Usut Tuntas Penunggak Pajak

“ORANG bijak taat pajak,” begitu iklan pemerintah kepada para wajib pajak. Agaknya, iklan yang berkali-kali disampaikan ke wajib pajak itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Buktinya, banyak penunggak pajak di negeri ini.

Ironisnya, justru perilaku tak taat pajak dilakukan pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktorat Pajak (Ditjen Pajak) mencatat ada sepuluh perusahaan besar yang menunggak pajak.

Sepuluh daftar penunggak pajak itu antara lain: PT Pertamina (Persero) dengan status Surat Paksa, Karaha Bodas Company LLC dengan status Penyanderaan, Industri Pulp Lestari dengan status Blokir Rekening dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan status Surat Paksa.

Kemudian, Kalimanis Plywood Industries dengan status Penyitaan, Bakrie Investindo dengan status Surat Paksa, Bentala Kartika Abadi dengan status Surat Paksa, Daya Guna Samudra dengan status Pelelangan, Kaltim Prima Coal dengan status Surat Paksa dan Merpati Nusantara Airlines dengan status Surat Paksa.

Sebelumnya, Ditjen Pajak merilis daftar 100 perusahaan penunggak pajak. Ironisnya lagi, di antara perusahaan penunggak pajak itu, tercatat ada 12 BUMN antara lain: PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), TVRI, PT BNI Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines, PTPN XIV, PT KAI (Persero), Pertamina Unit Pembekalan, PT Jamsostek (Persero), PT Perusahaan Perkebunan, dan LKBN Antara.

Para penunggak pajak ramai-ramai membantah tudingan tak taat pajak. Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick Siahaan mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan hukum berkekuatan tetap sebelum menyelesaikan sengketa pajak dengan Ditjen Pajak.

Menurut dia, sengketa pajak tersebut menyangkut pajak pertambahan nilai (PPN) retensi dan pajak penghasilan (PPh) badan. Sengketa PPN muncul saat Pertamina belum menjadi perseroan terbatas (PT) pada 2002. Sedang, sengketa PPh badan yang terjadi pada 2003-2005 hingga saat ini masih di Pengadilan Pajak.

Ferederick juga membantah jika pada 2003 oleh Ditjen Pajak dinyatakan Pertamina kekurangan bayar Rp40 miliar. Menurut dia, Pertamina justru kelebihan bayar Rp360 miliar. Pada 2004, Ditjen Pajak mengklaim Pertamina kekurangan bayar Rp1,1 triliun, namun Pertamina kelebihan bayar Rp400 miliar. Terakhir, pada 2005, Ditjen Pajak mengklaim Pertamina kekurangan bayar Rp1,8 triliun, namun Pertamina kelebihan bayar Rp1,9 triliun. Ferederick mengklaim, total kelebihan pembayaran pajak hingga 2008 mencapai Rp13.8 triliun.

Direktur Utama (Dirut) PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga juga mengklaim BUMN yang dipimpinnya taat pajak. Kewajiban membayar pajak selalu dibayarkan sebelum jatuh tempo. Hotbonar mengklaim jika Jamsostek malah kelebihan bayar dan punya hak restitusi atas pajak deposito jaminan hari tua yang telanjur dipotong pajaknya oleh bank.

Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi bos Bakrie Group juga membantah disebut penunggak pajak. “Saya bukan penunggak pajak,” katanya menegaskan kepada pers usai melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I dan DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Tenggara, di Kendari, Selasa lalu.

Bakrie Group merupakan salah satu penunggak pajak yang dibidik Ditjen Pajak. Tiga perusahaan Bakrie diperkarakan ke ranah pidana. Ketiga perusahaan Bakrie tersebut antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

Menurut Ical, sapaan Aburizal, perbedaan pendapat antara perusahaan dan Ditjen pajak belum dapat dikatakan tunggakan, karena hal itu harus diputuskan dalam pengadilan.

Dia menyerahkan persoalan itu ke pengadilan. Ical mengaku perusahaan di bawah Group Bakrie, hanya pemegang saham minoritas di PT Bumi Resources Tbk. Saham keluarga Bakrie hanya sebesar tujuh persen.

Namun, Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo menyatakan, ada dugaan pelanggaran terhadap usaha Bakrie. Dua dari perusahaan tersebut telah masuk penyelidikan. Sementara satu perusahaan lain dalam tahap bukti permulaan. Tjiptardjo menegaskan keduanya salah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tekait kewajiban pajaknya. “Ya kalau ranah pidana segala macam. Gini aja, secara umum SPT-nya nggak benar gitu,” katanya.

Dari hitungan Indonesia Corruption Watch (ICW), Bumi Resources diduga memanipulasi nilai pajak dan dana royalti. Modusnya tidak melaporkan hasil pendapatan sebenarnya sehingga diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Kewajiban Bumi Resources yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp11,4 triliun. Penelusuran dan perhitungan ulang yang dilakukan ICW terhadap laporan keuangan PT Bumi Resources tahun buku 2003-2008 yang telah diaudit, menunjukkan ada selisih atau under stated hasil penjualan. Laporan keuangan resmi itu juga memasukkan data finansial PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal.

“Bumi melaporkan lebih rendah hasil penjualan dari batu bara total senilai US$1,06 miliar,” kata Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas beberapa waktu lalu. Dengan begitu, otomatis mengurangi nilai kewajiban pembayaran Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB) dan Pajak Penghasilan Badan Bumi yang harus disetorkan ke negara. Akibatnya, negara kekurangan penerimaan DHPB 2003-2008 sebesar US$143,189 juta.

Kerugian negara dari kekurangan penerimaan pajak penghasilan US$447,299 juta. “Total dugaan kerugian negara akibat manipulasi laporan hasil pendapatan mencapai US$620,489 juta atau sekitar Rp5,68 triliun,” kata Firdaus.

ICW juga menemukan tambahan penerimaan DHPB atau royalti pada tahun 2008 senilai US$608 miliar. Maka, LSM antikorupsi itu menyimpulkan royalti dan pajak penghasilan selama tahun 2003-2008 yang harus dibayarkan oleh PT Bumi Resources mencapai US$1,28 miliar.

Apa pun dalihnya, aksi penunggak pajak tak boleh dibiarkan. Pasalnya, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara buat pembangunan. Untuk APBN 2010, Ditjen Pajak diberi target penerimaan pajak sebesar Rp658,24 triliun. Tahun sebelumnya, Ditjen Pajak berhasil menghimpun pajak sebesar Rp565,77 triliun atau 97,99 persen dari target APBN 2009.

Karena itu, tepat kiranya jika pemerintah melakukan tindakan tegas kepada para pihak yang menunggak pajak. “Korupsi, kejahatan pajak dan ngemplang utang yang ditanggung oleh rakyat itu tidak bisa dibiarkan. Itu menyangkut rasa keadilan rakyat kita,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Kepala Negara memerintahkan aparat penegak hukum untuk menuntaskan aksi para pengemplang pajak tersebut. Untuk menuntaskan masalah pajak tersebut, Ditjen Pajak bersama Polri akan menggelar operasi gabungan kasus perpajakan.

“Kita kerja sama dengan Polda-Polda dan Polri. Kita akan operasi bersama,” kata Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo, di Jakarta, Selasa (9/2) lalu.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi juga menegaskan, Polri siap mengusut kasus manipulasi pajak. “Polri akan mendasari pada hasil audit yang dilakukan oleh Ditjen Pajak,” katanya.

Polri membidik kejahatan perpajakan seperti pemalsuan dokumen, penipuan, memberikan keterangan palsu, penggelapan dan pencucian uang. Sedangkan kasus pembayaran pajak, misalnya tidak membayar pajak, akan ditangani Ditjen Pajak.

Untuk mendukung pemerintah mengejar uang pajak yang belum terbayarkan, Polri segera membuat nota kesepahaman dengan Menteri Keuangan. “MOU itu untuk mengintensifkan tindakan dan upaya hukum lain terhadap para pelanggar pajak,” kata Ito.

Polri akan membantu Ditjen pajak mengaktifkan lembaga penyanderaan namun harus tetap hati-hati. Dengan lembaga penyanderaan, Ditjen Pajak bisa menyandera wajib pajak untuk dititipkan di Rutan. Wajib pajak baru bisa bebas setelah tunggakan pajak dibayar lunas. Untuk memperlancar proses membawa wajib pajak ke dalam Rutan, Ditjen Pajak bekerja sama dengan kepolisian. “Lembaga penyanderaan kan ada dalam UU namun kita harus hati-hati karena hak wajib pajak juga harus kita perhatikan,” katanya.

Politisasi

Bagi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok, persoalan pajak yang melilit Ical itu menjadi biang Golkar melakukan manuver politik dua kaki di balik penanganan kasus Bank Century.

“Golkar melakukan bargaining position. Bukan hanya itu (mengincar posisi Wakil Presiden), karena Pak Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) punya masalah kan terkait dengan pajak. Agak resisten terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi, Golkar memasang dua kaki,” kata Mubarok.

Dalam meredam manuver politik tersebut, Mubarok mengatakan, Demokrat belum melakukan pendekatan kepada Golkar. Namun, Demokrat sudah melakukan pendekatan politik dengan sejumlah partai lain yang kritis dalam menangani kasus Century seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera menuntaskan polemik Century. “Dengan Golkar belum, dengan PKS sudah. Yang pada akhirnya nanti semua akan sadar. Dan saya yakin, pemimpin partai punya kearifan, pada akhirnya nanti,” kata Mubarok.

Anggota pansus angket Century dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman juga menduga Golkar berniat menggusur Sri Mulyani. Dia sudah membaca gelagat Golkar sejak gencarnya partai itu mengembuskan wacana penonaktifan Sri Mulyani. “Itu sinyal pansus ini diselewengkan,” kata Benny di Gedung DPR, beberapa waktu lalu. Sri Mulyani juga merasa dibidik Golkar karena berseteru dengan Aburizal Bakrie.

Aburizal tak gentar atas tudingan tersebut. Dia menantang untuk menuntaskan masalah tersebut ke pengadilan. Menurut dia, kalau yang dimaksud adalah perusahaan, maka perusahaan bisa berbeda pendapat dengan Ditjen Pajak.

“Karena itu, perbedaan itu harus diselesaikan di pengadilan,” kata Aburizal. Dia pun menegaskan, perbedaan pendapat antara perusahaan dan Ditjen Pajak bukan berarti tunggakan karena harus diputuskan dalam pengadilan.

Dia juga menjelaskan, perusahaan di bawah Group Bakrie, hanya pemegang saham minoritas. Di PT Bumi Resources Tbk, Ical menyatakan, saham Bakrie hanya sebesar tujuh persen, sedangkan selebihnya dikuasai masyarakat sebagai perusahaan go public. “Jangan coba-coba ancam saya. Jangankan diancam soal pajak, diancam akan ditembak mati pun saya tidak takut,” kata Aburizal di Gedung DPR, Jakarta Rabu (10/2).

Dia juga menegaskan, tidak ada hubungannya antara pajak dengan Partai Golkar. Menurut Aburizal, pajak adalah urusan perusahaan, sedangkan Partai Golkar adalah urusan organisasi. Ical mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak mengaitkan antara pajak dan keputusan sementara Partai Golkar terhadap kasus Bank Century. Menurut dia, pengungkapan kasus Century murni kepentingan rakyat dan tidak ada kaitannya dengan pajak.

Golkar pun tak gentar menghadapi wacana perombakan (reshuffle) kabinet yang diusulkan Demokrat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau Presiden melakukan hal terburuk yakni me-reshuffle menteri dari Partai Golkar, Partai Golkar siap menerimanya,” kata Ical.

Partai Golkar memiliki tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Ketiga menteri itu telah dipanggil Aburizal untuk menyikapi wacana reshuffle kabinet di Gedung DPR. Mereka menyatakan siap diangkat oleh Presiden berarti dan siap diberhentikan. Tapi, menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, pernyataan Aburizal yang menyatakan menteri dari Golkar siap diganti hanya gertakan belaka. “Ini saling gertak menggertak (antara Demokrat dan Golkar),” kata Arbi.

Dia menilai kecil kemungkinan Golkar menjadi partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Arbi menambahkan, pernyataan Ical itu justru dapat memicu perpecahan di tubuh Golkar. “Dulu alasan mereka berkoalisi dengan Demokrat karena mereka tidak terbiasa di luar pemerintah. Nah, kalau mau memutuskan koalisi lalu bagaimana kelanjutannya,” katanya.

Dendam Lama

Tunggakan pajak yang melilit Ical sebenarnya mengemuka sejak lama. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melawan upaya perusahaan tambang milik Ical menghindari pajak royalti kepada negara yang menunggak bertahun-tahun.

Bumi Resources merupakan perusahaan batu bara yang dibidik Departemen Keuangan karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun.

Serangan Sri Mulyani itu kepada Ical pun akhirnya berbalik arah seiring memanasnya proses politik dalam pengungkapan kasus Bank Century. Sri Mulyani menjadi bulan-bulanan politisi, terutama dari Golkar.

Ical juga kabarnya mengantongi dendam dengan Sri Mulyani karena pernah menolak menutup perdagangan saham tatkala harga saham PT Bumi Resources Tbk miliknya goncang akibat krisis keuangan global.

Oktober 2008 lalu, saham-saham perusahaan nasional di Bursa Efek Indonesia (BEI) rontok hingga Rp7000 per saham, anjlok di bawah Rp1.000 per saham. Tapi, otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham Bumi yang diduga karena tekanan Bakrie kepada pemerintah. Sri Mulyani sempat mengancam mundur dari jabatannya jika saham Bakrie disuspensi.

Sri Mulyani juga menentang Bakrie menguasai 14 persen PT Newmont Nusa Tenggara dan mengusulkan agar seluruh saham Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Dalam tragedi lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, Sri Mulyani juga dikabarkan menentang jika negara harus menanggung triliunan rupiah untuk menutup kerugian di Sidoarjo.

Sekadar mengingatkan, Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR pada Februari 2008 lalu menyimpulkan semburan lumpur panas di Sidoarjo bukan akibat kesalahan pengeboran. Namun, karena fenomena alam (mud vulcano).

Sebagian besar anggota DPR menolak rekomendasi tersebut. Soal asbabunnuzul melubernya lumpur panas dari sumur pengeboran Lapindo selama ini memang menjadi kontroversi tak berkesudahan. Pelbagai elemen masyarakat terbelah, satu menyatakan sebagai fenomena mud vulcano.

Lainnya, sebagai kelalaian perusahaan di bawah kepemilikan keluarga Bakrie itu. Rekomendasi TP2LS membawa konsekwensi serius. Jika statusnya bencana alam, maka negara memikul tanggung jawab seperti diatur dalam UU Bencana Alam. Selain itu, korban lumpur yang tidak termasuk dalam peta sesuai Perpres No.14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan PT Lapindo Brantas Inc menangani wilayah yang diatur dalam perpres tersebut. Total biaya ganti rugi tunai warga korban lumpur mencapai Rp3,8 triliun. Ini belum termasuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan pemulihan perekonomian Jawa Timur yang terpuruk. Hingga saat ini, masih banyak korban semburan lumpur panas Lapindo yang belum mendapatkan biaya ganti rugi dari Lapindo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s