Menanti Gebrakan Sang Kandidat Tribrata 1

KOMISARIS Jenderal Polisi Nanan Soekarna dan Komisaris Jenderal Polisi Imam Sudjarwo menjadi calon kuat menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang akan segera pensiun. Berbagai tenggapan muncul di ranah publik terkait dua nama yang kabarnya tengah dipertimbangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai datar kedua calon yang akan menduduki puncak jabatan di Tribrata 1 itu. “Prestasi keduanya biasa saja,” ujarnya.

Dari sisi senioritas, kata dia, Nanan punya pengalaman lebih dibandingkan Imam Sudjarwo. “Ibarat pertandingan juara kelas berat lawan (Nanan) melawan kelas bulu (Imam),” katanya. Dari segi pengalaman, Neta menilai, Imam hanya pernah menjadi Kapolda di Bangka Belitung yang merupakan daerah yang tingkat kejahatannya sangat minim dan belum teruji.
Sementara Nanan, Neta memberikan nilai merah saat dirinya menjabat Kapolda Sumatera Utara. Kala itu, Nanan tak mampu mengantisipasi unjuk rasa anarkistis yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang mengakibatkan kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.

Namun, Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai, Nanan dan Imam sangat dikenal masyarakat. Dia juga menilai keduanya memiliki track records (rekam jejak) yang bagus. “Dua nama itu tidak ada masalah, sangat dikenal luas dalam melaksanakan tugasnya. Dan presiden punya kewenangan untuk memilih dua nama itu itu jika dipandang mampu melaksanakan tugasnya. Keduanya sangat bagus, silakan Presiden yang menentukan,” kata Benny.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai positif sosok Nanan dan Imam. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak meragukan rekam jejak kedua calon tersebut. Nanan dan Imam memiliki pengalaman dan komitmen yang baik dalam memajukan Polri.

Meski demikian, Nasir menegaskan, PKS belum menentukan sikap untuk memilih yang mana. “Dua nama ini sudah welcome. Kalau nanti disodorkan ke DPR, nanti akan kita lihat, tergantung Presiden memberikan alasan kenapa mengajukan dua nama tersebut. Alasan Presiden tentu bukan saja normatif, tetapi juga alasan lainnya. Dari alasan Presiden itu nanti akan kita cermati, rasional atau tidak,” katanya.

Pengamat Kepolisian Alfons Lemau menyarankan agar Presiden mengesampingkan penilaian berbagai kelompok mengenai calon-calon Kapolri apabila penilaian tersebut tidak memiliki parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, penilaian terhadap calon-calon Kapolri yang berkembang saat ini cenderung bias. Dia mencontohkan penilaian bahwa pengalaman kepemimpinan salah satu calon lebih unggul dari calon yang lain.
“Semua polisi yang menyandang pangkat Jenderal adalah orang-orang yang teruji oleh pengalaman masing-masing. Mungkin medan penugasannya berbeda, tetapi harus diakui secara obyektif,” ujar mantan perwira kepolisian tersebut.

Alfons menekankan pentingnya Presiden memilih Kapolri berdasarkan pertimbangan integritas dan kualifikasi manajerial. Kapolri baru juga diharapkan dapat berpikir konseptual sehingga mampu menyiapkan antisipasi terhadap berbagai tantangan kepolisian secara komprehensif dan terarah.

DPR rencananya akan mengkaji rasionalitas argumentasi Presiden terkait pengusulan calon Kapolri. Jika alasan Presiden dinilai DPR sangat rasional, maka DPR akan segera malakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Sementara jika dinilai tidak rasional, kemungkinan DPR akan menolak dua calon Kapolri yang ditetapkan Presiden.

“Siapa pun yang dicalonkan Presiden, kita akan lihat alasannya, karena diatur dalam UU Kepolisian. Dalam UU tersebut menyatakan, Presiden mengajukan calon Kapolri disertai dengan alasannya. Kalau alasannya bisa diterima, akan dilakukan fit and proper test, kalau tidak ya kita tolak,” kata Nasir.

Namun, Neta mengkhawatirkan seleksi DPR hanya menjadi politik dagang sapi di balik suksesi Polri. Karena itu, dia menyarankan Presiden agar menetapkan satu calon Kapolri kepada DPR. “Untuk menghindari politik dagang sapi, IPW mengimbau Presiden agar menyerahkan satu nama calon Kapolri saja ke DPR,” kata Neta. Dari informasi yang didapat, Neta mengatakan, tidak hanya Nanan dan Imam yang akan diusulkan ke Presiden.

IPW telah mengantongi sejumlah informasi mengenai track record (rekam jejak) masing-masing calon Kapolri dan akan disampaikan kepada DPR untuk dipertimbangkan. “Nanti kita akan sampaikan masukan itu ke DPR,” kata Neta. Dia tidak bersedia mengungkap detail rekam jejak calon yang dianggap bermasalah.

Ketua Dewan Pengurus Kontras, Usman Hamid mengusulkan pencalonan Kapolri satu paket dengan calon Wakapolri guna mengakomodasi dua perwira tinggi Polri yang disebut-sebut sebagai calon kuat Kapolri. Bagi Usman, Nanan dan Imam adalah figur perwira tinggi polisi terbaik saat ini. Mengenai mekanismenya, Usman mengatakan, bisa saja dua nama tersebut diajukan ke DPR sebagai calon Kapolri dan calon Wakapolri.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali mendukung usulan itu. “Itu gagasan yang bagus,” kata Novel. Namun, usulan tersebut sulit diwujudkan karena sesuai aturan Presiden hanya mengangkat Kapolri. Kemudian, Kapolri baru yang mengangkat Wakapolri.

Siapa pun nantinya, Kapolri baru memiliki beban berat. Publik tahu betul citra Polri sangat buruk. Karena itu, publik mengharap ada gebrakan yang dilakukan Kapolri untuk mengikis citranya yang terpuruk.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan saat ini dibutuhkan sosok Kapolri yang mampu memperbaiki citra dan mendongkrak kinerja Polri. “Kita butuh Kapolri yang sanggup memperbaiki citra dan mendongkrak kinerja Polri. Belakang ini Polri banyak mendapatkan ujian. Ini harus menjadi salah satu perhatian Kapolri baru,” ujar Anas.

Sebagai partai pemerintah, Anas menyatakan, Demokrat akan mendukung calon yang diajukan Presiden. “Kami yakin Presiden mempunyai pertimbangan yang obyektif komprehensif (terhadap calon Kapolri), baik kapasitas, integritas dan akseptabilitasnya,” kata Anas.

Sementara Nasir mengharap, Kapolri nanti harus membenahi budaya ketertutupan dan solidaritas korps yang begitu kuat di tubuh Polri. Dia juga mengingatkan Kapolri baru bersedia diawasi publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. “Selama ini Polri kebablasan karena tidak ada kontrol,” ujarnya.

Tak lupa, Kapolri yang baru harus berani membongkar sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan petinggi Polri. “Kapolri nanti punya tugas berat sehingga harus dievaluasi. Dan bisa diberhentikan jika gagal dalam melaksanakan tugasnya,” harap Nasir.

Neta sepakat dengan Nasir. Katanya, para calon Kapolri harus menandatangani fakta integritas dengan menyatakan kesiapan mundur dari jabatan jika gagal melaksanakan tugasnya sebagai Kapolri dalam rentan beberapa bulan ke depan. “Tanda tangan fakta integritas ke Presiden dan Komisi III DPR. Kalau tidak sesuai kerjanya dengan fakta integritas, maka jangan segan-segan dicopot, dan dicari Kapolri yang baru. Ini efek pembelajaran juga,” kata Neta.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menyarankan agar DPR mengajukan kontrak kerja kepada Kapolri yang baru. “Kapolri terpilih harus diberikan kontrak kerja yang jelas apa program yang akan dilaksanakannya ke depan,” katanya.

Untuk memastikan kinerja (performance) Kapolri, DPR juga harus mengevaluasi kontrak kerja Kapolri setiap tiga atau enam bulan. Selama ini, menurut mantan anggota kepolisian itu, DPR tidak pernah membuat kontrak kerja dengan kapolri terkait dengan program yang akan dilakukannya. “Jadi kapolri sebelumnya tidak pernah jelas sasaran program yang telah dicapainya itu seperti apa,” kata Bambang. Bambang menyebutkan dua hal yang harus tercantum pada kontrak kerja Kapolri baru, yakni peningkatan pengawasan internal dan konsistensi pendidikan akademi kepolisian.

Harapan publik yang begitu besar harus segera direspons Polri. Usia boleh tua, tetapi kelakuan Polri janganlah lagi masih seperti remaja. Nakal dan susah diatur. Meski usia sudah menginjak ke-64 tahun. Polri belum menampilkan citra layaknya orang tua yang patut ditauladani. Padahal, tuntutan reformasi di tubuh Polri telah menggema sejak 2001 lalu.

Sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian telah mencoreng citranya. Meski diserbu kritikan publik, Polri belum juga mampu sadar untuk segera bangkit. Mencuat kasus rekening mencurigakan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi bukti adanya borok yang sulit diamputasi.

Kasus tersebut sebenarnya telah mencuat sejak 2003 dan 2005. Namun, hingga kini tak jelas penuntasannya. Kasus rekening mencurigakan Polri mencuat sejak zaman Kapolri Jenderal Dai Bachtiar yang kemudian diwarisi Kapolri Jenderal Sutanto. Dan, giliran Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang terkena ampasnya. Dia juga tidak mampu menuntaskannya.

Neta menilai, kasus tersebut kelak tenggelam sendirinya setelah Kapolri yang baru terpilih. “Itu kasus lama, sejak 2003 dan 2005. Kasus itu sudah mencuat di zamannya Kapolri Bachtiar. Ketika dilimpahkan ke Sutanto, waktu itu dia (Sutanto) mengatakan sudah clear (selesai),” katanya.

Membongkar kasus yang melibat petinggi Polri memang harus dituntaskan Kapolri yang baru, menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang bakal segera pensiuni. Selama ini, Kapolri seakan kehilangan taring untuk mengungkap borok yang ditanam oknum petinggi Polri. Jika borok itu terus dibiarkan, maka akan beranak pinak, menyebar ke bagian tubuh Polri lainnya, hingga akhirnya makin runtuhlah integritas Polri sebagai penegak hukum di mata publik.

Nasir juga mengharap calon Kapolri yang baru nanti mampu membongkar sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan petinggi Polri. Dia menekankan pentingnya membenahi budaya ketertutupan dan solidaritas korps yang begitu kuat di tubuh Polri. Dia juga mengingatkan Kapolri nanti bersedia diawasi publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. “Selama ini Polri kebablasan karena tidak ada kontrol,” ujar Nasir.

Kasus rekening mencurigakan petinggi Polri, hanya sebagian kecil tamparan publik yang menohok di wajah Polri. Sejak reformasi, sorotan profesionalisme dan kinerja Polri hampir tak pernah henti. Beberapa hari lalu, protes dilayangkan TNI AU kepada Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Tindakan arogan Densus 88 Polri terjadi saat melakukan penggerebekan dan penangkapan para tersangka kasus perampokan Bank CIMB Medan. Protes itu disampaikan AU kepada personel Densus 88 saat berada di Bandara Polonia Medan.

Protes lewat surat yang disampaikan Komandan Pangkalan TNI AU Udara Medan bertanggal 16 September 2010 itu ditujukan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Medan Kolonel (Pnb) Taufik Hidayat. Dalam surat itu, TNI AU menyatakan keberangkatan anggota Densus 88 tanpa melalui prosedur yang berlaku di Bandara Polonia pada 13 September 2010 lalu. Surat protes ini dikeluarkan setelah Pangkalan TNI AU mendapat laporan kronologi personel Pomau BKO Security Bandara Polonia pada 14 September 2010.

TNI AU keberatan atas insiden yang terjadi pada Senin (13/9) sekitar pukul 15.30 WIB di Pos Golf Bravo Bandara Polonia. Saat itu, anggota Densus 88 yang berjumlah 20 orang secara arogan memaksa masuk ke area Delta Bandara Polonia untuk boarding ke pesawat carter tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku di Bandara Polonia. TNI AU mengharap agar insiden tersebut mendapat perhatian serius untuk menghindari terjadinya friksi di lapangan.

Publik juga mengkritik penanganan kasus teroris yang cenderung mengabaikan pendekatan hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Agung Putri mengkritik upaya Polri dalam memerangi kejahatan teroris. Agung menilai penanganan teroris cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM). “Selama ini, operasinya sangat rahasia, berbahaya karena melanggar HAM,” kritik Agung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, siapa pun, termasuk pelaku teror dan keluarganya memiliki HAM yang harus dihormati oleh aparat keamanan. HAM harus dikedepankan. Kita melihat ada gejala pelanggaran HAM (dalam penanganan terorisme), kalau dibiarkan dapat melanggar HAM. Polri harus menggunakan standar HAM dalam operasinya Perlu ada grand strategy,” katanya. Dalam memerangi terorisme, Agung juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk terlibat aktif mendampingi Polri. “Jangan biarkan polisi jalan sendiri, tanpa diarahkan pada HAM,” ujarnya.

Penanganan terorisme yang dilakukan Polri dinilainya tidak hanya memunculkan kekhawatiran masyarakat, namun juga menyisahkan stigmatisasi bagi keluarganya. Agung khawatir ada marginalisasi keluarga teroris yang tidak bersalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kapolri yang baru ada baiknya menindaklanjuti pesan Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto Rahardjo. Dia pernah menyarankan agar polisi menjadi etalase bagi perubahan di masyarakat. Reformasi Polri merupakan suatu kepekaan pemerintahan terhadap perubahan, baik dalam mendorong demokrasi, transparansi, akuntalibitas, HAM dan sebagainya.

Karena itu, Polri mutlak membenahi kultur masyarakat. Upaya ini harus dibarengi komitmen seluruh jajarannya. Namun, tak mudah melaksanakan fungsi tersebut. Jangankan mengubah kultur masyarakat, mengubah kulturnya sendiri Polri masih sulit. Padahal, Polri telah diberikan kesempatan untuk melakukan reformasi.

Mantan Kapolri Jenderal (Purnawirawan) Kunarto pernah membeberkan degradasi kekuasaan polisi yang terjadi di masa Orde Baru. Kala itu, terjadi perampasan kekuasaan polisi oleh militer, dan tantangan-tantangan yang dihadapi Polri dalam menyelenggarakan reformasi terhadap suatu angkatan yang kekurangan tenaga kerja, tidak memiliki peralatan yang memadai, sama sekali korup, yang dibenci masyarakat dan tidak memiliki ingatan kelembagaan akan kemerdekaan kelembagaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bekerja dengan baik.

Kini, setidaknya Polri telah memisahkan diri dari militer. Namun, tetap saja sulit keluar dari masalah. Para petinggi Polri, berulang kali menegaskan komitmennya dalam mereformasi Polri, baik secara institusional maupun secara kultural. Kapolri Bambang Hendarso Danuri telah mengeluarkan Perkap Pemolisian Masyarakat No 7/2008 dan Perkap HAM No 8/2009. Belum lagi mulai terbukanya Polri terhadap respons dan kritik dari kalangan masyarakat sipil atas suatu pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya. Namun, publik masih meragukan pembuktian atas komitmen tersebut.

Brigjen (Pol) Sulistyo Ishak, mantan Kadiv Humas Mabes Polri yang kini menjabat Kapolda Lampung pernah mengakui jika upaya mengubah kultural dalam rangka reformasi di tubuh Polri tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dulu, sebelum melakukan reformasi, kata dia, Polri membiasakan diri sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan. “Maka ketika dilakukan reformasi setelah Polri lepas dari TNI, perubahan peran itu terasa sulit,” katanya.

Setelah Polri lepas dari TNI dalam kurun waktu 1998-1999, dalam masa transisi itu Polri melakukan reformasi dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural, instrumental, dan kultural. Pendekatan struktural berarti Polri harus meninggalkan doktrin-doktrin yang sifatnya mengarah pada militerisme. Namun, dalam hal tertentu, misalnya terkait dengan masalah disiplin aparat, doktrin militerisme itu masih tetap diberlakukan.

Dia mengatakan bahwa pendekatan secara instrumental mengarah pada bagaimana eksistensi Polri bisa menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, penegak hukum, yang juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara dari sisi pendekatan kultural merupakan hal tersulit untuk dilakukan.

Namun, upaya tersebut harus terus dilakukan agar semboyan Polri sebagai pengayom masyarakat tidak sebatas jargon belaka. Polri harus melepaskan diri brutalitas dan korup.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi mengharap calon Kapolri harus berani mereformasi internal institusinya. “Kapolri yang terpilih nantinya harus berani mereformasi internal kepolisian dengan mengungkap kasus mafia hukum dan rekening gendut,” katanya di Jakarta kemarin. Dia menekankan calon Kapolri harus memiliki komitmen dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Publik mendambakan Kapolri yang memiliki integritas dan moralitas seperti Hoegeng Imam Santoso (almarhum). Dia dikenal bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hoegeng telah menjadi simbol keteladanan dan kejujuran Polri. Bahkan muncul guyonan di masyarakat jika hanya ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yaitu Hoegeng dan polisi tidur. Saat Polri dihadapi krisis kepercayaan, Hoegeng tampil sebagai seorang yang pantas dipercaya. Dia pernah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah. Namun ironisnya, akibat kejujuran dan keteguhannya melaksanakan tugas, dia malah diberhentikan oleh Presiden Soeharto dari jabatan Kapolri sebelum selesai masa jabatan yang seharusnya tiga tahun.

Hoegeng diberhentikan karena menangkap penyelundup besar, yang diyakininya terbukti melakukan kejahatan. Namun, Hoegeng terkejut saat mengetahui jika penyelundup itu dekat dengan keluarga Cendana. Sejak saat itu, Hoegeng sulit mempercayai Presiden Soeharto. Hoegeng juga polisi yang bersih. Dia tidak punya simpanan harta yang didapatnya selama jadi Kapolri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s