Dimensi Etis Pembangunan

Mochtar Lubis pernah mengekspresikan kekhawatirannya terhadap situasi budaya bangsa ini. Ia mendeskripsikan adanya kontradiksi gawat antara asumsi dan pretensi moral budaya Pancasila dengan kenyataan. Asumsi moral seperti tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, nyatanya tidak berpijak pada kenyataan. Persepsi, sikap dan perilaku sebagian besar warga negara tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lubis yang dikenal sebagai sastrawan dan budayawan juga mengkhawatirkan bahayanya kemunafikan, lemahnya kreatifitas, etos kerja berengsek, serta neofeodalisme (1999:14).
Kekhawatiran Lubis menjadi kekhawatiran kita semua. Sebenarnya, bangsa ini telah diwarisi nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Namun, warisan luhur itu tenggelam ditelan jaman. Lihatlah kemegahan Candi Borobudur atau candi-candi yang dijumpai menyebar di sekitar kawasan nusantara ini. Candi-candi itu kokoh berdiri hingga kini, dengan desain arsitektur yang sangat estetis, kokoh, bahkan mengandung unsur religis dan filosofis. Keberadaan candi-candi itu membuktikan akan etos kerja, daya pikir, semangat dan perjuangan yang luar biasa.
Nenek moyang bangsa ini juga menorehkan sejarah akan kekuatan budaya maritim. Perahu Phinisi, karya suku Bugis yang sejak abad ke 14 Masehi, sudah menjelajahi dunia, berlayar sampai ke Madagaskar Afrika. Sawerigading, Putra Mahkota Kerajaan Luwu menjadi arsitek perahu itu. Sejarah yang dicatat Sawerigading tak kalah cemerlang dibandingkan sejarah yang ditorehkan Vasco da Gama yang baru memulai penjelajahan pertamanya pada tahun 1497 dalam upaya mencari rempah-rempah, dan menemukan benua-benua baru di timur.
Kehebatan nenek moyang dari suku Bugis itu menunjukan jika mereka memiliki jiwa petarung, pantang mundur menghadapi dahsyatnya gelombang laut. Lihat pula karya-karya seni para leluhur lainnya. Mereka begitu apik membuat kain Songket, Ulos, Batik, Tapis dan sebagainya. Lihat pula betapa luar biasanya karya ukir dan pahat Suku Asmat, Dayak dan Bali. Corak tenunan karya orang tua dulu begitu artistik, dengan motif indah yang dibuat oleh tangan, tanpa menggunakan mesin. Masih banyak lagi karya warisan para leluhur yang amat luhur.
Buah karya nenek moyang itu jauh lebih baik dibandingkan karya generasi saat ini. Tak sedikit proyek pembangunan fisik yang dibiayai dari uang negara, fondasinya keropos dan rentan ambruk karena tak kokoh akibat dana proyek dikorupsi. Generasi bangsa ini pun makin tak memiliki jiwa petarung. Kita selalu kalah dibandingkan negara lain. Hal itu bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat memprihatinkan. Dari laporan yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP), tingkat kualitas SDM yang direpresentasikan dengan Human Development Index (HDI), Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 192 negara di tahun 2009. Peringkat ini menurun dibanding tahun 2008, yang menempati ranking ke-107.
Konseptualisasi keanekaragaman akan nilai-nilai luhur yang diwarisi para leluhur bangsa sebenarnya juga sudah dirumuskan dalam Pancasila. Para pendiri bangsa telah meletakan nilai-nilai ideal dalam Pancasila. Bangsa ini mengakui keagungan Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil beradab, mengedepankan persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat serta keadilan sosial. Namun, cita-cita yang terkandung di Pancasila menghadapi persoalan antara das sollen dan das sein—antara yang diidealkan, berbeda dengan kenyataan di lapangan.
Nilai-nilai Pancasila yang begitu ideal (ideal values) hanya mengawang tinggi di atas langit. Tidak membumi. Sebagian besar warga negara ini tidak mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski kita mengakui Tuhan dan menghormati kemanusiaan, namun masih sering kita menyaksikan kekerasan yang bernuasa perbedaan agama dan aqidah.1
Konstruksi pluralisme tak hentinya diterpa hantaman primordialisme dan fundamentalisme. Masih banyak lagi realitas paradoks yang mengambarkan terjadinya kemunduran peradaban bangsa ini. Realitas paradoks tersebut merupakan tantangan besar yang harus dijawab. Bangsa ini dituntut untuk kembali mengkonstruksikan identitas bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang beradab, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Masalah tersebut menjadi salah satu prioritas jangka pajang pembangunan tahun 2005-2025. Dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditegaskan bahwa salah satu arah, tahapan dan prioritas pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.2

DEGRADASI NILAI

Realitas paradoks yang dijelaskan di atas pada dasarnya bermuara dari krisis nilai yang dihadapi bangsa ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan eksistensi nilai-nilai leluhur yang diwarisi nenek moyang. Nilai-nilai westrenisasi makin diganderungi generasi muda saat ini. Mereka seakan telah kehilangan akar budaya yang kuat sebagai bagian dari elemen bangsa. Mereka lebih suka enjoy clubbing sebagai salah satu budaya hedonis daripada diskusi tentang nasionalisme, atau mengembangkan seni dan tradisi warisan leluhur.
Pengaruh global itu sulit dihindari karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Globalisasi budaya begitu agresif ditransformasikan media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional. Siapapun kini tak lagi asing McDonald’s, Coca Cola, Pizza, musik rock, pop dan tradisi barat lainnya. Sementara kontrol sosial terhadap dampak negatif makin melemah. Kondisi ini menyulit bangsa ini melestarikan budaya dan tradisi.
Terjadinya degradasi nilai menjadi bukti terjadinya pengabaian pembangunan yang berbasis nilai. Pembangunan selama ini lebih menancapkan paradigma developmentalism atau pembangunanisme yang berorientasi pada pertumbuhan (growth). Kritik terhadap pembanguanisme bukan hanya karena kegagalannya yang menciptakan kesenjangan sosial saja. Namun, kapitalisme telah menghantarkan dunia pada prespektif tunggal, yang secara budaya dianggap menghancurkan peradaban manusia.
Fakih (2005:62) menilai, developmentalism terbukti tak hanya melanggengkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial, namun telah mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga menuju kehancuran peradaban. Fukuyama (2005:305) mengkritik lebih tajam. Kapitalisme dan modernitas dinilainya lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya. Gejala itu dilihat dari menyempitnya radius kepercayaan, kejahatan merajalela, ikatan keluarga makin longgar dan munculnya kerisauan sosial.
Fukuyama menilai negara-negara maju yang menjadi kiblat kapitalisme hanya menghambur-hamburkan modal sosial masing-masing, tetapi tidak mampu membangunnya kembali. Kapitalisme seakan menjadi takdir bagi masyarakat kaya untuk lebih kaya, tetapi miskin moral seiring perjalan waktu.
___________________________________________________________________
1 Dari pemantauan Setara Instute, sepanjang tiga tahun ini, kekerasan bernuansa agama tetap tinggi. Pada tahun 2007 tercatat 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan. Pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan.
2 Baca UU No 17 Tahun 2007 UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Fukuyama mempertanyakan apakah sifat pasar hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak berperasaan memperlemah hubungan sosial dan mengajarkan manusia hanya menjadikan uang yang penting, bukan nilai. Masyarakat modern yang dideskripsikan Fukuyama telah mengikis landasan modalnya sendiri sehingga membawa kehancurannya sendiri. Sementara Gidden (2004:231) menilai, modernitas adalah proyek barat. Globalisasi adalah konsekwensi fundamentalis modernitas. Institusi barat melakukan disfusi untuk menghancurkan budaya lain. Proses perkembangannya yang tidak seimbang memperkenalkan bentuk baru yaitu ketergantungan dunia. Padahal, hampir sebagian besar negara diwarisi peradaban yang dalam pandangan psikoanalis Sigmund Freud merupakan proses historis umat manusia.
Eksistensi peradaban berfungsi mengatur naluri-naluri atau insting manusia dan mencegah merajalelanya naluri-naluri distruktif (thanatos), baik secara individual maupun secara sosial (Sutrisno, 2004:3). Menurut Freud, peradaban sebagai proses yang mengendalikan naluri agresif. Peradaban juga mengatur hubungan antarmanusia agar tidak saling membinasakan. Dalam konteks ini Wirutomo (2010) menekankan pentingnya pembangunan berbasis nilai (value based). Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif setiap bidang atau sektor pembangunan, tetapi juga sejauh mana menanamkan nilai-nilai strategis yang telah ditargetkan.
Model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan diperkenalkan Adam Smith. Dalam karyanya An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations, Smith menyakini mekanisme pasar bebas dapat mendorong efisiensi kegiatan perekonomian. Smith dalam Sukirno (2005:448) menentang intervensi negara atau pemerintah dalam kegiatan perekonomian, termasuk penyediaan barang dan jasa. Smith juga menekankan pentingnya perluasan pasar yang memicu industri melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk menjual kepada masyarakat.
Smith menekankan pentingnya pasar bebas yang bergerak menurut mekanisme pasar yang dianggapnya secara otomatis bisa memproduksi barang dan jasa yang disenangi dan diperlukan konsumen. Semakin luas pasar, makin tinggi tingkat produksi. Smith juga menekankan pentingnya spesialisasi dan kemajuan teknologi yang akan meningkatkan produktifitas sehingga menaikkan pendapatan pekerja (Sukirno, 2005: 448).
Smith meletakan pasar bebas sebagai prinsip universal. Setiap manusia memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik (the universal desire to better his own condition). Bagi Smith, self interest (kepentingan pribadi) merupakan motivasi utama yang mendorong manusia untuk mengadakan aktivitas ekonomi. Tanpa self interest, aktivitas ekonomi tidak pernah akan terjadi. Pandangan Smith pada dasarnya memposisikan setiap orang cenderung mencari keuntungan untuk dirinya, tetapi dia dituntun oleh tangan gaib untuk mencapai tujuan akhir yang bukan menjadi bagian keinginannya. Dengan jalan mengejar kepentingan dirinya sendiri dia sering memajukan masyarakat lebih efektif dibanding bilamana dia betul-betul bermaksud memajukannya.
Analis Smith tersebut nyatanya tidak terbukti. Paradigma pertumbuhan justru memunculkan dominasi kepentingan pribadi di arena perdagangan bebas—yang pada akhirnya mendegradasikan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa orang menguasai sarana-sarana produksi dengan menggunakannya untuk memperbesar keuntungan sendiri, dengan membuat orang lain menjadi miskin dalam proses tersebut.
Orang-orang miskin tidak dapat mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengarui mereka dan masyarakat. Egoisme dan keinginan mampunyai barang jasmani, untuk suka-suka saja, ataupun sebagai simbol status, merupakan penyebab terjadinya ketidakadilan distribusi kekayaan yang dihasilkan dan eksploitasi terhadap orang-orang miskin. Ideologi kapitalis, dengan sistem dan nilainya, pada akhirnya mendapat dukungan dari struktur-struktur politik yang tak adil (Amaladoss, 2001:286).
Pandangan Smith kontradiktif dengan pesan moral Plato dalam Michael (2008:17). Plato memandang perlunya mengaktualisasikan proses pembangunan yang menjadikan manusia sebagai subyek. Menurut Plato, negara yang baik dapat dicapai jika setiap orang memberi sumbangan berdasarkan bakat alamiahnya bagi kebaikan masyarakatnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan produktif yang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan bakat, pengetahuan dan keterampilan sebagai sumbangan kesejahteraan bersama.
Kegiatan produktif itu tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya memiliki arti jika mampu memberi sumbangan berarti bagi kepentingan negara. Manusia memang harus menjadi subyek setiap hak, harus menjadi tujuan, tidak boleh dijadikan alat semata, tidak boleh menjadi objek komersialisasi dan industrialisasi ekonomi maupun politik. Ketika humanisasi diganti politisasi yang berkolusi dengan kapitalisasi di sana yang berdaulat dan berkuasa bukan lagi rakyat, tetapi mereka yang berkapital dan bersenjata. Ketika humanisasi direduksi menjadi materalisasi oleh komoditisasi, maka apa saja selalu dibendakan, termasuk wacana pemerdekaan (Sutrisno, 2004: 122).

DEHUMANISASI PEMBANGUNAN

Pembangunan yang berbasis pada nilai, etika dan moral mengarusutamakan prinsip humanisme. Sutrisno (2004:131) menjelaskan, humanisme adalah inti dari proses kerja peradaban yang semakin menciptakan kondisi hidup bersama semakin manusiawi, semakin menyejahterakan satu sama lain karena orang-orangnya saling mengembangkan kemanusiaan sesama dan dirinya. Humanisasi berangkat dari kondisi sosial manusia yang saling mengerkah sesamanya sebagai serigala (homo humini lupus) menuju hidup bersama, di manusia memperlakukan sesamanya dan hidup bersama sebagai sahabat (homo homini socius).
Kebhinekaan dengan kekayaannya mendapatkan ruang yang sama untuk bertumbuh dengan ikhlas, saling menghormati masing-masing akan perbedaan dan keberlainannya (otherness). Nilai itu mengajarkan keikhlasan untuk hidup bersama dengan sesamanya yang beda agama dan suku tanpa mau memaksakan cita-cita prentensi hidup baik menurutnya dan agama masing-masing.
Sementara pembangunan saat ini justru mengakibatkan dehumanisasi (tidak manusiawi) berupa kemiskinan dan kesenjangan sosial. Midgley (1995:5) membenturkan realitas kemiskinan akibat pembangunan yang terdistorsi (distorted development). Ia mengkritik pembangunan ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial. Pandangan tersebut mengacu pada prespektif struktural dengan mengamati masalah kemiskinan akibat dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk teknologi modern. Penetrasi kapital telah mengakibatkan proses pembangunan mengarusutamakan pada pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemertaan (equity) hasil pembangunan.
Midgley mencontohkan problem distribusi pendapatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di negara-negara kawasan Amerika Latin. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri yang signifikan. Namun, upaya memperbaiki kualitas hidup penduduknya sangat minim. Realitas serupa juga ditemukan di beberapa negara kawasan Asia dan Afrika. Pendapat Midgley pada dasarnya mengkritik pembangunan ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial dan kurang memperhatikan strategi yang berdampak langsung pada upaya mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan.
Di Indonesia, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir (1998-2008) menunjukan angka kenaikan, nyatanya belum maksimal membebaskan warganya dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13,1 persen. Di tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5,1 persen. Cadangan devisa yang semula US$33,8 miliar, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang menembus angka 6,1 persen belum memicu pemerataan pembangunan sehingga kemiskinan tetap langgeng di negara ini.
Klaim pemerintah yang menyatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi makro nyatanya belum dinikmati masyarakat di level menengah ke bawah. Pertumbuhan ekonomi makro belum menjadi stimulus yang mampu menggerakan ekonomi mikro atau sektor riil yang bersentuhan langsung dalam aktivitas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ancaman kemiskinan juga makin menghantui. Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak.
Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis. Dalam kondisi demikian, negara-negara berkembang, khusus Indonesia dipastikan akan menerima dampaknya berupa hilangnya sumber-sumber pendapatan dari dana investasi negara-negara maju yang menjadi stimulus pembangunan. Karena itu, negara-negara berkembang sangat rentan dalam ketidakstabilan pada lima hingga tujuh tahun ke depan.
Realitas kemiskinan merupakan paradoks dari amanat konstitusi. UUD 1945 mengamanatkan negara memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Subtansi konstitusi memosisikan bangsa ini menganut paham negara kesejahteraan (welfare state). Secara konseptual, perencanaan pembangunan yang dirancang pemerintah juga sangat ideal. Perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan merealisasikan sejumlah program antikemiskinan, pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Namun, cita-cita mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan itu jauh dari harapan. Buktinya, kemiskinan masih terus membelengu bangsa ini. Meski pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh, namun distribusi hasil pembagunan tidak merata. Akibatnya, kemiskinan masih merajalela. Sejak pemerintah Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini, Indonesia masih identik dengan negara miskin.3
Magnis (2006:216) menilai pembangunan di era Orde Baru dan era Reformasi cacat moral yang ditandai adanya kesenjangan di luar batas yang menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan hanya menguntungkan mereka yang ada di level atas dan membatalkan solidartis bangsa. Ironisnya, rakyat miskin juga sering menjadi korban pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan di era Orde Baru.

___________________________________________________________________
3 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, angka kemiskinan menunjukan penurunan. Maret 2008 lalu, BPS mengumumkan orang miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia. Kemiskinan di tahun 2008 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 37,17 juta jira. Sementara data BPS periode 1996-1999 menunjukan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta. Krisis ekonomi mengakibatkan kemiskinan meningkat tajam, dari 34,01 juta jiwa orang miskin di tahun 1996 meningkat menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999. Pada periode 2000-2005 angka kemiskinan menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari 2005. Namun pada Maret tahun 2006, terjadi kenaikan angka kemiskinan yang drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa. Tren kemiskinan sangat tergantung dari situasi ekonomi domestik maupun internasional.

Perilaku brutal aparat pemerintah terhadap masyarakat miskin hingga kini masih terjadi. Beberapa waktu lalu, petugas keamanan dan ketertiban (trantip) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur paksa kios-kios dan pedagang kaki lima hanya untuk mendapatkan penghargaan Adipura.

ESENSI NILAI

Nilai tidak hanya merangkum objek-objek seni, barang-barang berharga atau pribadi yang langka, terbatas atau hanya berkaitan dengan agama maupun kebudayaan yang tresendatal. Thomas Aquinas yang menggunakan term Aristoteles yang dikutip Sutrisno (2004:26) mengartikan nilai sebagai suatu yang baik. Artinya, nilai dapat dikonstruksikan ke berbagai macam objek. Ada empat unsur penyusunan dasar nilai (unsur konstruktif yang membuat sesuatu itu bernilai). Dua unsur berasal dari objek, yaitu unsur kegunaan atau manfaat (utility) dan unsur kepentingan (importance). Sementara dua unsur lainnya berasal dari subjek yaitu unsur kebutuhan (need) dan unsur penilaian, penafsiran dan penghargaan (estimasi).
Sementara Bertens (2007:140) menjelaskan, pembicaraan mengenai nilai terkait dengan sesuatu yang tengah berlangsung, berlaku dan memikat manusia. Salah satu cara yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu nilai adalah dengan membandingkannya dengan fakta. Nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka tidak ada nilai. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin membuat suatu. Nilai juga menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki obyek. Jadi, terdapat banyak nilai. Ada nilai ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Max Scheler, filsuf Jerman yang banyak mendalami nilai, membagi nilai-nilai ke dalam empat kelompok, yakni: nilai-nilai yang menyangkut kesenangan, rohani, vital dan religius.
Nilai juga kadang dikaitkan dengan moral atau nilai moral yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai lainnya. Setiap nilai memiliki bobot moral. Dalam konteks tingkah laku, nilai moral terkait dengan kejujuran, kesetiaan, kasih sayang dan sebagainya. Nilai moral juga menekankan pribadi manusia yang bertanggungjawab. Manusia atau individu yang mengaktualisasikan nilai moral lewat perilakunya. Nilai juga berkaitan dengan hati nurani. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan tuntutan imbauan hati nurani. Konsep dasar mengenai nilai juga diatur dalam agama.
Dalam konteks pembangunan, eksistensi pembangunan nilai menjadi sangat penting. Nilai, moral dan agama dapat memainkan peran sebagai pendukung dan penyimbang proses pembangunan. Agama merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat yang dapat dijadikan instrumen dalam mengembangkan etika dan moralitas pembangunan. Semua agama mengajarkan makna kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan, serta mengajarkan cara bagaimana mengatasinya dalam refleksi teologis. Agama juga memusatkan perhatian akan pentingnya belas kasih dan tindakan setia kawan. Agama juga memandang manusia sebagai puncak penciptaan yang tidak boleh diperalat. Semua agama terdapat perhatian istimewa untuk orang miskin yang memerlukan bantuan dari orang kaya Muller (2006:189).
Kung (2002:431) merumuskan konsep nilai-nilai dasar yang memiliki arti besar dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi—yang dapat dikutip dari kitab suci agama Ibrahim itu yakni: keadilan (mempergunakan kekuasaan untuk kebenaran), saling menghormati (cinta dan perhatian terhadap orang lain), pelayanan (manusia hanyalah pelayan dan pengawas sumber-sumber alam) dan kejujuran (dapat dipercaya dalam semua hubungan manusia). Jika dikaitkan dengan konteks pelaksanaan pembangunan, maka eksistensi sebuah nilai mengarahkan agar arah pembangunan benar-benar mengacu pada landasan etis dan moral yang dapat memastikan adanya manfaat berupa kemajuan atau kebaikan manusia. Dengan kata lain, nilai mengarahkan agar proses pembangunan benar-benar menghormati ekstensi kemanusiaan.
Pembangunan berbasis nilai pada dasarnya memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Perumusan rancangan pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai strategis lewat pendekatan bottom up yakni mendengar aspirasi dan masalah-masalah kongkrit di masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan bukan diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang dipelajari. Di sinilah pentingnya kebebasan yang mendorong gerak sosial dan ekonomi sehingga masyarakat bisa keluar dari masalah dan menemukan eksistensinya.

KEGAGALAN INTERNALISASI NILAI

Internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan, sampai ia hampir meninggal, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya. (Koentjaraningrat, 185:228). Internalisasi nilai akan efektif jika diikuti konsistensi dari peran institusi formal dalam melaksanakan fungsi transformasi nilai. Lunturnya identitas tradisi, budaya yang diwarisi leluhur merupakan bukti kegagalan internalisasi nilai.
Di era Orde Baru sebenarnya telah dilakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila lewat Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, terbukti gagal karena internalisasi dilakukan secara paksa, bahkan cenderung menyakralisasikan Pancasila. Unsur-unsur kritis, kontrol dan ikhtiar kebenaran yang disuarakan masyarakat ditumpas habis. Pemerintah tidak mengizinkan pemikiran-pemikiran kritis yang berlawanan dengan Pancasila. Akal sehat masyarakat pun melemah akibat represi fisik. Pola tersebut yang menyebabkan matinya kreatifitas dalam sejarah bangsa dan masyarakat karena dikendalikan, dikuasai dan dipasung oleh sentralisasi kekuasaan (Sutrisno, 2004:48).
Wajar jika realitas menunjukan banyak rakyat yang tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai Pancasila atau produk hukum lainnya tatkala menyaksikan inkonsistensi para elit di negara ini yang kontradiktif dari nilai-nilai dan etika yang diamanatkan Pancasila atau aturan hukum yang berlaku. Perilaku elit di pemerintahan maupun di parlemen justru mereduksi eksistensi nilai, moral dan etika. Tak sedikit mantan pejabat yang terbukti korupsi, menerima suap. Citra DPR juga runtuh. Seakan tak lagi sebagai rumah wakil rakyat, namun telah menjadi sarang penyamun. Praktik politik di negara ini jauh sekali dari etika dan moral. Mereka mengadopsi praktik politik Machiavellistik yang menyakini politisi yang ingin berhasil terkadang harus bertindak secara immoral. Politisi yang bertindak sejalan dengan etika dan moral, pasti akan gagal.
Etika politik pada dasarnya terkait aktualisasi sikap baik, jujur, integritas, sense of crisis dan tidak mementingkan golongan karena itu etika harus menjadi pegangan para aktor politik. Menurut Max Weber yang dikutip Kung (2002), etika menyangkut tanggungjawab (ethic of responsibilty) yang sangat dekat dengan etika keberhasilan (ethic of success).
Dalam konteks politik, Weber mengantikan istilah politik kekuasaan (power politics) sebagai politik tanggungjawab (politic of responsibility). Weber kemudian mengemukakan beberapa pernyataan termasuk sifat-sifat pasti yang harus dijalani politisi. Dia menyebut tiga sifat yakni: nafsu terkait komitmen pada sebab, tanggungjawab pada sebab dan proporsi yang menyangkut pemisahan diri dari benda dan orang. Ketiga hal itu sangat penting bagi setiap politisi yang merupakan kekuataan seorang tokoh politik.
Namun, etika politik yang dimaksud Weber tersebut kadang memunculkan paradoks. Etika dalam ranah politik kadang diaktualisasikan sebagai sebuah kepura-puraan. Etika politik yang diaktualisasikan para elit tidak jelas, bahkan menjungkir balikkan nilai-nilai, norma sosial, dan ajaran agama dengan maksud mempertahankan dan merebut kekuasaan. Menurut Haryanto (2003:25), etika dan moral menjadi hal penting karena mengetuk nurani. Politisi yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya akan mudah menyesuaikan dengan etika politik dalam penyelenggaraan negara.
Dimensi moral merupakan dasar rasionalitas kegiatan berpolitik. Namun, titik tolak moral dalam politik cenderung abstrak. Etika politik pada dasarnya tidak hanya menyangkut perilaku politikus. Namun juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas dan struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi. Etika harus ditopang oleh institusi yang adil, yang berperan dalam mengorganisir tanggungjawab dan berperilaku bermoral.
Sebenarnya, penegasan akan etika politik sudah diformalisasikan dalam praktik politik di negara ini. Namun, kerap diabaikan oleh para elit. Kewajiban mundur pejabat karena diduga terlibat skandal kejahatan sebenarnya sudah diatur dalam Tap MPR No VI tahun 2001. Dalam Tap MPR tersebut dinyatakan bahwa setiap pejabat negara atau pemegang kekuasaan yang membuat kebijakan dan mendapatkan sorotan publik karena diduga melakukan tindakan korupsi maka harus mundur dari jabatannya tanpa harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya di pengadilan.4
Ironisnya, aparat penegak hukum yang diharapkan jadi penjaga moral dan etika justru mempraktikan perilaku kontradiktif. Upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan hak pencari keadilan. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam UU. Padahal banyak UU yang berwatak konservatif, elitis dan positivistik-instrumentalistik atau sebagai alat membenarkan kehendak penguasa.

DIMENSI ETIS PEMBANGUNAN

Internalisasi nilai warisan leluhur merupakan bagian penting yang harus menyertai perjalanan proses pembangunan bangsa ini. Eksistensi nilai dan etika harus dihidupkan guna mengembalikan identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa yang beradab, yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Karekteristik itu mulai luluh akibat serbuan globalisasi. Globalisasi tidak saja merupakan gejala di bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut bidang etika dan moral. Dinamika kepedulian etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) secara universal hadir seiring terjadi perubahan sosial.
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mengandung banyak arti antara lain: kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Etika kemudian didefinisikan sebagai sebuah teori atau skematika yang bersifat rasional, logis, mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tingkah laku manusia, yang apabila dilanggar akan dinilai.
_____________________

4 Tap MPR No VI tahun 2001 pada dasarnya menekankan pentingnya etika dalam kehidupan bernegara agar bangsa ini tidak tersandera lagi oleh krisis berkepanjangan. Namun, sejumlah pejabat negara yang diduga korupsi tidak bersedia mundur dengan dalih prosedur formal belum membuktikan dirinya melakukan korupsi.

Dalam kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yaitu:
1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban
moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Kata yang paling dekat dengan etika adalah moral dari bahasa latin mos (jamak: mores) yang juga mengandung arti kebiasaan atau adat. Moral mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama mengajarkan akan dosa, pahala, surga dan neraka sebagai ajaran agar manusia dapat menghindari tindakan yang melanggar agama atau melakukan tindakan yang diperintahkan ayat-ayat suci Tuhan. Moral juga terkait dengan hukum. Moral hanya akan mengawang-awang saja jika tidak dilembangkan atau dilembagakan dalam masyarakat seperti yang terjadi dengan hukum.
Dalam konteks pembangunan, Kung (2002:357) menilai, pembangunan tidak boleh melebihi tuntutan fundamental dari alasan etis yang meletakan setiap individu atau kelompok secara manusiawi. Tanggungjawab etis itu harus dilakukan semua pelaku ekonomi dalam sebuah negara yang demokratis, tak boleh diingkari atas nama kebebasan ekonomi. Kegiatan ekonomi diadakan untuk kepentingan manusia sehingga institusi maupun aktivitas ekonomi tidak dapat dibenarkan jika semata-mata untuk kekuasaan, tetapi harus berbuat adil bagi martabat manusia. Signifikasi prinsip etika harus bisa dirumuskan dan dilaksanakan dalam pembangunan baik pada level makro (negara), meso (pasar), atau mikro (individu).
Kung menekankan pentingnya mengarahkan pembangunan ekonomi global yang secara politis diwajibkan demi tujuan sosial dan kemanusiaan yang berlaku adil pada kebutuhan dan resiko di masa depan, dengan mempertimbangkan fondasi kehidupan natural. Dimensi etis juga menjadi sangat penting untuk mengantisipasi ketegangan-ketegangan yang terus meningkat di semua wilayah negara. Tanpa etika dan kemimpinan yang kuat dan berani, maka strategi atau rancangan terbaik pun akan gagal.
Dalam tataran global, pembangunan berlandaskan etis menjadi sangat penting setelah gagalnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Dimensi etis menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan itu dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, keamanan dan ketentraman hidup, kemandirian individu, keluarga dan masyarakat (self relience), harga diri (self esteem), kebebasan dari dominasi (liberation) dan hidup sederhana (plain living).
Di sini penting menghindari individu dari ketidaberfungsian sistem sosial yang mengakibatkan dirinya tidak memiliki pilihan dalam menentukan arah hidup dan ketidakmampuan melaksanakan tugas kehidupan seperti bekerja, sekolah, berinteraksi dengan kehidupan sosial dan sebagainya.
Dalam proses tersebut, penting kiranya mengedepankan pendekatan internalisasi akan nilai-nilai kemandirian yang kepada masyarakat, khususnya kelompok termarginal akibat sistem pembangunan yang tidak adil. Masalah kemiskinan yang mereka hadapi oleh penganut paham liberal akibat ketidakadilan sebuah sistem. Prinsip humanisme menegaskan semua individu sama, bisa menjadi rajin, pintar, percaya diri dan memiliki kapasitas jika didukung sistem yang baik. Pandangan liberal identik dengan pandangan transformatif yang menilai ketidakberfungsian sosial karena ada sistem yang tidak adil dan berwatak kapitalistik. Individu hanya menunggu belas kasih dari ”tangan gaib” untuk meringankan kesusahannya.
Dalam kondisi ini, individu membutuhkan asistensi agar dirinya sadar untuk mandiri. Ada baiknya mengadopsi pemikiran Freire dalam Mappadjantji (2005:158) yang mengembangkan pedagogi pembebasan yang menyatakan bahwa yang terpenting bagi kaum tertindas adalah proses penyadaran (conscientization), yaitu proses penumbuhan kesadaran kritis dalam diri individu tentang situasi lingkungannya agar dirinya memiliki kemampuan sendiri dalam mengendalikan lingkungannya. Kesadaran kritis itu dapat dicapai dengan melihat ke dalam diri sendiri dan menggunakan apa yang didengarnya, dilihat dan didalami untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya.
Pendekatan Freire tersebut pada dasarnya mementingkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Ife dan Tesoriero (2008:130), pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (the disadvantaged). Ife dan Tesoriero memberikan tiga strategi yang dapat diterapkan untuk memberdayakan suatu masyarakat yakni perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik dan peningkatan kesadaran dan pendidikan.
Pendapat Freire, Ife dan Tesoriero pada dasarnya meletakan model pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berpusat manusia (people centered development). Pendekatan ini didasari suatu paham bahwa manusia akan sejahtera jika setiap individu maupun masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, semua individu dapat menikmati dan berperan serta dalam pembangunan. Itulah cita-cita ideal dari sebuah proses pembangunan.

****************

DAFTAR PUSTAKA

Antony Gidden, Konsekwensi-konsekwensi Modernitas, PT Gramedia Pustaka Ilmu, 2004.

Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007

Franz Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa, PT Kompas Media Nusantara, 2006

Hans Kung, Etika Ekonomi Politik Global, Qalam, 2002

Haryanto, Etika Politik dan Kekuasaan, PT Kompas Media Nusantara, 2003.

James Midgley, Social Development, The Developmental Prespective in Social Welfare, Sage Publication, 1995.

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Communty Development, Pustaka Pelajar, 2009

Johannes Muller, Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu, PT Gramedia Pustaka Ilmu, 2007.

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Aksara Baru, 1979.

Mappadjantji Amien, Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Prepektif Sains Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005

Mashour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, 2005

Mochtar Lubis, dalam Pembebasan Budaya-budaya Kita, Editor Agus R Sarjono, PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, 1999

Micheal Amaladoss, Teologi Pembebasan Asia, Pustaka Pelajar, 2001

Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Kanisius, 2007

Mudji Sutrisno, Ide-ide Pencerahan, Yayasan Obor, 2004

Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Menafsir Keindonesiaan, Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas, Kanisius, 2004.

Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, PT Raja Grafindo, 2005

Paulus Wirutomo, Pembangunan Berbasis Nilai, Makalah Pidato Ilmiah yang disampaikan saat Dies Natalis FISIP Universitas Indonesia, 2010.

Prancis Fukuyama, Goncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Social Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s