Urgensi Pembangunan Sosial di Tengah Ancaman Global

ARUS globalisasi dan liberalisasi ekonomi mendorong setiap negara di dunia untuk menentukan alternatif dan strategi kebijakan pembangunan yang strategis. Langkah tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak implementasi paradigma globalisasi yang terbukti makin menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dan makin meluasnya kesenjangan sosial.
Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Global 2010 yang dipublikasikan di Washington, Amerika Serikat, 10 Februari 2010 lalu, di akhir 2010, diperkirakan akan ada tambahan 90 juta orang yang akan hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis global. Jumlah kematian anak akibat malnutrisi akan bertambah sekitar 50.000 anak. Bank Dunia juga pesimistis akan mampu merealisasikan target menekan kemiskinan pada 2015 karena pemulihan ekonomi masih sangat rentan diterpa krisis.
Dalam kondisi demikian, negara-negara berkembang dipastikan akan menerima dampaknya. Negara-negara berkembang akan kehilangan sumber-sumber pendapatan dari dana investasi negara-negara maju yang menjadi stimulus pembangunan. Negara-negara berkembang akan menghadapi lemahnya ekspansi ekonomi dan menderita akibat kesulitan mendapatkan dana. Karena itu, negara-negara sedang berkembang sangat rentan dalam ketidakstabilan pada lima hingga tujuh tahun ke depan.
Bagi Indonesia, krisis global akan berdampak pada eksistensi ekonomi domestik yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2009 mencapai 33,714 juta orang atau 14,87 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Menghadapi ancaman krisis global itu, setiap negara, khususnya Indonesia, harus mampu mendesain sebuah kebijakan yang dapat menghalau dampak negatif dari krisis global.
Berangkat dari pengalaman model pembangunan selama ini, pemerintah tak lagi bisa mengabaikan pentingnya pembangunan sosial (social development) yang diarahkan untuk memperkuat masyarakat agar dapat bertahan dengan kemandiriannya menghadapi ancaman global. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi indikator jika strategi pembangunan kurang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat.
Dalam sejarahnya, pembangunan sosial mulai diaktualisasikan di tahun 1961 oleh Presiden Amerika Serikat Jhon F Kennedy. Dia merintis sebuah gagasan Rationality in Government dengan mengerahkan dan memfasilitasi para ilmuan dari berbagai bidang untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Langkah Kennedy kemudian dilanjutkan oleh Lyndon B. Johnson pada tahun 1964.
Johnson mengukuhkan jargon Perang melawan Kemiskinan (unconditional War on Poverty) untuk mewujudkan Great Society. Kemudian, tahun 1968 Richard Nixon menilai War on Poverty bukan saja gagal tetapi ternyata membuat masalah menjadi lebih rumit, maka dia mencanangkan The War on Welfare. Pada tahun 1994, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton lebih tegas dengan mencanangkan Ending Welfare As We Know It. Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.
Pada dasarnya, pembangunan sosial direalisasikan di sejumlah negara karena menganggap keberhasilan pembangunan tidak sebatas diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi, realitas menunjukan jika pembangunan sebagai salah satu paradigma perubahan sosial berada pada masa krisis dan mengalami kegagalan penerapannya di negara-negara Dunia Ketiga.
Pembangunanisme yang menjadi jargon globalisasi rupanya tak hanya makin mempertahankan masalah-masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, keterbelakangan. Namun, juga mengantarkan sebagian besar negara Dunia Ketiga kepada kehancuran peradaban (Mashour Faqih:2005). Ironisnya, kini makin meningkat sejumlah patologi sosial di era modern dewasa ini seperti perdagangan manusia, pengangguran, perilaku menyimpang, eksploitasi wanita dan anak, kenakalan remaja dan sebagainya.
Orientasi pembangunan sosial diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, keamanan dan ketentraman hidup, kemandirian idnividu, keluarga dan masyarakat (self relience), harga diri (self esteem), kebebasan dari dominasi (liberation) dan hidup sederhana (plain living). Pembangunan sosial juga terkait dengan upaya mendorong masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya sendiri (empowerment). (Edy Suharto: 2005).
Sementara Michael Todaro menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya orientasi pembangunan lewat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (kecukupan), menjadi manusia seutuhnya (jati diri) dan kemampuan untuk memilih (kebebasan dari sikap menghamba).
James Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan itu dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, Midgley menawarkan keseimbangan pembangunan.
Midgley mengemukan tiga strategi pembangunan yakni: Pertama, pembangunan sosial lewat pendekatan Individu (social development by individuals). Strategi ini diarahkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat agar dapat mandiri, membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
Kedua, pembangunan sosial melalui komunitas (Social Development by Communities), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Ketiga, pembangunan sosial melalui pemerintah (Social Development by Government), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (govenement agencies).
Karena itu, sebagai besar negara mulai menerapkan sejumlah model kebijakan sosial sebagai suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan arah pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan nasional yang diarahkan untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
Orientasi memecahkan masalah sosial diarahkan untuk mengadakan perbaikan dari suatu keadaan yang tidak diharapkan seperti masalah kemiskinan atau kejadian yang destruktif yang dapat merusak tatanan kehidupan. Sementara tujuan pemenuhan kebutuhan sosial mengandung arti yakni menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik karena ada masalah maupun tidak ada masalah. Dengan demikian, pembangunan sosial pada dasarnya menekankan peran negara dalam mendorong kesejahteraan sosial lewat pelayanan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan dan program nutrisi dan sebagai. Program pelayanan sosial itu diarahkan untuk perbaikan standar hidup masyarakat.
Sukses atau tidaknya pembangunan sosial, salah satunya amat tergantung desain kebijakan sosial di negara tersebut. Pembangunan sosial juga harus disertai dengan political will, kapasitas dan komitmen pemerintah dalam mendesain perencanaan sosial (social planning) maupun kebijakan sosial (social policy) yang benar-benar diarahkan sejalan dengan kebutuhan, potensi dan orientasi masyarakat.
Dasar filosofis yang harus dipegang dalam penyusunan kebijakan sosial adalah menghilangkan diskriminasi, mendorong pemerataan akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak. Dengan pola penyusunan yang bersifat bottom up sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai investasi sosial yang sangat berpengaruh dalam merealisasikan tujuan pembangunan.
Secara konseptual, kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan perencanaan sosial. Conyers (1984) menjelaskan, perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi menjadi suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks dimulai dari perumusan tujuan kebijakan, sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan-tahapan di mana kebijakan itu diterjermahkan ke dalam bentuk rencana (plan) yang lebih rinci guna memudahkan pelaksanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial.
Dalam sejarahnya, perencanaan sosial negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Utara. Implementasi perencanaan sosial diarahkan untuk memaksimalkan peran negara dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
Perencanaan disusun agar dapat memastikan berjalannya rangkaian kegiatan secara terorganisir, dengan harapan individu, kelompok atau masyarakat dapat menjadi subyek yang partisipatif dalam kegiatan pembangunan. Pola penyusunan maupun pelaksanaan dari sebuah perencanaan idealnya harus mengadopsi pendekatan yang sifatnya bottom up.
Namun demikian, setidaknya setiap negara yang akan menerapkan kebijakan sosial harus memperhatikan pengalaman penerapan kebijakan sosial di negara lain. Dari pengalaman itu, setidaknya dapat menjadi opsi bagi negara tersebut untuk menerapkan kebijakan sosial yang paling cocok diterapkan di negaranya.
Pembangunan sosial yang dilaksanakan mengikuti model Eropa ternyata berhasil di Eropa Barat dan Jepang tetapi tidak berhasil sesuai harapan di Dunia Ketiga. Pembangunan yang lebih bercorak kapitalistik yang diterapkan negara Eropa Barat nyatanya memunculkan kompleksitas problem di Dunia Ketiga yang sulit dipecahkan seperti kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, meskipun pertumbuhan ekonomi merangkak naik.
Dalam konteks ini, pentingnya kiranya kemampuan para pengambil kebijakan (decision maker) dalam mengevaluasi model kebijakan pembangunan yang diterapkan sejumlah negara. Proses penyusunan kebijakan sosial tidak mudah seperti menyusun kebijakan ekonomi. Kebijakan sosial bersifat dinamis sehingga harus disertai kemampuan mengindentifikasi realitas sosial yang bergerak dinamis. Prakteknya sangat sulit, meski kebijakan telah disusun secara rasional. Karena itu, evaluasi kebijakan sosial bukan merupakan instrumen jitu dalam memprediksi arah pembangunan kedepan sehingga penyusunan kebijakan harus terus menerus belajar mencermati realitas sosial.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s