Polemik Suksesi Institusi Hukum

BUSYRO Muqqodas dan Bambang Widjojanto tinggal melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR sebelum ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Busyro mengharap seleksi di DPR terbebas dari manuver politik yang dapat mengganggu independensi KPK.

Menurut dia, jika uji kepatutan dan kelayakan diwarnai deal-deal politik, maka akan memunculkan kemarahan masyarakat. “Akan ada reaksi masyarakat yang menggumpal, rakyat akan frustasi, berbahaya sekali kalau ada provokator yang mengapitalisasi bahaya, saya yakin dan berharap dengan sangat tidak ada deal,” harap Busyro di Jakarta, beberapa hari lalu.

Dia mengharap jika uji kepatutan dan kelayakan kandidat pimpinan KPK tidak akan menjadi momentum bagi politisi di Senayan untuk barter kasus yang melibatkan sejumlah politisi yang tengah di tangani KPK.

“Dalam situasi sekarang ini, teman-teman di DPR akan berhati-hati. Deal dengan calon pimpinan KPK akan merusak image fraksi dan institusi DPR. Saya rasa tidak akan ada, situasinya beda saat zaman Antasari Azhar,” ujar Busyro.

Ada kekhawatiran jika seleksi di DPR yang rencananya digelar November mendatang, akan menjadi momentum bagi anggota DPR untuk barter kasus yang melibatkan sejumlah politisi yang tengah di tangani KPK.

Apalagi, KPK belum lama ini telah menetapkan 26 politisi dan bekas politisi DPR menjadi tersangka kasus suap sebesar Rp24 miliar saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom tahun 2004 lalu. Kasus itu terungkap setelah mantan politisi PDIP Perjuangan Agus Condro membeberkan kesaksiannya di KPK terkait penerimaan Traveller Cheque atau cek pelawat sebesar lebih kurang Rp500 juta. Kekhawatiran bisa saja terbukti.

Lihat saja aksi sejumlah anggota Komisi III DPR saat mengelar rapat kerja dengan KPK, Kamis (7/10) lalu. Tudingan tak sedap dilayangkan Anggota Komisi III DPR Panda Nababan ke komisioner. Politisi PDI Perjuangan itu bereaksi keras atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Suap Gubernur BI. Namun, tudingan yang dilontarkannya mengada-ada. Dia menuding Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin alergi terhadapnya.

“Itu (Mohammad) Yasin memang tidak suka sama saya. Sudah dari dulu, waktu rapat Komisi III membahas pemilihan Ketua KPK,” cetusnya. Tak hanya itu, Panda bahkan mengungkap kejelekan para komisioner KPK. Dia menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah pernah menemuinya di Hotel Hilton beberapa saat sebelum pemilihan Ketua KPK berlangsung. “Biar semua tahu, sebelum pemilihan Chandra menemui saya di Hilton. Bibit juga. Mungkin banyak juga orang KPK yang menemui orang PDIP saat itu,” cetus Panda. Mantan wartawan itu mengaku sejak statusnya menjadi tersangka, citranya sudah rusak.

Dia merasa dirugikan karena relasinya kini menghindar. “Kerabat saya sekarang membuang muka saat bertemu di acara nikahan, dan lain sebagainya,” cetusnya.

Selain Panda, ada 15 politisi PDIP lainya yang menjadi tersangka yaitu Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbantoruan, Poltak Sitorus, Willeim Tutuarima, Panda Nababan, Engelina Pattiasina, Muhammad Iqbal, Budiningsih, Jeffrey Tongas Lumban, Ni Luh Mariani T, Sutanto Pranoto, Soewarno, Mathoes Pormes, Sofyan Usman, dan Danial Tanjung.

Tudingan tak sedap juga pernah dilayangkan elit partai Golkar setelah KPK menjerat politisi partai Golkar dalam kasus serupa. Dalam kasus itu, ada 10 politisi partai Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ahmad Hafiz Zamawi, Marthin Bria Seran, Paskah Suzetta, Boby Suhardiman, Antony Zeidra Abidin, TM Nurlif, Asep Ruchimat Sudjana, Reza Kamarulla, Baharuddin Aritonang dan Hengky Baramuli.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan alasan KPK mempersoalkan 26 orang politisi daripada Bank Century. “Padahal Century kan sudah ada resolusi ketetapan dari Pansus. Kenapa justru itu yang didahulukan,” kata Aburizal.

Kritik tak kalah nyaring juga diutarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai, KPK seharusnya memprioritaskan pengusutan kasus skandal penyelamatan Bank Century ketimbang dugaan korupsi pengadaan sarung oleh Bachtiar Chamsyah atau suap cek pelawat anggota DPR.

Dari fakta itu terungkap jika uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK nanti akan diwarnai tarik menarik kepentingan. Belajar dari pengalamam seleksi 2007 lalu, dinobatkannya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK juga dinilai tidak terlepas intervensi politik.

Tampilnya Antasari sebagai nakhoda KPK sempat menuai kontroversi terkait rekam jejak (track record) yang dikantongi jaksa senior tersebut. Antasari santer disebut-sebut bertanggung jawab atas kaburnya Tommy Soeharto beberapa tahun lalu. Dia juga terkait vonis bebas Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas.

Awalnya, apriori publik itu coba dibantah KPK dengan kinerjanya yang berhasil membongkar sejumlah skandal korupsi seperti kasus suap yang melibatkan anggota DPR dan petinggi Gubernur Bank Indonesia (BI) serta membongkar borok Kejaksaan Agung dalam skandal BLBI.

Namun, gebrakan KPK dalam membongkar kejahatan korupsi menuai kesan tebang pilih. Kecurigaan tersebut disertai bukti dalam dalam pengusutan kasus aliran dana BI yang dihembuskan Agus Condro. KPK di bawah kendali Antasari tak punya taring. Sulit rasanya menerima argumentasi Antasari yang menyatakan KPK sulit mengungkap kasus tersebut. Padahal, pengakuan dan bukti yang disampaikan Agus Condro begitu menohok keterlibatan sejumlah anggota DPR.

Bagi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, penanganan kasus Bank Century harus dituntaskan secara hukum, bukan lewat desakan politik. Anas mengingatkan para elite politik untuk tidak melakukan intervensi terhadap KPK yang tengah mengusut kasus kejahatan perbankan tersebut. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu juga menyerukan agar tidak terjadi barter politik yang didorong elite politik terkait penanganan kasus yang ditangani KPK. “Masalah hukum harus diselesaikan dengan jalur hukum, bukan dengan pendekatan politik atau digerakkan atas kepentingan politik,” tegas Anas kepada Jurnal Nasional, beberapa hari lalu.

Dia juga tidak sepakat jika kemudian kasus Bank Century dijadikan alat untuk melakukan barter kasus yang melibatkan sejumlah politisi partai politik. “Jangan pula ada barter politik. Jangan intervensi kasus dan proses hukum dengan urusan dan kepentingan politik,” tegas Anas.

Tarik menarik kepentingan politik juga muncul saat suksesi kapolri. Berbagai isu dan manuver berkembang saat muncul sejumlah nama calon kapolri di ranah publik. Sejumlah pihak bahkan ada yang menghembuskan isu kedekatan salah satu calon kapolri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo mempertanyakan apakah penetapan Komisaris Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai calon kapolri yang diusulkan Presiden sudah sesuai dengan tatanan yang telah dibangun di institusi Polri. “Meski pengajuan nama calon kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun harus sesuai dengan tatanan yang telah dibangun di institusi Polri,” kata Tjahjo.

Dia menambahkan, usulan calon kapolri di internal institusi Polri melalui tahapan proses di dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti) yang kemudian diusulkan kepada Presiden. Apakah nama Timur Pradopo, kata dia, juga masuk dalam usulan nominasi dari Wanjakti yang diusulkan Mabes Polri ke Presiden.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Timur memang sudah dipersiapkan Presiden. Dia menduga ada kedekatan antara SBY dan Timur saat bertugas di Bosnia. Karena itu, Neta mengaku tidak terkejut atas terpilihnya Timur sebagai calon kapolri. Namun, Neta menilai, penetapan Timur sebagai calon kapolri cacat prosedur karena sebelumnya Timur tidak masuk dalam daftar calon yang diajukan Kapolri dan Kompolnas. Ada cacat mekanisme. Proses penjaringan calon dari internal kepolisian dan Kompolnas. Nama dia (Timur) muncul seketika,” katanya.

Dia menilai ada kesan dipaksakan dalam penetapan Timur oleh Presiden karena hanya selang beberapa jam setelah pelantikannya menjadi perwira bintang tiga dan dilantik sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam). Neta juga mempersoalkan rekam jejak Timur. Saat menjabat Kapolres Jakarta Barat, terjadi penembakan terhadap mahasiswa dalam tragedi Trisakti.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana membantah semua tudingan itu. Menurut dia, penetapan Timur Pradopo sebagai calon kapolri oleh Presiden tidak melanggar prosedur dan mekanisme seleksi kapolri seperti diatur dalam UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian. Denny menegaskan, penetapan calon kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. “Presiden berpegang pada UU Kepolisian, tidak ada aturan yang dilanggar, semua sudah sesuai aturan main,” kata Denny.

Dalam menetapkan Timur sebagai calon kapolri, Presiden mengacu pada jenjang karir dan kepangkatan. Sementara masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan kapolri hanya sekadar rekomendasi dan tidak memengarui keputusan Presiden dalam menentukan pilihan.

“Masukan Kompolnas dan Kapolri memang merupakan masukan dan sumber informasi. Tetapi UU mengatakan tetap saja Presiden yang punya kewenangan untuk mengajukan calon kapolri kepada DPR. Itu terserah Presiden. Itu jelas sekali. Pengajuan sesuai dengan UU Kepolisian. Jangan kita menambahi atau mengurangi mekanisme yang sudah diatur dalam UU,” ujar Denny.

Dia menyakini Presiden sangat paham dan taat terhadap aturan dan mekanisme seleksi calon kapolri. Presiden juga tidak salah memilih Timur sebagai calon kapolri, lanjut Denny, karena berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Menurut dia, penetapan Timur juga berdasarkan masukan dari Kapolri, Kompolnas, termasuk dari Wakil Presiden. Karena itu, Denny mengharap semua kalangan menghormati keputusan Presiden. “Jadi ini adalah pilihan yang sebaiknya dihormati. Sekarang prosesnya di DPR, sebagaimana di atur dalam UU, DPR diberikan kesempatan untuk memberikan pesetujuan selama 20 hari kerja,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman sepakat dengan Denny. Menurut dia, penetapan kapolri merupakan kewenangan Presiden. Dia menyakini jika pilihan Presiden tersebut sangat tepat. “Nggak ada yang salah. Pilihan presiden itu adalah pilihan yang sangat tepat. Ada keyakinan pak Timur mampu perjuangkan janji-janji Presiden SBY.Oleh sebab itu, harapan kepada Pak Timur, yang bersangkutan mampu menerjemahkan kebutuhan publik, penegakan hukum yang berkualitas dan reformasi kepolisian,” harapnya. “Tuntaskan sejumlah kasus rekening para jenderal polisi dalam tubuh polisi. Itu bagian komitmen calon kapolri mendatang,” katanya.

Sementara terkait rekam jejak Timur yang disebut-sebut terkait dalam kasus Trisakti dan Semanggi, 1998, Benny mengatakan, kasus tersebut tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Timur. “Itu bukan cermin ketidakmampuannya. Itu cermin problem sosial kita yang complicated. Jangan kasus itu dilimpahkan kepadanya,” ujar Benny.

Kepada kapolri baru, Denny menambahkan, Presiden menekankan pentingnya untuk segera melakukan pembenahan sistem, penuntasan reformasi birokrasi dan pembenahan di internal kepolisian dengan berlandaskan semangat antimafia hukum. Itu tidak dapat ditawarkan lagi. Dan tidak kalah penting, kapolri baru harus segera mereformasi struktural institusi Polri agar bersih dari mafia hukum,” kata Denny.

Benny juga mengingatkan Timur untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang melibatkan petinggi Polri seperti dalam kasus rekening mencurigakan. “Tugas Utama Pak Timur adalah reformasi kepolisian, termasuk menuntaskan sejumlah rekening para jenderal polisi. Itu bagian komitmen calon kapolri mendatang,” kata Benny.

Polemik juga mencuat terkait dengan suksesi Jaksa Agung yang akan menggantikan Hendarman Supandji. Mantan Komisioner Kejaksaan Ali Zaidan menyarankan agar Presiden segera mengangkat Jaksa Agung baru. Pasalnya, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung yang dijabat Darmono hanya bersifat temporer untuk mencegah kevakuman kepemimpinan di Kejaksaan Agung. “Sifat Plt hanya bersifat temporer untuk mencegah kevakuman pimpinan di Kejaksaan Agung. Karena itu, Presiden secepatnya menetapkan Jaksa Agung definitif,” ujar Ali.

Ali menjelaskan, terdapat beberapa kewenangan yang tidak dapat didelegasikan Plt Jaksa Agung seperti pencekalan, izin berobat ke luar negeri, termasuk memberikan pertimbangan hukum ke Mahkamah Agung (MA). “Itu semua merupakan kewenangan Jaksa Agung yang tidak dapat didelegasikan,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Ali, Plt Jaksa Agung Darmono tidak dapat mengeluarkan kebijakan strategis. “Keadaan transisional itu harus segera diakhiri dengan menetapkan Jaksa Agung berdasarkan hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Ali tidak mempersoalkan apakah sosok Jaksa Agung yang baru nanti berasal dari kalangan eksternal maupun internal kejaksaan.

“Dikotomi eksternal dan internal, tidak perlu dipertajam lagi,” sarannya. Namun, dia menegaskan, sosok Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan. Dia juga mengharap agar sosok Jaksa Agung dapat melaksanakan amanah untuk memulihkan kepada publik kepada kejaksaan yang makin luntur. “Tidak sekedar berani, akan tetapi memiliki kepekaan dan prediksi-prediksi yang tajam tentang tugas penegakan hukum yang diemban oleh kejaksaan, yakni tegaknya keadilan,” saran Ali.

Sebagaimana dikatakan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden telah mengantongi sebuah nama untuk menduduki jabatan Jaksa Agung, Ali mengatakan, untuk memenuhi prinsip transparansi, Presiden perlu mengungkap calon Jaksa Agung tersebut kepada publik sehingga sejak dini publik dapat memberikan tanggapan atas calon tersebut.

Presiden tentu memiliki kriteria dan kalkulasi tertentu untuk mengangkat siapa yang layak jadi pembantunya. Wacana yang terus bergulir di tengah-tengah masyarakat pasti tidak luput dari perhatian Presiden dalam penentuan Jaksa Agung di tengah ujian yang tengah melanda korps Adhyaksa. “Siapa pun yang terpilih pasti tidak ingin lembaga yang dipimpinnya makin terpuruk atau menjadi bulan-bulanan ketidakpuasan publik,” kata Ali.

Namun, budayawan Radhar Panca Dahana pesimis dengan harapan itu. Dia mengilustrasikan mekanisme pemilihan punggawa di tiga institusi penegak hukum layaknya pasar yang diwarnai traksaksi pragmatis.

“Tidak ada jawaban yang komprehensif, yang ada jawaban pragmatis, untuk melaksanakan perintah atasan, menjadi kaya, membahagiakan istri dan anak. Dia tidak mengidentifikasi siapa masyarakat Indonesia, kalau pejabat tidak mengenali masyarakat, bagaimana?” cetusnya. Karena itu, lanjut Radhar, gerakan reformasi tidak menghasilkan apa-apa, kecuali pasar. “Kita tidak punya perangkat intelektual dan kultural dengan baik karena sudah dikacaukan pasar,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Radhar memang nyata. Dalam panggung politik, interaksi elite politik tak ubahnya transaksi jual dan beli. Karena itu, untuk menentukan jabatan strategis, maka transaksi yang paling dominan. Sementara integritas, kapasitas dan profesionalitas, urusan belakangan.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Fajrul Falakh mengharap agar jabatan strategis seperti Kapolri, Jaksa Agung dan KPK tidak sekedar dipandang sebagai anugerah mendapatkan kekuasaan semata.

Namun, kata dia, sosok punggawa tiga institusi penegak hukum itu harus mengantisipasi monopoli fungsi refresi negara. “Itu tidak bisa dibiarkan, harus ada kontrol, membiarkan refresif sama saja kita mengembalikan otoriterianisme di era reformasi,” katanya.

Kalau kondisi itu terus dibiarkan, ketidakpuasan publik tetap muncul, Fajrul menyakini akan terus terjadi benturan-benturan. Untuk mengembalikan optimisme publik terhadap citra institusi penegak hukum yang ambruk, Fajrul mengatakan, perlu melakukan seleksi yang ketat terhadap calon pemimpin institusi penegak hukum.

Praktisi hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan menekankan perlunya pembenahan institusi penegak hukum. Dia mengilustrasikan jika institusi penegak hukum ibarat rumah tua yang banyak hantunya. Rumah tua itu sudah sekian lama tidak dibenahi sehingga hantu-hantu itu makin betah mendiami.

“Di institusi penegakan hukum kita, banyak hantu, karena rumahnya tidak pernah direstrukturisai dan dibenahi fundemennya,” katanya. Dia menilai, konstruksi hukum yang diterapkan di negara ini masih mengadopsi warisan Belanda. Karena itu, Luhut menekankan agar para pengambil kebijakan melakukan langkah untuk menyiasti jika ada kebocoran.

Jika tidak, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Dia mencontohkan, dalam penegakan hukum untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka dan memasukkan ke penjara, sangat mudah dilakukan seperti membalikkan telapak tangan.

“Kalau saya tidak suka, seribu macam alasan, bisa menjadi seseorang sebagai tersangka dan ditahan. Karena hukumnya melakukan pembenaran. Untuk orang menjadi tersangka, hanya dibutuhkan satu laporan dan satu alat bukti, dan itu bisa dilakukan seseorang,” ujarnya.

Begitu banyak harapan publik terhadap Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK yang baru. Di ranah hukum, publik gemas menyajikan bobroknya moral dan integritas para penegak hukum. Tudingan tak sedap sering kali mengarah ke aparat penegak hukum di negeri ini.

Masih tercium bau tak sedap di institusi Polri soal kasus rekening mencurigakan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi bukti adanya borok yang sulit diamputasi. Kasus lama itu sebenarnya telah mencuat sejak 2003 dan 2005.

Namun, hingga kini tak jelas penuntasannya. Kapolri yang seharusnya membongkar skandal di institusinya, nyatanya kehilangan taring menghadapi rekan-rekannya. Menjaga nama baik korps lebih baik daripada membersihkan institusi dari perilaku oknum Polri yang korup.

Perilaku busuk para aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pengacara negara pernah menguap setelah KPK berhasil membongkar keterlibatan sejumlah jaksa dalam skandal megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah merugikan negara ratusan triliunan rupiah. Jaksa berpengalaman, Urip Tri Gunawan ditangkap KPK.

Ketua Tim jaksa penyelidikan kasus BLBI II itu tertangkap tangan menerima suap senilai US$660 ribu, atau sekitar Rp6,1 miliar. Uang haram itu diberikan seorang pengusaha wanita bernama Artalita Suryani untuk menyuap Urip agar menghentikan penanganan kasus BLBI yang melibatkan Syamsul Nursalim.

Gencarnya KPK memberantas korupsi akhirnya memunculkan resistensi dari sejumlah kalangan yang alergi terhadap KPK. Perlawanan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa itu dilakukan sangat sistematis oleh para politisi. Salah satu bentuk perlawanan terhadap KPK adalah lewat jalur politik berupa legislasi yang mengembosi upaya pemberantasan korupsi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Anehnya, Polri dan Kejaksaan Agung seakan kompak mempreteli eksistensi KPK. Ada nuasa balas dendam, rivalitas, dan saling serang. Hal itu mencuat saat adanya upaya kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yaitu Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s