Tumpulnya Taring Pemangsa Hakim Nakal

HAKIM agung Djoko Sarwoko mangkir dari pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya dalam perkara PT Sugar Group Company. Lewat surat, dia mengabarkan ada kepentingan lain yang tidak dapat ditunda. Terpaksa, KY pun menjadwal ulang pemeriksaan Djoko pada 12 Januari 2010.

Djoko dipanggil KY terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilaporkan kuasa hukum PT Sweet Indo Lampung (SIL) Albert Nadeak ke KY, 5 Maret 2009 lalu.

Dalam laporannya, Albert menyatakan kliennya dirugikan atas tindakan Djoko yang tidak obyektif dalam memutus perkara kasasi Marubeni Corporation melawan SIL, anak perusahaan Sugar Company Group (CGC).

Albert juga mengadukan Djoko terkait pengakuannya sendiri atas dugaan suap hakim agung sebesar Rp5 miliar. Dia merujuk pengakuan Djoko di Majalah Gatra No 19 Tahun XV tanggal 19-25 Maret 2009.

Saat dimintai komentar, Djoko berupaya menghindar. Ditanya apakah dirinya akan memenuhi panggilan KY, Djoko menjawab singkat, “Ya kita lihat nanti ya,” jawabnya di Gedung MA, beberapa waktu lalu.

Dia juga tidak berkomentar saat disinggung soal laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilaporkan kuasa hukum PT SIL. “Oh tidak apa-apa. (Putusan bermasalah) biarin saja. (Tidak ada pernyatan koreksi), tidak,” ujarnya sambil terus berupaya mengindar dari wartawan.

Saat akan memasuki lift, wartawan terus bertanya padanya. Namun, Djoko sama sekali enggan berkomentar. “Kalau dipanggil lagi akan hadir?” tanya wartawan. Dia malah tertawa sambil bertanya keberadaan mobilnya ke ajudannya. “Hahahaha, mana mobil saya ya,” jawabnya tak jelas.

Jawaban Djoko itu mencerminkan betapa alerginya hakim agung terhadap pemeriksaan KY. Mangkir dari panggilan KY bukan hanya dilakukan Djoko.

KY pernah memanggil beberapa hakim agung yang diduga main mata dengan pihak yang berperkara. Dugaan itu mencuat setelah terungkap pengakuan terdakwa suap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Artalyta Suryani.

Saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 30 Juni 2008, Artalyta alias Ayin, menyebut nama dua hakim agung yakni Paulus Effendi Lotulung dan Marina Sidabutar.
Nama hakim agung itu terselip dalam rekaman pembicaraan Artalyta dengan Fem, seorang wanita di Singapura. Pada pembicaraan yang disadap pada tanggal 1 Maret 2008 itu, Artalyta dan Fem membicarakan kasus PT Nusa Mineral Utama (NMU).

Informasi itu menuai reaksi publik. KY pun didesak publik untuk mengungkap dugaan keterlibatan hakim agung dalam skandal BLBI. Namun, KY tak bisa mendalami kasus tersebut karena MA menutup diri untuk diperiksa.

KY juga pernah ingin memeriksa hakim agung Harifin Andi Tumpa yang kini menjabat Ketua MA, terkait kasus Arthaloka. Namun pemanggilan tersebut ditolak Bagir Manan yang kala itu menjabat Ketua MA. Bahkan, Bagir sendiri pernah dipanggil KY terkait kasus Probosutedjo. Namun, dia mengabaikan pemanggilan KY karena merasa sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait masalah itu.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa KY tidak berwenang mengawasi hakim karena melanggar UUD 1945-sampai selesainya revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang KY, lembaga pengawas perilaku hakim tersebut telah kehilangan taring.

KY telah berjuang mempercepat amandemen UU KY. Namun, DPR periode 2004-2009 tak merespons. Setiap pembahasan revisi UU KY, anggota DPR yang hadir tidak pernah quorum. Berbeda dengan revisi UU MA yang begitu cepat disahkan DPR.

“Padahal, UU KY yang diperlemah oleh MK, mestinya didahulukan, tetapi tidak didahulukan sampai sekarang,” cetus Busyro saat menyampaikan laporan tahun 2009 KY di Gedung KY, Jakarta, kemarin (8/1).

Dia menyesalkan ketidakjelasan dukungan politik pemerintah dan DPR untuk memperkuat KY dalam memberantas mafia hukum. Busyro lalu membandingkan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pramuka dan RUU Palang Merah Indonesia (PMI) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) Tahun 2010.

“Sementara UU KY tidak masuk proglegnas,” sesal Busyro. Dia mempertanyakan ketidakjelasan dukungan politik para pembuat kebijakan untuk mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang (UU) KY.

Apa yang dipersoalkan Busyro memang patut direspons pembuat kebijakan. UU KY jauh lebih penting daripada RUU Pramuka atau UU PMI. Apalagi, momentum saat ini sangat tepat setelah publik menyaksikan lakon paradoks penegakan hukum di negara ini. Mafia hukum telah menjalar ke semua institusi penegak hukum.

Busyro yakin, UU KY ampuh memberantas mafia hukum. “Jadi harus diprioritaskan di tahun 2010,” tegas Busyro. Karena itu, KY akan terus melobi Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta sejumlah fraksi di DPR. “Kami sudah komunikasikan ke Presiden, Menkumham dan sejumlah fraksi seperti Golkar. Nanti menyusul Demokrat dan PKS. Fraksi lain tahap berikutnya,” kata dia.

Apakah lobi tersebut akan berhasil? Busyro tak dapat memastikan. Pasalnya, ada sejumlah pihak yang resisten terhadap UU KY. “Yang resisten itu adalah anasir-anasir mafia peradilan. Itu pasti. Anasir itu menghadang revisi UU KY. Anasir itu adalah mafioso,” katanya. Para anasir penentang revisi UU KY itu menyebar di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sejak kewenangan pengawasan hakim dipangkas MK, KY seperti macan ompong dalam menjaga martabat hakim. Lemahnya pengawasan eksternal, menjadi ruang gerak bagi mafia peradilan.
Buktinya, sepanjang tahun 2009, KY menerima 2104 laporan dugaan pelanggaran hakim yang dilaporkan masyarakat.

Laporan itu tersebar di 33 propinsi. Laporan pelanggaran hakim di tahun 2009 paling banyak di wilayah Jakarta (49 laporan), kemudian disusul Jawa Timur (19 laporan), Sumatera Utara (18 laporan), Jawa Barat (14 laporan) Jawa Tengah (10 laporan), Sulawesi Utara dan Banten (9 Laporan).
Sementara Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Bengkulu, paling sedikit pelanggaran hakim yang dilaporkan masyarakat ke KY. Masing-masing propinsi hanya satu laporan saja.

Dari tindaklanjut yang dilakukan KY diketahui jika ditemukan banyak pelanggaran kde etik dan pedoman perilaku hakim. Sebagian besar yang dilaporkan masyarakat terkait dengan putusan yang dianggap tidak adil, semena-mena, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk melanggar hukum acara dan pembuktian.

Busyro mencontohkan temuan adanya manipulasi bukti. Seseorang mengajukan novum (bukti baru), valid dan legal. Tetapi ternyata, tidak disertai pertimbangan hukum, sehingga putusannya kalah. “Ironisnya, itu terjadi di tingkat Peninjauan Kembali di MA,” cetus Busyro.

Ditemukan pula manipulasi fakta hukum dan tidak adanya pengembangan kesaksian yang dilakukan hakim dalam perkara pidana. “Akibatnya, tidak sampai pada pembuktian materil. Padahal, dalam perkara pidana, hakim terikat untuk mencari bukti kebenaran materil,” tegasnya.

Busyro menduga ada transaksi yang melatarbelakangi tidak diungkapnya pembuktian materil tersebut oleh hakim. “Di balik itu ada transaksi antara hakim dan terdakwa, atau modus yang biasa dikenal mafia pengadilan. Sengaja tidak dikembangkan,” tegasnya.

Dalam mengungkap kebobrokan pengadilan, KY menindaklanjuti 43 laporan dengan memeriksa langsung hakim yang menjadi terlapor. Sebanyak 93 hakim diperiksa. Hasilnya, tiga hakim diberhentikan, tujuh hakim dijatuhi sanksi teguran, dan enam hakim diberhentikan sementara (6-18 bulan).

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Zainal Arifin mengatakan, sedikitnya 180 hakim terancam nasibnya setelah dilaporkan masyarakat telah menyalahgunakan kewenangannya.

Nasib oknum penegak keadilan itu terancam karena tidak menutup kemungkinan dugaan pelanggaran yang mereka lakukan akan diadili di persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Di persidangan MKH yang digelar KY dan MA tersebut, oknum hakim itu akan mendapatkan sanksi, mulai dari penurunan pangkat, rotasi jabatan, hingga pemberhentian secara tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi hakim. Saat ini, KY tengah memeriksa dugaan pelanggaran oknum hakim tersebut.

“Ada 62 berkas laporan yang akan ditindaklanjuti. Dari 62 berkas itu, sudah diputus lewat pleno (internal KY) untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim. Satu berkas itu, ada tiga hakim. Jadi, sekitar 180 hakim yang akan diperiksa. Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah bisa diputus,” kata Zainal.

“Nanti akan ditentukan pelanggaran hakim itu layak atau tidak untuk dibawa ke MKH. Insya Allah, akhir Januari 2010 sudah mulai pemeriksaan, lalu diputus, untuk dibawa atau tidak ke MKH,” imbuh Zainal.

Dari informasi yang diterima KY, laporan mengenai pelanggaran kode etik hakim itu bersifat variatif. Ada oknum hakim yang dilaporkan ke KY karena memutus perkara yang bertentangan dengan putusan MA. “Hakim itu menyatakan putusan MA tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan apa-apa,” ujar Zainal.

Dia juga mengungkap ada hakim yang menetapkan putusan yang tidak menyertai pertimbangan. Namun, ada pula yang memaksakan untuk membuat pertimbangan sehingga menjadi memunculkan ketidakpastian hukum. Zainal menduga oknum hakim yang dilaporkan itu karena terlibat kongkalikong dengan pihak lain.

Beberapa waktu lalu, MKH memvonis dua hakim penerima suap. Hakim yang divonis itu adalah Ari Siswanto, hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara dan Aldhytia Kurniyansa, hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Ari Siswanto terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena diketahui aktif meminta suap dari pihak keluarga Lodewyk Sirait yang menjadi korban pembunuhan berencana.
“Hakim terlapor dijatuhi vonis berupa tidak dapat bersidang selama dua tahun dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Aceh,” ujar Artidjo Alkostar, hakim agung yang menjadi ketua MKH saat membacakan putusan di Gedung MA, Jakarta kemarin.
Selain itu, MKH juga memvonis penurunan satu pangkat hakim golongan IIIC itu dan mengurangi tunjangan remunarasi selama dua tahun sebesar 100 persen.
Dalam memutus vonis tersebut, Artidjo dan Zainal mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion). Keduanya menyatakan Ari Siswanto harus dijatuhi hukum disiplin berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai hakim.

Usai mendengar vonis tersebut, Ari Siswanto terlihat legowo. Dia masih bisa tersenyum karena MKH tidak memecatnya sebagai hakim. Padahal, kuasa hukum korban, Hendrick P Saombaton yang menjadi pelapor telah membeberkan perbuatan tercela yang dilakukan Ari bersama hakim lainnya yang menangani kasus pembunuhan Lodewyk.

Hendrick mengaku telah memberikan uang Rp30 juta kepada Ari. Total uang yang diminta Ari kepadanya mencapai Rp100 juta. Namun, Hendrick menambahkan, pihaknya dipatok uang Rp300 juta untuk menyuap enam hakim lainnya agar memvonis hukuman kepada para terdakwa yang telah membunuh Lodewyk.

“Kita yang jadi korban saja diminta Rp300 juta untuk dua majelis hakim yang terdiri enam hakim. Lantas bagaimana dengan terdakwa yang sekarang bisa bebas melangkah,” katanya. Hendrick juga menyakini enam hakim itu telah menerima Rp5 miliar seperti isu yang beredar.

Ari membantah semua tuduhan tersebut. Dia mengklarifikasi pengakuan Hendrick yang menyatakan ada pertemuan di Hotel Kenangan Medan untuk membicarakan tawar-menawar perkara.

“Tidak ada saya ketemu di Hotal Kenangan,” katanya.

Namun, dia mengaku memang ditawari Rp50 juta oleh keluarga korban. Ditanya soal bukti SMS yang menyatakan dia meminta Rp100 juta, Ari berupaya membantah. “Soal (SMS) saya mesti cepek (Rp100 juta), tidak ada, tapi dia memang nawarin Rp50 juta agar terdakwa dihukum seumur hidup,” ujarnya.

Sementara dalam kasus yang melibatkan hakim Aldhytia Kurniyansa, MKH juga memvonis hukuman serupa. “Dia divonis 20 bulan nonpalu, dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, tidak dapat renumerasi 20 bulan sebanyak 100 persen,” kata Zainal Arifin usai persidangan. MKH juga menjatuhkan vonis penurunan satu pangkat terhadap Aldyhtia.

Aldhytia sebelumnya dilaporkan ke KY karena menerima adik terdakwa yang bernama Imam Sudjarwo di ruang Wakil Kepala PN Muara Bulian. Dalam pertemuan itu, Aldhytia menyarankan agar Imam menggunakan jasa pengacara yang dikenalnya untuk mengurus banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Di depan Imam, Aldhytia bahkan menghubungi pengacara tersebut untuk membicarakan ongkos biaya berperkara di tingkat banding.

Sebenarnya, dugaan jual beli perkara yang melibatkan hakim bisa dilihat banyaknya terdakwa korupsi yang divonis bebas. Sungguh ironis tatkala menyimak laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait fenomena tingginya vonis bebas atau lepas kasus korupsi di pengadilan umum.

Dari tahun 2005 sampai dengan Juli 2009, setidaknya ada 1.643 terdakwa kasus korupsi yang terpantau di berbagai tingkat proses peradilan di Pengadilan Umum. Sebanyak 812 diantaranya menikmati vonis bebas dan sebagian besar lainnya mendapatkan vonis ringan dan bahkan vonis percobaan, termasuk hukuman di bawah satu tahun.

Sepanjang 2009, KY menerima laporan delapan berkas mengenai laporan pelanggaran kode etik hakim agung. KY kabarnya akan segera memeriksa 16 hakim agung. Djoko Sarwoko dan Paulus Effendie Lotulung telah ditetapkan sebagai hakim agung terlapor untuk diperiksa. Tapi, apa mungkin dengan taring yang tumpul, KY dapat meringkus tikus-tikus nakal di MA?

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s