Meraup Upeti di Balik Dana Aspirasi

POLITIK di negara ini tak ubahnya panggung para pencari upeti. Politisi yakin betul jika uang adalah modal segala-galanya dalam karier politik. Dengan sekoci melimpah, mereka dapat dengan mudah memobilisasi rakyat dengan imbalan secuil uang, apalagi rakyat yang hidupnya masih dililit kemiskinan.

Mereka hadir bak dewa penyelamat di tengah kondisi rakyat yang sekarat. Dengan uang, mereka pun bisa tebar pesona lewat iklan di media massa guna memulihkan citranya yang telah terpuruk, sambil menawarkan janji-janji muluk. Penghambaan terhadap uang untuk kepentingan politik itu yang kemudian memompa semangat elite untuk mengais upeti dari uang rakyat. Meski cara yang mereka lakukan beraroma korupsi.

Sudah begitu banyak elite politik yang dijebloskan ke bui lantaran korupsi. Banyak modus korupsi yang mereka lakoni. Mereka menyalahgunakan kewenangannya saat melaksanakan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran dengan pemerintah, penanganan kasus, pemekaran wilayah, kunjungan kerja ke suatu tempat atau daerah, pengambilan suatu kebijakan oleh DPR atau komisi, studi banding ke luar negeri, persiapan rapat dengar pendapat dengan BUMN atau instansi swasta, atau proses uji kelayakan dan kepatutan pejabat publik.

Namun, dari sekian banyak politisi yang dijebloskan ke bui, tak membuat nyali politisi untuk coba-coba melakukan tindakan yang berpotensi korupsi. Simak saja upaya politisi mengeruk upeti di balik dana aspirasi. Nilainya fantastis. Usulan itu disuarakan Fraksi Partai Golkar di DPR. Golkar mengusulkan agar pemerintah menggelontorkan uang yang totalnya mencapai Rp8,4 triliun dari APBN 2011 untuk jatah anggota DPR di daerah pemilihan (Dapil). Usul Golkar itu menuai kecaman publik.

“Itu tidak benar. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan fasilitas untuk kepentingan politik. Itu harus diluruskan,” ucap Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Apa yang dikhawatirkan Sebastian memang terbukti. Di Nanggroe Aceh Darussalam misalnya, para wakil rakyat setempat, sepakat mengalokasikan dana aspirasi selama dua periode yang menguras anggaran hingga Rp690 miliar. Dana aspirasi mulai dialokasikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2004 – 2009 dengan nilai Rp5 miliar untuk 69 anggota DPR Aceh. Soal pertanggungjawaban, tidak jelas buktinya.

Meski menuai kecaman, Golkar tak susut nyali. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/6) yakin dana aspirasi yang digagas fraksinya akan lolos dalam APBN 2011. Golkar juga tidak mempersoalkan jika usulannya itu ditentang sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Menurut Setya, usulan dana aspirasi merupakan ide untuk mengembangkan daerah. Dia menyakini jika dana tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan. Soal angka Rp8,4 triliun pun dinilainya terlalu kecil jika dibandingkan dengan total APBN yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Timpang

Argumentasi Setya itu dikritik Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan. “Uang Rp8,4 triliun itu besar sekali. Ide itu tidak masuk diakal,” tegasnya.

Pengalokasian anggaran tersebut juga dinilainya sama sekali tidak dapat mendorong pemerataan pembangunan. “Yang terjadi justru kesenjangan pembangunan,” ucapnya.

Bayangkan saja, jika setiap anggota DPR diberikan Rp15 miliar, maka yang paling diuntungkan adalah daerah yang memiliki banyak dapil seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut dia, Jakarta yang sudah kaya raya, akan mendapatkan jatah jauh lebih besar dibandingkan Nusa Tenggara Barat yang miskin. “Kalau di Jakarta ada lima dapil, berarti mendapatkan Rp75 miliar. Sementara di NTT, ada sekitar empat dapil. Bagi NTT, nilai itu tidak ada artinya. Jadi, justru menyebabkan kesenjangan antardaerah,” tegas Yuna.

Bagi Sebastian, jika usulan dana aspirasi itu dikabulkan DPR dan pemerintah, maka sama saja melegalisasikan korupsi kebijakan. Penggunaan anggaran negara oleh DPR juga melabrak tugas dan kewenangannya. DPR tidak berwenang menggunakan anggaran. Namun, hanya menetapkan APBN dan mengawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan pemerintah. “Kalau usulan itu disetujui, maka kacau balau. DPR bukan pengguna anggaran, tetapi mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada kebocoran. Tidak harus mereka minta jatah Rp15 miliar, dari mana ceritanya,” tegas Sebastian.

Pembangkangan Konstitusi

Ada motif jika usul yang disuarakan Partai Golkar itu adalah bagian dari upaya politisi yang memanfaatkan institusi DPR sebagai instrumen untuk mengembalikan uang kampanye. Jika usulan dana aspirasi itu dikabulkan, maka uang negara akan tergerus hingga Rp8,4 triliun. Karena itu, publik mendesak DPR dan pemerintah tidak mengabulkan usulan dana aspirasi tersebut.

“Kami menolak perampokan sistemik oleh politisi, menolak penggunaan institusi parlemen sebagai instrumen pengembalian uang kampanye, menolak segala alasan mencari popularitas politik melalui penggunaan uang pajak rakyat,” tegas Roy Salam, juru bicara Koalisi Rakyat Tolak Dana Aspirasi (Korlap) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Koalisi menilai usulan Golkar yang menyatakan akan ada pemerataan anggaran dan pembangunan melalui dana aspirasi hanyalah akal-akalan saja.

Dana aspirasi juga dinilai sebagai bentuk pembangkangan legislatif terhadap konstitusi. Pasalnya, konstitusi tidak mengatur kewenangan DPR menggunakan anggaran negara. Karena itu, Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Siddin menilai, parpol yang melanggar konstitusi dan merusak sistem tata negara dapat dibubarkan. “Masyarakat bisa menuntut partai yang melanggar konstitusi dibubarkan,” katanya.

Di kalangan DPR sendiri, usulan Golkar menuai penolakan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan tersebut. Penolakan dinyatakan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “PDIP dengan tegas menolak dana aspirasi,” kata Megawati Soekarnoputri kepada pers di ruang rapat kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta, Rabu (16/6).

Bagi Megawati, dana aspirasi bukan diusulkan anggota DPR. Tetapi, harus diusulkan masyarakat bawah. Ketua DPP PAN Bara Hasibuan juga mengingatkan agar partai-partai yang sejak awal menolak usulan dana aspirasi untuk tetap konsisten untuk menolak dana aspirasi. Bara menyatakan usulan tersebut sudah melampaui kewenangan dewan.

Lantas bagaimana sinyal pemerintah terkait usul Golkar itu? Agaknya sulit bagi partai beringin itu memaksa kehendaknya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, dana aspirasi belum pantas untuk diajukan. “Posisi pemerintah melihat hal itu dinilai belum pantas untuk diajukan,” ujarnya, Jumat (18/6).

Agus juga menyatakan, usulan dana aspirasi untuk program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis kepada daerah pemilihan yang diusulkan Golkar, bukan merupakan bagian dari keputusan Panja DPR. “Itu bukan bagian keputusan Panja,” ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya juga menyatakan, usulan dana aspirasi tidak perlu dibicarakan lagi karena tidak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN DPR. “Segala sesuatu yang terkait dengan dana aspirasi tidak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN,” kata Hatta.

Politisi memang tak habis cara mencari upeti. Mereka kerap menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi. Sudah begitu banyak politisi di negeri ini yang dijebloskan ke bui karena korupsi. Mereka tersangkut korupsi karena hanya menjadikan uang sebagai amunisi.

Terdakwa kasus suap Yusuf Erwin Faisal, mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah mengaku jika uang suap sebesar Rp5 miliar yang diterimanya dari rekomendasi alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan, untuk kepentingan kampanye.

Yusuf mengaku, seluruh anggota yang ingin maju di Pemilu 2009 berusaha keras untuk cari dana kampanye. Karena itu, beberapa anggota DPR terpaksa menyiasati hal itu dengan mencari sumber dana dari pihak ketiga yang kemudian langsung mengalir ke organisasi massa atau partai politik. Dia mengaku, partai politik menikmati sejumlah aliran dana yang disetor anggota DPR yang diduga dari korupsi.

Kasus Yusuf tak jauh beda dengan skandal korupsi Dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri yang menjadi terdakwa dalam kasus itu mengungkap jika dana DKP mengalir ke sejumlah politisi, fungsionaris partai politik, organisasi kemasyarakat dan tim sukses Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2004.

Mereka seringkali terbebani kewajiban untuk mencarikan dana guna membiayai keperluan partai politik. Tingginya ekspektasi partai politik terhadap kadernya itu memaksa politisi mencari sponsor untuk kepentingan partai. Makanya, ketergantungan modal pada akhirnya memangkas tanggung jawab partai politik untuk melaksanakan rekrutmen politik secara baik.

Partai politik tidak melakukan seleksi ketat atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi para seseorang yang diusungnya menjadi caleg. Lolos atau tidaknya seorang menjadi caleg salah satunya karena kemampuan keuangannya untuk mendukung kelancaran kampanye partai politik. Kondisi itu sekaligus akan terus menyebabkan buruknya parlemen yang akan datang. Politik uang yang terjadi di partai politik menjadi penyebab utama tetap menjamurnya perilaku koruptif anggota DPR.

Politik Robin Hood

Di panggung politik negeri ini, uang menjadi modal utama bagi elite untuk mencapai puncak kekuasaan. Mereka tak ubahnya Robin Hood yang baik hati-menaburkan uang hasil rampasan. Dalam praktik politik demikian, uang telah menyebabkan pola hubungan politisi dengan konstituen terjebak pada pola hubungan jual-beli layaknya pedagang dan pembeli. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, partai politik membeli konstituen lewat uang, sembako, kaus, atau menyumbangkan uang untuk pembangunan fasilitas umum.

Dalam kondisi ini, elite partai politik hanya menjadikan rakyat sebagai obyek untuk mencapai kepentingan jangka pendek karena hanya menempatkan rakyat untuk pendulang suara dalam Pemilu. Saat Pemilu, mereka lebih dominan mensosialisasikan dirinya, tanpa memaksimalkan sosialisasi program, cita-cita dan kebijakan partai untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Setelah Pemilu, para politisi pun lupa nasib rakyat.

Seharusnya, politisi dengan rakyat yang merupakan konstituennya harus membangun interaksi dengan orientasi simbiosis mutualisme, bukan simbiosis paratisme. Interaksi yang saling menguntungkan itu bisa dilakukan para wakil rakyat dengan melakukan kunjungan secara rutin dan intensif. Bukan dengan membagi-bagi uang.

Model komunikasi politik ala Robin Hood justru memberatkan elite dalam memobilisasi kekuatan rakyat. Dengan begitu, mereka pun dapat mengidentifikasi persoalan yang dihadapi konstituennya untuk diperjuangkan di parlemen. Basis dukungan rakyat pun menguat sehingga terbentuk partai politik yang mengakar secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Keberhasilan partai politik membangun basis di akar rumput akan mendorong penguatan legitimasi partai.

Sayangnya, momentum turun ke lapangan (reses) yang dilakukan wakil rakyat yang sampai menghabiskan uang negara Rp81,6 miliar, tidak berjalan dengan baik. Rakyat tidak pernah mengetahui pertanggungjawaban wakilnya dalam menggunakan waktu reses. Padahal, dalam Pasal 29 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPR menegaskan bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Akibat terputusnya komunikasi politik tersebut, memaksa rakyat untuk mengaktualisasikan cara-cara penyaluran aspirasi lewat demonstrasi yang kadang berakhir dengan anarki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s