Pengadilan Tipikor Menjemput Maut

EMERSON Yuntho meragukan panitia seleksi (pansel) rekrutmen calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk Mahkamah Agung (MA).
Dia menuding pansel telah membajak Pengadilan Tipikor. Kerisauan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu bermuara dari proses seleksi calon hakim Tipikor yang tidak transparan dan akuntabel.
Salah satu yang dipersoalkan adalah minimnya informasi mengenai rekam jejak calon hakim Tipikor. Publik memang kurang diberikan ruang untuk mengetahui rekam jejak calon hakim ini. Informasi yang disampaikan pansel sebatas identitas belaka, tanpa informasi lengkap mengenai sepak terjang calon hakim Tipikor dalam memberantas korupsi.
Padahal, Ketua MA Harifin A Tumpa mengimbau agar masyarakat melakukan pengawasan. “MA menunggu laporan dari masyarakat tentang track record dari calon yang bersangkutan (hakim Tipikor),” kata Harifin di Gedung MA, beberapa waktu lalu.
Bagaimana mau mengawasi jika data mengenai latar belakang dan kapasitas masing-masing kandidat tidak diekspos pansel? Karena itu, Emerson pun khawatir Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk di tujuh ibu kota provinsi di Indonesia justru dikuasai hakim-hakim yang tidak integritasnya buruk.
Emerson mendesak pansel menggelar ulang seleksi calon hakim untuk pengadilan khusus itu. “Harus diseleksi ulang. Ada kesan pembusukan terhadap Pengadilan Tipikor,” ucap Emerson.
Pansel memang seakan mengabaikan sisi kualitas. Mereka harus kejar target sesuai amanat UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pengadilan khusus itu harus terbentuk di 33 ibu kota provinsi paling lambat dua tahun. Sementara pendaftar sangat minim.
Hasil tahap seleksi tertulis hanya menyisakan 79 kandidat hakim Tipikor. Rincian jumlah masing-masing provinsi yakni Medan (12), Palembang (7), Bandung (21), Semarang (7), Surabaya (11), Samarinda (1), dan Makassar (1).
Total hakim Tipikor yang diperlukan 61 orang. Mau tidak mau, pansel kemungkinan mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas calon hakim Tipikor. Koordinator ICW Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Illian Deta Artha Sari berpendapat, pengabaian kualitas karena sejak pendaftaran resmi dibuka pada 11 November 2009, pansel kesulitan mendapatkan calon.
“Pansel kesulitan mendapatkan calon hingga pendaftaran diperpanjang. Hasil tahap seleksi tertulis juga menunjukkan jumlah yang tidak merata pada provinsi yang akan dibuka Pengadilan Tipikor,” kata Illian beberapa waktu lalu.
Dengan jumlah yang tidak merata itu, Illian khawatir jika pansel lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas.

Masalah lain, ternyata mayoritas yang mendaftar berasal dari hakim karier. Fakta menunjukkan hakim karier umumnya tidak tegas terhadap para koruptor. Data ICW menyebut, vonis bebas yang diputus hakim karier di pengadilan umum terhadap terdakwa korupsi sangat tinggi. Sepanjang tahun 2009 ada 199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan seluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi.
Dari 378 terdakwa, 224 terdakwa (59,26 persen telah divonis bebas atau dilepaskan pengadilan. Sedangkan terdakwa yang divonis bersalah 154 terdakwa (40,74 persen). Di antaranya divonis di bawah satu tahun penjara 82 terdakwa (21,69 persen) bahkan ada 16 terdakwa (4,23 persen) hanya dijatuhkan vonis percobaan.
Semua tudingan itu dibantah Wakil Ketua Pansel Hakim Tipikor, Hatta Ali. Menurut dia, rekrutmen telah berlangsung terbuka. MA telah menggunakan semua akses menginformasikan ke sejumlah pihak seperti kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi.
Namun, Hatta membenarkan jika publik belum mengetahui track record calon hakim Tipikor. Meski demikian, investigasi mengenai rekam jejak calon hakim Tipikor tengah dilakukan sebuah LSM.
Mengenai banyaknya vonis bebas terdakwa koruptor diputus hakim karier, kata Hatta, hakim tidak dapat menghukum jika tidak terbukti kesalahan yang seorang terdakwa. Hakim hanya menghukum terdakwa yang bersalah.
“Kalau tidak terbukti, ya tidak boleh orang dihukum. Ya harus bebas, kalau unsur-unsur kesalahan tidak terbukti. Ya jangan dihukum orang itu. Kalau dihukum, dosanya bukan main itu,” ucap Hatta.
Sementara masalah minimnya minat calon hakim Tipikor dari unsur nonkarier, Kepala Biro Hukum dan Humas Nurhadi mengatakan, hal ini karena ada persyaratan yang memberatkan, yakni mengenai kewajiban mengklairifkasi harta kekayaan yang dimiliki. Syarat lain yang agak memberatkan, bagi calon berusia 30 tahun hingga 40 tahun, sulit meninggalkan profesi lama jika terpilih menjadi hakim ad hoc. Apalagi, karier calon itu telah mapan.
Pada Februari ini, pansel akan menggelar seleksi kepribadian (profile assessment) dan wawancara. Berdasarkan pengalaman seleksi hakim Tipikor sebelumnya, Hatta membenarkan ada kekecewaan publik. “Seleksi tidak seperti yang diharapkan publik. Nah, sekarang kita tantang publik, silakan kalau mau memberikan masukan. Kalau sudah diumumkan, tidak ada lagi.”
Hatta memastikan, seleksi akan berlangsung obyektif dan mempertimbangkan kompetensi dan maupun integritas. “Panitia sudah pasti obyektif karena penilaian kan bukan hanya dari MA, juga ada penilaian dari tokoh masyarakat, akademisi.”

Apa pun dalihnya, publik mengharap Pengadilan Tipikor harus tetap menjadi kaki pemberantasan korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan penuntut umum atau yang diajukan penuntut pada KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengadilan Tipikor berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan. Dengan kewenangan itu, Pengadilan Tipikor menoreh prestasi cemerlang dalam menghukum para koruptor.
Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Korupsi masih merupakan permasalahan serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, dan terorganisasi.
Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas hingga tidak hanya merugikan keuangan negara, juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jadi, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.
Dalam penjelasan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke kahun, baik dari jumlah kasus dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan makin sistematis. Lingkupnya pun memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional. Juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Institusi peradilan memang seakan sulit menghapus stigma sebagai pelindung koruptor. Faktanya, banyak terdakwa korupsi divonis bebas. Sungguh ironis. Tatkala menyimak laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kejanggalan akan banyaknya vonis bebas yang ditetapkan hakim itu diperkarakan ICW ke Komisi Yudisial (KY). Beberapa waktu lalu, ICW melaporkan 106 hakim yang membebaskan terdakwa korupsi ke KY.
Dari 106 nama hakim yang dilaporkan, ICW mencatat ada satu hakim yang telah membebaskan 35 terdakwa korupsi. “KY harus memeriksa 106 hakim yang namanya telah dirinci dalam laporan. Hasilnya harus dibuka ke publik dan menjatuhkan sanksi tegas. Bila perlu diberhentikan karena mengacaukan pemberantasan korupsi,” kata Peneliti hukum ICW Febri Diansyah.
Namun, dari sekian banyak laporan mengenai buruknya perilaku hakim yang diterima KY, lembaga pengawas hakim tidak bisa berbuat banyak. Keterbatasan wewenang setelah MK memangkas kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan KY lewat putusan MK 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006.
Apalagi, dugaan kongkalikong itu melibat hakim agung. Kasus yang melilit hakim agung Djoko Sarwoko, misalnya. Djoko mangkir dari pemeriksaan KY terkait putusan dalam perkara PT Sugar Group Company.
Djoko dipanggil KY terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilaporkan kuasa hukum PT Sweet Indo Lampung (SIL) Albert Nadeak ke KY, 5 Maret 2009. Dalam laporannya, Albert menyatakan, kliennya dirugikan atas tindakan Djoko yang tidak obyektif dalam memutus perkara kasasi Marubeni Corporation melawan SIL, anak perusahaan Sugar Company Group (CGC). Albert juga mengadukan Djoko terkait pengakuannya sendiri atas dugaan suap hakim agung Rp5 miliar.
Dia merujuk pengakuan Djoko di Majalah Gatra No 19 Tahun XV 19-25 Maret 2009. Upaya mangkir dari pemeriksaan KY juga dilakukan hakim agung Paulus Effendi Lotulung. Lotulung dilaporkan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim.
Kewenangan KY memang terbatas. Fungsi pengawasan KY yang menjadi roh terbentuknya lembaga itu mandul setelah fungsi pengawasan dipangkas MK.
Tanpa pengawasan eksternal yang kuat, makin memberikan ruang gerak bagi mafia peradilan tumbuh subur hingga menghambat upaya pemberantasan korupsi dan mafia peradilan.
Sementara pengawasan internal MA tidak dapat diharapkan karena lebih mengutamakan menjaga citra korps daripada mengamputasi penyakit yang menggorogoti lembaga itu. Ketua MA Harifin Andi Tumpa membantah penilaian itu. Dia menegaskan, sudah mengeluarkan surat edaran memerintahkan kepada hakim untuk tidak menerima apapun dari pihak-pihak yang sedang berperkara.
Dalam memerangi mafia di institusi penegak hukum yang dipimpinnya, Harifin mengklaim, sudah menindak 200 hakim, panitera dan pegawai peradilan yang terlibat dalam praktik mafia peradilan. Sanksi yang diberikan kepada hakim bersifat variatif mulai dari nonpalu, turun pangkat dan mutasi.
Namun, Harifin menilai, putusan bebas itu tidak seluruhnya salah. “Karena ada prinsip, membebaskan orang bersalah sama buruknya dengan menghukum orang yang tidak bersalah yang harus dipegang para hakim.”
Saat hakim agung menetapkan putusan yang kontroversial, mereka selalu berdalih kewenangan yang melekat dalam dirinya. Mereka selalu mengklaim kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Mereka selalu bersembunyi di balik pasal pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. MA sering beralibi jika setiap kasus tidak harus divonis penjara. Jika semua pihak yang bersalah harus divonis penjara, tidak perlu ada hakim, namun cukup lewat algojo.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai, tak mudah membersihkan mafia di institusi penegak hukum. Dia tidak yakin praktik mafia hukum dapat dibasmi dalam waktu dua tahun oleh Satuan Tugas Antimafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dibasmi agak sulit, tetapi mengurangi mungkin bisa, karena Indonesia sangat luas dan orang begitu (markus) banyak juga yang membutuhkan,” katanya.
Patrialis mengusulkan, perlu ada penguatan kapasitas intelijen kepada Satgas Pemberantasan Hukum. Fungsi intelijen diharapkan memudahkan Satgas mengendus praktik mafia hukum yang berlangsung sistematis. “Satgas harus memiiliki intelijen sendiri, karena makelar kasus adalah permainan yang sangat canggih. Kalau tanpa intelijen, Satgas tidak akan maksimal. Markus itu tidak kelihatan, tetapi ada,” katanya.
Apapun caranya, pemberantasan korupsi tidak boleh melemah. Pemberantasan korupsi harus tetap menjadi isu sentral dengan menerapkan strategi memberantas yang represif dan progresif.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s