh fungsi komponen lain yang berhubungan dengannya. Dalam mencapai tujuan, sangat tergantung bagaimana masing-masing subsistem melaksanakan peran dan fungsinya.
Setiap bagian dari subsistem itu kemudian secara terus menerus mencari equilibrium (keseimbangan) dan harmoni antara mereka. Interaksi tersebut bisa terjadi karena adanya konsensus, dan suatu pola yang non normatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, setiap bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai equilibrium lagi. Dengan kata lain, jika salah satu subsistem mengalami disfungsi, maka akan berpengaruh terhadap subsistem lainnya sehingga berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Parsons meyakini jika tindakan atau perilaku manusia itu merupakan bagian dari berfungsinya sistem yang harus dijelaskan dalam kerangka hubungannya dengan keseluruhan.
Dari definisi tersebut, maka dapat dinilai jika masalah ketimpangan kemakmuran dan meluasnya kemiskinan global akibat dampak tidak berjalan interdependensinya antarsubsistem dalam sistem global. Pada dasarnya globalisasi merupakan realitas yang begitu kompleks yang kemudian diarahkan pada tatanan dunia. Globalisasi merupakan suatu gejala terbentuknya sistem ekonomi global, sistem pemerintahan global, sistem budaya global, geografi dan sebagainya. Tujuan (goals) ideal yaitu mencapai kemakmuran global tidak terwujud karena ketimpangan subsistem.

Pengabaian Fakta Sosial

Skema struktur global telah mengabaikan fakta sosial, termasuk konstruksi nilai-nilai hukum, moral, keyakinan agama, adat istiadat, ritual, aturan-aturan sosial dan budaya dan mengatur segudang kehidupan masyarakat. Prespektif struktural fungsional menilai, fakta sosial merupakan konstruksi struktur sosial. Pengabaian tersebut yang kemudian memunculkan konflik nilai dan peradaban (Clash of Civilization). Realitas global memang menunjukan jika globalisasi memunculkan konflik nilai. Di era milenium ini, pemenangnya adalah nilai-nilai global yang diusung oleh negara-negara maju. Namun, tidak semua negara atau kawasan merayakan pesta milenium. Di kawasan timur, Pakistan dan Afganistan, pemerintahan setempat melarang perayaan karena dianggap sebagai kebiasaan atau budaya luar. Banyak masyarakat muslim fundamentalis menyadari dan berupaya menjauhkan diri dari tradisi luar itu. Sementara di Israel, petugas setempat melarang digelarnya perayaan. Begitu banyak bentuk penolakan terhadap perayaan bernuasa globalisasi. Perayaan milenium seakan menunjukan jika negara-negara barat ingin menunjukan akan kekuasaan dan pengaruh globalnya.
Akibatnya, eksistensi konstruksi nilai-nilai yang telah terbangun mengalami degradasi fungsi. Adat istiadat, ritual, aturan-aturan sosial dan budaya mulai kehilangan fungsinya, menjadi sebatas atribut atau simbol. Sementara aktualisasi perilaku lebih mengadopsi nilai-nilai westren (barat). Masyarakat dunia seakan telah kehilangan akar budaya yang kuat sebagai bagian dari elemen bangsanya. Hal itu menunjukan globalisasi dengan semangat kapitalisme telah menghantarkan dunia pada prespektif tunggal, yang secara budaya dianggap menghancurkan peradaban manusia. Logis kiranya argumentasi Fukuyama (2005:305) yang mengkritik kapitalisme dan modernitas lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya. Gejala itu dilihat dari menyempitnya radius kepercayaan, kejahatan merajalela, ikatan keluarga makin longgar dan munculnya kerisauan sosial. Fukuyama menilai negara-negara maju yang menjadi kiblat kapitalisme hanya menghambur-hamburkan modal sosial masing-masing, tetapi tidak mampu membangunnya kembali. Kapitalisme seakan menjadi takdir bagi masyarakat kaya untuk lebih kaya, tetapi miskin moral seiring perjalan waktu.
Fukuyama mempertanyakan apakah sifat pasar hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak berperasaan memperlemah hubungan sosial dan mengajarkan manusia hanya menjadikan uang yang penting, bukan nilai. Masyarakat modern yang dideskripsikan Fukuyama telah mengikis landasan modalnya sendiri sehingga membawa kehancurannya sendiri. Sementara Gidden (2004:231) menilai, modernitas adalah proyek barat. Globalisasi adalah konsekwensi fundamentalis modernitas. Institusi barat melakukan disfusi untuk menghancurkan budaya lain. Proses perkembangannya yang tidak seimbang memperkenalkan bentuk baru yaitu ketergantungan dunia. Padahal, hampir sebagian besar negara diwarisi peradaban yang dalam pandangan psikoanalis Sigmund Freud merupakan proses historis umat manusia.
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Parsons mendefinisikan yaitu sistem budaya dan sistem sosial. Sistem budaya fokus tentang arti atau sistem simbolik. Beberapa sistem simbolik ini adalah kepercayaan religius, bahasa dan nilai-nilai. Dalam tingkatan ini, Parson memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Konsep tentang sosialisasi misalnya, diinternalisasi oleh anggota masyarakat. Sosialisasi mempunya kekuatan integratif yang sangat inggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.
Jika dibenturkan dengan realitas global, dominasi dan hegemoni tidak hanya dalam bidang ekonomi. Namun, ekspansi globalisasi juga bersifat multidimensi. Barang, ide, sejumlah simbol-simbol globalisasi telah merasuk dan dikonsumsi masyarakat lokal yang pada akhirnya membentuk budaya baru. Instrumen global memainkan peran masif dan terstruktur dalam mensosialisasikan barang, ide, sejumlah simbol-simbol globalisasi. Ekspansi nilai-nilai budaya tidak hanya sebatas ruang kosong, namun membawa pesan global.
Masalahnya, masyarakat global saat ini mengabaikan eksistensi nilai bersama, sementara di sisi lain mereka dihadapkan serbuan nilai-nilai global yang tidak terkonstruksi secara baik. Hal inilah yang menurut Parson dapat menyebabkan disintegrasi atau kekacuan sosial. Menurut dia, nilai-nilai yang dihayati bersama dalam masyarakat diinternalisir oleh anggota mayarakat menjadi bagian penting untuk membangun kekuatan integratif yang sangat ingi dalam mempertahanakn kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.
Mochtar Lubis pernah mengekspresikan kekhawatirannya terhadap situasi budaya bangsa ini. Ia mendeskripsikan adanya kontradiksi gawat antara asumsi dan pretensi moral budaya Pancasila dengan kenyataan. Asumsi moral seperti tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, nyatanya tidak berpijak pada kenyataan. Persepsi, sikap dan perilaku sebagian besar warga negara tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lubis yang dikenal sebagai sastrawan dan budayawan juga mengkhawatirkan bahayanya kemunafikan, lemahnya kreatifitas, etos kerja berengsek, serta neofeodalisme (1999:14).
Kekhawatiran Lubis menjadi kekhawatiran kita semua. Sebenarnya, bangsa ini telah diwarisi nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Namun, warisan luhur itu tenggelam ditelan jaman. Lihatlah kemegahan Candi Borobudur atau candi-candi yang dijumpai menyebar di sekitar kawasan nusantara ini. Candi-candi itu kokoh berdiri hingga kini, dengan desain arsitektur yang sangat estetis, kokoh, bahkan mengandung unsur religis dan filosofis. Keberadaan candi-candi itu membuktikan akan etos kerja, daya pikir, semangat dan perjuangan yang luar biasa.
Nenek moyang bangsa ini juga menorehkan sejarah akan kekuatan budaya maritim. Perahu Phinisi, karya suku Bugis yang sejak abad ke 14 Masehi, sudah menjelajahi dunia, berlayar sampai ke Madagaskar Afrika. Sawerigading, Putra Mahkota Kerajaan Luwu menjadi arsitek perahu itu. Sejarah yang dicatat Sawerigading tak kalah cemerlang dibandingkan sejarah yang ditorehkan Vasco da Gama yang baru memulai penjelajahan pertamanya pada tahun 1497 dalam upaya mencari rempah-rempah, dan menemukan benua-benua baru di timur.
Kehebatan nenek moyang dari suku Bugis itu menunjukan jika mereka memiliki jiwa petarung, pantang mundur menghadapi dahsyatnya gelombang laut. Lihat pula karya-karya seni para leluhur lainnya. Mereka begitu apik membuat kain Songket, Ulos, Batik, Tapis dan sebagainya. Lihat pula betapa luar biasanya karya ukir dan pahat Suku Asmat, Dayak dan Bali. Corak tenunan karya orang tua dulu begitu artistik, dengan motif indah yang dibuat oleh tangan, tanpa menggunakan mesin. Masih banyak lagi karya warisan para leluhur yang amat luhur.
Buah karya nenek moyang itu jauh lebih baik dibandingkan karya generasi saat ini. Tak sedikit proyek pembangunan fisik yang dibiayai dari uang negara, fondasinya keropos dan rentan ambruk karena tak kokoh akibat dana proyek dikorupsi. Generasi bangsa ini pun makin tak memiliki jiwa petarung. Kita selalu kalah dibandingkan negara lain. Hal itu bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat memprihatinkan. Dari laporan yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP), tingkat kualitas SDM yang direpresentasikan dengan Human Development Index (HDI), Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 192 negara di tahun 2009. Peringkat ini menurun dibanding tahun 2008, yang menempati ranking ke-107.
Konseptualisasi keanekaragaman akan nilai-nilai luhur yang diwarisi para leluhur bangsa sebenarnya juga sudah dirumuskan dalam Pancasila. Para pendiri bangsa telah meletakan nilai-nilai ideal dalam Pancasila. Bangsa ini mengakui keagungan Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil beradab, mengedepankan persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat serta keadilan sosial. Namun, cita-cita yang terkandung di Pancasila menghadapi persoalan antara das sollen dan das sein—antara yang diidealkan, berbeda dengan kenyataan di lapangan.
Nilai-nilai Pancasila yang begitu ideal (ideal values) hanya mengawang tinggi di atas langit. Tidak membumi. Sebagian besar warga negara ini tidak mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski kita mengakui Tuhan dan menghormati kemanusiaan, namun masih sering kita menyaksikan kekerasan yang bernuasa perbedaan agama dan aqidah. Konstruksi pluralisme tak hentinya diterpa hantaman primordialisme dan fundamentalisme.
Masih banyak lagi realitas paradoks yang mengambarkan terjadinya kemunduran peradaban bangsa ini. Realitas paradoks tersebut merupakan tantangan besar yang harus dijawab. Bangsa ini dituntut untuk kembali mengkonstruksikan identitas bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang beradab, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Realitas paradoks yang dijelaskan di atas pada dasarnya bermuara dari krisis nilai yang dihadapi bangsa ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan eksistensi nilai-nilai leluhur yang diwarisi nenek moyang. Nilai-nilai westrenisasi makin diganderungi generasi muda saat ini. Mereka seakan telah kehilangan akar budaya yang kuat sebagai bagian dari elemen bangsa. Mereka lebih suka enjoy clubbing sebagai salah satu budaya hedonis daripada diskusi tentang nasionalisme, atau mengembangkan seni dan tradisi warisan leluhur.

Disfungsi

Pergerakan globalisasi makin meluas setelah menyadari keuntungan besar yang didapat dari perdagangan antarnegara. Kemudian berkembanglah paham merkantilisme yang berpendapat bahwa kekayaan dunia adalah terbatas dan seperti kue raksasa, hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Negara-bangsa pun didorong untuk membuat gerakan internasionalisasi, membentuk struktur global. Kemudian dibentuklah sejumlah institusi global seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), IMF, Bank Dunia dan sebagainya.
PBB yang didirikan pada tahun 1945 menjadi forum bagi negara-negara di dunia. Tujuan utama PBB adalah memilihara perdamaian dan keamanan dunia internasional pascaperangan. Ketika kekuatan dunia tumbuh, sebelum menuju dunia baru, PBB menjadi embrio pemerintahan global. Ada dua institusi utama PBB yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan dunia yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Semua negara memiliki hak satu suara di Majelis Umum sebagai tempat diskusi membahas persoalan dunia. Tetapi di Dewan Keamanan, hanya memiliki lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu China, Francis, Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris, yang kemudian berkembang menjadi 10 anggota, lima anggota tetap, dan lima anggota tidak tetap. PBB memainkan peran penting dalam menyusun aturan global.
Sejak awal berdirinya, PBB memang dihadapi banyak permasalahan. Berbagai kritik dilancarkan ke PBB karena ketidakadilan yang dirasakan oleh anggotanya. Krisis kepercayaan itu umumnya datang dari negara berkembang, yang menganggap PBB lebih merupakan organisasi pro-Barat daripada organisasi skala dunia. Pemerintahan global telah sukses dalam mendorong integrasi ekonomi. Akibat Perang Dunia Kedua, seperangkat aturan dan peraturan disusun untuk tatanan dunia baru. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan masa lalu. Peperangan yang memunculkan depresi hebat muncul akibat kurangnya perangkat peraturan internasional dan kerjasama. Pasar dunia jika dibiarkan dapat memunculkan proteksionisme ekonomi sebuah negara. Karena itu, disepakati bahwa pasar di sebuah negara perlu membuka diri untuk mengambil manfaat dari perdagangan bebas. Proteksi negara dinilai telah menyebabkan depresi hebat. Karena itu, sebuah tujuan internasional baru diperlukan untuk mengatur ekonomi global sehingga proteksionisme yang menyebabkan resesi dan proteksionisme tidak akan terjadi lagi. Kemudian dibentuk pula dua lembaga yaitu the international monetary fund (IMF) atau dana moneter internasional dan Bank Dunia.
Keberadaan IMF adalah menjaga stabilisasi keuangan dan peredaran mata uang untuk memperlancar perdagangan dunia. Namun kemudian, IMF menjadi lembaga yang menyalur bantuan kredit kepada negara-negara anggotanya. IMF adalah semacam bank yang meminjamkan uang untuk mempertahankan sistem nilai tukar. Penurunan nilai mata uang dollar pertama kali terjadi pada tahun 1971. Akibatnya, banyak negara yang memungkinkan mata uangnya mengambang di pasar. IMF tampaknya telah dibuat usang, namun berhasil diperbaiki tetapi pada akhir 1970.
Sekarang IMF lebih berperan sebagai pengawas kebijakan suatu negara di bidang ekonomi menjadi lembaga pemberi pinjaman. IMF kini memiliki 182 negara anggota, termasuk negara-negara bekas blok timur. Masing-masing negara memberikan kontribusi tertentu jumlah uang sebagai deposito kredit. IMF menjadi unit kesatuan kredit internasional negara-negara di dunia. IMF memiliki agenda neo-liberal di mana investasi diarahkan untuk mendorong ekspor. IMF juga mengevaluasi kebijakan domestik negara dan mengarahkan negara-negara memperlakukan sistemnya. Pinjaman dari IMF akan diberikan kepada negara-negara yang memerlukan jika negara tersebut bersedia melakukan reformasi guna mengurangi kesulitan-kesulitan atau kendala ekonomi. Reformasi ekonomi umumnya ditujukan dalam bentuk pengurangan pengeluaran pemerintah, pengetatan kebijakan moneter dan privatisasi perusahaan publik. Intervensi IMF itu memiliki efek negatif bagi program sosial dan kebijakan redistributif. Program-program IMF telah membuat krisis Asia Timur menjadi semakin terpuruk dan shock therapy yang mereka paksakan pada negara-negara bekas Uni Soviet dan sekitarnya memainkan peranan penting dalam kegagalan transisi yang tengah dilakukan.
Sementara Bank Dunia keberadaannya awalnya untuk memberikan bantuan dana untuk kepentingan rekonstruksi di Eropa. Bank Dunia kini memiliki keanggotaannya yang besar, tetapi seperti IMF, kebijakan Bank Dunia banyak didominasi oleh kepentingan negara-negara kaya. Lima negara kaya itu adalah Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, masing-masing perwakilan negara-negara tersebut mendapatkan posisi sebagai direktur eksekutif. Dalam perjalanannya, akuntabilitas Bank Dunia dipersoalkan. Penggunaan dana Bank Dunia diketahui inefisien, boros, dan dana lebih banyak terserap untuk membantu investor kaya. Belum lagi praktik korupsi yang dilakukan elit atas dana yang disalurkan Bank Dunia.
Kemudian dibentuk juga Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Awalnya, dinamakan GATT (The General Agreement of Tariffs and Trade). GATT yang berdiri pada tahun 1948 adalah forum untuk mendorong perdagangan dunia yang diarahkan pengenaan tarif bea masuk barang ke sebuah negara. Seperti halnya IMF dan Bank Dunia, GATT awalnya didirikan untuk memberikan perlindungan akibat depresi hebat pasca perang. Dalam pertemuan pertama multilateral tahun 1948 dan 1967, para pemimpin dunia sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan. Masa yang paling menentukan adalah pada pertemuan putaran di Uruguay pada tahun 1986 dan 1994, di mana pertemuan itu mencapai kesepakatan mengenai aturan baru untuk perdagangan jasa dan kekayaan intelektual, penyusunan mekanisme baru penyelesaian sengketa dan kajian kebijakan perdagangan yang kemudian munculnya pembentukan WTO pada tahun 1995. WTO kini memiliki anggota 138 negara. China resmi menjadi anggota WTO pada tahun 2000. Perwakilan WTO sekarang termasuk para menteri. WTO juga memiliki agenda neoliberal guna mendorong perdagangan bebas dan pembatasan proteksi.
Dalam konteks ini, maka dapat disimpulkan jika telah terjadi disfungsi institusi global. Seharusnya, institusi memainkan peran mengintegrasi role expectation untuk saling melengkapi dan konsisten menerapkan sanksi dengan sistem nilai umum yang ditentukan secara kolektif, melibatkan seluruh anggota PBB. Seperti yang dijelaskan Parsons bahwa kesepakatan tentang nilai-nilai bersama merupakan jantung dari sebuah struktur sosial. Dengan membatinkan norma-norma seperti keadilan dan kesetaraan dan cata-cita sama, akan menyelaraskan tindakan masing-masing anggota di institusi global. Nilai-nilai itulah yang membentuk struktur global yang dinamis, yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial.
Karena itu, bagi penganut paham struktural fungsional, situasi-situasi tertentu dapat terjalin sedemikian rupa sesuai sistem tertentu. Kemudian pengaturan interaksi sosial dapat terjadi karena komitmen terhadap nilai dan norma yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan. Perilaku dan tindakan dapat dikendalikan pada tingkat dan arah menuju terpeliharanya sistem adalah dengan menerapkan mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial (social control). Dengan demikian, institusionalisasi adalah artikulasi atau integrasi dari pluralitas tindakan para aktor dalam sebuah sistem dalam beberapa jenis situasi di mana berbagai aktor menerima akan cenderung untuk memperkuat dirinya agar sesuai dengan harapan-harapan dan mengindari deviasi.
Aturan-aturan yang disusun institusi global harusnya memiliki karakter harmonis berdasarkan aspirasi seluruh anggota, dengan proses musyawarah. Para anggotanya dari seluruh dunia, sepakat jika nilai dan orientasi umum harus dilaksanakan semua anggota institusi dalam suatu kolektivitas. Dengan kata lain, standar umum mengenai nilai-orientasi sesuai dengan objek dari berbagai anggota, dievaluasi, dan diklasifikasikan secara tepat. Prespektif struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu general agreements yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggotanya. Konflik terjadi dalam suatu sistem dilihat oleh penganut struktural fungsional sebagai tidak berfungsinya integrasi dan equilibrium yang oleh karenanya harus dihindari. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Dengan kata lain, suatu sistem, pada dasarnya merupakan sistem dari tindakan-tindakan. Sistem itu terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, kelompok atau negara yang tumbuh berkembang yang tidak secara kebetulan, namun tumbuh dan berkembang di atas kesepakatan, di atas standar penilaian umum.
Kenyataannya, aturan main globalisasi dirancang tidak adil, yang secara khusus mewakili kepentingan negara industri maju. Kenyataannya, dewasa ini beberapa perubahan sangat tidak adil sehingga membuat negara-negara miskin menjadi terpuruk. Globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan di atas nilai-nilai lain seperti lingkungan dan kehidupan itu sendiri. Cara pengelolaan globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk kemampuan membuat keputusan-keputusan di bidang-bidang penting yang mempengarui kehidupan masyarakat. Sementara pendukung globalisasi mengklaim bahwa setiap orang akan mendapat keuntungan secara ekonomi terdapat banyak bukti yang menunjukan banyak pihak yang dirugikan, baik di negara maju maupun berkembang. Barangkan yang terpenting, sistem ekonomi yang dipaksakan (pada negara-negara berkembang), bahkan untuk beberapa kasus terlalu dipaksakan, kurang tepat dan sering kali sangat merusak. Globalisasi seharusnya bukan merupakan amerikanisasi dalam hal kebijakan ekonomi maupun budaya, tetapi memang hal itulah yang sering terjadi. Kondisi demikianlah yang pada akhirnya menimbulkan kemarahan (Stiglizt, 2006:56)

Reformasi Sistem Global

Setidaknya ada tiga keywords untuk memahami globalisasi yaitu kesalinghubungan, integrasi dan kesalingterkaitan. Dalam konteks pendekatan sistem, globalisasi yang mengadopsi kapitalisme telah menyimpang (distrosi). Sistem kapiltalisme tersebut telah mengutamakan pada orientasi profit dan persaingan tapi gagal melindungi kepentingan umum melalui pembuatan keputusan kooperatif. Sistem global memberikan kekuasaan terlalu banyak pada negara-negara besar dan kaya. Hal itu harus dikoreksi. Sistem global sangat menguntungkan modal yang yang bebas bergerak ke mana saja, yang memberi profit lebih banyak yang pada gilirannya mendatangkan pertumbuhan cepat pasar uang global. Hasilnya berupa sistem perputaran uang dalam skala raksasa, yang mengalahkan sumberdaya lokal. Hubungan antara sistem kapitalis dan periferinya juga sangat timpang. Negara-negara di pusat menikmati terlalu banyak keuntungan ketimbang periferi. Mereka yang di pusat tidak hanya lebih kaya, tetapi juga lebih stabil karena dapat mengontrol masa depannya sendiri. Pemilikan modal oleh pihak asing merampas otonomi negara-negara lain dan sering menghambat perkembangan lembaga-lembaga demokrasi.
Arus modal internasional yang begitu intensif menyebabkan lebih sulit untuk melestarikan modal di negara-negara tujuan dan kaum kapitalis di negara-negaranya cenderung mengakumulasi modalnya di luar negeri. Kesenjangan pun meningkat di mjana-mana, dan kerugian yang menimpa negeri-negeri periferi akibat keanggotannya dalam sistem kapitalisme global mungkin kadang-kadang melebihi keuntungan mereka. Ketika ekonomi global goyang, tekanan-tekanan politik pun memuncak.
Ada dua kritik terhadap sistem kapitalis global yaitu pertama, mempersoalkan kepincangan- kepincangan (defect) mekanisme pasar, terutama tentang ketidakstabilan yang terjadi dalam pasar uang internasional. Kedua, berkenaan dengan kekurangan-kekurangan (deficiencies) yang disebut sektor nonpasar, terutama bidang politik, baik di tingkat nasional dan internasional. Kekurangan-kekurangan sektor non-pasar jauh melebihi kekurangan dalam mekanisme pasar. Sistem kapitalisme global tampak akan segera terpenggal-penggal. Sistem kapitalis sekarang ada hampir sepenuhnya bersifat non teritorial, bahkan bersifat ekstra teritorial. Teritorial diperintah oleh negara-negara, sedangkan negara-negara sering menghalangi ekspansi sistem kapitalisme. (Soros, 2006:183). Sistem kapitalis global murni bersifat fungsional, dan fungsi itu dijalankan bersifat ekonomi, produksi, konsumsi serta pertukarangan uang barang dan jasa. Sistem kapitalisme global mengambarkan jika sistem bergerak hanya fokus pada fungsi ekonomi. Sementara fungsi politik dan sosial stagnan dalam negara-negara berdaulat. Kesimbangan keuntungan telah begitu jauh berpihak pada modal sehinggan sering dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dan pasar uang internasional dengan suatu cara telah menggeser kedaulatannya. Pemerintah semakin tunduk pada kekuatan persaingan global. Jika sebuah pemerintahan memaksakan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi modal, maka modal itu akan lari ke negara lain. Sistem kapitalis global menekankan persaingan dan mengukur keberhasilan dalam terminologi uang. Nilai uang telah menggeser peran nilai-nilai intrisik dan pasar telah makin mendominasi bidang-bidang kehidupan yang sebenarnya bukan tempatnya.
Proses globalisasi yang sedang berjalan, memicu suatu kondisi timpang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kemakmuran sedang digalakan, namun masih terlalu banyak neagra maupun masyarakat yang tidak ikut merasakannya. Mereka hampir tidak memiliki hak suara dalam proses globalisasi tersebut. Globalisasi tidak memenuhi aspirasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Sebagian besar mereka hidup sebagai kaum terbuang dalam sektor ekonomi formal, tanpa hak-hak formal di negara-negara miskin, mencari nafkah tanpa jaminan keselamatan dan menjadi kaum marginal dalam perekonomian global. Bahkan di negara-negara makmur secara ekonomi, masih ada sebagian pekerja dan kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pengaruh globalisasi. Sementara revolusi komunikasi memperkuat kesadaran akan besarnya kesenjangan tersebut. Ketimpangan global tidak dapat diterima secara moral dan tak akan bertahan secara politis.
Kerusakan sistem akibat dominasi perusahaan keuangan dalam menggerakkan ekonomi dunia. Bila pada masa lalu perusahaan keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pengusaha dan konsumen, pada masa kini mereka mengontrol hampir semua sektor ekonomi dunia. Sistem ini juga ditandai oleh hilangnya hubungan sosial antara pemerintah, pemilik saham, serikat pekerja, dan masyarakat konsumen. Selain itu, terjadi ketergantungan sebagai akibat dari ketidak-selarasan kepentingan atau living condition antar kelompok dan antar negara. Pendekatan Struktural ini menjelaskan, dunia dapat dibagi atas dua bagian yang terdiri dari bangsa-bangsa atau negara-negara Pusat dan negara Pinggiran. Pada tiap negara, baik negara Pusat maupun negara pinggiran ada kolompok masyarakat pusat dan kelompok masyarakat pinggiran. Dengan demikian di negara pusat ada kelompok pusat-pusat dan ada kelompok pinggiran-pusat. Demikian juga pada negara pinggiran, ada pusat-pinggiran dan pinggiran-pinggiran. Interaksi antara negara maju dengan negara miskin selanjutnya menjadi hubungan yang bersifat dominasi yang bersifat permanen oleh negara maju (negara pusat) terhadap negara berkembang dan miskin (negara pinggiran).
Konsekuensi dari posisi dan hubungan yang demikian mengakibatkan adanya interaksi yang bersifat asimetris, yakni proses interaksi yang makin melebarkan ketimpangan antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaruhnya terlihat pada berbagai keuntungan dan dominasi yang lebih besar bagi negara maju dalam bidang ekonomi, politis, dalam struktur hubungan internasional, militer, komunikasi, pendidikan, psikologis dan pengaruh sosial lainnya.
Kekuasaan dan otoritas dalam sistem global selalu mengandung dua unsur, yakni negara-negara maju yang menjadi penguasa dan negara-negara miskin dan berkembang orang yang dikuasai. Sebagai penguasa, negara maju akan berupaya mengontrol negara-negara miskin dan berkembang yang dikuasai. Namun, kekuasaan dan otoritas dalam sistem apapun tidak bersifat tetap karena hanya melekat pada posisi bukan individu. Kekuasaan dan otoritas bersifat dialektis. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau agtasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda. Mereka dipersatukan karena kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada posisi penguasa akan berupaya untuk mempertahankan status quo, sementara mereka yang dikuasai akan berupaya untuk melakukan perubahan.
Parsons telah menjelaskan proses perubahan dalam sistem sosial. Konsep perubahan sosial Parsons bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri emi terciptanya equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksud Parsons bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Dalam konteks ini, Parsons menekankan pentingnya komitmen aktor-aktor yang terlibat dalam sistem tersebut. Dengan komitmen, masing-masing negara dapat menjamin kepatuhan bagi kepentingan negara lain, begitu sebaliknya. Komitmen itu mengikat negara-negara untuk bersama-sama melaksanakan janji guna mencapai kemakmuran. Mencermati realitas dinamika yang terjadi di struktur global, sejak awal, komitmen semua negara yang terlibat dalam sistem global tidak jelas karena desain struktur global yang timpang dan tidak berdasarkan konsensus bersama. Inilah yang menurut Karl Marx bahwa sistem liberal yang menjadi acuan globalisasi adalah sistem yang buruk dan sudah busuk dari dalam yang pada akhirnya nanti pasti akan mengalami kehancuran dari dalam (self destruction).
Dalam mereformasi sistem global, penting kiranya mengacu pada pemikiran Merton dalam Raho (2007: 67) yang memperkenalkan konsep perangkat peran (role set). Pada tahun 1957, Merton menerbitkan artikel yang berjudul: Perangkat Peran, Problem Teori Sosiologi dalam The British Journal of Sociology (Hunt, 1961:52). Merton memulai analisisnya dengan mendefinisikan status dan peran. Status adalah suatu posisi dalam struktur yang disertai dengan hak dan kewajiban. Sedangkan peran berarti pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Merton memperkenalkan pikiran bahwa setiap status bukan saja memiliki satu peran, tetapi sejumlah peran. Dia menamakannya dengan role set, yaitu kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu. Merton lalu memusatkan analisanya pada struktur sosial dan menyelidiki elemen-elemen fungsional dan elemen-elemen disfungsional. Elemen-elemen fungsional berarti elemen-elemen yang menghindari terjadinya ketidakstabilan pontensial integrasi. Sedangkan elemen-elemen disfungsional adalah elemen yang secara tidak sadar menciptakan ketidakstabilan (konflik).
Merton juga menilai, para pihak yang terlibat dalam role set bisa saja bersaing satu sama lain untuk memperoleh kekuasaan. Dalam situasi tertentu, keterlibatan mereka dalam konflik bisa saja memberi lebih banyak otonomi kepada pihak yang mempunyai peran tertentu. Tingkat konflik itu bisa diamai sehingga menjadi tugas dari anggota-anggota lainnya untuk menyelesaikan konflik. Pemikiran mengenai role set tersebut memberikan penekanan pada analisa elemen-elemen disfungsional dan alternatif-alternatif fungsional. Merton melihat tuntutan-tuntutan struktur yang tidak kompatibel atau menyebabkan konflik dan kemudian mencari alternatif fungsional untuk meredam konflik.
Karena itu, reformasi sistem global harus berangkat pada realitas mengenai ketidakpuasan anggota-anggotanya yang terlibat dalam sistem global dan kebijakan-kebijakannya. Mendesain sistem global yang dapat memastikan pemerataan kemakmuran dunia sebagai tujuan bersama, tentu tidak mudah. Bahkan, sejumlah negara yang diuntungkan dengan sistem global tentu akan bereaksi jika terjadi perubahan. Dalam konteks inilah, Parsons menekankan pentingnya konsensus bersama, yang lahir bukan dari interaksi yang asimetris antarnegara. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan fungsi instrumen global sesuai dengan kebutuhan dan realitas global. IMF, Bank Dunia atau PBB setidaknya harus memberikan kompensasi yang adil kepada negara-negara miskin dalam upaya memerangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Selama ini, instrumen ekonomi global hanya sebatas menciptakan stabilitas ekonomi global, yang fokus pada inflasi dan mengesampingkan lapangan kerja sehingga mempertinggi tingkat kemiskinan. Orientasi dan intervensi instrumen global kepada negara-negara untuk membuka pasar, menghapuskan penghalang perdangan dan membuka pintu untuk aliran modal, terbukti tidak memecahkan masalah kemiskinan global.
Analisa fungsional juga menekankan pentingnya menjawab masalah disfungsi institusi global. Dengan menggunakan pemikiran Merton, kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan global pada dasarnya berakar dari ketidakberfungsian institusi global baik secara internal maupun eksternal. Menurut Merton, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Dengan kata lain, sesuatu bisa saja memiliki akibat-akibat yang mengurangkan adaptasi atau derajat penyesuaian diri dari sistem itu. Hal itu akibat kemungkinan kepentingan yang berbeda antar pihak yang terlibat dalam sebuah institusi. Argumentasi Merton itu tepat jika mencermati resistensi negara-negara terhadap keberadaan PBB. Sempat muncul desakan agar PBB dibubarkan karena gagal melaksanakan perannya. Sejumlah negara menilai PBB khususnya Dewan Keamanan mengalami disfungsi akibat adanya hak privilege kepada negara perancang yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, China. Prinsip Dewan Keamanan PBB bahwa pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui tindakan bersama tidak dapat dianggap sebagai tindakan bersama seluruh anggota PBB. Makanya, Dewan Keamanan tak mampu memberi sanksi kepada agressor seperti Amerika Serikat dan Inggris karena kedua negara itu memiliki hak veto.
Pokok pikiran Merton juga terkait dengan suatu institusi secara umum tidak harus selalu bersungsi atau tidak berfungsi, tetapi berfungsi pada orang atau kelompok tertentu dan tidak berfungsi pada orang atau kelompok yang lain, atau akan ada keuntungan berbeda yang diperoleh berbagai kelompok dari peran dan fungsi institusi atau aturan-aturan yang ditetapkan. Pemikiran Merton tersebut dapat dijadikan acuan analisis dalam melakukan kritik terhadap instrumen global. Dorongan reformasi ekonomi oleh IMF yang menuntut negara-negara peminjam dana untuk membuka katub perdagangan bebas misalnya, ternyata terbukti mendorong hegemoni dan dominasi negara-negara maju dalam pasar domestik sebuah negara. Indonesia pernah menjadi korban intervensi kebijakan IMF.
Lembaga keuangan internasional itu pernah mengintervensi kebijakan perekonomian negara. IMF turut andil atas krisis yang melanda negeri ini. Saat Indonesia dilanda krisis ekonomi November 1997, IMF hadir bak dewa penyelamat. Pemerintah pun terpaksa menghamba agar mendapatkan bantuan dan dukungan dana IMF untuk menjadi modal melepaskan diri dari lilitan krisis ekonomi. Namun, IMF tidak secara gratis mengucurkan bantuan ke Indonesia. IMF meminta kepada pemerintah menerapkan sejumlah persyaratan (conditionality) yang harus diakomodir lewat program dan kebijakan pengelolaan krisis ekonomi atau dikenal dengan nama letter of intent atau Naskah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (NKEK) pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Namun, setelah lebih dari tiga tahun krisis ekonomi berjalan, IMF tak juga berhasil menyelamatkan Indonesia dari terpaan krisis. IMF telah melakukan kejahatan dan malpraktek moneter terhadap Indonesia. IMF telah menyetir berbagai tindakan BI yang membuat Indonesia makin terjerumus dalam jurang krisis. IMF membuat kebijakan yang menjerat suatu negara agar tetap dibelenggu kemiskinan sehingga tergantung kepada IMF. Indonesia jatuh kerangkulan IMF saat krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997 yang disusul dengan depresi yang cukup hebat. Nilai rupiah merosot dari Rp2.400 per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar.
Saat krisis ekonomi, Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya minta bantuannya, yang diberikan dalam bentuk program Letter of Intent. Negara-negara yang mencari bantuan asing umumnya diminta untuk memenuhi persyaratan tertentu yang sesuai dengan kepentingan negara-negara donor. Saat ini, banyak negara-negara berkembang dililit oleh beban utan yang berat. Di beberapa negara, separuh atau bahkan lebih belanja pemerintah atau hasil yang didapat dari perdagangan luar negeri dan pendapatan dari perubahan nilai tukar mata uang harus digunakan untuk membayar utang. Seharusnya, dana-dana itu dapat digunakan untuk program-program sosial karena lebih mendesak kepentingannya bagi negara-negara miskin dan berkembang.
Sistem global juga harusnya dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil. Sistem pasar bebas sebagai pengatur kegiatan ekonomi yang efisien nyatanya tidak mampu memunculkan invisible hand atau tangan gaib yang mampu mengatur kegaitan-kegiatan suatu perekonomian secara efisien. invisible hand adalah sistem pasar, di mana penjual dan pembeli berinteraksi dalam menentukan barang dan jasa yang perlu diproduksi dalam masyarakat.
Dalam interaksi itu, para pembeli akan berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam dalam menggunakan pendapatan yang diterimanya. Sementara penjual akan berusaha berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.

Referensi Utama

Talcott Persons, The Social System, The Free Press Of Glencoe, London, 1964.

Kathy S. Stolley, The Basics of Sociology, Greenwood Press, London, 2005.
Susan P Robins, Pranab Chatterjee, Edward R. Canda, Contemporary Human Behavior Theory, A Critical Perspective for Social Work, Pearson, 1998
Bernard Raho, SVD, Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustaka, 2007

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, Mizan, 2006
Goerge Soros, Open Society, Reforming Global Capitalism, YOI, 2006
Jhon Rennie Short, Global Dimensions, Space, Place, and The Contemporary World, Reaktions Books Ltd, London, 2001

Tatyana P.Soubbotina dan Katherine A. Sheram, Beyond Eonomic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, The World Bank.
Ray Kiely, The Clash of Globalisations, Brill, Leiden, Boston, 2005.

Referensi Pendukung
Alejandro Foxley, Sustaining Social Safety Nets: Critical for Economic Recovery, Carnegie Endowment for International Peace, 2010
Bappenas, Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global, 2008
Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007
Didin S. Damanhuri, Ekonomi Politik dan Pembangunan, PT Penerbit IPB Press, 2010
Hans Kung, Etika Ekonomi Politik Global, Qalam, 2002
Micheal Amaladoss, Teologi Pembebasan Asia, Pustaka Pelajar, 2001
Mashour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, 2005
Mikheal Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, 2008
Mudji Sutrisno, Ide-ide Pencerahan, Yayasan Obor, 2004
Mochtar Lubis, dalam Pembebasan Budaya-budaya Kita, Editor Agus R Sarjono, PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, 1999
Prancis Fukuyama, Goncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Sadono Sukirno, Teori Makro Ekonomi Modern, Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, PT Raja Grafindo, 2005
United Nations, Social Safety Nets for Women, 2003
World Bank, Globalization, Growth and Poverty, 2002

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s