Boediono

Boediono | ABC

BOEDIONO tetap tenang. Meski serangan politik tak henti menghujam, dia yakin kebenaran akan berpihak padanya. “Di segala zaman Tuhan selalu pada pihak kebenaran,” ucap Boediono dalam pernyataan singkat kepada pers, usai membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/3).

Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia diserbu kritikan, kecaman hingga hujatan. Dia seakan tak dikenal sebagai ekonom bertangan dingin yang telah menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi. Kasus Bank Century telah menyeretnya ke ranah pemakzulan (impeachment).

Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono adalah salah satu pejabat negara yang oleh DPR harus bertanggungjawab kebijakan dana talangan (bailout) ke Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

Dalam sidang paripurna “maha akbar” Rabu (3/3) lalu, mayoritas anggota DPR mendakwanya bersalah atas kasus Bank Century. Sebanyak 325 anggota DPR menyatakan ada pelanggaran terkait kebijakan bailout Century. Sementara 212 legislator, membenarkan kebijakan tersebut.

Fraksi yang menyatakan ada pelanggaran antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan satu orang anggota Fraksi PKB. Sedangkan fraksi yang membenarkan kebijakan itu adalah Demokrat, PKB, dan PAN.

Usai persidangan, para politisi penentang bailout bersuka cita. Nyanyian mereka gemakan. Seolah menunjukan kemenangan usai menghadapi pertarungan. Selain memperkarakan Boediono, Pansus DPR juga mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah pihak yang bersalah dalam kebijakan bailout.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Swaray Gultom, mantan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution, Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan Sabar Anton Tarihoran. DPR juga mendesak aparat hukum untuk mengusut Rafat Ali Rizvi, Hesham al-Warraq, Robert Tantular, dan Budi Sampoerna.

Menghadapi dakwaan politik itu, Boediono merasa biasa saja. Baginya, kasus Bank Century merupakan bagian dari hidup yang penuh cobaan dan resiko. Dia mengaku sangat menikmati hidupnya dan akan terus memberikan terbaik bagi negara. Dan Boediono menegaskan, semua pejabat negara, termasuk dirinya, wajib tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi amanah rakyat.

Kasus Bank Century menjadikan Boediono seakan duduk di kursi panas. Lewat berbagai manuver, para politisi berusaha mengadilinya. Manuver yang dilakukan, ada yang terang-terangan berseberangan dengannya. Ada juga yang menerapkan jurus politik ala malu-malu kucing.

Kubu yang terang-terangan alergi terhadap Boediono adalah PDIP, PKS dan Hanura. Bahkan, jika melihat manuver politik yang dilakukan PDIP, tak hanya Boediono yang diserang. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu juga membidik kursi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara Golkar agaknya lebihnya agresif menyerang Sri Mulyani karena kabarnya terkait persoalan pajak yang melilit Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Perusaahaan Bumi Resources milik Ical, sapaan Aburizal, dibidik Departemen Keuangan karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun. Tak menutup pula kemungkinan partai yang dibangun rezim Orde Baru itu membidik kursi Wakil Presiden.

Berhembus pula kabar jika kekuatan politik di lingkaran Istana melakukan manuver untuk menggoyang Boediono. Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, disebut-sebut melirik kursi Wakil Presiden.

Posisi Boediono memang sangat dilematis. Pasalnya, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan politik, kecuali dukungan dari Partai Demokrat. Sementara partai politik yang menjadi mitra koalisi pemerintah seperti PKS, PAN dan PPP, sejak awal tidak merestui Boediono bersanding dengan SBY.

Saat musim kampanye Pilpres, Juni 2009 lalu, sejumlah partai pendukung SBY sempat mengancam akan hengkang dari kubu SBY jika memilih Boediono.

Sejumlah petinggi partai antara lain Zulkifli Hasan dan Farhan Hamid (PAN), Anis Matta dan Mahfudz Siddiq (PKS), Lukman Hakim Saefudin (PPP) dan Iman Nachrowi (PKB), pernah menggelar pertemuan untuk menghitung kekuatan politik yang mereka namakan poros alternatif guna menyaingi kekuatan politik SBY-Boediono.

Manuver itu dilakukan dengan harapan SBY merangkul calon Wakil Presiden dari partai politik, bukan dari kalangan professional. Namun, poros alternatif tak juga terbentuk karena masing-masing partai ngotot mengusulkan calon presiden dari partainya. Sempat pula poros alternatif ingin mengalihkan dukungannya ke pasangan calon presiden Jusuf Kalla dan calon wakil presiden Wiranto.

Namun, wacana itu layu sebelum berkembang. Mereka rupanya berhitung dampak jika mengalihkan dukungannya ke Kalla-Wiranto yang tingkat elektabilitas jauh lebih rendah dibandingkan SBY-Boediono. Partai-partai menengah itu pun akhirnya mendukung SBY-Boediono.

Wajar jika kasus Bank Century dijadikan momentum untuk mempreteli Boediono. Mitra koalisi laksana oposisi yang menyerang Boediono. Mereka mengkhianati komitmen yang sudah dibangun sejak awal dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Hanya PKB dan PAN yang dengan konsisten mendukung SBY-Boediono.

Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta menyatakan, DPR akan segera melaporkan kesimpulan rekomendasi kasus Bank Century kepada Presiden. Untuk memastikan dilaksanakannya putusan paripurna DPR itu, Anis menyatakan, akan dibentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset.

Pembentukan tim pengawas tersebut paling lambat pada masa sidang berikutnya, dengan kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Anggota Tim Sembilan, Akbar Faizal menghimbau agar Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani nonaktif agar proses penegakan hukum terhadap keduanya berjalan lancar.

“Kami meminta sebuah penyikapan yang gentlement dan negarawan kepada pihak, khususnya Boediono dan Sri Mulyani untuk mempertimbangkan hasil paripurna,” ujarnya kepada pers di Gedung DPR, Kamis (4/3).

Karena berang dengan manuver mitra koalisi, wacana perombakan (reshuffle) pun dihembuskan sejumlah petinggi Demokrat. Partai besutan SBY itu tengah membidik lawan yang berbaju kawan, dan merangkul lawan yang bisa dijadikan kawan sejati.

Bagi Demokrat, sikap dan pandangan masing-masing fraksi menjadi catatan untuk memilih siapa kawan dan lawan. “Soal koalisi, ini (pandangan fraksi) menjadi catatan,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Demokrat melihat gelagat masing-masing fraksi memiliki agenda politik masing-masing sejak awal penyelidikan Century digelar.

Ketua Bidang SDM Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, Demokrat akan mengevaluasi koalisi. “Kami akan evaluasi. Banyak sekali opsinya. Prinsipnya Demokrat akan beri respons yang jelas untuk perbaikan bangsa dan negara,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang diusung PKS menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden. “Itu hak prerogatif Presiden. Kalau masalah koalisi, silakan bicara dengan DPP PKS. Saya sekarang pembantu Presiden,” kata Tifatul.

Terkait hasil sidang paripurna DPR tentang kasus Century, Tifatul menilai, opsi semua fraksi memiliki kesamaan. Semuanya sepakat perlu dilakukan proses hukum bila ada kesalahan.

Sikap mendua mitra koalisi itu menunjukan format koalisi sangat rapuh yang harus menjadi perhatian Presiden dan Partai Demokrat. “Soliditas koalisi rentan saat menyikapi kasus Century. Ada tiga partai pendukung koalisi yang sulit diatur sehingga SBY dan Demokrat harus mampu membangun sinergi yang baik,” ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Kamis (4/3). Namun, Burhanuddin mengingatkan, reshuffle dapat menambahkan kekuataan oposisi di parlemen sehingga dapat mengusik jalannya pemerintahan.

*****

Politisasi di balik kasus Century menuai reaksi Presiden. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan, kasus Century harus dituntaskan. Namun, kepala negara mengisyaratkan ada pihak-pihak yang bersembunyi di balik kasus Century. “Kasus Bank Century harus ditindaklanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara. Boleh jadi selama ini mereka berlindung dan bersembunyi di balik hiruk pikuk politik Bank Century,” kata Presiden.

Kepala Negara mengintruksikan aparat penegak hukum dapat memastikan siapa yang bertanggungjawab terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut. Dalam pidatonya, Presiden juga mengkritik sejumlah pihak yang menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani yang telah melupakan situasi krisis yang mengancam Indonesia. Dia mencontohkan harga saham yang anjlok hingga 50 persen, rupiah mengalami depresiasi 30 persen lebih menjadi Rp 12.100 per US$1-terendah sejak krisis 1997 dan 1998. Kemudian cadangan devisa turun 12 persen menjadi sekitar US$50 miliar.

“Banyak di antara kita yang sekarang lupa bahwa di waktu itu pernah ada ancaman krisis global yang serius,” katanya.

Presiden juga menegaskan jika dana talangan sebesar Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century jauh lebih kecil dibandingkan dana yang pernah dikeluarkan pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi tahun 1998 yang mencapai Rp656 triliun.

Dari dana itu, hanya 27 persen yang berhasil dikembalikan ke kas negara. “Sebuah angka raksasa jika dibandingkan dengan penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century yang senilai Rp6,7 triliun,” kata Presiden.

Meski Presiden tidak menyebut langsung identitas pihak-pihak tertentu yang bersembunyi di balik kasus Century, namun jika mencermati perjalanan kasus Bank Century, banyak kepentingan politik dan ekonomi di balik pengungkapan kasus tersebut.

Selain ditemukan adanya kejahatan perbankan yang dilakukan petinggi BI dan Bank Century, penanganan kasus Century juga diarahkan untuk mengamankan kasus pajak dan latar belakang balas dendam.

Sikap kritis Golkar untuk menyingkirkan Sri Mulyani kabarnya tidak terlepas dari persoalan pajak yang melilit Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Perusaahaan Bumi Resources milik Ical, sapaan Aburizal, dibidik Departemen Keuangan karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun.

Ironis, persoalan pajak juga menyeret Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Dia disebut-sebut menerima hibah miliaran rupiah saat menjabat Dirjen Pajak.

Kasus Century juga menyeret inisiator hak Angket Century DPR dari PKS Mukhamad Misbakhun, terkait letter of credit (LC) di Bank Century pada tahun 2007 yang mengalami gagal bayar. Lalu, Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis dari Fraksi PDIP juga ikut terseret pascamerebaknya dokumen penerima dana Bank Century yang bemunculan di dunia maya. Dalam data yang ditengarai milik PPATK itu mencantumkan nasabah bernama Zederick Emir Moeis dan Armand Omar Moeis.

Politisi bertubuh tambun itu disebutkan mempunyai empat rekening di Bank Century. Antara lain rekening giro senilai Rp65,6 juta, rekening giro sebesar US$192.16, rekening tabungan sejumlah Rp 92 juta serta rekening deposito dengan nilai mencapai Rp2,2 miliar.

Kasus Century harus cepat dituntaskan agar energi bangsa ini tidak terkuras sehingga tidak menghambat program pembangunan lima tahun ke depan. Idealnya, kasus tersebut diselesaikan secara hukum, bukan politik.

Menurut Ketua Badan Pengurus Transparency International (TI) Indonesia Todung Mulya Lubis, proses hukum kasus Century harus diproses secara proporsional dan steril dari kepentingan politik.

Dia menilai, rekomendasi Pansus DPR kepada aparat penegak hukum dapat mengintervensi proses hukum. “Hasil Pansus tidak bisa mendikte

penyelidikan lembaga penegak hukum,” ujar Todung. Baginya, kebijakan bailout perlu dilakukan saat krisis global sehingga tidak tepat dinyatakan sebagai tindakan kriminal.

Dia juga menyakini Boediono dan Sri Mulyani sebagai sosok yang bersih karena terbukti memberikan kontribusi peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia lewat kebijakan reformasi birokrasi di sektor keuangan.

“Kriminalisasi kepada Boediono dan Sry Mulyani berarti melemahkan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Teten Masduki mengingatkan agar Presiden lebih tegas dalam menyikapi rekomendasi Pansus DPR. Presiden diharapkan dapat memastikan proses hukum berlangsung secara proporsional dan bebas dari kepentingan politik.

Boediono mendukung upaya penegakan hukum dalam kasus Century. Menurut dia, siapapun harus tunduk kepada hukum. Sri Mulyani juga menyatakan sepakat dengan penyelesaian secara hukum, bukan politik. Dia menegaskan, kebijakan bailout mengutamakan kebenaran esensial yang diberikan kewenangan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan. “Tentu bukan kebenaran terhadap pilihan politik,” katanya.

Dirinya menyakini sejarah akan menilai, jika kebijakan bailout yang diputuskannya adalah langkah tepat dalam menyelamatkan perekonomian dari krisis global. “Sejarah yang nantinya akan menilai mengenai posisi kebijakan tersebut,” ujarnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan hasil Pansus dalam penyelidikan kasus Bank Century. Status penyelidikan kasus Century akan ditingkatkan menjadi penyidikan jika ditemukan tindak pidana korupsi.

“Kalau memang alat bukti telah diperoleh KPK dan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara,” kata Tumpak. KPK hingga kini belum menemukan bukti korupsi oleh penyelenggara negara dalam kasus Century.

Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD menyatakan, MK tidak serta merta menggunakan bukti dari Pansus DPR untuk menyatakan benar atau tidak kebijakan bailout yang menyeret Boediono ke ranah impeachment.

“Karena itu, harus ada pertimbangan atau bukti baru dari MK. Yang data dari DPR, kita pakai menjadi bahan pijakan, tetapi nanti kita akan membuktikan,” katanya.

Mahfud juga mengingatkan jika MK tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden jika terbukti bersalah. “Kalau seadainya dia bersalah, MK tidak bisa memutuskan dia bersalah. Tetapi hanya pernyataan MK saja. Benar atau salah. Keputusannya ada di DPR dan MPR,” katanya.

Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu belum melihat jika dinamika politik di DPR yang mengarahkan kepada pemakzulan Boediono akan diperkarakan ke MK. “Saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibawa ke MK, kok saya tidak melihat. Tetapi banyak fraksi mengambil opsi C (pelanggaran bailout),” kata Mahfud.

Menurut dia, untuk mengusung kasus Century ke arah pemakzulan Boediono, harus disertai dengan langkah politik baru di parlemen sehingga keputusan DPR di paripurna tidak serta merta langsung dapat dibawa ke MK.

“Itu harus diproses lagi di sidang paripurna yang forumnya harus dihadiri dan disepakati dua pertiga anggota DPR. Jadi, kalau sekarang C itu menang, tidak otomatis langsung bisa dibawa ke MK,” katanya.

Berdasarkan konstitusi, proses impeachment mengacu Pasal 7 B UUD 1945 ayat 3. Ketentuan itu menyebutkan, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s