Akal-akalan Membajak Anggaran

Koalisi Tolak Dana Aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6)

SEBAGIAN politisi di negara ini yakin betul jika uang adalah modal utama dalam menitit karier politik. Dengan uang, mereka dapat dengan mudah memobilisasi rakyat. Apalagi, di kala hidup rakyat masih sekarat. Politisi kadang hadir bak dewa penyelamat.

Dengan uang, politisi bisa memoles citra lewat iklan di media massa, sambil menawarkan janji-janji muluk. Politik ala Robin Hood itu yang kemudian menyebabkan biaya politik tinggi. Karenanya pula politisi mengais upeti lewat kekuasaan yang diraihnya dengan menggunakan modal yang begitu besar.

Sudah begitu banyak politisi di negara ini yang dijebloskan ke bui karena korupsi. Berbagai modus korupsi mereka lakoni. Mulai dari penyalahgunaan fungsi legislasi, pembahasan anggaran, keterlibatan dalam proyek yang dibiayai negara, penanganan kasus, pemekaran wilayah, kunjungan kerja ke suatu tempat atau daerah, studi banding ke luar negeri, proses uji kelayakan dan kepatutan pejabat publik, dan sebagainya.

Dari sekian banyak yang dijebloskan ke bui, tak membuat nyali politisi untuk berhenti korupsi. Simak saja upaya politisi mengeruk upeti di balik dana aspirasi. Nilainya fantastis. Usulan itu disuarakan Fraksi Partai Golkar di DPR.

Para politisi partai berlambang beringin itu mengusulkan agar pemerintah menggelontorkan uang yang totalnya mencapai Rp8,4 triliun dari APBN 2011. Dana itu untuk jatah setiap anggota DPR di daerah pemilihan (Dapil). Usul Golkar itu menuai kecaman publik.

“Itu tidak benar. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan fasilitas, untuk kepentingan politik,” ucap Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Namun, kritik itu tak menghentikan niat para politisi membajak anggaran negara. Di Nanggroe Aceh Darussalam, para wakil rakyat, sepakat mengalokasikan dana aspirasi selama dua periode yang menguras anggaran hingga Rp690 miliar.

Dana aspirasi dialokasikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2004-2009. Anggaran sebesar Rp5 miliar diberikan kepada 69 anggota DPR Aceh. Soal pertanggungjawaban, tidak jelas pembuktiannya.

Meski menuai kecaman, Golkar tak susut nyali. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/6) menyatakan, dana aspirasi yang digagas fraksinya akan lolos dalam APBN 2011.

Setya berdalih, dana aspirasi untuk mengembangkan daerah. Dengan suntikan dana itu, katanya, akan dapat mendorong pemerataan pembangunan. Soal angka Rp8,4 triliun pun dinilainya terlalu kecil jika dibandingkan total APBN yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Ketimpangan

Argumentasi Setya itu dikritik Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan. “Uang Rp8,4 triliun itu besar sekali. Ide itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Pengalokasian anggaran tersebut juga tidak akan mendorong pemerataan pembangunan. “Yang terjadi justru kesenjangan pembangunan,” ucapnya.

Bayangkan jika setiap anggota DPR diberikan Rp15 miliar. Menurut Yuna, yang paling diuntungkan adalah daerah yang memiliki banyak dapil seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki anggaran yang besar. Lantas, bagaimana dengan daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang miskin. “Kalau di Jakarta ada lima dapil, berarti mendapatkan Rp75 miliar. Sementara di NTT, ada sekitar empat dapil. Bagi NTT, nilai itu tidak ada artinya. Jadi, justru menyebabkan kesenjangan antardaerah,” tegas Yuna.

Menurut Sebastian, jika usulan dana aspirasi itu dikabulkan DPR dan pemerintah, maka sama saja melegalisasikan korupsi kebijakan. Penggunaan anggaran negara oleh DPR juga melabrak tugas dan kewenangannya.

DPR tidak berwenang menggunakan anggaran. Namun, hanya menetapkan APBN dan mengawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan pemerintah. “Kalau usulan itu disetujui, maka kacau balau. DPR bukan pengguna anggaran, tetapi mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada kebocoran. Tidak harus mereka minta jatah Rp15 miliar, dari mana ceritanya,” tegas Sebastian.

Pembangkangan Konstitusi

Ada motif jika usul yang disuarakan Partai Golkar itu adalah upaya memanfaatkan institusi DPR untuk mengembalikan uang kampanye. Karena itu, publik mendesak DPR dan pemerintah tidak mengabulkan usulan dana aspirasi tersebut.

“Kami menolak perampokan sistemik oleh politisi, menolak penggunaan institusi parlemen sebagai instrumen pengembalian uang kampanye, menolak segala alasan mencari popularitas politik melalui penggunaan uang pajak rakyat,” tegas Roy Salam, juru bicara Koalisi Rakyat Tolak Dana Aspirasi (Korlap) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Usulan Golkar yang menyatakan akan ada pemerataan anggaran dan pembangunan melalui dana aspirasi, hanya akal-akalan saja.

Dana aspirasi juga dinilai sebagai bentuk pembangkangan legislatif terhadap konstitusi. Pasalnya, konstitusi tidak mengatur kewenangan DPR menggunakan anggaran negara.

Karena itu, Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Siddin menilai, parpol yang melanggar konstitusi dan merusak sistem tata negara dapat dibubarkan. “Masyarakat bisa menuntut partai yang melanggar konstitusi dibubarkan,” katanya.

Di internal DPR sendiri, usulan Golkar itu menuai penolakan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan tersebut. “PDIP dengan tegas menolak dana aspirasi,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada pers di ruang rapat kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6). Bagi Megawati, dana aspirasi bukan diusulkan anggota DPR. Tetapi, harus diusulkan masyarakat.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengingatkan agar partai-partai yang menolak usulan dana aspirasi konsisten untuk menolak. Bara menyatakan, usulan tersebut sudah melampaui kewenangan dewan.

Lantas bagaimana sinyal pemerintah terkait usul Golkar itu? Agaknya sulit bagi partai beringin memaksa kehendaknya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, dana aspirasi belum pantas diajukan. “Posisi pemerintah melihat hal itu dinilai belum pantas untuk diajukan,” ujarnya, Jumat (18/6).

Agus juga menyatakan, usulan dana aspirasi dengan dalih percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah pemilihan yang diusulkan Golkar, bukan merupakan bagian dari keputusan Panja DPR. “Itu bukan bagian keputusan Panja,” ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebelumnya juga menyatakan, usulan dana aspirasi tidak perlu dibicarakan lagi karena tidak ada dalam pembahasan Panja RAPBN DPR. “Segala sesuatu yang terkait dengan dana aspirasi tidak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN,” kata Hatta.

Politisi memang tak habis cara mencari upeti. Mereka kerap menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka pun tersangkut korupsi karena menjadikan uang sebagai amunisi dalam berpolitik.

Terdakwa kasus suap Yusuf Erwin Faisal, mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah mengaku, jika uang suap sebesar Rp5 miliar yang diterimanya dari rekomendasi alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan, untuk kepentingan kampanye.

Yusuf juga mengatakan, seluruh calon anggota DPR yang ingin maju di Pemilu 2009 berusaha keras untuk cari dana kampanye. Karena itu, beberapa anggota DPR menyiasati dengan mencari sumber dana dari pihak ketiga yang kemudian mengalir ke organisasi massa maupun partai politik. Yusuf pun mengaku, partai politik menikmati sejumlah aliran dana yang disetor anggota DPR yang diduga dari korupsi.

Kasus Yusuf tak jauh beda dengan skandal korupsi Dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri yang terseret dalam perkara itu mengungkap, jika dana DKP mengalir ke sejumlah politisi, fungsionaris partai politik, organisasi kemasyarakat dan tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 lalu.

Mereka seringkali terbebani kewajiban untuk mencarikan dana guna membiayai keperluan partai politik. Tingginya ekspektasi partai politik terhadap kadernya itu memaksa politisi mencari sponsor untuk kepentingan partai. Karena ketergantungan modal itu akhirnya memangkas tanggung jawab partai politik untuk melaksanakan rekrutmen politik secara baik.

Partai politik tidak melakukan seleksi ketat atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada sosok yang dijadikan Caleg. Lolos atau tidaknya seorang menjadi caleg lebih karena kemampuan keuangannya untuk mendukung kelancaran kampanye.

Cara-cara demikian tentu menurunkan kualitas parlemen dan menjamurnya perilaku koruptif anggota DPR.

Politik Robin Hood

Di panggung politik negeri ini, uang menjadi modal utama bagi elite untuk mencapai puncak kekuasaan. Mereka tak ubahnya Robin Hood yang baik hati-menaburkan uang hasil rampasan. Dalam praktik politik demikian, uang telah menyebabkan pola hubungan politisi dengan konstituen terjebak pada pola hubungan jual-beli layaknya pedagang dan pembeli. Untuk mendapatkan suara dalam Pemilu, partai politik dan Caleg membeli suara konstituen lewat uang, sembako, kaus, atau menyumbangkan uang untuk pembangunan fasilitas umum.

Dalam kondisi demikian, politisi hanya menjadikan rakyat sebagai obyek untuk mencapai kepentingan jangka pendek, hanya menempatkan rakyat sebagai objek dalam mendulang suara Pemilu. Saat Pemilu, politisi lebih dominan mensosialisasikan diri, tanpa memaksimalkan sosialisasi program, cita-cita dan kebijakan partai untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Setelah Pemilu, para politisi pun lupa nasib rakyat.

Politisi dengan rakyat yang merupakan konstituennya, harusnya membangun interaksi dengan orientasi simbiosis mutualisme, bukan simbiosis paratisme. Interaksi yang saling menguntungkan itu bisa dilakukan para wakil rakyat dengan melakukan kunjungan secara rutin dan intensif. Bukan dengan membagi-bagi uang. Model komunikasi politik ala Robin Hood justru memberatkan elite dalam memobilisasi dukungan rakyat.

Dengan begitu, mereka pun dapat mengidentifikasi persoalan yang dihadapi konstituennya untuk diperjuangkan di parlemen. Basis dukungan rakyat pun menguat sehingga terbentuk partai politik yang mengakar secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Keberhasilan partai politik membangun basis di akar rumput akan mendorong penguatan legitimasi partai.

Sayangnya, momentum turun ke lapangan (reses) yang dilakukan wakil rakyat yang sampai menghabiskan uang negara Rp81,6 miliar, tidak berjalan dengan baik. Rakyat tidak pernah mengetahui pertanggungjawaban wakilnya dalam menggunakan waktu reses.

Padahal, dalam Pasal 29 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPR menegaskan bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Akibat terputusnya komunikasi politik tersebut, memaksa rakyat untuk mengaktualisasikan cara-cara penyaluran aspirasi lewat demonstrasi yang kadang berakhir dengan anarki. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s