Sulitnya Akur Saudara Serumpun

Badai sering kali menerpa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Saudara serumpun itu kerap cekcok, bahkan nyaris adu jotos. Indonesia sering kali dibuat berang oleh lakunya Malaysia.

Masih teringat dalam benak masyarakat Indonesia soal kelakuan kasar warga Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tak sedikit pula warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan.

Beberapa waktu lalu, Indonesia berang atas perlakuan kasar Petugas Rela Malaysia yang menahan Musliana Nurdin, istri Atase Pendidikan Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur. Indonesia juga tak terima perlakuan kasar polisi Malaysia yang menganiaya wasit karateka Indonesia, Donald Peter Luther Kolopita. Belum lama ini, Indonesia juga kesal dengan klaim Malaysia atas beberapa budaya asli Indonesia. Belum lagi arogansi militer Malaysia yang sering memprovokasi di wilayah kedaulatan Indonesia.

Kini, Malaysia kembali membuat berang Indonesia lewat perilaku kasar Polisi Malaysia yang menahan tiga pegawai pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka adalah Selvo, Asriadi dan Erwan.

Ketiganya sempat ditahan polisi Malaysia selama empat hari karena dituduh menangkap tujuh nelayan Malaysia di perairan Berakit, Bintan Utara yang sedang mencuri ikan pada Jumat, pekan lalu. Padahal, mereka berupaya menangkap nelayan Malaysia yang berusaha mencuri di perairan Indonesia.

Perlakuan arogan yang dilakukan polisi Malaysia itu menuai amarah masyarakat Indonesia. Puluhan orang dari laskar Merah Putih menggelar aksi protes di depan Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Aksi demo itu dinilai pihak Malaysia telah kebablasan karena merusak barang-barang kedutaan. Malaysia juga tak menerima aksi demonstran yang melemparkan lumpur dan memanjat bilik keamanan dan gerbang utama ke kedutaan.

Atas peristiwa itu, Malaysia melayangkan nota protes kepada pemerintah Indonesia. Nota protes itu dikirimkan kedutaan Malaysia kepada Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Syed Munshe Afzaruddin Syed Hassan mengatakan, pihaknya menghormati segala macam bentuk demonstrasi yang dilakukan warga Indonesia.

“Asalkan tidak berbuntut anarkis dan melanggar wilayah kedaulatan masing-masing. Silakan (berdemonstrasi) karena mereka berhak untuk melakukannya, tapi tidak harus menghancurkan properti kedutaan,” tegas Syed Hassan seperti dikutip dari kantor berita Bernama, Selasa, 17 Agustus lalu.

Belumlah protes itu dijawab, pemerintah Indonesia juga mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyatakan, nota protes Indonesia itu secara resmi dikirim oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Rabu (18/8) lalu.

Dalam nota itu, Indonesia mengecam tindakan polisi Malaysia yang melakukan penahanan terhadap tiga pegawai pengawas perikanan KKP.

Menurut Marty, tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam nota diplomatik itu disebutkan prosedur tetap jika Malaysia memiliki keperluan untuk memasuki wilayah Indonesia. “Supaya tidak berkembang menjadi masalah serius,” ujar Marty.

Tapi, sikap politik luar negeri pemerintah terhadap Malaysia itu dinilai lembek. Pemerintah tidak lagi harus mengandalkan soft diplomacy (diplomasi lunak) dengan Malaysia.

Beberapa anggota DPR menuding kelakuan Malaysia sudah kelewat batas. Karena pemerintah didesak untuk menarik pulang Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, menarik semua TKI di Malaysia karena sering diperlakuan tak manusiawi, serta lebih tegas terhadap Malaysia karena sering menyerobot masuk secara ilegal ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan lagi mengandalkan soft diplomacy dengan Malaysia. Tunjukkan ketidaksukaan kita, protes kita kepada Malaysia, diantaranya panggil Duta Besar RI untuk Malaysia,” tegas Tantowi Yahya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Jakarta (19/8).

Ahmad Muzani, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra mengamini pernyataan Tantowi. “Ada banyak cara untuk menekan Malaysia, tapi ini (menarik duta besar) belum pernah dicoba oleh pemerintah Indonesia,” kata Muzani.

Selain itu, Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Luar Negeri untuk menuntaskan masalah perbatasan yang kerap membuat tegang kedua negara. Tantowi menegaskan, kedaulatan bangsa tidak bisa dibeli dengan apapun.

Reaksi keras DPR itu ditanggapi hati-hati oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Dia menyatakan, pemerintah harus bijak merespons masalah tersebut. Dia menilai, posisi Duta Besar sangat penting untuk membangun komunikasi politik dan diplomasi dengan negara lain. “Harus disikapi dengan bijak, di negara-negara lain, sangat jarang melakukan itu (menarik duta besar) sebagai bentuk protes,” katanya.

Dalam urusan diplomasi memang perlu kehati-hatian menentukan kebijakan politik luar negeri. Jangan justru langkah emosional itu membuyarkan upaya kedua negara dalam mengembalikan kemesraan selama ini.

Namun, jika rentetan permasalahan itu dibiarkan, bisa menjadi ”bom waktu” yang setiap saat meledakkan emosi kedua negara hingga berujung pada perang, jika tidak jelas penyelesaiannya.

Akar Masalah tak Dipangkas

Sengketa Indonesia dengan Malaysia sebenarnya tidak terlepas dari akar masalah yang tak juga dipangkas. Beberapa masalah yang kerap melecut emosi antara lain masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), sengketa perbatasan wilayah, saling klaim kebudayaan, dan masalah penegakan hukum lainnya yang dilakukan masing-masing warga negara.

Indonesia sering berang mendapat kabar perlakuan kasar warga Malaysia yang mempekerjakan TKI. Sering kali, TKI dikabarkan mengalami kekerasan, bekerja ganda sebagai pembantu rumah tangga dan toko, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, penipuan oleh majikan dan agensi, diusir oleh majikan, korban perdagangan manusia (trafficking), telantar dan sebagainya.

Berdasarkan data Migrant Care, organisasi sipil yang peduli terhadap nasib buruh Migran, di tahun 2009, 62 persen TKI Indonesia yang berjumlah 4,5 juta bekerja di Malaysia. Tetapi, dari 1.100 TKI yang meninggal, 70 persen di antaranya meninggal di Malaysia.
Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang dialami TKI, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah sepakat memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan hukum kepada seluruh TKI di Malaysia. Indonesia memberikan apreasiasi atas upaya Malaysia yang berusaha menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi TKI di Malaysia.

Putusan Pengadilan Malaysia yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Yin Pek Ha, warga Malaysia yang menjadi majikan Nirmala Bonat, TKI asal Kupang NTT yang menjadi korban kekerasan terhadap Nirmala, tentu memiliki arti penting dalam menyelesaikan persoalan TKI di Malaysia.

Bonat menanti keadilan selama 3,5 tahun atas ketidakadilan yang dialaminya. Dia tak kuasa sembunyikan haru menyusul kabar Yin Pek Ha divonis bersalah oleh pengadilan setempat. Pek Ha adalah majikan Nirmala di kondomunium Villa Putra, Kuala Lumpur. Awal 2004, majikan perempuan itu menyiksa Nirmala dalam bentuk menyetrika badan, menyiram air panas, memukul kepala dengan gantungan baju, gelas jika kesal dan tidak puas dengan kerja Nirmala.

Pengadilan setempat pada 28 November 2008 menyatakan Pek Ha bersalah atas empat tuduhan penyiksaan terhadap Nirmala. Wanita itu dihukum 18 tahun.

Bonat, sengaja bertahan di Kuala Lumpur bekerja sebagai tukang stempel di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sambil menunggu keputusan akhir pengadilan setempat.

Kekerasan yang dialami Nirmala hanya salah satu kasus dari sekian banyak kekerasan yang dialami TKI di luar negeri. Penyelesaian kasus yang dialami TKI di Malaysia diakui KBRI di Malaysia tak mudah. Kendala yang dihadapi antara lain: ketidakmampuan WNI/TKI
dalam menyebutkan indentitas agen tenaga kerja/jasa penyalur di Indonesia maupun di Malaysia serta majikannya sehingga sulit dihubungi. Akibatnya, saat diterpa masalah, sulit dapat segera menyelesaikannya.

Permasalahan lain yang dihadapi TKI adalah menjadi korban perdagangan manusia (trafficking). Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono pernah mengatakan, 20 persen dari tiga perempat jumlah TKW yang bekerja ke luar negeri adalah korban trafficking.

“Sebagian besar mereka adalah korban eksploitasi seks,” ujar Meuthia saat berkunjung di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Para korban itu, sebagian besar terjerat perdagangan manusia lantaran orang tuanya terjerat utang. “Lalu, anaknya disuruh bekerja. Orang tua kan percaya saja, dengan begitu dia harus melayani sekian orang,” katanya.

Meuthia menyesalkan jika proses hukum kepada pelaku yang melakukan perdagangan manusia cenderung memakan waktu lama. “Prosesnya jangan terlalu lama. Kami merasa terlalu lama, termasuk untuk pemulangan,” katanya.

Indonesia tentu berharap negeri Jiran itu benar-benar menegakkan hukum kepada para TKI di Malaysia yang mengalami nasib serupa dengan Nirmala.

Putusan pengadilan Malaysia yang juga layak diberi apresiasi adalah saat memvonis mati warganya karena terbukti membunuh TKI pada pertengahan Juli 2010. A Murugan, didakwa membunuh warga negara Indonesia, Muntik Bani yang meninggal pada 25 Oktober tahun lalu.

Tewasnya Muntik adalah rangkaian kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kabar tragis itu sempat memanaskan hubungan Indonesia dan Malaysia.

Meski vonis berat dijatuhkan, toh masih ada TKI yang tewas dianiaya. 29 Juni 2010 lalu, Eliyana, TKI meninggal dunia akibat penyiksaan majikan di Sibu, Serawak, Malaysia. Tak hanya siksaan yang diterima korban, selama bekerja enam bulan ia juga tidak mendapatkan upah.

TKI asal Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, itu meninggal dunia, 28 Juni 2010 lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat.

Namun, tidak semua warga Malaysia yang diduga kuat membunuh TKI divonis berat. 30 Juni 2010 lalu, Pengadilan Malaysia membebaskan warganya bernama Chen Pei Ee, wanita yang dituduh membunuh Kunarsih, pembantu rumah tangga asal Indonesia tiga tahun lalu. Chen dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi setelah pihak berwenang gagal menemukan anggota keluarga yang saksi kunci dalam persidangan. Kunarsih meninggal setelah dipukuli pada bagian dada dan perut pada bulan Agustus 2007 silam. Vonis tersebut memicu reaksi keras dari kalangan aktivis buruh migrant.

Sementara bagi warga Malaysia, ratusan ribu TKI yang berstatus illegal sering kali membikin repot. Jumlah TKI di Malaysia yang dipulangkan ke tanah air mencapai 35.000 orang per tahunnya.

Jumlah itu diklaim Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengalami penurunan, yang sebelumnya mencapai 40.000-an orang.
Dalam menjawab masalah TKI memang tak bisa secara sepihak. Kedua negara sama-sama membutuhkan jasa TKI. Bagi Malaysia, TKI sangat bermanfaat dalam mendorong kegiatan perekonomiannya.

Sementara bagi Indonesia, TKI adalah salah satu aset yang telah memberikan banyak pemasukan ke kas negara. Pada Februari 2010 lalu tercatat, TKI menyumbang devisa negara hingga Rp64,9 triliun.

Upaya membenahi carut marut masalah yang dihadapi TKI sebenarnya sudah diupayakan kedua negara. Namun, belum mencapai kesepakatan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum berhasil mendorong Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan Malaysia.
Ada dua hal yang belum disepakati, yakni upah bagi TKI dan pembayaran terhadap agen penempatan TKI ke Malaysia.

Sejak dilakukan Letter of Intent (LoI) di Malaysia di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Pemerintah Diraja Malaysia Najib Razak pada 18 Mei lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pernah menjanjikan tindak lanjut LoI yang lebih detil akan diwujudkan dalam bentuk MoU selambat-lambatnya setelah dua bulan.

Sebelumnya, MoU sempat juga beberapa kali dijanjikan namun tidak berhasil. Masalah lainnya, ternyata pembahasan MoU tidak melibatkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI merupakan dua institusi yang tak bisa akur dalam menjalankan kewenangannya mengurus TKI.

Perang di perbatasan

Masalah wilayah perbatasan tak kalah peliknya. Insiden pada 13 Agustus ketika polisi laut Malaysia mencegat dan menahan tiga petugas dari Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP) Provinsi Kepulauan Riau yang menangkap kapal nelayan Malaysia mengambil ikan di perairan Indonesia, dinilai Indonesia telah melanggar memasuki wilayah perbatasan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pun mengirim nota diplomatik memprotes atas pelanggaran perbatasan ke perairan Indonesia oleh nelayan dan petugas keamanan Malaysia.

“Nota diplomatik ini merupakan sikap Indonesia mengecam kepada pemerintah Malaysia karena bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada pers beberapa waktu lalu.

Protes dilayangkan tidak hanya terkait pelanggaran perbatasan tanpa izin yang dilakukan Nelayan Malaysia, tetapi juga mengkritisi penahanan petugas Indonesia oleh polisi Malaysia.

Marty menegaskan, posisi Indonesia sangat kuat dalam sengketa perbatasan karena pada 2008 Mahkamah Internasional menganggap peta laut tahun 1979—yang selama ini menjadi acuan Malaysia, tidak sah.

Staf Pengajar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Alimunhanif mengingatkan pemerintah harus segera menuntaskan secara serius masalah perbatasan dengan Malaysia. Jika tidak, kemungkinan negara tetangga lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Filipina juga turut mempersoalkan masalah perbatasan dengan Indonesia.

“Setiap saat masalah perbatasan ini akan menjadi masalah, jika kita tidak segera mengambil sikap secara serius menyelesaikannya,” kata Alimunhanif.

Dia menilai dukungan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI seharusnya dijadikan kekuatan bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Dia menjelaskan, masalah perbatasan RI dan Malaysia sudah lama terjadi.

Setidaknya terhitung sejak Malaysia merdeka tahun 1956. Tetapi masalahnya adalah Indonesia tidak pernah serius menyelesaikan masalah perbatasan ini. Indonesia, kata dia, sejak terjadi krisis tahun 1998, Malaysia mengetahui kekuatan militer Indonesia masih lemah, ekonomi gonjang-ganjing.

Malaysia pun agaknya memanfaatkan kondisi Indonesia untuk berkali-kali mencari masalah. Di antara masalah Ambalat, setelah sebelumnya Pulau Sipadan dan Ligitan berhasil direbut oleh Malaysia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebenarnya sudah sering mengelar pertemuan bilateral guna membahas masalah perbatasan. SBY dan Badawi telah sepakat untuk lebih mengefektifkan lagi proses perundingan seputar perbatasan wilayah. SBY meminta Badawi agar tim negosiasi kedua negara dapat berkerja lebih efektif lagi, dengan mandat yang lebih besar sehingga dapat segera menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dalam menyikapi permasalahan batasan wilayah, Indonesia tidak hanya memfokuskan pada perbedaan penglihatan tentang batas wilayah RI di laut sebelah timur Kalimantan, dan sebelah barat Sulawesi, tetapi juga ditempat yang lain.

Di luar itu, wilayah perbatasan RI-Malaysia—khususnya di darat, ditemukan jika perbatasan di kawasan hutan tidak terdapat tanda batas fisik yang spesifik dan jelas.

Di Kalimantan, wilayah perbatasan darat membentang sepanjang 1.950 kilometer. Di Kaltim yang panjang perbatasannya mencapai 1.038 kilometer, berada di tiga kabupaten (Nunukan, Malinau dan Kutai Barat).

Patok perbatasan di tengah hutan maupun perbukitan terjal tidak bisa dilihat dari radius dekat sekalipun. Untuk mengetahuinya harus bersusah-payah mencarinya di tengah hutan ataupun perbukitan.

Selain itu, sejumlah wilayah atau pulau di kawasan perbatasan RI-Malaysia juga ada berpotensi menjadi dispute territory seperti: Pulau Berhala di Sumatra Utara, Pulau Pelampong, Batu Berhanti dan Nongsa di Riau; serta Pulau Gosong Makassar di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peta Wilayah RI di Departemen Kelautan dan Perikanan, pulau-pulau tersebut berada sangat dekat—bahkan tepat di garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun batas laut teritorial yang rawan konflik/sengketa. Di antara pulau-pulau itu juga ada yang tidak berpenghuni. Jika tidak segera ditata guna memperjelas keberadaannya tidak mustahil akan terjadi silent occupation (pencaplokan diam-diam) wilayah itu oleh Malaysia.

Peran EPG

Hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memanas karena klaim Malaysia atas beberapa budaya Indonesia. Budaya asli Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang-orang asal Indonesia yang kini menjadi warga negara Malaysia rupanya menjadi masalah ketika kemudian menjadi alat promosi dan bisnis Malaysia

Masyarakat Indonesia pernah marah atas penayangan Tari Pendet asal Pulau Dewata dalam promosi tahun kunjungan pariwisata Malaysia. Malaysia juga pernah mengklaim budaya Indonesia, seperti lagi Rasa Sayange dan Reog Ponorogo.

Dalam menghadapi masalah klaim budaya yang dapat menjadi isu sensitif hubungan kedua negara itu, telah dibentuk Eminent Person Group (EPG) yang terdiri dari tujuh orang yang kredibel dalam menjawab permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, atau bidang lain yang dianggap penting.

EPG Indonesia-Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, yang merupakan wujud hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia. EPG bertugas menyikapi isu yang berkembang di masyarakat kedua negara, dan memberikan rekomendasi pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Di level pemerintah kedua negara, memang ada kesadaran untuk memilih damai daripada
harus berperang. Kedua negara telah sepakat untuk selalu menggelar pertemuan bilateral setahun sekali khusus untuk membahas sejumlah persoalan, sekaligus memperluaskan kerjasama di segala bidang.

SBY dan Badawi juga sudah sering mengelar pertemuan bilateral. Saat pertemuan ritual tahunan digelar di Kantor PM Malaysia, Putrajaya, sejumlah komitmen dan kesepakatan untuk memperluas kerjasama telah ditetapkan.

Namun, tentu tak cukup masalah hanya diselesaikan dilevel pemimpin kedua negara saja. Hasil pertemuan bilateral harus diarahkan untuk mendorong kesadaran rakyat Indonesia dan Malaysia.

Kedua pemimpin itu harus menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia dan Malaysia bersama-sama mencegah sesuatu yang dapat merusak harmonisasi hubungan baik kedua negara yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun.

Salah satu langkah yang harus dimaksimalkan adalah membangun intermedia dialogue antara pers Indonesia dan Malaysia. Apabila pers Indonesia dan Malaysia sering bertemu, maka understanding yang bias bisa berkurang.

Memang tak bisa dipungkiri, emosi diletupkan rakyat Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari sejumlah isu yang diberitakan media di kedua negara.

Wartawan senior Rosihan Anwar pernah menyebut media di Malaysia semakin memperburuk keadaan lantaran kerap menggunakan sebutan Indon bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dianggap melecehkan. “Kita (wartawan) punya tugas menjaga agar keadaan tidak semakin buruk,” kata Rosihan.

Langkah lain yang harus diintensifkan adalah perlunya pendekatan budaya untuk merajut kembali hubungan harmonis Malaysia dengan Indonesia. Interaksi budaya (cultural interaction) yang baik antara orang Malaysia dengan Indonesia yang telah berlangsung sejak lama harus terus dipertahankan.

Tak sedikit warga Minang Kabau atau Jawa yang bertandang ke Malaysia. “Mereka datang bersama membawa lagu, tarian, musik, adat istiadat dan masakan yang kemudian menjadi kebiasaan bagi Malaysia,” kata Badawi.

Yang jelas, semua masalah bisa diselesaikan. Jangan pakai otot, tapi pakai otak. Jangan pakai emosi, tapi harus dengan bijak. Apa harus terus menerus saudara serumpun saling ejek, hina, hingga akhirnya perang angkat senjata?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s