Bayangan Golkar di Pusaran Kekuasaan

MANUVER Partai Golkar tak pernah berhenti menghentakkan panggung politik di negeri ini. Partai yang dibesarkan rezim Orde Baru itu tak pernah kehabisan akal dalam memainkan aksinya meraih dan mempertahankan kekuasaan. Golkar paling piawai melakukan aksi politik dibandingkan partai politik lainnya. Sejak lepas dari pengaruh kekuasaan Orde Baru, Golkar tetap bertahan dari serangan lawan politiknya. Di era Presiden Abdurahman Wahid, partai ini pernah dibekukan lewat Dekrit Presiden sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Desakan pembubaran partai Golkar memang begitu kuat pascatumbangnya kekuasaan Orde Baru. Namun, gelombang politik kala itu, tak mampu menenggelamkan Golkar.
Dalam urusan lobi melobi kekuasaan, Golkar paling jagonya. Setelah Pemilihan Presiden 2004 lalu, meski kalah dalam mengusung jagonya, Golkar tetap dapat jatah kekuasaan di pemerintahan. Saat Pemilihan Presiden 2004 lalu, elite politik terpecah menjadi dua kekuatan yakni pendukung calon Presiden Megawati dan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Megawati yang berpasangan dengan calon wakil Presiden Hasyim Muzadi membentuk Koalisi Kebangsaan yang merupakan gabungan partai politik yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme.
Sementara SBY yang berpasangan dengan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla membentuk Koalisi Kerakyatan yang merupakan gabungan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Pelopor, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Di putaran II, SBY yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di era Megawati berhasil meraih dukungan mayoritas dari rakyat. Lelaki kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 itu meraih lebih dari 60 persen dukungan rakyat.
Meski pasangan calon Presiden Wiranto dan calon Wakil Presiden Sollahuddin Wahid yang diusung Golkar kalah dalam Pilpres 2004, tetapi, Golkar berhasilkan memasukkan sejumlah kadernya di pemerintahan. Dua kader Golkar yakni Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Saat isu perombakan kabinet begitu kencang berhembus pada Novemver 2005, Golkar juga berhasil mengamankan Aburizal. Tim ekonomi KIB yang dikomandoi Aburizal dituding gagal menjaga stabilitas ekonomi. Kekecewaan rakyat pun memuncak setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata 126 persen, bahkan minyak tanah naik 185,5 persen dari Rp700 per liter menjadi Rp2 ribu per liter, Oktober 2005 lalu. Kebijakan itu membuat rakyat miskin menjerit. Angka kemiskinan melonjak, rata-rata mencapai 118 persen. Jumlah rakyat miskin mencapai 4,2 juta orang pada 2006 atau naik menjadi 39,3 juta jiwa (17,75 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat gelagat buruk yang dapat mengancam kadernya, elite Golkar grasak grusuk berupaya mempertahankan kadernya. Golkar juga memanfaatkan perombakan kabinet sebagai mementum untuk mengembangkan koalisi inti yang permanen dengan pemerintah. Dengan syarat, Presiden menambah kader Golkar di kabinet. Jika dipenuhi, Golkar yang meraih suara mayoritas di Pemilu 2004 yakni 21,6 persen berjanji akan menjaga perjalanan politik Yudhoyono-Kalla hingga pemerintahan berakhir. Konon, manuver Golkar itu untuk menggusur posisi menteri yang dikendalikan PKS dan PKB.
Manuver Golkar pun menuai sukses. Ical selamat dari reshuffle, dia hanya dirotasi menjadi menteri koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sementara Wakil Bendahara Golkar Paskah Suzetta ditempatkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya, Paskah menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR bidang Anggaran.
Golkar di bawah kendali Jusuf Kalla juga berhasil menjadikan Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Hamid Awaludin.
Setelah Pilpres 2009 lalu. meski Jusuf Kalla dan Wiranto yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden kalah dari pasangan SBY dan Boediono, namun Golkar tetap bisa memasukan kadernya di pemerintah. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat.
Kini, aksi Golkar pun kembali menghentak. Golkar yang tidak menjadi bagian dari koalisi pemenangan pasangan SBY-Boediono di Pilpres 2009, justru mendapat posisi paling terhormat.
SBY menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekretariat bersama (Sekber). Sejumlah partai lain keder. Ada kekhawatiran Golkar akan menggusur kader-kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Tak hanya itu, isu sempat berhembus jika Ical akan menggeser peran Wakil Presiden Boediono.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso boleh saja membantah isu jika Ical ingin menggeser Boediono. “Tidak benar, kendali tetap di tangah SBY,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Achmad Mubarok mengharap Ical bisa menjadikan Sekber sebagai forum partai koalisi agar tercipta stabilitas politik. “Jadi, mudah mengomunikasikan masalah. Tujuannya adalah supaya koalisi bisa mengawal, membangun stabilitas politik ke depan. Tidak ada yang istimewa, soal apa yang ditakutkan orang itu, berlebihan,” ujar Mubarok.
Sebagian petinggi partai koalisi memang menunjukkan kesan menyambut baik atas dipilihnya Ical sebagai ketua harian Sekber. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyambut positif pembentukan Sekber. Dia mengharap agar Sekber dapat mengarahkan partai-partai koalisi akan lebih memahami program-program pemerintah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa juga sepakat dengan Sekber yang dikendalikan Aburizal. Dia tidak merasa disingkirkan oleh SBY karena memilih Ical. “Kita kan bersama-sama mengatakan sebaiknya ini partai terbesar. Bukan berarti yang lain tidak berperan, semua berperan itu koordinator saja,” katanya.
Namun, Ical diingatkan untuk tidak berlebihan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan Presiden. Menteri Telekomunikasi dan Informasi yang pernah menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, menegaskan jika tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal. “Bang Ical tidak mempunyai kewenangan komando secara politik,” kata Tifatul.
Tudingan adanya deal atau kompromi politik di balik terbentuknya Sekber pun mencuat. Tak bisa dipungkiri, langkah Presiden membentuk Sekber terkesan karena kewalahan menghadapi manuver politisi yang justru digalang para mitra pemerintah. Langkah akomodatif SBY yang merangkul sejumlah petinggi partai politik dalam pemerintahan nyatanya tak menyurutkan manuver elite politik yang merongrong kekuasaan.
Para petinggi partai yang nangkring di kabinet seakan tak mampu menjinakkan aksi politik anak buahnya di legislatif. Belum seumur jagung usia pemerintahan, Presiden sudah dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elite partai politik. Gelombang politik yang paling deras menghantam pusat kekuasaan adalah kasus Bank Century. Kasus tersebut bak bola liar yang terus menyerang kekuasaan. Memang, dalam panggung politik, politisi di parlemen harus memainkan peran kontrol terhadap kekuasaan. Namun, manuver yang dilayangkan politisi senayan seakan tak lagi mampu dibendung pemerintah.
Makanya, Presiden membentuk Sekber. Pembentukan dan penunjukan tersebut resmi dilakukan setelah Presiden SBY mengumpulkan ketua partai-partai koalisi di kediaman pribadi presiden di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokart Achmad Mubarok mengakui jika Sekber dibentuk tidak terlepas dari persoalan Century yang tak hentinya menghentakkan panggung politik. Menurut dia, jika Golkar tidak berada di kubu penolak kebijakan bailout (dana talangan) dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Century senilai Rp6,7 triliun, pasti tidak ada karut marut politik seperti saat ini. “Padahal Golkar adalah partai pengalaman yang mengerti betul soal bailout. Tetapi, karena ada masalah pribadi antara Ical dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu kepentingan bangsa tersandera,” kata Mubarok.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga menilai Sekber diarahkan agar setiap partai politik pendukung koalisi pemerintahan memiliki kesamaan dalam menyikapi kasus Bank Century. “Sikap bersama itu terkait kasus Bank Century yang kini berada dalam ranah hukum, tidak boleh dibawa ke dalam ranah politik,” katanya. Muhaimin mempersoalkan adanya perbedaan pandangan kasus Bank Century dari partai politik koalisi. “Namanya saja koalisi. Jika masih berbeda kasus Bank Century, ya, itu bukan koaliasi namanya,” katanya.
Ia menambahkan, Sekber juga diarahkan untuk memperpendek perbedaan pandangan di masing-masing partai dalam melihat setiap kasus atau kebijakan pemerintah.

Tekanan Golkar

Di sisi lain, dinobatkannya Aburizal sebagai Ketua Harian Sekber dinilai sejumlah kalangan sebagai kemenangan Golkar dalam meraih simpati SBY. Golkar memang jagonya dalam melakukan lobi. Bagi pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Dwipayana, posisi layaknya perdana menteri. Tidak menutup kemungkinan kewenangannya dapat melebihi kewenangan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut Ari, Ical dapat menjadi penentu kebijakan rekrutmen pejabat negara seperti menteri. Golkar juga dapat menjadi penentu berbagai kebijakan strategis, baik di legislatif maupun eksekutif.
Mubarok menilai memang ada kekhawatiran partai koalisi yang takut kadernya diberhentikan sebagai menteri. Kekhawatiran mereka (partai koalisi) hanya takut menterinya kena reshuffle saja. Namun, reshuffle merupakan domain Presiden. Kita tidak mencampuri itu,” tegasnya.
Terlepas dari bantahan tersebut, dinobatkannya Ical sebagai Ketua Harian Sekber merupakan sinyal jika Demokrat dengan Golkar ingin mengukuhkan koalisi. Tatkala suhu politik yang memanas akibat manuver partai koalisi, Demokrat pernah mewacanakan pentingnya memperkuat koalisi dengan partai politik berbasis ideologi nasionalis religis. Mitra koalisi yang dianggap tepat untuk mengawal pemerintahan adalah Partai Golkar.
Sikap frontal seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi catatan penting Demokrat untuk mengkaji ulang koalisi bersama PKS. Pascaparipurna DPR terkait kasus Bank Century beberapa waktu lalu terjadi perubahan sikap dari masing-masing mitra koalisi terhadap Demokrat. Partai-partai koalisi agak malu-malu mendekat Demokrat.
Apakah Demokrat dan Golkar akan mengukuhkan koalisi permanen dan mendepak partai koalisi yang berperingai layaknya oposisi? Mubarok mengatakan, koalisi permanen memang perlu dibangun untuk menjaga stabilitas politik dari gangguan politisisasi yang menganggu jalannya pemerintahan. Namun, koalisi permanen antara Demokrat-Golkar agak sulit dibentuk saat ini.
“Gagasan itu (koalisi permenen) sebetulnya tidak untuk hari ini, tetapi 10 atau 15 tahun kedepan. Sekarang ini untuk mengawal pemerintah hingga tahun 2014, supaya stabilitas terbangun sehingga pembangun tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diperlukan,” ucap Mubarok.
Dia tidak dapat memastikan apakah Sekber dapat mendorong stabilitas politik. “Politik tidak bisa dipastikan, politik dapat berubah dengan cepat. Tetapi, ini (Sekber) peluangnya lebih besar (mendorong stabilitas politik),” katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga tidak dapat memastikan Sekber dapat mengendalikan suhu politik. “Saya belum bisa menyebutkannya sekarang karena situasinya bisa berubah lagi,” katanya.

Menuju Pilpres 2014

Ical bersama Golkar memang piawai. Partai yang dibesarkan rezim Orde Baru itu banyak makan garam dalam melakukan manuver politik. Buktinya, upaya Demokrat sebagai partai mayoritas di parlemen tak mampu menjinakan Golkar dan partai lainnya dalam menyikapi kasus Century. Golkar bahkan berhasil memasukan sejumlah kadernya di kabinet, meski tidak merupakan partai pendukung SBY dan Boediono saat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Pemilihan Presiden 2009 lalu.
Karena itu, di balik kepiawaiannya, Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengingatkan agar Presiden dapat menghindari tekanan Ical dan Golkar. Dia menilai, Ical tak mustahil memanfaatkannya sebagai kendaraan politik. “SBY mesti bisa menghindar dari kemungkinan dikendalikan Ical. Sebab Golkar pintar dan berpengalaman,” kata Syamsuddin.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit bahkan menduga ada kemungkinan Ical akan memanfaatkan posisi tersebut sebagai kendaraan politik bagi Golkar untuk memenangkan Pemilihan Umum 2014. “Itu (posisi Ketua Harian Sekber) alat dan langkah awal,” kata Arbi.
Priyo menepis tudingan tersebut. Dia menegaskan, terpilihnya Ical dalam memimpin koalisi tidak berarti Ical menjadi penguasa baru. “Tidak benar Pak Ical menjadi penguasa baru,” kata Priyo.
Dia menegaskan, koalisi dikendalikan langsung oleh Presiden yang menjadi ketua koalisi. Priyo menambahkan, posisi partai-partai tetap sejajar sebagai mitra koalisi. “Tidak ada bos dan tidak ada anak buah dalam koalisi, semuanya sejajar sebagai mitra koalisi,” katanya.
Namun, dalam politik, apa pun bisa terjadi. Demi kepentingan politik, lawan bisa menjadi kawan. Sebaliknya kawan dapat menjadi lawan.
Priyo juga menepis tudingan ada kompromi politik antara Golkar dan Demokrat untuk menggeser Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. “Golkar tidak pernah mendorong nama seseorang untuk menjadi pengganti Sri Mulyani. Itu hak prerogatif Presiden,” katanya.
Namun, sejak dari awal publik menangkap ada upaya Golkar mendongkel jabatan Sri Mulyani karena persoalan pajak yang melilit Aburizal. Sri Mulyani yang mundur dari jabatan menteri keuangan dan memilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, pernah memperkarakan Perusaahaan Bumi Resources milik Ical karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun. Ical juga kabarnya mengantongi dendam dengan Sri Mulyani karena pernah menolak menutup perdagangan saham tatkala harga saham PT Bumi Resources Tbk miliknya guncang akibat krisis keuangan global.
Sri Mulyani juga menentang Bakrie menguasai 14 persen PT Newmont Nusa Tenggara dan mengusulkan agar seluruh saham Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Dalam tragedi lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, Sri Mulyani juga menentang jika negara harus menanggung triliunan rupiah untuk menutup kerugian di Sidoarjo.

Tak Bisa Dijamin

Tak ada yang bisa menjamin Ical dapat mendorong stabilitas politik. Dari pengalaman setelah Pilpres 2004, langkah akomodatif SBY terhadap partai politik nyatanya tak menyurutkan manuver elite politik yang merongrong kekuasaannya. Setahun perjalanannya, Presiden dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elite partai politik.
Manuver politik tidak hanya gencar dilayangkan kelompok oposisi seperti PDIP. Namun, juga dihembuskan sejumlah elite partai politik yang kadernya sudah diakomodasi di pemerintah. Realitas politik serupa juga dialami SBY sejak dirinya baru dilantik sebagai Presiden periode 2009-2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s