Arus Politik di Pusaran Century

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono risau. Dia terusik oleh isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Isu itu dinilainya sebagai manuver politik adu domba.

“Disebutkan yang mengganti (Sri Mulyani) inisialnya AA. Mengadu domba antara Menteri Keuangan dengan AA. Saya tidak tahu siapa AA itu,” kata Presiden saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) VI di Pendapa Kabupaten Madiun, Selasa (19/1).

Isu pergantian Sri Mulyani muncul sehari sebelumnya. Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengaku Presiden telah bersepakat dengan Aburizal untuk mencopot Sri Mulyani karena lalai berkonsultasi dalam kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

“Luar biasa. Kreatif tetapi kreatifitas yang buruk. Tidak amanah dan membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat,” sesal Presiden. Isu itu dinilainya untuk mengadu domba dirinya dengan Aburizal.

Ical—sapaan Aburizal pun membantah isu tersebut.

“Tidak pernah ada kesepakatan semacam itu. Penggantian menteri hak prerogatif presiden,” ujar Ical lewat akun twitter-nya, Senin (18/1). Spekulasi pun bermunculan.

Isu pergantian Sri Mulyani kabarnya terkait perseteruan keduanya sejak tahun 2008. Sri Mulyani merasa dibidik oleh kekuatan politik yang berseberangan dengan kebijakannya. Kepada The Wall Street Journal, Kamis (10/12). Dia mengaku pembentukan Pansus Angket DPR atas skandal Century merupakan manuver politis yang dilakukan politikus rivalnya.

Dia menyebut nama Ical sebagai salah satu politikus yang berlawanan dengan kebijakannya. “Aburizal Bakrie tidak senang pada saya. Saya kira tak seorang pun di Golkar yang akan fair atau baik pada saya,” kata Sri Mulyani.

Ical kabarnya mengantongi dendam dengan Sri Mulyani karena pernah menolak menutup perdagangan saham tatkala harga saham PT Bumi Resources Tbk milik Ical goncang akibat krisis keuangan global.
Oktober 2008 lalu, saham-saham perusahaan nasional di Bursa Efek Indonesia (BEI) rontok hingga Rp7000 per saham, anjlok di bawah Rp1000 per saham.

Tapi, otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham Bumi yang diduga karena tekanan Bakrie kepada pemerintah. Sri Mulyani sempat mengancam mundur dari jabatan Menteri Keuangan jika saham Bakrie disuspensi.

Dia juga menentang Bakrie menguasai 14 persen PT Newmont Nusa Tenggara dan mengusulkan agar seluruh saham Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Dalam tragedi lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, Sri Mulyani juga dikabarkan menentang jika negara harus menanggung triliunan rupiah untuk menutup kerugian di Sidoarjo.

Tak hanya itu, Sri Mulyani melawan upaya perusahaan tambang menghindari pajak royalti kepada negara yang menunggak bertahun-tahun. PT Bumi Resources Tbk merupakan perusahaan batu bara yang dibidik Departemen Keuangan karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mencatat kewajiban PT Bumi Resources Tbk yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp11,4 triliun. Penelusuran dan perhitungan ulang yang dilakukan ICW terhadap laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk tahun buku 2003-2008 yang telah diaudit menunjukkan selisih atau under stated hasil penjualan.

Laporan keuangan resmi itu juga memasukkan data finansial PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. ICW menjamin perhitungan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Bumi melaporkan lebih rendah hasil penjualan dari batu bara total senilai US$1,06 miliar,” kata Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas kepada wartawan di kantor ICW Kalibata, Selasa (12/01).

Otomotis mengurangi nilai kewajiban pembayaran Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB) dan Pajak Penghasilan Badan Bumi yang harus disetorkan ke negara. Akibatnya, negara kekurangan penerimaan DHPB 2003-2008 sebesar US$143,189 juta. Kerugian negara dari kekurangan penerimaan pajak penghasilan US$447,299 juta.

“Total dugaan kerugian negara akibat manipulasi laporan hasil pendapatan mencapai US$620,489 juta atau sekitar Rp5,68 triliun,” kata Firdaus. ICW juga menemukan tambahan penerimaan DHPB atau royalti pada tahun 2008 senilai US$608 miliar. Maka, LSM antikorupsi itu menyimpulkan royalti dan pajak penghasilan selama tahun 2003-2008 yang harus dibayarkan oleh PT Bumi Resources mencapai US$1,28 miliar.

“Jika dihitung dengan nilai kurs Rp9.300 maka nilainya setara dengan Rp11,4 triliun,” kata Firdaus. Nilai dugaan manipulasi pajak ini jauh lebih besar daripada angka yang pernah dilaporkan Direktorat Jenderal Pajak. Ditjen Pajak sempat mengungkapkan dugaan manipulasi pajak Bumi tahun 2007, Rp2,1 triliun.
Anggota pansus angket Century dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman merasa yakin Golkar berniat menggusur Sri Mulyani.

Dia sudah membaca gelagat Golkar sejak gencarnya partai itu menghembuskan wacana penonaktifan Sri Mulyani. “Itu sinyal pansus ini diselewengkan,” tegas Benny di Gedung DPR, Kamis (21/1).

Partai Golkar juga disebut-sebut pernah membidik kursi Wakil Presiden Boediono (mantan Gubernur Bank Indonesia). Spekulasi itu beralasan. Pasalnya, Golkar memiliki kekuataan politik nomor dua di parlemen setelah Partai Demokrat.

Pengungkapan kasus Century lewat Pansus Angket DPR memang seperti bola liar. DPR sebagai representasi institusi politik, tendensi politik begitu kuat dihembuskan Pansus. Suhu politik pun makin memanas saat Demokrat mempertanyakan motif politik sejumlah partai koalisi yang menyerang pemerintah dalam kasus Century.

Anggota Pansus Angket Century dari Demokrat Ruhut Sitompul menuding Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengusik stabilitas koalisi. Politisi yang biasa disapa “Poltak” itu mengkritik sikap kritis Golkar dan PKS. “Kalau kritis, enggak usah ikut dalam boncengan koalisi. Bisa kena karma nanti Golkar,” katanya.

Tudingan itu ditepis Wakil ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budisantoso. Dalam kasus Century, Golkar berkonsentrasi untuk menyelidikinya. “Namun kami memiliki pandangan tersendiri yang kita yakini kebenarannya,” kata Priyo.

Dia menegaskan, Golkar masih menjadi mitra koalisi Demokrat yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “Belum ada yang berubah. Golkar akan menjunjung tinggi etika koalisi terutama jika itu menyangkut pribadi SBY. Untuk ini kami berada full di belakang SBY,” katanya.
Presiden kabarnya kecewa karena Pansus Century pernah merekomendasikan agar Boediono dan Sri Mulyani Indrawati dinonaktifkan yang diputuskan secara aklamasi.

Rupanya, langkah akomodatif SBY merangkul banyak partai politik dalam kabinet nyatanya tak menyurutkan manuver elite politik yang merongrong kekuasaannya. Kelakuan politisi saat ini tidak jauh berbeda saat SBY memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2004-2009.

Setahun perjalanannya, Presiden dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elite partai politik. Manuver politik tidak hanya gencar dilayangkan kelompok oposisi seperti PDIP. Namun, juga dihembuskan sejumlah elite partai politik yang kadernya sudah diakomodir di pemerintah.

Sementara partai yang tidak masuk koalisi di pemerintahan seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadikan Pansus Angket DPR untuk membidik jantung kekuasaan Presiden SBY. Setelah sukses mendatangkan Boediono, sejumlah anggota Pansus berancana memanggil Presiden.

Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun mengatakan, Pansus akan meminta konfirmasi kepada Presiden terkait bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

“Ada yang harus dikonfirmasi kepada Presiden seperti laporan Sri Mulyani mengenai bailout apakah Presiden mengetahui hal itu apa tidak,” kata Gayus di Gedung DPR Jakarta, Senin (18/1).

Rencana pemanggilan Presiden itu menuai reaksi Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Anas Urbaningrum menegaskan tak ada urgensinya untuk memanggil Presiden untuk dihadirkan di Pansus Angket Bank Century.

“Sama sekali tidak ada urgensinya (panggil presiden, red),” tegasnya.

Anas menilai, ada tendensi politik terkait pemanggilan Presiden daripada mendapatkan data, fakta dan informasi yang dibutuhkan Pansus. “Dan itu jelas kurang sehat,” ujarnya. Hiruk pikuk perjalanan Pansus pun sempat memunculkan wacana impeachment (pemakzulan) Presiden dan Wakil Presiden.

Impeachment

Arus politik di pusaran Century agaknya membuat Presiden risau. Bukan tidak mustahil jika kemudian isu ini mengarahkan ke proses impeachment (pemakzulan). Presiden pun kemudian mengundang sejumlah petinggi negara untuk membicarakan situasi politik yang mulai memanas di Istana Bogor, Kamis (21/1). Salah satu tema yang dibahas adalah soal impeachment.

Usai pertemuan, Presiden meminta Pansus Century menjaga arah dan tujuan pembentukannya. Presiden tak ingin ada implikasi lain dari upaya Pansus membongkar kasus Century.

“Yang ingin diketahui rakyat adalah apakah ada korupsi? Apakah ada aliran dana yang tidak sepatutnya? Apakah sudah diambil tindakan kepada pelaku-pelaku internal? Apakah ada conflict of interest dari pengambilan keputusan? Itu arah yang kita tuju,” katanya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar semua pihak menempatkan semua persoalan sesuai UU yang berlaku. “Tidak bisa kita arahkan ke sana, arahkan ke sini, karena itu amanah dari kami untuk mengelola permasalahan dengan sebenar-benarnya, dengan niat yang baik bagi bangsa dan negara,” ujar Presiden.

Dalam sistem presidensial, diatur mengenai impeachment. Presiden dapat jatuh dari tampuk kekuasaan bila melanggar konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan, Presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan yang berat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena kebijakan atau kinerjanya. Sementara di Pasal 7B UUD 1945 menyatakan, pemberhentian Presiden harus dilakukan melalui pengujian atau pengadilan oleh Makamah Konstitusi (MK).

Makna dari pasal ini menunjukkan bahwa berhentinya Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya setelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Makamah Konstitusi atas permintaan DPR. Dengan kata lain, DPR dan MPR tidak dapat serta merta memberhentikan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya.

Secara prosedural, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menguraikan kompleksitas mekanisme impeachment. Dia menjelaskan, impeachment harus disetujui 374 anggota DPR/MPR atau dua per tiga dari 692 anggota DPR dan MPR.

Para pihak yang mendorong impeacment tersebut harus membawa bukti ke MK sebagai forum pengadilan politik. Kemudian, jika MK menyatakan telah terjadi pelanggaran konsititusi, maka keputusan MK tersebut dibawa kembali ke DPR yang kemudian dilimpahkan ke MPR.

“Jadi 462 anggota DPR/MPR harus menyetujui. Itu tidak mudah. Itu dari segi hitungan politik. Tetapi prosedurnya akan ngejelimet dan butuh waktu yang lama sehingga akan terjadi proses lobi.” Dalam kondisi ini bukan tidak mustahil politik dagang sapi bakal mewarnai.

Target politik yang menyelip di balik Pansus Century justru berakibat tak jelasnya tujuan utama membongkar kasus tersebut. Padahal, sejak resmi dibentuk 1 Desember 2009 lalu, Pansus bertujuan untuk membongkar kejahatan di balik aliran dana bailout Century. Sementara tugas Pansus akan berakhir hingga 29 Januari 2010.

Meski telah memanggil Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi, pejabat dan mantan pejabat Bank Indonesia, mantan pemilik bank Century hingga para ahli, Pansus hingga kini belum menemukan arah yang jelas untuk membongkar kasus Century.

Pansus Angket Century masih berkutat pada perdebatan soal benar atau tidaknya kebijakan yang dipilih pemerintah dalam mengucurkan dana bailout ke Century. Perdebatan itulah yang menggerus tujuan utama Pansus untuk membongkar aliran dana Century. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji mengemukakan, adanya ribuan aliran dana dari Bank Century.
Namun, Susno menyatakan, dari nama dan rekening yang diperiksa tidak ada ada satu partai pun yang menerima aliran dana tersebut. Pemeriksaan aliran dana Bank Century itu terkait dengan produk Antaboga yang dikeluarkan bank bermasalah itu.

Mengenai pengejaran aset-aset Robert Tantular, Susno menjelaskan pemerintah Singapura sudah siap memberikan bantuannya kepada Indonesia untuk menelusuri rekening yang bersangkutan.
“Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi, Singapura baru-baru ini memberitahu rekening Robert,” kata Susno.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Singapura, diketahui jumlah aset dalam rekening Robert Tantular di negara tersebut cukup besar. Australia juga bersedia memberikan bantuan untuk menelusuri aset bermasalah Robert Tantular.

Perdebatan

Soal benar atau salahnya kebijakan mengelontorkan dana bailout senilai Rp6,7 triliun hingga kini masih menjadi perdebatan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution memandang, bailout ke Bank Century merupakan strategi penyelamatan sektor perbankan.

Bank Century telah dinyatakan sebagai bank gagal secara sistemik. Jika tidak diselamatkan, Darmin memperkirakan akan ada lima bank lain yang akan mati. Tak hanya itu, 18 bank lainnya pun akan terkena imbasnya. Dia juga menilai jika ada 23 bank yang harus dimatikan dapat merusak stabilitas perbankan di Indonesia. “Jadi bank tersebut memang harus diselamatkan,” katanya di Jakarta, Jum’at (11/12).

Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Fuad Rahmani menguatkan argumentasi Darmin tersebut. Menurut dia, dana talangan penyehatan Bank Century bertambah dari Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun karena untuk menyelamatkan perekonomian.

“Untuk menyelamatkan bank saat itu tidak relevan lagi angka Rp632 miliar atau Rp6,7 triliun karena yang dilihat perekonomian secara keseluruhan,” kata Fuad.

Dia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani menyelamatkan Bank Century karena kondisi perekonomian Indonesia di ujung tanduk. Salah satu indikasinya, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp9.800 menjadi Rp12.000 per US$. Saat itu pemerintah tidak mungkin menyampaikan kondisi tersebut kepada publik agar tidak terjadi kepanikan.

Dia juga menilai, pengucuran dana dilakukan secara terukur. Bila Bank Century ditutup, akan terjadi kepanikan dan rush perbankan yang dikhawatirkan akan terjadi krisis perbankan seperti 1998. untuk memulihkan kondisi perbankan setidaknya dibutukan dana Rp650 triliun.

Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik tidak berdasar. BPK menilai BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menetapkan Bank Century dapat menyebabkan dampak sistemik.

KSSK juga tidak menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga melanggar ketentuan Peraturan LPS (PLPS) No 5/PLPS/2006. di Pasal 6 ayat 1, menyebutkan bahwa LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik.
BPK juga menyimpulkan ada indikasi rekayasa dalam proses penalangan dana yang dilakukan selama empat tahap dengan total dana Rp6,7 triliun tersebut ke Century. Indikasi rekayasa itu terkait dengan perubahan PLPS agar Bank Century bisa memperoleh tambahan Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) dan kebutuhan likuiditas.

Rekayasa tersebut berada pada penggelindingan dana tahap kedua sebesar Rp2,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan permintaan dari Bank Century. Dalam PLPS No5/PLPS/2006 disebutkan bahwa LPS tidak memungkinakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Namun, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai hasil audit BPK terhadap Bank Century itu bersifat tendensius karena anggota BPK berlatar belakang politisi. Dia juga menilai hasil audit BPK bukan keputusan final dan hanya digunakan untuk acuan. “Tidak punya kekuatan hukum tetap, jadi masih bisa disanggah. Jadi tidak bisa BPK bilang Sri Mulyani atau Boediono salah,” kata dia di Jakarta (10/12).

Dagelan

Ironisnya, anggota Pansus setiap kali sidang Century yang ditayang secara live oleh televisi swasta justru makin mempertontonkan kelakuan nyelenehnya. Tak salah bila mantan Presiden Abdurahman Wahid pernah menilai derajat DPR turun drastis. Dari taman kanak-kanak menjadi play group (kelompok bermain). Lihat saja adegan anggota DPR di Panggung Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket kasus Bank Century.
Para wakil rakyat itu lakunya seperti bocah. Di panggung Pansus Century, rakyat kerap disuguhkan aksi kekanak-kanakan yang diperagakan beberapa anggota Pansus.

Perdebatan di Pansus sungguh tak mutu. Tidak ada relevansi dengan kasus Century tetapi saling ngotot berapi-api. Kamis lalu (21/1), rakyat disuguhkan aksi cekcok antara pimpinan sidang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun dengan anggota Pansus dari Partai Demokrat Benny K Harman.

Perdebatan yang hanya menyangkut penamaan saksi ahli atau saksi dan ahli harus diskors beberapa menit.
Kala itu, Benny mencecar Hendri Saparini, ahli ekonomi yang dihadirkan Pansus. Benny menggunakan sebutan saksi ahli kepada Hendri. Namun, penggunaan kata itu dinilai Gayus tidak sesuai UU.

“Seorang professor bisa berbeda pandangan dengan saya soal itu. Saya akan tetap menggunakan sebutan saksi ahli. Argumentasi hukumnya juga jelas. Tidak usah buang waktu,” cetus Benny

Gayus menyambut. “Pak Benny, ini bukan buang waktu, tetapi dibaca lagi UU No Tahun 1954 Pasal 4 disebutkan saksi-saksi dan ahli-ahli, tolong itu dibaca lagi, tidak ada saksi ahli,” ujar Gayus.

“Saya sudah membaca itu,” balas Benny.

“Tidak ada saksi ahli,” kata Gayus memotong pernyataan Benny.

“Saya ini pimpinan,” tegasnya lagi.

Komentar Gayus ditimpal Benny.
“Pimpinan itu tidak otoriter. UU itu bisa dikesampingkan,” tegasnya.

Karena perdebatan tidak subtansial itu terus berlanjut. Terpaksa sidang pun diskors.
Gayus sebelumnya juga cekcok dengan anggota Pansus dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Sampai-sampai keluar kata “kotor” dari Ruhut yang dikenal sebutan “Poltak” itu. Ruhut kesal karena disuruh diam oleh Gayus.

“Diam kau,” tegas Gayus saat Ruhut berbicara.

“Kita berdiri sama tinggi dan duduk sama reendah,” balas Ruhut.

“Siapa bilang, aku lebih tinggi daripada kau,” ujar Gayus disambut tertawaan anggota Pansus lainnya.

“Tidak bisa diam, bangsat,” cetus Ruhut dengan nada tinggi.

“Hai, anda menyebut dengan kata-kata kotor,” potong Gayus. Lalu, Ruhut pun dengan enteng menjawab,

“Apa anda tadi tidak bicara kotor, anda tidak boleh begitu,” katanya.

Ruhut juga sempat cekcok dengan Maruarar Sirait, anggota Pansus dari PDIP. Cekcok terjadi saat Pansus menghadirkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Cekcok bermuara dari keingin Ruhut meminta klarifikasi dari Susno soal aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah petinggi Partai Demokrat. Dia lalu menyiindir soal rekan pansus lainnya yang selalu menyoroti soal aliran dana bank. Rekan Pansus yang disebut itu adalah Maruarar.

Karena disebut-sebut, Ara, sapaan Maruarar membalas komentar Ruhut. Dia mengatakan, sesuai kesepakatan, anggota tidak diperkenankan mengomentari anggota pansus.

“Saya bisa saja komentari satu per satu orang kalau mau, tapi saya menahan diri, saya konsekuen. Kita fokus tanya kepada Pak Susno, jangan komentar ini itu,” kata Ara.

Begitulah dinamika yang terjadi di Pansus Angket DPR. Sebagian masyarakat menilai miris aksi para politisi itu. “Mereka tenggelam oleh banyak orang yang mengeluarkan cara dan gaya, bahkan kata-kata yang sesungguhnya tidak perlu,” kata Mantan Pjs Sekretaris Negara era Presiden Gus Dur, Bondan Gunawan.
Dia juga menilai, yang lebih menonjol adalah kepentingan individu di dalam Pansus tersebut.

“Bahkan, kepentingan partai masih kalah oleh kepentingan individu. Termasuk supaya populer, maka yang tampak adalah cara-cara yang tidak terpuji,” kata Bondan.

Padahal, lanjutnya, proses yang terjadi pansus itu merupakan pendidikan politik bagi masyarakat. “Kalau kita punya kesadaran untuk kepentingan bangsa dan negara, maka tidak ada masalah semacam itu,” ujarnya.

Abaikan Subtansi

Guru Besar Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf menilai Pansus telah memalukan karena kerap mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak layak diucapkan. Pelanggaran lainnya anggota Pansus kerap memotong pembicaraan anggota lainnya, termasuk saksi yang diundang,. “Ini kan sidang anggota Dewan, bukan obrolan di warung kopi,” kata Maswadi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Margarito menilai kebanyakan anggota Pansus tidak memahami formula mengajukan pertanyaan dan mengungkap sebuah fakta. Mereka juga tidak memahami konsep hukum sehingga rapat-rapat pansus berujung pada perdebatan tidak substansial. “Andaikata mereka betul-betul mengerti cara-cara mengungkap sebuah fakta dan mengerti hukum maka tidak akan ada perdebatan antara mereka dengan para saksi,” kata Margarito.

Saat pansus menghadirkan mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang saat ini menjabat menteri keuangan, Sri Mulyani sebagai saksi, nampak jelas pertanyaan yang dilontarkan anggota pansus cenderung berputar-putar pada satu tema tertentu.

Peneliti Politik Habibie Center, Sumarno menilai Pansus telah kehilangan momentum menggunakan kesempatan untuk melakukan investigasi mendalam tentang persoalan Bank Century. Saksi-saksi yang sebenarnya memiliki potensi untuk digali informasinya, tidak bisa dimunculkan secara maksimal karena Pansus lebih mementingkan eksistensi diri dan arogan.

“Pertanyaan anggota Pansus tidak substansial. Bahkan banyak juga anggota dewan yang bertanya asal bunyi, sekadarnya, yang penting dia bertanya dan eksis. Padahal pertanyaannya tidak substansial,” kata Sumarno.

Sumarno juga menyentil soal etika Pansus saat mengajukan pertanyaan. Menurut dia, akan lebih santun jika anggota Pansus tidak seperti polisi yang bertugas menginterogasi. “Kalau interogasi, maka bila tidak sesuai akan langsung dipotong, tapi kalau investigasi, adalah pertanyaan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam jawaban-jawaban yang akan dikemukakan oleh saksi yang diundang itu,” kata Sumarno.

Limpahkan ke KPK

Dibentuknya Pansus pada dasarnya untuk membongkar kejahatan di balik aliran dana bailout Century tanpa politisasi. Semuanya tentu mengharap agar kasus ini segera dituntaskan. Ketegangan politik dalam proses pengungkapan kasus Century dapat menganggu tujuan pembangunan. Jika pembangunan terhambat yang dirugikan adalah rakyat.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi guna mengungkap kasus aliran dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun secara proposional (berimbang). Todung menilai, kasus Bank Century telah dipolitisasi sedemikian rupa sehingga dibutuhkan peran KPK guna menghindari semua pihak terjebak dalam nuansa politasasi kasus Century yang menyeret Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kasus Bank Century sudah dipolitisasi sedemikian rupa. Investigasi yang dilakukan KPK akan membantu kita melihat lebih secara proporsional supaya kita tidak hanyut dalam nuansa politis,” kata Todung.

Dia menyambut positif pengungkapan kasus Century lewat angket DPR. Namun, pengacara senior itu mengkhawatirkan angket DPR akan overlaping dengan tugas KPK. Todung mengharap, peran KPK dapat mengimbangi implikasi dari pelaksanaan hak angket DPR tersebut.

“Bisa saja hak angket ini jadi bola liar. Makanya KPK harus bisa mengimbangi pekerjaan-pekerjaan hak angket ini,” katanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s