Maut Menjemput di Tiang Gantungan

BUSTAMAN dan Tarmizi, warga negara Indonesia (WNI) asal Nanggroe Aceh Darussalam, mungkin hanya bisa pasrah menghadapi ajal yang makin dekat. Ajal tengah menunggunya di tiang gantung setelah Mahkamah Agung Malaysia menjatuhkan hukuman gantung hingga mati kepada mereka. Putusan hakim yang ditetapkan 27 Juli 2010 lalu itu menyatakan Bustaman dan Tarmizi bersalah memiliki tiga kilogram ganja.

Kabar itu disampaikan lewat surat yang ditandatangani Bustaman dan Tarmizi dan berstempel Penjara Malaysia, Pokok Sena, Kedah. Sebelumnya, mereka telah mendekam selama delapan tahun di sel penjara Kajang Malaysia.

Muhammad Yakob dan Rukyah, orang tua Tarmizi tak kuasa menahan tangis mendengar kabar kelabu tentang anaknya. Mereka berharap Tarmizi dapat pulang ke kampung halaman di Curucok Barat, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireun, Banda Aceh. Yakob dan Rukyah, mengharap pemerintah segera turun tangan untuk meringankan hukuman keduanya.

Di Negeri Jiran itu, vonis Mahkamah Agung adalah pengadilan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, satu-satunya cara yang bisa membebaskan dari hukuman mati adalah permohonan ampunan (pardon) yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Malaysia, baik secara lisan atau tulisan. Sementara yang bisa memberikan ampunan adalah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Raja Malaysia.

Nasib serupa juga tengah dihadapi Efendi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Efendi dikabarkan terancam hukuman mati di Malaysia karena terlibat dalam kasus narkoba.

Shidiq, ayah Efendi mengaku tidak percaya jika anaknya akan dihukum mati karena narkoba. Dia yakin, Efendi tidak pernah terlibat narkoba. “Anak saya tidak pernah terlibat dalam hal yang aneh-aneh selama di rumah. Ia adalah anak yang pendiam,” katanya.

Shidiq juga terkejut mendengar kabar anaknya yang baru bekerja dua bulan sebagai kuli bangunan, ternyata mendekam di penjara di Malaysia. Ia menyesalkan jika baru menerima kabar yang menyedihkan itu. Tukini, istri Efendi, kini kondisinya sangat buruk. Dia menderita stroke setelah mendengar kabar mengejutkan tentang suaminya.

Efendi sudah menjalani beberapa kali sidang dan rencananya akan diputus pada Oktober mendatang. Lulusan STM itu nekat bekerja ke luar negeri karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Dia berangkat sejak 2008 secara ilegal dengan tetangganya yang sudah berada di sana. Shidiq berharap pemerintah bisa membantu masalah hukum yang melilit anaknya.

Di Malaysia, penyalagunaan obat terlarang atau dikenal perkara dadah, vonisnya luar biasa berat. Para pelanggarnya diganjar hukuman mati, tanpa pandang bulu, apakah dia orang Malaysia sendiri atau orang asing. Di Malaysia, orang yang tertangkap membawa ganja 250 gram atau lebih dituntut hukuman mati dengan cara digantung.

Bustaman, Tarmizi atau Efendi, hanya segelintir WNI yang terancam hidupnya di hadapan tiang gantungan di Negeri Jiran. Juli 2010 lalu, tiga WNI dari Aceh juga dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Malaysia karena menyelundupkan ganja 1.858 gram di Sungai Petani, pada 6 April 2005. Putusan itu dijatuhkan hakim Datuk Zamani A Rahim. Tiga WNI itu adalah adalah Amri Alamsyah, Iskandar Ibrahim dan Muhammadiah Hasan.

Lalu, pada 22 Februari 2010 lalu, tiga WNI asal Aceh juga dihukum mati oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Mereka adalah Nasir Muhammad, Abdullah Cut Ali dan Jamaluddin Ishak. Ketiganya oleh pengadilan tinggi setempat terbukti memasok narkoba jenis kanabis seberat 18,216 gram tahun lalu.

Masih banyak lagi WNI yang nyawanya terancam di tiang gantungan. Data terakhir dari Komisioner Jenderal Penjara Malaysia pada tanggal 12 Agustus 2010 mengungkapkan, jumlah WNI yang sedang ditahan atau menjalani hukuman di penjara-penjara Malaysia mencapai 6.845 orang.

Dari jumlah tersebut, 4.804 orang diantaranya adalah narapidana yang melanggar UU Kemigrasian Malaysia dan 658 orang lainnya dituduh melanggar akta dadah berbahaya (narkoba). Dari 177 WNI yang terancam hukuman mati, 142 orang di antaranya terlibat dalam tindak pidana narkoba. Kemudian, sebanyak 70 orang yang telah divonis mati.

Dari 70 orang itu, enam orang diantara terlibat kasus pembunuhan dan satu kasus senjata api. Dari 142 orang yang terancam hukuman mati, KBRI di Malaysia baru berhasil mengupayakan pembebasan 19 orang dari hukuman mati selama 2007-2013.

Maksimalkan advokasi

Kabar tragis yang mengancam nyawa Bustaman, Tarmizi dan WNI lainnya, menuai reaksi keras sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan buruh migran. Mencuatnya kasus tersebut seakan melengkapi kekeruhan hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini, yang sebelumnya memanas terkait kasus kekerasan yang dilakukan polisi Malaysia yang menahan tiga pegawai pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, situasi saat ini extra ordinary bagi penegakan HAM untuk warga negara Indonesia di Malaysia. “Pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri diplomasi politik serumpun dengan Malaysia yang hanya merupakan ilusi dan harmoni semua,” kata dia menegaskan. Meningkatnya angka buruh migran yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia adalah bukti bahwa sangat minim tindakan advokatif pemerintah terhadap WNI yang dituduh melanggar hukum di Malaysia.

Pemerintah harus terus mengupayakan advokasi guna meringankan hukuman Bustaman dan Tarmizi, dan semua WNI yang terancam hukuman mati. “Pemerintah Indonesia harus segera melakukan diplomasi politik ke Pemerintahan Malaysia M Najib Razak untuk membebaskan Bastaman dan Tarmizi dari hukuman gantung, serta melakukan pembelaan terhadap ratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia,” kata Haris.

Sementara Manajer Program Infid, Wahyu Susilo menuding Kedutaan Besar RI di Malaysia terkesan menutupi-nutupi kasus tersebut agar tidak terekspos. Para aktivis HAM mengkhawatirkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengetahui jika saat ini ada sekitar 345 WNI, yang terancam hukuman mati di Malaysia. Memang, hampir sebagian besar kasus yang dihadapi TKI kurang diekspos pemerintah.

Pengakuan Shidiq misalnya. Dia menyesalkan jika baru menerima kabar Efendi telah mendekam sekian lama di penjara. Efendi, pernah menghubungi keluarga beberapa kali dan menceritakan kondisinya, dua pekan lalu. Efendi mengaku kondisinya saat ini baik-baik dan berharap agar keluarga tidak terlalu cemas. “Kami, keluarga di rumah diminta tidak terlalu khawatir,” kata Shidiq.

Untuk setiap kasus, pemerintah mengedepankan prinsip keberpihakan dan kepedulian dalam memberikan perlindungan bagi setiap WNI, dengan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara setempat.

Langkah yang dilakukan adalah memberikan advokasi dan diplomasi. Langkah advokasi dengan cara memberikan bantuan kekonsuleran, yaitu memberikan pendampingan dan pengacara apabila dibutuhkan serta memberikan hal-hal yang dibutuhkan WNI seperti akses komunikasi dengan keluarga.

Apabila kasus WNI tersebut sudah sampai pada putusan final di Mahkamah Persekutuan, langkah diplomasi yang dilakukan dengan mengeluarkan surat yang mendukung permohonan grasi atau pengampunan WNI kepada Yang Dipertuan Agung.

Seperti yang pernah dilakukan almarhum Presiden Abdurahman Wahid yang akrab di sapa Gus Dur, terhadap Adi Bin Asnawi, TKI asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Adi lolos dari hukuman gantung di Malaysia setelah 16 Februari 2007 lalu, keluarganya didampingi Migrant Care bertemu dengan Gus Dur guna menceritakan mengenai masalah Adi. Gus Dur kemudian menyurati Perdana Menteri Malaysia soal kasus Adi tersebut.

Adi bekerja di Malaysia sejak tahun 1996 pada majikannya bernama Acin di Teluk Langsa Port Dicson, Negeri Sembilan, Malaysia. Namun, sejak tahun 2002, dia menghuni penjara Sungai Buloh, Selangor, Darul Ehsan, karena dituduh terlibat dalam pembunuhan Acin.

Pengadilan Negeri Sembilan Malaysia telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Adi. Namun ada upaya banding dari pemerintah Indonesia dan akhirnya pada 10 Agustus 2008, Adi divonis bebas.

Setelah didesak sejumlah kalangan, pemerintah kemudian merespons dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus TKI Bermasalah (Satgas TKI) yang dibentuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tugasnya, akan meverifikasi 177 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Ketua Satuan Tugas TKI Jazilul Fawaid mengaku, pihaknya baru bisa mengonfirmasi lima orang yang masuk kategori TKI yang terancam hukuman mati dengan tuduhan pembunuhan.

“Kami sangat hati-hati dalam melakukan verifikasi dan menyikapi masalah ini. Kami berpedoman bahwa banyak variabel dalam kasus ini sehingga harus pelan-pelan dan hati-hati,” katanya.

Satgas TKI menyampaikan, kasus lima TKI tersebut sudah dipenuhi hak-haknya. Antara lain, PPTKIS yang menempatkan telah menyediakan pengacara setempat dan telah dilakukan pembelaan. Selain itu, lima orang yang ditahan dalam rentang waktu tahun 2002-2007, asuransi TKI telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar klaim yang bersangkutan.

“Prosesnya masih berjalan. Kita berharap bisa berhasil seperti Herlina Trisnawati dulu yang diancam hukuman mati dan dibela sehingga akhirnya divonis 15 tahun penjara,” kata Jazil lagi.

Selain itu, satu anggota Satgas TKI telah berangkat ke Kuala Lumpur untuk melakukan verifikasi faktual dan melakukan koordinasi dengan pihak KBRI. “Juga berkoordinasi dengan perwakilan PPTKIS, asuransi, dan pengacara setempat,” katanya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian luar negeri dalam penanganan kasus TKI yang tersangkut masalah hukum. Menurut dia, Kedutaan Besar RI akan memberikan bantuan hukum bagi WNI yang terkena masalah hukum di luar negeri.

“Kita dorong dan bantu Menlu sehingga secara terus-menerus usaha diplomatik dan perlindungan WNI dilakukan,” katanya. Sementara Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat telah mengirimkan pejabatnya untuk melakukan inventarisasi masalah mengenai ancaman hukuman mati ratusan warga negara Indonesia termasuk tenaga kerja Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memastikan jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Malayasia tidak mencapai 345 orang. Jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mencapai 177 orang, yang terdiri atas 142 orang dengan kasus Narkoba dan 35 orang terlibat kasus Non-Narkoba.

Marty menkelaskan, sekitar 72 kasus belum ada keputusan, delapan ada keputusan hukum namun bukan hukuman mati. Hingga saat ini, baru ada tiga kasus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan federal atau pengadilan tertinggi yang masih dalam proses permintaan pengampunan. Dari jumlah itu semua, Menlu mengatakan belum ada yang menjalani eksekusi.

Soal total angka WNI yang terancam mati di Malaysia sebelumnya simpang siur. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebut ada 293 TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati. Selain itu, terdapat 52 TKI lainnya yang terancam hukuman kurungan 6-20 tahun. Sementara Satgas TKI menyebut, ada 302 WNI yang terkait dengan kasus narkoba, 39 orang dituduh melakukan pembunuhan termasuk membunuh majikan, dua orang kasus perkosaan, dan dua orang ditahan karena kepemilikan senjata api ilegal. Sementara data dari Kedutaan Besar Malaysia memastikan WNI yang terancam hukuman mati yaitu 177 orang.

Dan, perlu juga diketahui, tak hanya di Malaysia saja, WNI terancam hukuman mati. Di Arab Saudi, ada 12 WNI terancam hukuman mati karena didakwa terlibat pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. “Kasusnya macam-macam. Ada pembunuhan, ada kasus sihir. Ada juga WNI yang membunuh pamannya yang juga WNI. Dia melakukan itu karena pamannya menggauli istri (pelaku),” kata Patrialis.

Persoalan TKI maupun WNI yang terlibat kasus hukum menjadi persoalan klasik yang tak jelas penuntasannya. Dari sekian ribu orang yang penjara, sebagian besar keluarganya yang berada di tanah air tidak mengetahui informasi tersebut. Mantan Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Departemen Luar Negeri Fery Adam Har pernah mengatakan, keluarga di tanah air hanya menganggap, sanak dan keluarganya di luar negeri sedang bekerja. Pemerintah memang harus bertanggungjawab atas nyawa WNI yang terancam hukuman mati.

Namun, tak mudah menolong. Dalam memberikan perlidungan terhadap WNI, ada keterbatasan wewenang secara hukum yang hanya akan selesai di wilayah juridiksi dalam negeri. Sementara saat masuk ke yuridiksi negara lain, semuanya tergantung keputusan negara yang bersangkutan. Sama halnya saat pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada warga Afrika dan Australia yang diukum mati di Indonesia lantaran terlibat narkotika.

Korban Eksploitasi

Masalah yang tak kalah pelik adalah mengupayakan tegaknya hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami WNI. Latar belakang pendidikan yang rendah, menjadikan WNI yang bekerja di sektor informal rentan dengan eksploitasi, dan ketidakadaan hak-hak perburuan. Kehadiran TKI di luar negeri, hanya mengisi jabatan di sektor rumah tangga yang sangat beresiko bereksploitasi dan ketidaadaan hak-hak perburuhan dan HAM.

Bahkan, tak sedikit TKI yang menjadi komoditas perdagangan dan penyelundupan orang yang dilakukan sebuah sindikat yang terorganisir sehingga menimbulkan problem tersendiri baik di dalam maupun di luar negeri.Selain itu, keberangkatan TKI secara individu dan kelompok ke luar negeri yang menggunakan visa dengan tujuan bekerja secara ilegal.

Di kawasan Asia Pasifik, Jepang adalah tujuan TKI Ilegal yang menggunakan visa untuk misi kesenian dan kebudayaan yang berlaku selama 6 bulan. Beberapa sindikat yang teroganisir menggunakan peluang tersebut seolah-olah melaksanakan misi kesenian dan kebudayaan agar dapat memboyong TKI ke luar negeri.

Di Korea Selatan, ada TKI yang menggunakan visa misi gereja. Padahal, untuk bekerja secara ilegal di negara tersebut. Di Taiwan, banyak TKI yang mengkamuflasekan diri seolah kawin dengan lelaki Taiwan. Setelah menikah secara resmi di Indonesia—setelah diboyong ke Taiwan, para wanita Indonesia itu rupanya dipekerjakan di rumah tangga.

Di Malaysia, pemerintah seakan tidak mampu mengendalikan WNI yang melintasi wilayah perbatasan dengan menggunakan visa non kerja, yaitu visa turis, dan visa kunjungan keluarga yang sudah lama ada sejak tahun 1970-an. Sementara di Timur Tengah, para TKI ilegal menggunakan peluang ibadah umrah untuk bekerja.

Rentetan masalah yang dihadapi TKI itu pun seakan menjadi bom waktu yang mengusik kemesraan hubungan RI dengan negara lain. Dengan Malaysia misalnya, masalah kekerasan yang dialami TKI dan kejamnya hukuman yang dijatuhkan terhadap WNI telah mengusik hubungan harmonis yang terbangun sejak lebih dari 50 tahun. Berdasarkan data Migrant Care, organisasi sipil yang peduli terhadap nasib buruh Migran, di tahun 2009, 62 persen TKI Indonesia yang berjumlah 4,5 juta bekerja di Malaysia. Tetapi, dari 1.100 TKI yang meninggal, 70 persen di antaranya meninggal di Malaysia.

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang dialami TKI, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan hukum kepada seluruh TKI di Malaysia. Indonesia memberikan apreasiasi atas upaya Malaysia yang berusaha menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi TKI di Malaysia.

Keputusan Pengadilan Malaysia yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Yin Pek Ha, warga Malaysia yang menjadi majikan Nirmala Bonat, TKI asal Kupang NTT yang menjadi korban kekerasan terhadap Nirmala, dinilai Indonesia memiliki arti penting dalam menyelesaikan persoalan TKI di Malaysia.Namun, Indonesia belum merasa puas. Negara Jiran juga diminta untuk menegakkan hukum kepada para TKI di Malaysia yang mengalami nasib serupa dengan Nirmala. Pertengahan Juli 2010 lalu, pengadilan Malaysia juga memvonis mati pria Malaysia karena terbukti membunuh seorang TKI yang bekerja padanya. A Murugan, didakwa membunuh warga negara Indonesia, Muntik Bani yang meninggal pada 25 Oktober tahun lalu.Tewasnya Muntik adalah rangkaian kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kasus tersebut sempat memanaskan hubungan Indonesia dan Malaysia.

Meski vonis berat dijatuhkan, toh masih ada TKI yang tewas dianiaya. 29 Juni 2010 lalu, Eliyana, TKI meninggal dunia akibat penyiksaan majikan di Sibu, Serawak, Malaysia. Tak hanya siksaan, selama bekerja enam bulan dirinya juga tidak mendapatkan upah. TKI asal Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, itu meninggal dunia, 28 Juni 2010 lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat.

Meski demikian, pandangan miris juga masih dirasakan Indonesia karena tidak semua warga Malaysia yang diduga kuat membunuh TKI divonis berat. 30 Juni 2010 lalu, Pengadilan Malaysia membebaskan seorang wanita yang dituduh membunuh pembantu rumah tangga asal Indonesia tiga tahun lalu.

Chen Pei Ee dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi setelah pihak berwenang gagal menemukan anggota keluarga yang saksi kunci dalam persidangan. Chen dituduh membunuh Kunarsih 24 tahun, yang meninggal setelah dipukuli pada bagian dada dan perut pada bulan Agustus 2007 silam. Vonis bebas tersebut memicu kecaman keras dari kalangan aktivis buruh migran.

Dalam menjawab masalah TKI memang tak bisa dijawab secara sepihak. Kedua negara sama-sama membutuhkan jasa TKI. Bagi Malaysia, TKI sangat bermanfaat dalam mendorong kegiatan perekonomiannya. Sementara bagi Indonesia, TKI adalah salah satu aset yang telah memberikan banyak pemasukan ke kas negara. Pada Februari 2010 lalu tercatat, TKI menyumbang devisa negara hingga Rp64,9 triliun.

Upaya membenahi karut marut masalah yang dihadapi TKI sebenarnya sudah diupayakan. Namun, belum mencapai kesepakatan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum berhasil mendorong Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan Malaysia.Ada dua hal yang belum disepakati, yakni upah bagi TKI dan pembayaran terhadap agen penempatan TKI ke Malaysia. Sejak dilakukan Letter of Intent (LoI) di Malaysia di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Pemerintah Diraja Malaysia Najib Razak pada 18 Mei lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pernah menjanjikan tindak lanjut LoI yang lebih detail akan diwujudkan dalam bentuk MoU selambat-lambatnya setelah dua bulan.

Sebelumnya, MoU sempat juga beberapa kali dijanjikan namun tidak berhasil. Masalah lainnya, ternyata pembahasan MoU tidak melibatkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI merupakan dua institusi yang tak bisa akur dalam menjalankan kewenangannya mengurus TKI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s