Melawan Kemiskinan Bukan Ala Robinhood

KEMISKINAN masih membelengu bangsa Indonesia. Saat ini, sekitar 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang terperangkap dalam kemiskinan. Dri tahun ke tahun, angka kemiskinan bergerak fluktuatif. Lihat saja, data pada periode 1996-1999 menunjukan jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta jiwa. Krisis ekonomi kala itu menjadi faktor pemicu meningkat angka kemiskinan.

Dari 34,01 juta jiwa orang miskin di tahun 1996 meningkat menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari tahun 2005. Namun pada Maret tahun 2006, terjadi angka kemiskinan kembali naik drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa.

Dan, tidak mustahil, kemiskinan makin akut karena krisis global masih mengancam dunia. Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global.

Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis. Krisis global diperkirakan akan memasuki periode panjang.

Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan. Pasalnya, saat terjadi krisis global, Indonesia turut terkena dampaknya. Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia dirasakan pada triwulan IV tahun 2008. Kala itu, pertumbuhan ekonomi menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III.

Mencermati realitas kemiskinan tersebut, pemerintah menganggap perlu menyempurnakan program sosial dan kesejahteraan. Dari hasil rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Senin (19/4) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah perlu menyempurnakan program sosial dan kesejahteraan agar lima tahun mendatang tidak ada lagi ketimpangan sosial.

“Dengan begitu Indonesia mampu memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati bersama,” kata Presiden di hadapan seluruh menteri kabinet, para gubernur, para ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah. Kepala negara mengimbau agar masalah kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi jumlah, baik income per kapita atau pengurangan pengangguran. “Tapi kita perlu memotret lebih tajam dan mendalam. Ternyata ada kelompok yang semacam itu,” kata Presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan, selama ini memang telah ada program antikemiskinan. “Namun, efektivitasnya akan kita evaluasi dan didorong peran pemerintah daerah dalam program tersebut,” kata Armida.

Karena itu, untuk lima tahun ke depan, Armida mengatakan, pemerintah akan menajamkan program-program bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan seperti masalah lanjut usia, warga miskin, anak-anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Pemerintah telah menetapkan 22 kelompok masyarakat yang mendapat prioritas penanganan. Program antikemiskinan juga diarahkan pada pemberdayaan potensi ekonomi produktif masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara terkait upaya pencapaian target MDGs, Armida mengatakan, pemerintah memprioritaskan penanganan masalah kematian ibu dan pengendalian penularan HIV/AIDS serta penelaahan capaian target nasional MDGs dalam skala antarprovinsi.

Dengan demikian hasil yang diharapkan dari pembahasan tentang MDG`s tersebut antara lain diperolehnya komitmen pusat dan daerah dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDG`s serta tersusunnya matrik rencana tindakan yang akan dilampirkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs.

Sementara Menteri Koordinator bidang Kesejehateraan Rakyat Agung Laksono berjanji akan mengurangi tingginya kesenjangan sosial antardaerah. Orientasi tersebut sudah ditegaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014. Upaya mengurangi kesenjangan antara daerah perlu dilakukan karena masalah kemiskinan menyebar tidak merata. “Sebaran penduduk miskin tidak merata, sebagai contoh di pulau Jawa mencapai 57,8 persen dan di Papua 4,2 persen,” kata Agung. Karena itu, Agung menambahkan, pembangunan harus bersifat inklusif dan mengutamakan upaya perluasan kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan.

Peran Pemda

Upaya mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, membutuhkan andil besar dari pemerintah daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2001 lalu, delegasi kewenangan dari pusat ke daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan birokrasi di daerah dengan model pembangunan yang lebih memberdayakan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik, mengakomodasi partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat, mendorong kemandirian serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mengoptimalisasikan peran pemerintah dalam memberdayakan potensi masyarakat sebagai modal sosial (social capital) yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Dalam konteks ini, aparatur pemerintah di daerah dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan profesional dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (policy maker) harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakatnya dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk perencanaan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun program-program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan potensi sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Namun, tugas itu belum sepenuhnya berhasil karena keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan serta minimnya anggaran untuk menopang program-program sosial.

Paradigma pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah masih menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan. Mereka masih terkooptasi oleh pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih menguntungkan dibandingkan pilihan-pilihan lain, termasuk mengabaikan pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan di daerah.

Makanya, dana pembangunan yang membengkak lebih banyak tersedot untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fisik. Pada tahun 2003, beban pemerintah pusat untuk mengucurkan dana alokasi khusus di 22 daerah mencapai sebesar Rp88 miliar. Sementara pada tahun 2008, dengan keharusan menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan di 106 daerah, beban DAK meningkat menjadi sebesar Rp362 miliar.

Peningkatan signifikan juga terjadi pada pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2003 dengan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 370 daerah, beban anggaran DAU yang harus disediakan APBN sebesar Rp76,9 triliun. Sementara pada tahun 2008 dengan adanya penambahan jumlah daerah otonom penerima DAU sebanyak 81 daerah, beban anggaran DAU bertambah menjadi sebesar Rp179,5 triliun. Belum lagi keperluan anggaran untuk membiayai kebutuhan instansi vertikal. Pada tahun 2005 anggaran biaya instansi vertikal di daerah otonom baru sebesar Rp8.714 miliar, sementara pada tahun 2008 bertambah menjadi Rp14.015 miliar.

Karena itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memandang perlunya proaktif dari pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pelaksanaan program-program sosial. Salim beberapa waktu lalu mengumpulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat kesepakatan politik guna mendorong Pemda lebih prorakyat miskin dan merekomendasikan alokasi anggaran memadai untuk program kesejahteraan sosial. Menurut dia, komitmen Pemda sangat penting karena kemampuan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah sosial masih terbatas. Menurut dia, alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial selama periode 2010-2014 sebesar Rp28,5 triliun. Padahal, kebutuhan alokasi dana menurut rencana strategi Kementerian Sosial sebesar Rp42,4 triliun.

Karena itu, Salim menekankan pentingnya sebagian besar dana penanganan masalah sosial di Kementerian Sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Chazali H Situmorang alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk program kesejahteraan sosial yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi selama ini berkisar antara Rp15 miliar sampai Rp45 miliar per tahun. Alokasi anggaran untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di sebagian besar daerah masih rendah.

Parsial

Pemerintah memang perlu menyempurnakan program antikemiskinan. Pasalnya, program yang selama ini diterapkan nyatanya tidak ampuh menekan angka kemiskinan. Upaya memerangi kemiskinan sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai program. Bentuknya berupa pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan perlindungan sosial. Namun, cara-caranya masih bersifat parsial, instan, layaknya Robinhood yang membantu masyarakat miskin. Program antikemiskinan belum memaksimalkan pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

Pemerintah pernah mengeluarkan program jaringan pengaman sosial (JPS) yang dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan JPS. Kala itu, program JPS direalisasikan setelah pemerintah mendapatkan suntikan dana pinjaman dari Bank Dunia.

Dalam pelaksanaan, program JPS tidak meninggalkan bekas positif karena bersifat jangka pendek, tidak mendidik, dan mengajarkan ketergantungan kepada masyarakat. Ada manipulasi kesan pemerintah sebagai rezim pemurah melalui penghamburan uang rakyat.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden No 34 Tahun 2001, pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan juga dipertajam lewat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Masih banyak lagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya. seperti Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSPKUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

Namun, sejumlah program itu tak juga mampu menekan angka kemiskinan. Problem utamanya adalah ego sektoral antarinstitusi pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari masing-masing departemen atau instansi yang menerapkan model dan program yang berbeda meski tujuannya sama. Padahal, program sosial yang berskala makro membutuhkan aksi kolektif dari di lingkungan pemerintah. Setiap institusi harus dapat semaksimal mungkin mengurangi kepentingannya masing-masing dan mampu pendistribusian peran dan kerja sama antarinstitusi dalam merealisasikan program sosial.

Dalam program penanggulangan kemiskinan, masing-masing institusi berorientasi pada pencapaian programnya sendiri-sendiri. Program P4K dilaksanakan Kementerian Pertanian, KUBE dilaksanakan Kementerian Sosial, TPSPKUD oleh Kementerian Koperasi, PKT, Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT dan PPK dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri dan program lainnya yang dilaksanakan kementerian lainnya.

Variasi program tersebut menunjukan pemerintah belum memiliki skema makro yang dapat memastikan penyelenggaran pembangunan nasional secara kolektif, terorganisasi dan berkesinambungan. Akibatnya, kurang efektifnya kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan tesebut.

Kemudian, sejak tahun 2007, pemerintah gencar merealisasikan program pembangunan lintas sektoral ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Model perencanaannya bersifat Imperatif atau terpusat. Seluruh tujuan sosial, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Model imperatif banyak diterapkan di negara sosialis yang sentralistik, seperti India, Afrika dan Amerika Latin. PNPM Mandiri merupakan gerakan nasional yang dijalankan semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosial. PNPM Mandiri diarahkan untuk menekan jumlah rakyat miskin, memperluas akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, infrastruktur, permodalan, dan informasi bagi masyarakat miskin.

PNPM juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebiajakan percepatan penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Di tahun 2010 ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp11,8 triliun untuk bantuan langsung masyarakat dalam PNPM Mandiri. Dana tersebut akan dialokasikan untuk melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri 2009 dengan tambahan satu program baru yakni PNPM di bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. PNPM Mandiri di tahun 2010 dilaksanakan di 494 kabupaten atau kota dengan 6.321 kecamatan sasaran.

Selama tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp11 triliun untuk bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri dengan komposisi 69 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PNPM Mandiri tahun 2009 terdiri atas lima program utama yang dilaksanakan oleh empat kementerian di 6.408 kecamatan di 465 kabupaten atau kota.

Sejauhmana efektifitas pelaksanaan program PNPM Mandiri? Jika mencermati realisasinya, PNPM selama ini masih berorientasi pada pembangunan fisik, belum diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Padahal, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah harusnya mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. PNPM Mandiri masih mengacu pada alokasi dana untuk menutupi kekurangan angaran pada rumah tangga, pendidikan dan kesehatan, kurang pada usaha memberdayakan masyarakat agar lebih produktif.

Realisasi PNPM Mandiri juga didominasi pemerintah pusat, mulai dari alokasi dana, mengirim fasilitator, hingga mengerjakan kegiatan di perdesaan. Tulang punggung mengatasi kemiskinan adalah mengarahkan si miskin agar memiliki kemampuan dalam perlindungan sosial sehingga mampu mempertahankan diri dari ancaman kemiskinan. Kemampuan masyarakat melindungi dirinya dari kemiskinan sangat penting karena kemiskinan adalah realitas yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu.

Pemerintah juga seakan kurang menyadari bahwa pengalokasian anggaran dengan jumlah yang besar untuk Program PNPM Mandiri tidak dapat terus menerus dilakukan. Untuk itu, ke depannya perlu dipikirkan realisasi sebuah program yang sumber pendanaan tidak lagi bergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan cara agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta memiliki skema pendanaan yang efektif.

Belajar dari Bangsa Lain

Pemerintah baiknya belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan model perlindungan dan pemberdayaan sosial. Di Amerika Serikat, program kesejahteraan sosial dibingkai dalam kebijakan lintas sektor baik sosial, ekonomi dan politik. Realisasi program tidak hanya pada transfer pendapatan dan bantuan kepada penduduk rentan.

Namun, juga diarahkan untuk mengantisipasi warganya akibat bencana maupun krisis. Di negara tersebut, bantuan dana difokuskan kepada warga yang benar-benar miskin. Namun, individu atau keluarga yang ingin mendapatkan bantuan harus tetap dijaga semangatnya untuk terus bekerja. Program lainnya yang intensif dilakukan adalah pelatihan kerja untuk komunitas pengangguran atau mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut dijalankan oleh pemerintah, lembaga pelatihan atau pelatihan nonpemerintah.

Di Denmark, program antikemiskinan terpokus pada ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah terkait lapangan kerja diarahkan untuk mencegah kemiskinan dan eksklusi sosial. Pemerintah setempat mengutamakan pentingnya peran pasar tenaga kerja memberikan dukungan kepada individu agar tetap berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Sementara di Inggris, fokus pada kebijakan di bidang ketenagakerjaan lewat pendidikan formal dan pelatihan dan menciptakan rezim kompetisi guna mencegah anti-trust dan mempromosikan usaha menengah dan kecil. Kebijakan itu didasari keyakinan bahwa pengembangan usaha (enterprise) harus berjalan seiring dengan pengembangan human capital. Di negara tersebut, layanan peluang kerja juga menyebar secara merata dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan ini juga menjadi eksekutor sekaligus mata rantai dari aliansi antara pemerintah, serikat buruh, pengusaha dan organisasi sukarela. Di level pemerintah, layanan ini diperankan oleh Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Ketrampilan dan Departemen Tenaga Kerja.

Dari pengalaman sejumlah negara itu, maka dapat disimpulkan bahwa program kesejehateraan sosial tidak dapat dilaksanakan dengan cara sektoral, parsial atau berjangka pendek karena harus memastikan cakupan dan distribusinya menjangkau setiap segmen masyarakat secara merata. Program antikemiskinan jangan lagi dipandang sebagai kegiatan yang charity (amal) semata, hanya berlandaskan niat baik, asal-asalan, tanpa konsep, pengorganisiran dan pengawasan.

Advertisements

2 thoughts on “Melawan Kemiskinan Bukan Ala Robinhood

  1. Thanks gan, berkat tulisan-tulisannya. Gw bisa menyusun tugas Ekonomi Prog. Sosialnya Prof. Bambang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s