Kisah Pilu Dari Balik Penjara

FILEP Jacob Semuel Karma, tak kuasa menahan perih akibat penyakit prostat yang di deritanya. Dia sulit buang air kecil. Di dalam penjara Abepura, tahanan politik Papua itu hanya bisa meraung-raung kesakitan. Dia minta bantuan medis dari karyawan penjara. Namun, pelayanan kesehatan yang diterimanya ala kadarnya. Filep hanya dianjurkan banyak minum air serta istirahat.

Karena tak kuasa menahan sakit, pihak penjara akhirnya membawa dirinya ke Rumah Sakit Dok Duo pada Agustus-Oktober 2009 lalu. Namun, dokter tak juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Pihak rumah sakit lalu merekomendasikan agar Filep mendapat perawatan secepatnya ke unit pengobatan urologi yang hanya ada di Jakarta. Dokter yang menanganinya di tahanan tak kuasa menyembuhkan penyakitnya. Filep disarankan berobat ke rumah sakit di Jakarta.

Atas saran dokter itu, keluarga Filep kemudian mengajukan permohonan kepada kepala sipir penjara Anthonius Ayorbaba, agar diizinkan Filep berobat ke Jakarta. Namun, Anthonius tidak mengizinkan. Dia beralasan tak berwenang memberikan izin tersebut. Dia juga menyatakan pemerintah tak punya uang untuk biaya pengobatan. Anthonius menyarankan agar keluarga Filep meminta izin ke Nazarudin Bunas, Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura. Sayangnya, permohonan itu tak juga direstui. Alasannya sama. Pemerintah tidak memiliki dana untuk mengobatinya. Filep adalah tahanan politik Papua yang dipenjara karena dianggap memimpin gerakan saparatis Papua Merdeka.

Pada 25 Januari 1999, dia divonis hukuman 6,5 tahun penjara. Filep mengajukan banding. Dia pun bebas pada 20 November 1999. Pada tahun 2004, Filep ditangkap karena mengorganisir kegiatan peringatan ulang tahun kedaulatan Papua. Filep hanya salah satu tahanan politik yang kurang mendapatkan perlakuan manusiawi selama di penjara. Kasus serupa juga lain menimpa Buchtar Tabuni. Dia mengalami luka akibat sering kalinya mengalami kekerasan yang dilakukan aparat penjara. Masalahnya sepele. Hanya karena diketahui membawa telepon gengam, petugas keamanan melakukan penganiayaan terhadapnya.

Mendengar kabar kekerasan yang dialaminya, massa pendukung Buchtar pernah mengepung dan merusak Penjara Abepura. Mereka mendesak pelaku kekerasan terhadap Buchtar diusut.
Ferdinand Pakage juga bernasib naas. Tahanan yang dianggap mengorganisir aksi menuntut penutupan operasi pertambangan emas Freeport McMoran yang berujung kekerasan. Ferdinand mengaku disiksa oleh petugas penjara. Dia pernah ditempatkan di sel isolasi. Selphius Bobii, pesakitan politik lainnya, pernah mendengar raungan kesakitan yang dialami Ferdinand. Karena lambatnya pengobatan, Ferdinand harus kehilangan mata kanannya akibat kekerasan yang dialaminya. Keluarganya telah minta pihak Departemen Hukum dan HAM Jayapura mengusut kasus tersebut. Namun, desakan itu belum juga ditanggapi.

Kisah kelabu para pesakitan politik itu direkam oleh Human Rights Watch (HRW). Pengakuan mereka seakan mengingatkan kasus penyiksaan yang dilakukan tentara Amerika Serikat terhadap tahanan Irak di Penjara Abu Gharib. Dalam laporannya, HRW mengutip pengakuan 10 tahanan politik yang berasal dari Papua dan Maluku. Sebagian besar mereka ditahan karena membentangkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan berpidato menyatakan pendapatnya mengenai kemerdekaan Papua—tanpa mengajurkan kekerasan.

Namun, mereka mengalami pesakitan di tahanan. Hukumannya tiga hingga 20 tahun penjara. 10 pesakitan politik itu adalah Johan Teterisa, Reimond Tuapattinaya, Rube Saiya, Ferdinand Waas. Mereka ditahan di penjara Maluku karena terkait tarian Cakakele yang menyusup dalam acara perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Ambon, 29 Juni 2007 lalu. Mereka menari sambil berupaya mengibarkan bendera RMS. Pesakitan politik lainnya adalah Filep Karma, Buchtar Tabuni, Ferdinand Pakage, Simon Tuturop, Tadeus Waripang, dan Roni Ruben Iba.

HRW memperkirakan, ada ratusan tahanan politik yang di penjara karena mengungkapkan aspirasi politik secara damai.Ketua Divisi Asia HRW Phil Robertson mengkritik perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan politik. ”Laporan kami membongkar mitos jika Indonesia sudah tidak punya tahanan politik. Ternyata banyak warga Papua dan Maluku yang ditahan karena menyatakan aspirasi politik secara damai,” ucap Phil di Jakarta, Rabu (23/6).

HRW menyesalkan cara-cara kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat menindak individu yang menyuarakan aspirasi politiknya dengan cara damai. HRW pun mengkritik hukuman berat yang dijatuhi terhadap mereka. HRW mencontohkan hukuman berat yang dikenakan para simpatisan RMS yang menyuarakan aspirasi politiknya lewat tarian Cakalele, saat perayaan Hari Keluarga Nasional ) XIV di Stadion Merdeka, Ambon, 29 Juni 2007 lalu—yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengadilan Ambon menghukum 19 penari itu dengan tuduhan makar, menjatuhkan vonis antara 10 dan 20 tahun penjara. Tak hanya itu, pada 10 Maret 2009, para pesakitan politik dipindahkan penjarannya dari Ambon ke Jawa. Di Jawa, mereka dipenjara di Porong (tujuh narapidana), Kediri (enam orang), Semarang (enam orang), dan Malang (enam orang termasuk Teterisa). Duabelas pesakitan lain dikirim ke Pulau Nusa Kambangan, selatan. Hal itu membuat mereka sulit berhubungan dengan keluarganya.
Menurut Phil, hukuman berat itu tidak layak dikenakan kepada mereka karena mereka tidak tidak terlibat dalam aksi kekerasan atau menyerukan kekerasan. Aksi mereka juga tidak disertai senjata yang dapat mengancam nyawa orang lain. ”Mereka tidak makar, tidak mengajurkan kekerasan, atau melakukan kekerasan,” ujar Phil.

Meski demikian, Phil menegaskan pihaknya tidak mendukung upaya para pihak yang berjuang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Kami tidak mengambil posisi dalam isu kemerdekaan, baik Maluku dan Papua. Kami tidak mendukung, kami tidak mengizinkan orang-orang yang mendukung kemerdekaan,” ucap Phil. Namun, dia menyatakan, pihaknya tak bisa membiarkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah saparatisme. HRW menyatakan konsisten dengan hukum internasional, yang mendukung hak setiap individu, termasuk mengungkapkan pandangan politik secara damai tanpa ketakutan atau ditangkap atau bentuk-bentuk aksi balasan.

Kekerasan merupakan cara keliru dalam merespons aspirasi politik simpatisan separatis. Kekerasan justru hanya akan menyisahkan dendam berkepanjangan. ”Pengunaan cara-cara kekerasan untuk merespons aspirasi politik dan hak berpendapat, justru memunculkan permusuhan. Kita sudah punya pengalaman. Di Aceh, Timor Leste, itu pengalaman buruk. Harusnya kekerasan tidak lagi digunakan.” ujar Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Referendum

Apa yang dikatakan Haris memang terbukti. Desakan referendum (jajak pendapat) makin nyaring disuarakan ribuan warga Papua. Massa yang diorganisasi Majelis Rakyat Papua (MRP) itu mengklaim referendum merupakan suara masyarakat asli Papua yang ditampung lewat musyawarah pada 9-10 Juni 2010 lalu. Dalam aksinya, massa juga meneriakkan kemerdekaan Papua.

Mereka menilai otonomi khusus telah gagal menyejahterakan warga Papua. Massa juga menolak digelarnya Pemilihan Kepala Daerah di Papua dan menuntut pembebasan seluruh tahanan politik Papua. Tuntutan tersebut disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada 18 Juni lalu, dengan tenggat waktu untuk menindaklanjuti. Jika tidak, mereka akan kembali berdemonstrasi pada 8 Juli nanti.
Tuntutan MRP itu menuai pro dan kontra. Ketua Umum Badan Dewan Otorita Adat Sentani, Frans Alberth Joku, menilai, tuntutan itu sia-sia belaka. Menurut dia, di lingkup internasional, tak ada celah politik dan hukum untuk menggelar referendum. Negara- negara lain dan institusi multibilateral, termasuk Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) hanya mengakui Papua sebagai daerah otonom yang menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut dia, warga Papua jangan bermimpi meniru Timor Leste. “Ini adalah fakta dan kami sendiri dulu sebagai moderator internasional berulangkali mendatangi berbagai bangsa dan negara dan jawaban itu yang kami dapatkan: tidak mengakui lagi referendum,” ujarnya. Frans mengingatkan warga Papua, jangan terbujuk propaganda kosong.

Namun, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut berbeda pandangan. DAP yang bergabung dalam perjuangan MRP, menolak Otonomi Khusus. Menurut dia, undang-undang apapun yang diberikan Indonesia kepada Papua, tidak bisa mensejahterahkan orang Papua.

Tuntutan referendum itu bukan kali pertama. Tepatnya 1 Desember lalu, peristiwa kekerasan kembali terjadi antara aparat keamanan dan aktivis OPM saat perayaan hari ulang tahun Papua Merdeka. Sekitar 15 orang ditangkap dan dibawa ke Polresta Jayapura untuk diperiksa. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu tiga buah tifa (alat musik khas Indonesia Timur) dan pamflet bergambar Bendera Bintang Kejora. Sebelumnya, desakan referendum juga beberapa kali mencuat.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai, referendum adalah tuntutan yang bergerak dari waktu ke waktu. Namun dia menilai, tuntutan referendum tidak mewakili suara seluruh rakyat Papua. “Itu hanya disuarakan sebagian warga Papua,” ujarnya, Jum’at (25/6). Tuntutan referendum juga dinilainya merupakan upaya politisasi elite yang tergabung dalam MRP. Mereka menuntut agar pemerintah memberlakukan syarat khusus, yakni warga asli Papua yang dapat menjadi bagi calon gubernur, bupati, dan walikota.

Namun, menurut Velix, dalam penyelenggaran Pilkada, pemerintah mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut tidak mewajibkan walikota dan bupati adalah warga asli Papua. Syarat tersebut hanya untuk calon gubernur. “Untuk bupati dan walikota, siapa pun berhak menjadi bupati dan walikota.”

Dalam menyelesaikan masalah Papua, kata Velix, pemerintah terus mendorong pemberlakuan Otonomi Khusus. Pemerintah juga membuat beberapa regulasi yang sifatnya khusus, serta melakukan desenteralisasi fiskal. Dalam lima tahun terahir, pemerintah telah mengalokasi dana cukup besar bagi Papua. “Untuk tahun 2010 ini, dalam rencana pembangunan di Papua ditetapkan anggaran sekitar Rp30 triliun.”

Meski demikian, Velix menyadari jika pelaksanaan Otsus Papua belum maksimal berjalan, seperti tidak tepatnya pengalokasian dana. Namun upaya evaluasi terus dilakukan agar Otsus sesuai dengan harapan warga Papua. Apapun langkah yang dilakukan, penyelesaian masalah perbedaan pandangan politik antara pemerintah pusat dan sebagian warga Papua itu, tidak lagi harus bermuara pada kekerasan. Cara-cara beradab lewat dialog lebih diutamakan daripada cara kekerasan yang hanya menyisakan dendam berkepanjangan.

Menurut Haris, aspirasi politik yang disuarakan sebagian warga Papua, jangan hanya dinilai pemerintah sebagai rongrongan terhadap integritas bangsa. Dengan begitu, tak perlu direspons dengan kekerasan. “Namun, pemerintah terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan Papua,” ucapnya.

Warga Papua memang berhak hidup sejahtera di tanah lelulurnya yang kaya sumberdaya alam. Potret kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan emas PT Freeport Indonesia merupakan fakta ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Sementara kegiatan eksploitasi tambang emas yang dilakukan Freeport telah meraup untung luar biasa.

Pendapatan utama Freeport dari operasi tambangnya di Papua mencapai 60 persen pada 2009. Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Namun, keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin.

Soal latar belakang sejarah Papua hingga kini juga masih menjadi perdebatan. Dokumen sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua kabarnya masih disimpan di rumah keluarga almarhum Stefanus Samberi yang merupakan tokoh Gerakan Merah Putih sejak 1968. Dokumen Pepera itu diperkuat dengan adanya bukti Surat Keputusan (SK) nomor 35/TK/1968 yang di dalamnya tertuang nama pelindung, yaitu mantan Pangdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Sarwo Eddie Wibowo, bersama beberapa nama-nama Muspida Provinsi Irian Jaya pada saat itu.

Yakobus D Affar, cucu mendiang Stefanus Samberi, mengatakan, keluarga akan segera menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah kembali ramainya desakan referendum yang disuarakan sebagian warga Papua.

Dokumen Pepera itu dinilainya sebagai bukti referendum yang diadakan tahun 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara milik Belanda atau Indonesia. “Akan kami serahkan langsung kepada presiden, sehingga ada dasar kebenaran untuk pemerintah RI dapat meluruskan sejarah masuknya Papua ke NKRI atau kembalinya Irian Jaya kepangkuan Ibu Pertiwi,” ucap Yakobus.

Di pihak lain, ada juga yang menilai, Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda hingga 1960-an. Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, sebuah lembaga yang disponsori Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan negara berdaulat dan mengibarkan bendera nasional yang dinamakan Bintang Kejora.

Namun, Presiden Sukarno menyatakan, Papua adalah bagian Indonesia dan menuduh Kerajaan Belanda berusaha menciptakan negara boneka di depan pintu Indonesia. Sukarno memerintahkan pasukan Indonesia untuk menguasai Papua. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan dalam proses diplomasi. Setelah negosiasi, Indonesia dan Belanda setuju menunjuk PBB mengadakan sebuah referendum bagi Papua pada 1969.

Dialog

Haris menekankan pentingnya ruang guna menampung aspirasi politik mereka. ”Penggunaan kekerasan dalam merespons aspirasi politik dan hak berpendapat, justru memunculkan permusuhan. Padahal, kita punya pengalaman seperti di Aceh dan Timor Leste. Pengalaman buruk itu tidak boleh terulang,” ucapnya.

Filep sendiri menyatakan, pihaknya ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia. ”Suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan,” ujarnya.

Jhonson Panjaitan, yang pernah tergabung dalam tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku mengkritik keterlibatan Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam menindak para simpatisan separatis. Dia menilai, pasukan polisi khusus itu sama seperti di jaman Orde Baru yang menggunakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam melibas setiap individu atau kelompok yang membangkang terhadap penguasa. ”Modelnya sama. Penyiksaannya seperti saat Suharto,” ucapnya. Pengalaman buruk yang dialami kliennya tersebut sudah dilaporkan ke aparat yang berwenang. Namun, tidak direspons. ”Hanya Komnas HAM yang menindaklanjuti, itu juga tidak ada tindaklanjut berikut,” ucapnya.

Dari pengalaman mengadvokasi tahanan politik, Jhonson mengungkapkan, aparat cenderung mengutamakan kekerasan. Perhatian terhadap hak-hak tahanan politik diabaikan. Dia juga mengkritik vonis 15-20 tahun terhadap individu yang mengibarkan bendera yang menjadi simbol gerakan separatis. Jhonson menilai, telah terjadi radikalisasi pasal pidana dalam menjerat pelaku karena menggunakan UU Terorisme. ”Dalam kasus pengibaran bendera, terjadi proses radikalisasi dalam menggunakan hukum, karena beberapa orang yang terlibat dijerat dengan pasal di dalam UU Terorisme,” kritik mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu.

Pembebasan

Atas kasus penganiayaan yang dialami tahanan politik tersebut, Phil mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang imparsial. Kasus tersebut juga rencananya dilaporkan ke sejumlah organisasi HAM internasional agar mendesak pemerintah Indonesia lebih memperhatikan hak tahanan politik. Phil juga menghimbau agar tahanan politik dibebaskan karena tidak melakukan tindakan makar.

Menanggapi desakan itu, Velix mengatakan, laporan HRW merupakan informasi yang dapat menjadi bahan penting dalam menyikapi masalah tahanan politik. “Itu menjadi bahan penting,” katanya. Ia menambahkan, penahanan terhadap simpatisan politik merupakan bagian dari penegakan hukum. “Artinya siapa pun warga negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum berlaku, maka harus berhadapan hukum.” Menurut dia, Presiden telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialias Akbar untuk mengevaluasi rencana pembebasan tahanan politik.

Patrialis sebelumnya berjanji akan membebaskan sejumlah tahanan politik Papua. Namun, pihaknya tengah memastikan motif dari 37 orang tahanan politik yang diduga terlibat dengan gerakan separatisme di Papua. Menurut Patrialis, tahanan politik Papua tidak selalu berkaitan dengan operasi pemberontakan. Sebagian dari mereka hanya melakukan aksi unjuk rasa keprihatinan masyarakat Papua, bukan menuntut disintegrasi.

“Kita akan seleksi dulu mana yang betul-betul menyalurkan aspirasi. Karena dari mereka ada yang cuma menuntut ke mana larinya anggaran otonomi khusus (Papua) yang 33 triliun itu, mereka merasa tidak menikmati,” ujar Patrialis di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat berkunjung ke tahanan Abepura, Patrialis telah menginstruksikan kantor Kemenkumham di wilayah tersebut untuk menginventarisir tahanan politik yang dapat dibebaskan. Data tersebut akan dibicarakan bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Yudhoyono agar dipertimbangkan untuk dibebaskan melalui abolisi atau amnesti.

Sementara itu, Deputi Komunikasi dan Informasi Kementerian Negara bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal Madya TNI Sagom Tamboen menyatakan pemerintah akan mempelajari temuan HRW tersebut. “Tentu akan menjadi pemikiran,” ucapnya Sagom tidak sepakat jika masalah domestik tersebut dilaporkan ke ranah internasional. Menurut dia, hukuman dijatuhkan kepada setiap warga negara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dia menilai, kepolisian sudah memikirkan dampak sesuatu tindakan yang dilakukannya. Namun, Sagom mengingatkan agar masalah tersebut juga harus dilihat sebagai masalah hukum yang dilakukan warga negara. ”Dan itu harus diselesaikan hukum yang sudah berlaku di negara ini,” katanya. Dia menilai, kepolisian melakukan penahanan terhadap warga negara karena dianggap makar jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan.

Apapun dalihnya, penyiksaan tidak dapat dibenarkan, meski kepada tahanan politik. Apalagi, Indonesia sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi Indonesia pada 2006. Konvensi Internasional itu mewajibkan setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayahnya.

Kasus kekerasaan yang dialami tahanan politik Papua dan Maluku menunjukan Indonesia tidak menunjukan komitmen serius melaksanakan konvensi antipenyiksaan. Seharusnya, Indonesia punya kewajiban untuk mematuhi, dan memastikan aparatur negaranya tidak menggunakan kekerasan dan penyiksaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s