Esensi Analisis Ekonomi Dalam Desain Kebijakan Sosial

Sebagian besar ilmuan sosial mengkritik tajam jika paradigma pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan (growth) telah gagal menciptakan kesejahteraan sosial. Mereka menilai pembangunan ekonomi yang yang berorientasi pada pertumbuhan justru melanggengkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dominasi pembangunan ekonomi juga dinilai mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga menuju kehancuran peradaban. Kapitalisme dan modernitas yang menjadi acuan para pemikir ekonomi dinilai lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya. Gejala itu dilihat dari menyempitnya radius kepercayaan, kejahatan merajalela, ikatan keluarga makin longgar dan munculnya kerisauan sosial. Negara-negara maju yang menjadi kiblat kapitalisme hanya menghambur-hamburkan modal sosial masing-masing, tetapi tidak mampu membangunnya kembali. (Fukuyama (2005:305).
Memang tak bisa dipungkiri jika pembangunan ekonomi nyatanya tidak bergerak linier dengan pembangunan sosial. Realitas menunjukan jika masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial banyak ditemukan di negara-negara yang justru mengalami pertumbuhan ekonomi. Midgley (1995:5) mencontohkan problem distribusi pendapatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di negara-negara kawasan Amerika Latin. Di kawasan tersebut sejumlah negara mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri yang signifikan. Namun, upaya memperbaiki kualitas hidup penduduknya sangat minim. Realitas serupa juga ditemukan di beberapa negara kawasan Asia dan Afrika. Midgley mengistilahkan realitas tersebut sebagai distorted development (pembangunan yang terdistorsi). Ia mengkritik pembangunan ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial.
Realitas paradoks tersebut juga terjadi di Indonesia. Di negara ini, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukan angka kenaikan, nyatanya belum maksimal membebaskan warganya dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5,1 persen. Cadangan devisa yang semula US$33,8 miliar, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang menembus angka 6,1 persen belum memicu pemerataan pembangunan sehingga kemiskinan tetap langgeng di negara ini. Pertumbuhan ekonomi makro nyatanya belum belum menjadi stimulus yang mampu menggerakan ekonomi mikro atau sektor riil yang bersentuhan langsung dalam aktivitas masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan telah terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2009 yakni Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 3,9 persen terhadap Triwulan II-2009. Peningkatan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian yakni: 7,3 persen dan terendah di sektor jasa yaitu minus 0,3 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008, PDB Indonesia pada Triwulan III-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 4,2 persen. Jika mencermati secara umum, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam 11 tahun terakhir memang menunjukan angka kenaikan, nyatanya belum maksimal membebaskan warganya dari kemiskinan dan kesenjangan sosial. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009 lalu menunjukan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bagi sejumlah pengamat ekonomi, kritik tersebut cukup beralasan jika mencermati dampak globalisasi dewasa ini. Namun, Todaro dan Smith (2006:17) menilai, analisis ilmuan sosial sering kali terjebak dalam kekeliruan fatal dengan mengabaikan pengaruh-pengaruh dan arti penting dimensi ekonomi sebagai instrumen penting pembangunan sosial. Ekonom mengakui jika pembangunan tidak dapat mengabaikan variabel non ekonomi, meski variabel tersebut tidak dapat dikuantifikasikan. Variabel nonekonomi jelas memainkan peranan yang tidak bisa diabaikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari setiap upaya pembangunan yang dilakukan.
Menurut Todaro, orientasi pembangunan pada dasarnya tidak sekedar terfokus pada pencapaian kuantitatif yaitu pertumbuhan ekonomi saja. Namun, tujuan pembangunan harus diarahkan secara menyeluruh. Setidaknya ada tiga tujuan pembangunan yang lainnya saling terkait, yakni: Pertama, meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat. Kedua, mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau suatu bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Dari penjelasan itu disimpulkan jika, pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan (growth with equity) agar benar-benar memberikan keadilan kepada semua warga negara.
Todaro dan Smith juga menilai ekonomi adalah bagian dari sistem sosial. Karena itu dalam melakukan analisis perekonomian sebuah negara perlu juga dianalisis konteks sistem sosial secara keseluruhan dari negara tersebut, termasuk juga dalam konteks global atau internasional. Sistem sosial adalah hubungan yang saling terkait antara sub-sub sistem—yang termasuk didalamnya adalah faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi bisa berupa sikap masyarakat dan individu dalam memadang kehidupan, norma budaya, kerja dan kewenangan, struktur administrasi, hukum dan birokrasi dalam sektor pemerintah atau institusi publik maupun swasta.
Sistem sosial juga mendeskripsikan mengenai pola-pola kekerabatan, agama, tradisi budaya, sistem kepemilkan tanah, wewenang dan integaritas pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan keputusan dan kegiatan pembangunan, serta keluwesan atau kekauan startifikasi ekoniomi dan sosial. Variabel non ekonomi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, baik dalam konteks domestik maupun dalam ranah global.
Dengan demikian, dalam mencermati realitas pembangunan, analisis ekonomi harus memperhatikan sttruktur sosial atau aturan-aturan main dalam sebuah komunitas masyarakat maupun negara yang memiliki karakteristik tersendiri. Setidaknya Ekonom harus mengetahui bagaimana keseluruhan struktur tersebut terbentuk, siapa saja yang paling diuntungkan oleh sistem ekonomi domestik dan global dan bagaimana perannya. Hal itu kian penting seiring semakin derasnya arus globalisasi pedagangan, keuangan, teknologi maupun migrasi tenaga kerja antarnegara dan sebagainya. Keterbukaan interaksi ekonomi antarnegara di era global dewasa ini, sangat berpengaruh terhadap eksistensi perekonomian masing-masing nengara. Dampak krisis global yang berpusat di Amerika Serikat misalnya. Telah menganggu stabilitas ekonomi negara lain.2 Globalisasi mendorong setiap negara di dunia dapat mendesain kebijakan strategis agar dapat mengantisipasi meluasnya efek negatif krisis global.

II. Rasionalitas Ekonomi

Dalam memahami logika dan cara berpikir serta penalaran sistem ekonomi, setidaknya perlu mengetahui sedikit banyak sejarah singkat perkembangnya pemikiran ekonomi. Ilmu ekonomi berkembang jaman Pencerahan di Eropa, kurang lebih bertepatan dengan abad kedelapan belas, tepatnya pada era pencerahan (renaissance). Kala itu banyak penemuan besar, seperti Nicolaus Copernicus (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630) dan Ishak Newton (1642-1727). Era Pencerahan kemudian diikuti oleh era modernitas. Era Pencerahan adalah era pembebasan dari pihak berwenang yang menguasai beberapa bidang. Masyarakat umumnya memberontak melawan perbudakan dan feodalisme, sementara ilmuwan menentang kekuatan gereja. Mereka menciptakan pengetahuan yang valid akan kebenarannya. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi pada dasarnya berangkat dari ide pembebasan individu yang dikombinasikan dengan pengetahuan akan utilitarianisme yang memaksimalkan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Struktur ilmu ekonomi dipengarui pemikiran filsuf seperti Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873).
Sebagai bagian dari etika, ilmu ekonomi awalnya didesain berlandaskan moral, hukum dan terfokus pada tujuan dari suatu perbuatan, atau tindakan, untuk diri sendiri serta orang lain. Dalam perkembangan berikutnya, ekonomi menekankan esensi akan efisiensi dalam menciptakan produk yang memberikan kepuasan tertinggi dan harus ada prioritas dalam memproduksi serta membebaskan konsumen dalam membeli sesuatu. Kegiatan perekonomian sangat dipengarui tindakan dan pilihannya, serta pada perhitungan untung dan rugi. Karakteristik pelaku ekonomi bersifat materialistik yang mengutamakan kepuasan mengejar materi. Dalam teori ekonomi klasik, setidaknya ada empat hal yang dijadikan acuan untuk menilai hasil pencapaian pembangunan ekonomi, yaitu:
1. Efisiensi
2. Ekuitas (keadilan)
3. Pertumbuhan
4. Stabilitas
Efisiensi terkait dengan efisiensi penggunaan dana yang dialokasikan untuk menggerakan sumber-sumber ekonomi. Suatu perekonomian yang efisien adalah perekonomian yang memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan biaya yang sekecil mungkin. Jika sistem mengalokasikan sumberdaya untuk memproduksi hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, maka sistem itu tidak efisien. Contohnya jika sebuah perusahaan mereorganisasi produksinya atau menerapkan teknologi baru yang memungkinkan perusahaan tersebut memproduksi produknya dengan sumberdaya lebih sedikit, tanpa mengorbankan kualitas, berarti perusahaan itu telah melakukan efisiensi. Setidaknya secara potensial sumberdaya yang dihemat tadi bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu atau memproduksi lebih banyak lagi. Inefisiensi bisa diakibatkan oleh banyak hal. Kadangkala inefisiensi disebabkan oleh regulasi pemerintah, seperti di sektor perpajakan yang justru mengacaukan keputusan ekonomi yang tepat.
Sementara ekuitas terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata. Keadilan pembanguna menyiratkan berkurangnya kemiskinan. Namun, ada sejumlah kalangan yang menilai besarnya kaum miskin menerima tunjangan tunai dari pemerintah adalah subyek yang harus ditentang. Sementara pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output (pendapatan) suatu perekonomian. Jika output tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk, output per kapita meningkat dan standar kehidupan terangkat. Agaknya, ketika perekonomian tumbuh, maka perekonomian memproduksi lebih banyak daripada yang diinginkan oleh masyarakat. Sementara stabilitas ekonomi mengacu pada kondisi di mana pendapatan nasional tumbuh dengan inflasi yang rendah dan penggunaan sumberdaya maksimal. Dalam kondisi demikian, perekonomian akan mengalami pertumbuhan.
Adalah Adam Smith (1723-1790) yang memperkenalkan mekanisme pasar yang terkenal dengan istilah invisible hand. Pemikiran Smith kemudian memunculkan prinsip perdagangan yang menekankan pentingnya kompetisi dan leissez-faire. Prinsip kompetisi menekankan pasar yang sehat yang dapat digerakkan kompetisi yang konstruktif, memusatkan perhatiannya pada alokasi termurah dan terefisien atas segenap sumberdaya yang langka serta upaya-upaya untuk memanfaatkan pertumbuhan optimal sumber-sumber daya tersebut dari waktu ke waktu agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Aspek fokus pembahasannya menitikberatkan pada orientasi kapitalistik, yaitu mengharap adanya pasar yang sempurna, kedaulatan konsumen, penyesuaian harga secara otiomatis, perumusan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi marjinal, laba swasta dan kepuasan (utility), serta pentingnya keseimbangan atau equilibirium atas segenap pasar output (penawaran dan permintaan produk-produk berupa barang dan jasa) dan pasar input (penawaran dan permintaan sumber-sumber daya atau faktor produksi) yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi.
Semangat ekonomi leissez-faire mengajar individu untuk bekerja keras dan mengutamakan efisiensi. Namun, semangat tersebut justru memunculkan semangat destruktif karena ingin mendapatkan keuntungan besar. Prinsip dan semangat destruktif tersebut yang pada akhirnya menjadi penyebab pengabaian atas penghargaan terhadap hak tenaga kerja dan eksistensi lingkungan. Dalam kondisi ini, manusia tak lagi sebagai homo sapiens, namun homo economicus, di mana manusia ekonomi tidak lagi menjadi manusia bijaksana, yang menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk kebahagian manusia lainnya, tetapi sekedar untuk mendapatkan keuntungan sendiri.
Rasionalitas yang dikedepankan bersifat self interest yang tumbuh dan berkembang karena keyakinan akan prinsip invisible hand bahwa setiap tindakan untuk mengejar kebutuhan pribadi dengan sendirinya membawa kemakmuran bangsa, sekalipun tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki motif untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, setiap tindakan mengejar keuntungan, pada saat yang sama akan memberi peluang bagi terciptanya kebaikan bersama. Prinsip invisible hand itu makin nyata hadir dalam perkembangan globalisasi dewasa ini. Masalahnya, prinsip self interest nyatanya memunculkan patalogi sosial, di mana ordo sosial saat ini menunjukan karakteristik individual. Setiap orang tidak saling kenal satu sama lain. Globalisasi ekonomi yang dipengarui oleh paham ekonomi neoklasik terbukti dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak bagi kehidupan manusia.

Mencermati implikasi ekonomi pasar tersebut, kemudian Emmanuel Levinas memandang penting menghubungkan etika dengan ekonomi. Levinas menilai self interest tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi pasar, tetapi juga dari organisasi sosial dan manifestasi dari hak asasi manusia dan bahkan beberapa teori etika. Rasionalitas memang merupakan suatu hal yang penting untuk mengatur tindakan. Namun, Levinas menekankan esensi hukum moral yang harus tertanam sebagai sebuah prinsip, termasuk pengetahuan rasional untuk meletakkan pembatasan tertentu pada kebebasan individu (Aasland, 2005:65). Pengabaian akan pesan Levinas itu yang kemudian oleh Fukuyama dinilai telah menyebabkan pembangunan ekonomi pasar bebas lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya. Gejala itu dilihat dari menyempitnya radius kepercayaan, kejahatan merajalela, ikatan keluarga makin longgar dan munculnya kerisauan sosial. Kapitalisme seakan menjadi takdir bagi masyarakat kaya untuk lebih kaya, tetapi miskin moral seiring perjalanan waktu. Realitas menunjukan jika pembangunan ekonomi sebuah negara tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.
Pembangunan ekonomi memang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme pasar yang menuntut persaingan telah menyebabkan penduduk miskin maupun kelompok rentan makin termarginal. Mereka tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, sehingga terjatuh dalam proses pembangunan yang tidak adil. Dalam hal ini, maka penting kiranya membangun keseimbangan antara ekonomi dan sosial yang merupakan sebuah konsep alternatif yang mengusahakan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, ekonomi tidak dibangun di atas perhitungan yang bebas nilai, melalui pendekatan matematik yang disimpulkan dari aksioma yang sangat umum, melainkan dibangun di atas studi tentang manusia dan masyarakat.
Aktivitas ekonomi pada dasarnya berangkat dari sebuah konteks penilaian yang dihadapi manusia dan masyarakat. Ekonomi bukan sekedar ilmu matematis, namun juga menyangkut moral, suatu ilmu yang menekankan pada tujuan menciptakan kesejahteraan manusia. Ilmu ekonomi tidak cukup berbicara tentang angka, melainkan fokus pada perhatiannya pada perasaan, kebutuhan dan hasrat manusia. Dengan begitu, ekonomi tidak sekedar menekankan pada pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana kekayaan dapat dinikmati dan bagaimana penyebaran kekayaan itu terjadi dalam masyarakat. Namun, ekonomi harus menciptakan kebagiaan manusia, atau keadilan yang dapat memastikan distribusi kekayaan yang merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Kepuasaan dan bisnis harus diukur dengan standar yang lebih manusiawi. Dalam ekonomi pasar, uang sering dipakai sebagai indikator kesejahteraan sosial. Tetapi, persoalannya adalah uang tidak mampu menjelaskan kualitas hidup. Bisa saja sebuah negara dapat memiliki pendapatan sangat besar tetapi apalah artinya hal itu jika peningkatan pendapatan itu ditentukan oleh kegiatan eksploitasi lingkungan. Apa artinya lebih sejahtera dan lebih baik dibandingkan jika pendekatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan itu mengorbankan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan manusiawi serta merusak eksistensi lingkungan.
Dengan demikian, dimensi sosial dan ekonomi terkait dengan sisi etis mengenai kedudukan moral setiap warga negara, keadilan dan masalah distribusi kemakmuran dan kemerataan. Dalam sistem ekonomi sosial, negara memiliki fungsi melindungi segenap warga negara sehingga kebutuhan pokok warga negara dapat dipenuhi. Negara memainkan peran protektif. Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan perpajakan. Dalam pemikiran sosial ekonomi, perpajakan tidak sekedar pendapatan belanja negara untuk membiayai kebuntuhan negara untuk menjalankan roda pemerintahan, melainkan untuk memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara. Negara juga dapat melakukan intervensi untuk melindungi warganya dari ketidakmampuan menghadapi era globalisasi dewasa ini. Beberapa intervensi ini dimaksudkan untuk membantu pekerja mengatasi kehilangan mereka pekerjaan.
Meski demikian, sistem ekonomi sosial juga tidak mengabaikan eksistensi pasar, tetapi dengan tekanan dan orientasi yang berbeda seperti yang dianut mekanisme ekonomi pasar kapitalis. Namun, ekonomi pasar bebas diarahkan tidak memunculkan dominasi kepentingan pribadi di arena kegiatan perekonomian. Dalam praktiknya, pendekatan ekonomi yang berorientasi pada sistem pasar bebas nyatanya memunculkan kesenjangan sosial karena beberapa orang menguasai sarana-sarana produksi dengan menggunakannya untuk memperbesar keuntungan sendiri. Seharusnya, pasar sebagai kondisi sosial, di mana isolasi pribadi dan kultural dibuka seluas-luasnya bagi orang lain dan semua kepentingannya. Menurut Albert Hirschman dalam Micheal (2008:113), pasar merupakan kondisi sosial yang memungkinkan simpati sebagai perasaan moral demi kebaikan banyak orang, menjadi lebih nyata.
Pembangunan ekonomi dan sosial bukan merupakan dua entitas yang dikotomistik, yang saling terpisah satu dengan yang lain. Melainkan dua hal yang berjalan bersama-sama yaitu pemaknaan dimensi sosial terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus bergerak linier. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diikuti dengan peningkatan kualitas sosial. Laporan United Nation Development Program (UNDP, 1991) mengenai Human Development Report setidaknya menjadi bukti jika pembangunan manusia yang berkualitas mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama (sustainable). Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (human capital) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka melek huruf) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup).
Pembangunan manusia terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ekonomi, SDM yang berkualitas mutlak diperlukan semua negara agar dapat memenangkan atau setidaknya bertahan dalam kompetisi global. Globalisasi yang identik dengan pasar bebas menuntut semua negara menyiapkan SDM yang berkualitas, mampu bersaing dan berinovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.
Rendahnya daya saing SDM yang dimiliki sebuah negara menjadi ancaman serius negara tersebut dalam menghadapi era globalisasi yang diwarnai kompetisi. Pasar-bebas dengan segala ketidaksempurnaannya mampu menggulung dan menggusur apa saja yang merintanginya. Bagi Indonesia, rendahnya kualitas SDM menjadi masalah serius. Karena itu upaya meningkatkan kualitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat tantangan kompetisi dengan negara-negara lain yang harus dilalui Indonesia setelah meratifikasi sejumlah perjanjian global seperti perdagangan bebas baik untuk kawasan regional yakni: ASEAN Free Trade Area (AFTA) maupun yang berskala internasional seperti: The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) maupun General Agreement on Trade and Tariff (GATT). Komitmen untuk melaksanakan perjanjian internasional itu merupakan konsekuensi bagi implementasi paham pasar bebas yakni, paham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah-tengah arus perdagangan dunia, tanpa negara itu bisa menghindarinya. Dalam perjanjian itu, setiap negara dapat merambah pasar luar negeri dan siap pula menerima ekspansi negara lain yang tertarik menjadikan negara tersebut sebagai pasar produk domestiknya.

III. Analisis Ekonomi Kebijakan Sosial

Sejumlah pengamat sosial dalam Suharto (2004:36) menjelaskan kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan (Marshall). Kebijakan sosial juga dipahami sebagai strategi-strategi atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman). Kebijakan sosial juga dinilai sebagai kebijakan yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan, baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas kehidupan manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat (Spicker). Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan sosial (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.
Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasata agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Dalam konteks program pelayanan sosial, sebagian besar kebijakan sosial diwujudkan dan diaplikasi dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial, bimbingan sosial dan sebagainya. Sementara dalam konteks sistem perpajakan, dikenal dengan kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Dari penjelasan tersebut, maka proses penyusunan kebijakan sosial membutuhkan analisis ekonomi. Salah satu kelemahan yang sering diabaikan dalam proses penyusunan kebijakan sosial adalah indikator yang kurang terukur yang didesain ilmuan sosial.
Dari pengalaman di Brazil, seperti dilaporkan UNDP 2003 misalnya menyimpulkan, pengeluaran sosial yang tidak seimbang tidak diragukan lagi merupakan faktor utama bertahannya ketimpangan sehingga tetap melanggengkan kemiskinan. Bagian terbesar yang mendapatkan keuntungan dari pengeluaran sosial adalah kelas menengah dan orang kaya. Hampir sepertiga dari seperlima penduduk termiskin tidak mengikuti pendidikan sekolah dasar. Namun perbedaan tajam jelas terlihat di pendidikan menengah dan tingkat atas. Lebih dari 90 persen dari empat perlima populasi termiskin tidak melanjutkan sekolah menengah dan tidak melanjutkan ke tingkat universitas. Hanya sekolah dasar yang secara relatif harus diselesaikan oleh rakyat miskin, bukan karena pemerintah berhasil dalam menargetkan sumberdayanya. Pengeluaran publik untuk pendidikan menengah ke atas sangat jauh dari sasarannya, yaitu rakyat miskin. Sementara beasiswa, terutama untuk mahasiswa pascasarjana, seperlima dari uang tersebut jatuh kepada mahasiswa dari keluarga kaya. Dalam kenyataannya, ketika universitas-univeritas publik menawarkan biaya pendidikan atau SPP gartis bagi mahasiswa yang hampir seluruhnya adalah orang kaya.
Di Indonesia, sudah begitu banyak program sosial yang diarahkan untuk menekan angka kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan antara lainnya Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSPKUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).
Di tahun 2010 ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp11,8 triliun untuk bantuan langsung masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dana tersebut akan dialokasikan untuk melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri 2009 dengan tambahan satu program baru yakni PNPM di bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. PNPM Mandiri di tahun 2010 dilaksanakan di 494 kabupaten atau kota dengan 6.321 kecamatan sasaran.
Selama tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp11 triliun untuk bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri dengan komposisi 69 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PNPM Mandiri tahun 2009 terdiri atas lima program utama yang dilaksanakan oleh empat kementerian di 6.408 kecamatan di 465 kabupaten atau kota. Sementara di tahun 2008, cakupan PNPM Mandiri meliputi 4.768 kecamatan, dengan total anggaran yang terserap sebesar Rp6,7 triliun, yang dialokasikan untuk 152.800 kegiatan prasarana, ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi: 31.282 jalan yang dibangun atau ditingkatkan, 8.431 jembatan yang dibangun atau direkonstruksi, 9.751 sistem irigasi yang dibangun, 9.241 unit air bersih, dan 4.288 unit mandi-cuci-kakus (MCK). Untuk pendidikan, telah dibangun dan direnovasi 5.128 sekolah, disediakan alat dan materi penunjang belajar-mengajar, dan diberikan lebih dari 101.491 beasiswa pendidikan untuk perseorangan. Untuk kesehatan, telah dibangun dan direnovasi 3.001 unit sarana dan pos kesehatan.Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap perekonomian rakyat karena akan memudahkan kegiatan masyarakat, khususnya dalam transportasi, memperlancarkan pengangkutan hasil pertanian dari area persawahan ke tempat pemukimanpenduduk.
Namun, dari sekian banyak program antikemiskinan tersebut, nyatanya belum maksimal menekan angka kemiskinan di Indonesia, sementara anggaran negara yang sudah dialokasikan untuk program tersebut sangat besar. Pemerintah seakan kurang menyadari bahwa pengalokasian anggaran dengan jumlah yang besar untuk program kemiskinan tidak dapat terus menerus dilakukan. Untuk itu, ke depannya perlu dipikirkan realisasi sebuah program yang sumber pendanaan tidak lagi bergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan cara agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta memiliki skema pendanaan yang efektif.
Di sinilah pentingnya perencana sosial mengadopsi analisis ekonomi dalam penyusunan kebijakan sosial maupun pelaksanaan program pelayanan sosial. Knapp (1984:9) menjelaskan, studi kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dengan studi kebijakan ekonomi. Analisa ekonomi mengarahkan perencana untuk tidak mengacu hanya kualifikasi formal semata. Namun, harus mampu menjelaskan efektivitas dan efisiensi biaya dari sebuah program sosial. Desain program mengacu pada kajian dan pendekatan multidisiplin dan lintas sektoral guna menentukan secara tepat arah dari perencanaan pelayanan sosial dan diharapkan adanya sinkronisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program sosial.
Dalam konteks ini, penting kiranya meletakkan pendekatan ekonomi dalam pelayanan sosial (economist social care) yang secara khusus menjadi prespektif bagi perencana sosial. Dalam konteks makro ekonomi, analisa ekonomi mengarahkan agar perencana mampu menganalisis dampak kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah seperti instrumen pasar uang dan barang, suku bunga, instrumen pajak, kebijakan belanja negara, terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, kesenjangan sosial, hak asasi manusia dan sebagainya. Konseptualisasi kuantitatif juga juga membantu perencana untuk selektif dalam penentuan program pelayanan yang tepat bagi kliennya. Ketepatan penentuan program sangat erat kaitannya dengan efisensi penggunaan sumber daya yang terbatas.
Harus diakui jika dalam proses penyusunan dan implementasi perencanaan maupun program sosial, sering kali mengabaikan esensi pendekatan rasionalitas ekonomi. Wajar jika kemudian model pembangunan sosial dinilai boros dan membebankan anggaran negara. Sementara di sisi lain, perencana sosial kurang mampu menerjemahkan argumentasi logis dan matematis mengenai social cost yang muncul dari sebuah pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, penyusunan perencanaan pelayanan sosial sering kali tanpa mempertimbangkan cost and benefit dari program tersebut. Kajian ekonomi dalam perencanaan dan kebijakan terbatas hanya pada deskripsi mengenai tabulasi angka pengeluaran dan pemasukan, efektivitas dan efisiensi biaya yang bersifat abstrak, yang tidak didefinisikan secara jelas.
Dalam konteks ini, perlu kiranya perencana sosial melakukan analisis manfaat dan biaya sosial dari sebuah kebijakan sosial atau program sosial. analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi, anggaran secara efektif dan efisien. Hal itu penting guna mendorong keberlanjutan program sosial mengingat masalah keterbatasan anggaran negara. Analisis manfaat dan biaya sosial merupakan alat bantu untuk membuat kebijakan dengan lebih mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Analisis manfaat dan biaya sosial juga penting ketika pemerintah merealisasikan pembangunan fisik. Instrumen tersebut diarahkan untuk mengukur manfaat ekonomi dan biaya sosial dan dampak lingkungan yang muncul akibat pelaksanaan pembangunan fisik.
Misalnya, analisis manfaat dan biaya sosial dari pelaksanaan program reklamasi pantai untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pariwisata, rekreasi, perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Untuk jangka pendek, pilihan reklamasi pantai adalah tawaran yang menarik untuk segera dilaksanakan. Daya tarik investasi dengan segala bentuk penawarannya akan lebih mengiurkan pemerintah setempat dibandingkan dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Dampak terbesar yang diperkirakan membawa pengaruh adalah terganggunya ekosistem wilayah pantai tempat berkembangnya rantai makanan, yang akhirnya menghilang fungsi komersil wilayah pantai seperti ikan dan kerang. Seandainya ekosistem yang telah dirusak dan menurun kualitasnya itu dapat direhabilitasi, seringkali tidak dapat berfungsi sebaik sebelumnya dan hampir pasti tidak dapat mempertahankan komposisi spesies aslinya. Ekosistem pesisir mempunyai empat fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia sumberdaya alam, penerima limbah, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan dan penyedia jasa-jasa kenyamanan. Sebagai suatu ekosistem, fungsi utama kawasan pesisir berperan sebagai penyedia berbagai sumber daya hayati berupa perikanan, terumbu karang dan rumput laut. Kawasan pantai juga adalah penyedia pendukung kehidupan masyarakat. Belum lagi biaya sosial yang muncul berupa konflik antara pemerintah dengan nelayan dan semakin berkurangnya pendapatan nelayan dari melaut. Reklamasi menyebabkan nelayan yang tinggal di sekitar kawasan pantai kehilangan sumber penangkapan ikan (fishing ground). Karena itu, dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada sisi kepentingan individu semata, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Efisiensi juga menjadi hal penting yang harus dikembangkan pemerintah dalam mendesain kebijakan pembangunan. Dalam program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah misalnya, kinerja instansi pemerintah dalam pembangunan diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi kegiatan yang dilakukan. Program dan kegiatan yang direncanakan juga sering mengabaikan ketersediaan anggaran. Perencanaan pembangunan masih dihadapi kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan program atau kegiatan pembangunan dengan alokasi penganggaran. Seharusnya, anggaran yang dikeluarkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program harus memperhitungkan berbagai alternatif. Beberapa cara analisis biaya misalnya:
1. Incremental analysis adalah perbandingan biaya lini dari tahun ke tahun.
2. Cost efficiensy analysis adalah biaya per unit pelayanan atau perorangan yang
dilayani, yang dibandingkan antara berbagai alternatif.
3. Cost effectiveness analysis adalah biaya per pelaksanaan (accomplishment) yang
juga dibandingkan antara berbagai alternatif.

Cost effectiveness analysis dilaksanakan kalau cost-benefit analysis tidak dapat diterapkan karena out put program tidak dapat dinilai dengan uang. Cost benefit analysis adalah perbandingan antara keuntungan dan biaya, yang juga dibandingkan antara berbagai alternatif (Hikmat: 2010).
Indikator kinerja pembangunan yang diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi kegiatan harus diubah. Kinerja pemerintah dalam mendorong pembangunan harusnya diukur dari aspek efisiensi dan efektivitas yang dicapai, kualitas output baik kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kinerja juga harus dilihat dari indikator outcome yakni manfaat yang dapat diberikan secara luas kepada masyarakat, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas hidup rakyat dan indikator lainnya.
Secara konseptual, orientasi implementasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting) sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat melaksanakan UU tersebut karena masih sulit memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan instansi pemerintah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan anggaran yang dikeluarkan. Akibatnya, perencanaan kegiatan dan penganggaran bersifat parsial dan berjalan kurang sinergis.
Dalam konteks ini, penting kiranya menerapkan manajemen pembangunan yang mampu mengkaitkan perencanaan pembangunan dengan penganggaran dalam sistem keuangan negara, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi pemerintah dan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam sistem pengendalian dan evaluasi. Dalam proses pemilihan dan penyusunan perencanaan program, perencana juga harus rasional tanpa mengabaikan dampak kualitas pelayanan sosial. Rasionalitas terkait dengan efisiensi dan efektifitas. Perencana program dituntut untuk memilih alternatif program yang paling utama. Misalnya, mana yang lebih penting antara upaya penanganan anak jalanan dengan upaya penanganan pengangguran?
Untuk memastikan efisiensi suatu program, maka perlu ditentukan beberapa banyak program yang dapat berjalan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dibandingkan dengan program yang lain. Efisiensi menyatakan rasio antara masukan dengan keluaran. Sementara efektifitas terkait berapa banyak dapat dilaksanakan dengan suatu satuan uang tertentu. Dalam konteks ini, perencana dituntut untuk dapat mendesain tujuan-tujuan yang akan dicapai realistis dan memastikan keterjangkauan rencana programnya. Selain itu, perencana sosial juga harus bisa mengukur cost and benefit yang muncul akibat sebuah program atau kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai ilustrasi misalnya, masalah meningkatnya penderita HIV/AIDS, penyandang cacat mental dan fisik, tentu dari prespektif ekonomi memandang masalah sosial tersebut akan berpengaruh terhadap beban negara dalam memberikan anggaran untuk program sosial penanganan HIV/AIDS atau untuk kegiatan penyandang cacat mental dan fisik. Namun, jika dikaitkan dengan hilangnya produktifitas individu, khususnya yang berusia produktif akibat HIV/AIDS dan gangguan cacat mental dan fisik, tentu berimplikasi kerugian berupa hilangnya produktifitas selama sekitar 20 tahun mendatang. Dari sisi opportunity cost, jika produktifitas individu tersebut terhambat selama 20 tahun maka bisa dihitung berapa kerugian dengan mengkaitkan dengan produktifitas individu lain yang tidak mengidap HIV/AIDS atau ganguan mental dan fisik. Misalnya, dihitung dari gaji Rp5 juta perbulan, lalu dikalikan 20 tahun, maka totalnya kerugian yang dialami mencapai Rp12 miliar. Belum lagi impilikasinya terhadap kehidupan anak dan isterinya jika individu tersebut memiliki keluarga. Sebaliknya, lewat intervensi sosial, tingginya opportunity cost dapat ditekan.
Perhitungan cost and benefit dan biaya program pada dasarnya tergantung para pihak yang berkepentingan langsung dalam program. Suatu perhitungan mengacu privat atau analisis finansial, bila yang berkepentingan langsung dalam pencapaian benefit dan biaya program adalah individu atau pengusaha. Dalam hal ini yang dihitung sebagai benefit adalah apa yang diperoleh orang-orang atau badan-badan swasta yang menanamkan modalnya dalam program atau proyek tersebut. Sebaliknya, suatu perhitungan dikatakan perhitungan sosial atau ekonomi bila yang berkepentingan langsung dan terlibat dalam pembiayaan program adalah pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini yang dihitung adalah seluruh benefit yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari program dan semua biaya yang terpakai terlepas dari siapa saja yang menikmati benefit dan siapa yang mengorbankan sumber-sumber tersebut.
Dalam proses penyusunan dan implementasi perencanaan maupun program sosial, sering kali mengabaikan esensi pendekatan rasionalitas ekonomi. Perencana sosial tidak dapat menyakinkan dengan argumentasi logis dan matematis mengenai social cost yang muncul dari sebuah pelaksanaan kebijakan pembangunan. Para perencana sosial lebih fokus pada penyusunan perencanaan pelayanan sosial tanpa mempertimbangkan cost and benefit dari program tersebut.
Kajian ekonomi dalam perencanaan dan kebijakan terbatas hanya pada deskripsi mengenai tabulasi angka pengeluaran dan pemasukan, efektivitas dan efisiensi biaya yang bersifat abstrak, yang tidak didefinisikan secara jelas. Wajar jika kemudian kinerja instansi pemerintah dalam pembangunan diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi kegiatan yang dilakukan. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Perencanaan pembangunan masih dihadapi kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan program atau kegiatan pembangunan dengan alokasi penganggaran.
Paradigma tersebut tentu harus diubah. Kinerja pemerintah dalam mendorong pembangunan harus diukur dari aspek efisiensi dan efektivitas yang dicapai, kualitas output baik kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kinerja juga harus dilihat dari indikator outcome yakni manfaat yang dapat diberikan secara luas kepada masyarakat, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas hidup rakyat, dan indikator lainnya. Harus diakui jika implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) seperti diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pemerintah. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, masih sulit memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan instansi pemerintah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan anggaran yang dikeluarkan. Akibatnya, perencanaan kegiatan dan penganggaran bersifat parsial dan berjalan kurang sinergis. Dalam konteks ini, penting kiranya menerapkan manajemen pembangunan yang mampu mengkaitkan perencanaan pembangunan dengan penganggaran dalam sistem keuangan negara, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam sistem pengendalian dan evaluasi. Selama ini masih terdapat permasalahan dalam proses pembangunan nasional, yang salah satunya disebabkan karena model perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa wish list.

IV. Masalah Sosial
dan Peran Analisis Ekonomi

Berbagai masalah sosial, tidak dapat dipecahkan jika hanya terfokus pada pendapatan. Prespektif yang ditawarkan harus membantu memperjelas mengapa ahli ekonomi pembangunan telah menampatkan pada sisi kesehatan, pendidikan dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapat tinggi, tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan rendah sebagai kasus pertumbuhan tanpa opembangunan. Pendapatan riil memang sangat penting, tetapi untuk mengkonversikan komoditi menjadi fungsi yang sesuai, dalam banyak hal yang sangat penting, membutuhkan kesehatan, pendikan, selain pendapatan. Peran kesehatan dan pendidikan berkisar mulai dari pemberian nutrisi, energi yang dibutuhkan seseorang dan kemampun tingkat tinggi untuk menghargai kehidupan manusia.
Di samping standar hidup yang rendah dan berkurangnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, negara-negara berkembang juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja (labor productifity). Dalam konteks ini, diperlukan analisis ekonomi guna mengetahui konsep produksi (production function) yakni suatu konsep yang secara sistematis menghubungkan output dengan berbagai kombinasi input faktor produksi. Namun, agar dapat memberikan suatu penjelasan yang jernih, konsep fungsi produksi yang bersifat teknis ini masih perlu didukung oleh konseptualisasi input-input (faktor produksi) lainnya yang lebih luas seperti faktor kecakapan manejerial, akses untuk mendapatkan informasi, motivasi tenaga kerja dan fleksibilitas kelembagaan. Masalah tersebut dapat dijelaskan lewat sejumlah konsep dasar ekonomi. Salah satu konsep dasar ekonomi untuk menjawab probelm tersebut adalah prinsip produktifitas marjinal yang semakin menurun (diminishing marginal productivity). Menurut prinsip tersebut jika terjadi peningkatan jumlah salah satu faktor variabel (faktor produksi yang jumlah ketersediaan dan pemakainnya bisa berubah-ubah, seperti faktor teanga kerja, sedangkan kuantitas faktor lainnya tidak berubah seperti faktor modal, tanah dan bahan baku), maka setelah melewati suatu titik tertentu, tambahan marginan produk (output) yang bersumber dari penambahan faktor variabel tersebut akan menurun.
Atas dasar prinsip tersebit, kita dapat menebak bahwa rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja di negara dunia ketiga disebabkan oleh kurangnya faktor-faktor atau input komplementer (faktor produksi selain tenaga kerja) seperti modal atau kecakapan menajemen yang berpengalaman. Berdasarkan argumentasi itu, maka dapat diduga bahwa tingkat produktifitas dapat dinaikkan dengan cara memobilisasi tabungan domestik dan penarikan bantuan modal asing guna meningkatkan investasi baru berupa pengadaan barang-barang modal serta investasi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan pengeloalaan setiap tenaga kerja yang terlibat. Di samping itu perlu juga serangkaian langkah penyesuaian kelembagaan guna memaksimalkan investasi.
Dalam konteks ini, upaya yang ditekankan adalah reformasi sistem pemanfataan tanah, pengelolaan pajak, reformasi badan usaha, penyaluran kredit, penyempurnaan struktur perbankan, penciptaan dan perbaikan lembaga-enmaga adminsrasi agar lebih independen, jujur dan efisien, perbaikan struktur pendidikan dan program latihan secara keseluruhan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Hal lain yang juga perlu diperhitungkan adalah sikap pekerja dan pihak manajemen atau para pemilik perusahaan sendiri terhadap usaha-usaha memperbaiki diri, khususnya berkenaan dengan tingkat kesigapan dalam bekerja, kemauan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri, dan sebagainya. Rendahnya tingkat produktifitas di kebanyakan negara berkembang juga karena masalah rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang serba pas-pasan tentu sangat sulit bagi pekerja untuk mengokonsumsi makanan yang sehat dan higienis.
Dengan demikian, fenomena keterbelakngan (underdevelopment) di sejumlah negara miskin dan berkembang harus ditelaah dalam konteks nasional naupun internasional. Masalah kemiskinan, produktifitas yang rendah, pertumbuhan penduduk yang berlebihan, pengangguran, ketergantungan ekspor pada produk primer, serta rapuhnya negara-negara berkembang di pentas internasional, memiliki aspek-aspek domestik sekaligus global, baik ketika berbicara tentang asal mula semua masalah tersebut maupun saat membahas potensi-potensi pemecahannya. Karena itu, segenap kekuatan ekonomi dan sosial yang dimiliki negara-negara berkembang, baik internal maupun eksternal, harus sama-sama memilik tanggungjawab untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya produktifitas.
Keberhasilan upaya upaya pembangunan ekonomi dan sosial tidak hanya mensyaratkan formulasi strategi yagn memadai dari pihak negara Dunia Ketiga, tetapi juga memerlukan modifikasi sistem ekonomi internasional secara keseluruhan agar sistem tersebut lebih peka terhadap berbagai kebutuhan pembangunan negara-negara miskin. melalui penerapan serangkaian kebijakan ekonomi, sosial dan politik yang tepat, baik kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta dengan dukungan yang benar-benar positif dari negara maju, maka negara miskin akan memiliki sarana dan dukungan yang lebih memadai guna mewujudkan aspirasi pembangunanya.

V. Keterbelakangan sebagai akibat kegagalan koordinasi

Banyak teori ekonomi yang pada abad 21 telah menekankan komplementaritas (complementarities) antarkondisi yang dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan. Teori-teori ini sering mengemukan bahwa beberapa hal harus berjalan dengan cukup baik, pada saat yang bersamaan, agar pembangunan yang berkelanjutan dapat berlangsung. Teori-teori ini juga menekankan bahwa dalam berbagai situasi yang harus dilakukan oleh banyak lembaga agar hasilnya bisa menguntungkan bagi masing-masing lembaga. Model pembangunan yang menekankan komplementaritas terkait dengan beberapa model yang digunakan dalam pendekatan pertumbuhan endogen, dengan beberapa hal. Pendekatan kegagalan koordinasi (coordination failures) telah berevolusi secara relatif independen dan menawarkan pandangan yang cukup signifikan dan berbeda.
Sederhananya, kegagalan koodinasi adalah sebuah kondisi di mana ketidakmampuan berbagai lembaga untuk mengkoordinasikan perilaku atau tindakannya akan memberikan hasil equilibrium yang mengakibatkan semua lembaga tersebut berada dalam kondisi yang lebih buruk dari situasi alternatifnya yang juga merupakan sebuah equilibrium. Hal ini bisa terjadi meski semua lembaga tersebut mengetahui sepenuhnya kondisi equilibrium alternatif yang lebih baik. Hanya saja mereka tidak dapat mencapainya karena sulitnya berkoordinasi, kadang-kadang karena orang merasa lebih baik menunggu orang lain berindak lebih dulu.
Dalam ilmu ekonomi pembangunan, efek jaringan tersebut merupakan suatu yang umum, di mana keputusan ditetapkan berbagai institusi yang sifatnya saling memperkuat, di mana nilai keterampilan atau kualitas yang meningkat akan tergantung pada peningkatan serupa yang dilakukan oleh lembaga lain. Dalam menyikapi masalah kemiskinan, ekonomi menawarkan mekanisme pengukuran ketimpangan dan kemiskinan. Dimensi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dan mengindentifikasi elemen-elemen yang menjadi ciri di setiap negara berkembang. Terkait dengan pembangunan di Indonesia, pentingnya koordinasi telah didefinisikan dalam perencanaan pembangunan seperti dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Perencanaan pembangunan adalah sistem yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 menjelaskan, perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi pokok yakni:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
Hingga saat ini, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat. Antar institusi masih dibelengu ego sektoral—dimana masing-masing dinas atau intansi menanggap programnya yang paling perlu diprioritaskan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Persoalan tersebut salah satunya tidak terlepas dari upaya masing-masing dinas untuk mendapatkan alokasi dana guna mendukung programnya dari pemerintah pusat.
Selain itu, kelemahan utama yang dirasakan selama ini adalah sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah kurangnya keterpaduan, baik lintas sektoral, antar propinsi dengan nasional, antar propinsi yang berdekatan, serta antara kabupaten dan kota. Akibatnya, masing-masing program pembangunan yang ditetapkan menjadi kurang saling mendukung satu sama lainnya sehingga sinergi yang diharapkan kurang dapat mendorong proses pembangunan secara keseluruhan. Permasalahan semakin serius dengan diterapkannya otonomi darah di mana masing-masing daerah cenderung mementingkan daerahnya masing-masing sehingga melupakan kepentingan nasional. Di era otonomi daerah dewasa ini, masalah ego sektoral tersebut main serius. Sebenarnya, masing-masing daerah saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mendorong proses pembangunan di daeranya masing-masing sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan terpadu.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Namun, koordinasi antar kepala daerah kurang berjalan efektif bahkan kerap dihadapi konflik kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memiliki ego sektoral sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam kondisi demikian, Sjahrizal (2009) dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Ada baiknya jika antar kepala daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah sesuai masa jabatan kepala daerah. Sinkronisasi dan integrasi juga harus rencana strategis (Renstra) yang jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah.
Usman (1998) menilai kondisi itu perlu dipikirkan solusinya. Selama ini, sebagai akibat dari cirri strategi pembangunan yang masih ditandai oleh sifat executing planning, instansi-instansi pemerintah di daerah lebih banyak mengembangkan jalur vertika dengan atasannya sendiri (di tingkat pusat atau provinsi) ketimbang menjalin koordinasi horizontal dengan instansi-instansi lainnya.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan
Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran sangat erat. Bila tidak ada keterkaitan, maka perencanaan yang disusun akan sulit terlaksana karena dihadapi masalah anggaran. Pelaksanaan perencanaan juga harus diawasi secara baik guna menghindari terjadinya inefisiensi dan mengetahui sejauh mana program terlaksana, dan identifikasi kendalanya sehingga perlu dengan segera dicarikan alternatif solusi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai target.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root). Anggapan itu keliru karena terbukti kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif akibat kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
Lalu, ada juga pandangan yang menilai pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan materil daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia dan mengakibat makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.
Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bahwa kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat serta memberdayakannya, bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
Paradigma tersebut harus diubah dengan lebih memberdayakan kelembagaan atau memberdayakan kapasitas aparatnya dengan keterampilan dan kemampuan manajemen dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan. Salah bila saat ini, pemerintah pusat masih menilai, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat di daerah belum siap melaksanakannya. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik, lewat pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam praktik pembangunan, masyarakat kadang masih diposisikan sebagai objek bukan subjek pembangunan karena pandangan jika mereka tidak tahu. Mereka hanya harus dituntun, tidak diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan, meski menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Ada juga anggapan orang miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya harus bersifat paternalistic seperti memperlakukan orang bodoh, tanpa ada upaya pemberdayaan.
Paradigma tersebut sudah tidak lagi tepat. pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek yang diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan dari program maupun perencanaan pembangunan. Pendekatan itu diyakini akan lebih mampu memancing partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupannya.

5. Menjamin tercapainya sumber daya secara efisiensi, efektif dan adil
Perencanaan pembangunan yang disusun harus menjamin tercapainya pengunaan sumber daya, baik dana dan tenaga secara efektif, efisien, adil dan transparan. Aspek penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menekankan agar perencanaan pembangunan disusun dengan proporsional dan rasional dan partisipatif sehingga didukung oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. Di era otonomi daerah, penetapan program dan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan sangat berkurang. Alasannya, karena otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menetapkan program atau proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. peranan pemerintah pusat dalam penetapan proyek pembangunan daerah sudah sangat berkurang. Penetapan proyek pembangunan melalui Rakorbang akan masih diperlukan hanya untuk kegiatan dekonsentrasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, proses penetapan proyek pembangun di era otonomi akan lebih efisien.

VI. Globalisasi Ekonomi,
Masalah Sosial dan Ekologi

Globalisasi ekonomi dipandang sebagai gelombang masa depan terutama sejak masa sejarah modern, khususnya dalam memasuki abad ke-20. Dua dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah menghubungkan Eropa lebih erat dengan Ameria Serikat, Asia, Afrika dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami booming (ledakan) di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, bank dan investor swasta sibuk mendiversifikasi investasi mereka ke banyak negara. Perkembangan itu dipicu beberapa faktor yaitu Pertama, kebijakan dalam kaitannya dengan liberalisasi dan regulasi keuangan atau moneter, di mana suatu negara membuka diri terhadap aliran modal internasional, yang dihadapi oleh banyak negara, mulai dari negara-negara maju disusul negara-negara berkembang.
Kedua, perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi elektronik, yang memfasilitasi pergerakan dana melewati batas negara dalam jumlah besar. Ketiga, munculnya instrumen-instrumen moneter baru seperti derivatif dan institusi-insitusi moneter. Keempat, runtuhnya sistem kurs tetap internasional yang memungkinkan perolehan keuntungan dan spekulasi kurs mata uang.sejak dekade 1980-an, gelombang globalisasi makin tinggi, baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Proses konvergensi akibat globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh ke tingkat sistem, proses, aktor dan kegiatan. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa proses tersebut berjalan mulus, mengingat kecenderungan globalisasi juga disertai oleh fragmentasi dalam berbagai hal. Di satu sisi, globalisasi mengandung elemen-elemen seperti integrasi, interdependensi, keterbukaan multileralisme dan interpenetrasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga mengandung elemen-elemen yaitu disintegrasi, autarki, unilateralisme, tutupan (closure), dan isolasi. Jika globalisasi mengarah globalisme, kompresi spasial, universalisme, homogentias dan konvergasi, maka sebaliknya fragmentasi mengarah pada nasionalisme, regionalisme, pembedaan spasial, separatisme, hetergonitas, dan divergensi.
Namun, kepopuleran istilah globalisasi dan pasar bebas tidak dibarengi dengan kesadaran akan adanya bahaya yang terkandung dalam gagasan globalisasi dan pasar bebas tesebut, yang pada hakikatnya adalah bentuk perkembangan globalisme. Tatanan ekonomi global yang didasarkan pada liberalisasi ekonomi telah membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara negara kaya dan negara miskin semakin besar. Sebagai fenomena yang tidak bebas nilai, globalisasi ekonomi menyengkut siapa yang mendapatkan kue terbas dari proses globalisasi tersebut, dan fakta membuktikan bahwa negara-negara majulah yang mendapatkan porsi terbesar, sedangkan negara-negara berkembang dan miskin tetap rugi dan justru bertambah miskin. (Winarno, 2008:5).
Globalisasi ekonomi dengan kekuatan kapitalis transnasional akhirnya telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Model ekonomi meanstrem tak lagi mampu memenuhi hasrat kebutuhan hidup manusia. Hal itu terlihat dari tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat, dan ketergantungan individu pada bantuan makanan, uang tunai, pangan dan sebagainya. Masyarakat umumnya juga terpinggirkan secara ekonomi, seperti sebuah industri yang memindahkan logika pasar global dan perdagangan bebas, yang tersisa berupa kebangkrutan, pengurangan tenaga kerja, yang kemudian memunculkan frustasi sosial.
Ekonomi konvensional tidak mengukur kerugian sosial. Retorika rasionalitas ekonomi hanya berorientasi pada penurunan defisit, meningkatkan daya saing, penumpukan keuntungan dan sebagainya. Problem dari prespektif ekonomi konvensional telah menyebabkan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat menjadi dikorbankan demi kepentingan kapitalis transnasional. Di era ekonomi global dewasa ini, perdagangan dan modal telah mengalahkan kekakuan politik dan melahirkan tranformasi sosial luar biasa. Pengaruh global itu sulit dihindari karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Nilai-nilai globalisasi yang begitu agresif ditransformasikan media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional. Siapapun kini tak lagi asing McDonald’s, Coca Cola, Pizza, musik rock, pop dan tradisi barat lainnya. Sementara kontrol sosial terhadap dampak negatif makin melemah. Akibatnya adalah tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara negara kaya dan negara miskin dari segi kehidupan material. Tidak ada lagi sesuatu yang pasti, bertumbuhnya ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan, upah yang semakin menurun, pengangguran yang tinggi, semakin besarnya ketidakamanan ekonomi karena adanya merger perusahaan secara besar-besaran, bertambahnya angkatan kerja, disintegrasi kohesi sosial dan keluarga karena faktor-faktor ekonomi. Perubahan tersebut agaknya semakin diperparah oleh doktrin ekonomi yang tidak pernah henti mengingatkan publik tentang manfaat dari kebebasan berusaha, perdagangan internasional dan kebebasan aliran modal. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adalah dampak globalisasi yang mendorong terjadinya dehumanisasi pembangunan.

VII. Dimensi Ekologi

Salah satu motif yang paling kuat dari globalisasi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tak kenal batas. Perdagangan internasional telah menjadi jaminan paling nyata sehingga produksidalam negeri dapat ditingkatkan, standar hidup masyarakat suatu negara dapat diperbaiki dan isolasi bangsa-bangsa dapat dibuka seluas-luasnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan demikian menjadi dasar paling kuat dalam keterlibatan banyak negera dalam perdagangan global. Memang gagasan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan bersama. Jika orientasi hanya menyejahterakan individu, maka pertumbuhan ekonomi justru dapat merusak kesejahteraan fisik, generasi yang akan datang sekaligus mengancam eksistensi lingkungan hidup.
Dimensi lingkungan harus menjadi pertimbangan mutlak karena menjadi dasar pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 dan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002. Dalam pertemuan internasional tersebut, disepakati prinsip pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan. Sementara dalam Deklarasi Stockholm, dinyatakan secara tegas kepada setiap negara dibebankan tanggungjawab dalam hal pengelolaan keserasian lingkungan laut. Negara-negara itu harus mengambil langkah untuk mencegah pencemaran laut dari zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan manusia, merusak sumber-sumber hayati dan kehidupan biota laut.
Dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam, negara-negara harus melakukan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi atas perencanaan pembangunan sehingga terjamin bahwa pembangunan adalah sesuai dengan kebutuhan yang melindungi lingkungan dan bermanfaat bagi penduduk. Sedangkan mengenai rencana rasional, ditetapkan sebagai suatu rencana esensial untuk menyerasikan pertentangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan yang melindungi lingkungan.
Dalam konteks hukum nasional, telah disahkan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada tanggal 19 September 1997. Beberapa prinsip dari UU tersebut antara lain adalah:
1. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (Eco Development)
2. Prinsip partisipatoris dari masyarakat (public participatory)
3. Prinsip pemberlakuan analisis dampak lingkungan (environmental impact
assesment)
4. Prinsip perizinan
5. Prinsip penguasaan negara (management authority)
6. Prinsip pemberlakukan mutu lingkungan (environmental standard)
7. Prinsip kelembagaan pengelolaan lingkungan (management institution)
8. Prinsip tangungjawab dan kompensasi (liability and compensation)
9. Prinsip tanggungajawab (strict liablity)
10. Prinsip tanggungjawab pidana (criminal liability) dan penyelesaian sengketa di
luar pengadilan (alternative dispute resolution)

Asas pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Asas tanggungjawab negara
Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumebr alam memberikan manfaat optimal kepada publik diikuti kualitas hidup yang baik (life quality), sementara di sisi lain, negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat.

2. Asas berkelanjutan (suistainable principle)

Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin manfaat kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan yang akan datang.

3. Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini, terkait dengan keberlanjutan ekologi, di mana paradima pembangunan berkelanjutan memusatkan perhatian pada pembanguna ekonomi yang memberi ruang perhatian secara proporsional kepada dua aspek lainnya yaitu ekologi dan sosial budaya. Sementara paradigma keberlanjutan ekologi mengutamakan kepada pelestarian ekologi dengan tetap menjamin kualitas kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. (Siahaan, 2004: 143)

Untuk menopang keseimbangan pembangunan yang ramah lingkungan, maka dibutuhkan konsep pembangunan yang mengacu pada perencanaan tata ruang yang memiliki hubungan langsung dengan persoalan lingkungan. Hal itu penting karena pertumbuhan kota-kota besar, telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa arah dari penataan ruang harus terfokus pada penciptaan kehidupan yang berlanjut atau sustainable livelihoods.

Sumber Tulisan

Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, Evaluasi Pelaksanaan Empat Tahun RPJMN 2004-2009).

Budi Winarno, Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia, Erlangga, 2008,

Dag G. Aasland, Ethics and Economy, MPG Books Group in the UK, 2005

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, 2008

Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar, Universitas Gadjah Mada, 1994

Harry Hikmat, Makalah berjudul Prespektif Dasar, Metode dan Teknik Perencanaan, 2009

James Midgley, Social Development, The Developmental Prespective in Social Welfare, Sage Publication, 1995.

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

John Field, Modal Sosial, Penerbit Kreasi Wacana 2003

Mashour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, 2005

Martin Knapp, The Economics of Social Care, Macmillan, 1984

Micheal P Todaro dan Stephen Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, PT Gelora Aksara Pratama, 2006

Mikheal Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, 2008

NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, 2004, PT Gelora Aksara Pratama

Prancis Fukuyama, Goncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, 1998

Shafrizal, Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, 2009

Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Pedoman Umum, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s