Supremasi Hukum dalam Ancaman People Power

ADA kekhawatiran di balik pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa. Dia waswas menyikapi tekanan pubik (people power) yang mengancam eksistensi penegakan hukum di negeri ini.
“Ada kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan persoaalan hukum di luar koridor hukum, ada kecenderungan orang menggunakan people power untuk menyelesaikan persoalan hukum,” kata Harifin di Jakarta, belum lama ini.
Harifin juga menyesalkan jika anak buahnya menjadi sasaran kemarahan publik karena dinilai tak adil dalam memutuskan perkara. Dia getir saat menyaksikan kecaman publik kepada hakim yang menghukum pencuri kakao dan semangka.
“Walau hakim telah memberikan hukuman yang sangat ringan sesuai dengan tingkat kesalahannya,” keluhnya.
Kondisi itu, tidak boleh dibiarkan. Harifin pun mengingatkan agar hakim tidak terpengaruh atas segala tekanan.
“Hakim harus tetap kokoh dan kuat menghadapi tantangan, kita tidak boleh goyah atas prinsip hukum yang kita yakini harus ditegakan,” kata Harifin menyerukan. Kekuataan publik memang tengah mengancam eksistensi penegak hukum. Publik marah. Mereka turun ke jalan, menggalang kekuataan guna menekan pengadilan.
Lihatlah reaksi publik atas kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni International. Dukungan publik dalam pengumpulan uang receh hingga mencapai Rp1 miliar telah memukul kredibilitas pengadilan yang memvonisnya membayar denda Rp204 juta. Dukungan publik pun akhirnya membebaskan Prita.
Citra para penegak hukum pun runtuh di hadapan publik saat mengetahui adanya kriminilisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dukungan publik luar biasa terhadap Bibit-Chandra. Mereka melawan mafia hukum yang telah mengkriminalisasikan dua komisioner tersebut. Cacian, makian, hinaan tak hanya dilayangkan ke sejumlah pihak yang berpekara. Namun, amarah publik juga menghujam para makelar kasus yang berkongkalikong dengan oknum pejabat institusi penegak hukum.
Bukti rekaman adanya kriminalisasi yang disiarkan saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kemarahan publik tak lagi terbendung. Miris setelah mengetahui siapa dalangnya setelah rekaman penyadapan KPK disiarkan dalam persidangan di MK.
Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro yang menjadi buronan kasus korupsi yang ditangani KPK, menjadi aktor kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Dia berkongkalikong dengan sejumlah petinggi institusi penegak hukum untuk memenjarakan Bibit dan Chandra.
Kemarahan publik terhadap penegak hukum pada dasarnya bermuara dari putusan kontroversial para hakim. Dugaan jual beli perkara tak bisa dinafikan jika melihat banyaknya terdakwa korupsi yang divonis bebas.
Mengutip Laporan Indonesia Corrution Watch (ICW), dari tahun 2005 sampai dengan Juli 2009, dari 1.643 terdakwa kasus korupsi yang terpantau, sebanyak 812 di antaranya menikmati vonis bebas. Sebagian besar lainnya juga mendapatkan vonis ringan dan bahkan vonis percobaan, termasuk hukuman di bawah satu tahun.
Namun, semua kritik yang menghunjam aparat hukum selalu dibalas dengan pembelaan. Tanpa koreksi cepat dari aparatur penegak hukum. Harifin pernah menegaskan putusan bebas kepada terdakwa itu tidak seluruhnya salah.
“Karena ada prinsip, membebaskan orang bersalah sama buruknya dengan menghukum orang yang tidak bersalah yang harus dipegang para hakim,” kata dia. Jika semua pihak yang bersalah harus divonis penjara, maka tidak perlu ada hakim, namun cukup lewat algojo.
Saat hakim agung menetapkan putusan yang kontroversial, mereka selalu berdalih kewenangan yang melekat dalam dirinya. Mereka selalu mengklaim kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Mereka selalu bersembunyi di balik Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Masalahnya, landasan hukum tersebut kerap dijadikan tameng bagi aparat hukum untuk memutus perkara yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD menilai, dalih kepastian hukum, sering kali mengalahkan rasa keadilan masyarakat. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam UU. Dalil itu yang kemudian menjadi muara prakik mafia peradilan yang merusak tatanan hukum di negeri ini.
“Kalau mau menang, ini UU-nya. Kalau mau kalah, ini UU-nya. Itulah yang digunakan dalam praktik mafia peradilan. Hakim berlindung atas nama kebebasan, lalu hakim memutus perkara dengan dalil ini (yang dianggapnya benar) dan tidak bisa diganggu gugat. Hakim berkuasa betul,” begitu kata Mahfud, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu di Jakarta.
Seharusnya, hakim tidak sekadar menafsirkan dalil-dalil hukum. Mahfud menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan hati nurani saat akan memutus suatu perkara. “Kalau hanya mencari benar atau salah secara hukum, maka dalil bisa dicari. Dalil itu juga bisa dibeli,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.
Dalam kasus Prita. Aparat hukum telah salah kaprah dalam menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mahfud memandang materi UU ITE sudah benar sehingga MK menyatakan konstitusional saat UU itu diuji ke MK. Namun, dalam kasus Prita, pelaksanaan UU ITE tidak menyentuh rasa keadilan.
“UU ITE sudah benar. Kasus Prita itu muncul karena pelaksanaannya yang tak menyentuh rasa keadilan,” katanya menjelaskan.
Mahfud menekankan pentingnya kreativitas hakim, jaksa dan pengacara di pengadilan, dengan meletakkan kebenaran dalam hukum oleh penegak hukum yang benar.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai tekanan publik tidak sehat bagi penegakan hukum. Baginya, mekanisme peradilan adalah kekuasaan ketiga di negara ini yang tidak dapat diintervensi. “Peradilan harus netral dari eksekutif dan legislatif, bahkan harus netral dari civil society,” tegas Jimly saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta (30/12).
Dalam kasus Bibit-Chandra misalnya, Jimly lebih sepakat agar diteruskan ke pengadilan. Menurut dia, penghentian kasus Bibit-Chandra, tidak sehat bagi proses penegakan hukum. “Itu tidak sehat karena memberikan kesempatan pada tekanan publik yang sedang marah. Tekanan publik yang sedang marah belum tentu benar,” katanya.
Meski demikian, Jimly menilai, keruntuhan kepercayaan masyarakat akan dunia hukum dan peradilan telah mencapai titik nadir di tahun 2009. Dia mengilustrasikan peradilan seperti mesin.
Tak sedikit hakim yang sulit menemukan keadilan hanya karena terkooptasi aturan saat menangani sebuah kasus. Dia mencontohkan hakim yang menangani kasus Mbok Minah, seorang nenek warga Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang yang divonis tiga bulan percobaan.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Bambang Lukmana meneteskan air mata saat membacakan vonis ke Mbok Minah. Majelis hakim memang menemukan unsur-unsur yang memberatkan dalam perkara Minah. Namun, vonis itu mengusik hati nurani hakim, serta melukai rasa keadilan masyarakat.
“Hakim menangis saat memvonis Mbok Minah bersalah. Dia yakin kasus ini tidak benar. Namun, tetap dimajukan ke pengadilan. Jadi peradilan kayak mesin. Hakim tidak paham mencari keadilan,” kritik Jimly.
Tak hanya itu, lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung masuk kategori skor integritas rendah yang terekam dari survei yang dilakukan KPK. Kesimpulan itu merupakan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK yang diumumkan, Selasa (22/12).
Survei yang berlangsung April-September 2009 itu dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 instansi, terdiri atas 39 instansi pusat, 10 pemerintah provinsi, dan 49 pemerintah kota/kabupaten. Jumlah responden 11.413 orang pengguna atau pengurus langsung layanan publik di seluruh Indonesia. MA menepati urutan 11 dengan skor 6,27 dan Kejaksaan Agung di urutan 13 dengan skor 6,31. Survei KPK itu menyimpulkan betapa buruknya kinerja aparat penegakan hukum di negara ini.
Pantas jika kemudian Jimly menilai kepercayaan publik terhadap dunia hukum dan peradilan sudah mencapai titik nadir di tahun 2009 ini.
“Tahun 2009 memberi tahu kita semua tentang diri kita. Selama ini, kita tahu (ada mafia hukum), tetapi kita tidak begitu yakin akan adanya kebobrokan di dalam sistem hukum dan peradilan kita. Tahun 2009 telah mempertontonkan secara terbuka sebuah kenyataan tentang mafia peradilan,” kata Jimly.
Di tahun 2009, masyarakat memang marah terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat melakukan perlawanan, mendobrak ketidakadilan yang justru dilakukan aparat penegak hukum. Masyarakat marah setelah mengetahui jika mafia hukum telah membelenggu institusi hukum.
Pembaruan peradilan merupakan keharusan. Institusi penegak hukum harus mengembalikan kepercayaan publik (public trust) yang telah runtuh. Harus diakui upaya penegakan hukum kurang menjadi perhatian para penentu kebijakan di negara ini.
“Reformasi terlalu dititikberatkan pada bidang ekonomi, politik, tetapi kurang pada reformasi hukum, bahkan tidak pada reformasi budaya,” kata Jimly.
Guru besar hukum tata negara ini menjelaskan, reformasi hukum tidak hanya law reform, tetapi juga judicial reform. Maksudnya, penegakan hukum tidak hanya menegakkan peraturan tetapi menegakkan keadilan. Tidak pula hanya membentuk sistem aturan baru secara tambal sulam, tetapi harus bersifat terpadu, baik dalam policy making process (proses pembuatan kebijakan) maupun dalam policy executing process (proses pelaksanaan kebijakan). Jimly juga menekankan pentingnya sistem etika di sektor publik dan tata kelola kelembagaan hukum dan peradilan (judicial governance)
Untuk merealisasikan pembaruan hukum, Jimly menilai pentingnya manajemen informasi, keuangan dan pelayanan. “Database (basis data) informasi. Itu segala-galanya. Itu tidak ada (saat ini), baik di kejaksaan, kepolisian, pengadilan maupun (MA). Sistem pendataannya tidak akurat sehingga membuat kebijakan jadi tidak tepat,” kata Jimly.
“Administrasi keuangan juga harus beres di semua pengadilan, lembaga negara, dan kantor pemerintahan. Orientasinya cuma satu yakni berlomba-lomba dapat (penilaian) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya menambahkan. Sementara terkait dengan pelayanan, Jimly menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi sesuai tugas dan fungsi.
Masalahnya, pakar reformasi birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofian Effendi pernah mengatakan, reformasi peradilan sulit dilakukan karena minimnya anggaran. Sulit tentunya mendorong percepatan peradilan yang bersih dan berwibawa jika ditopang hanya 0,03 persen anggaran dari total APBN yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
Dengan anggaran yang minim tersebut, masing-masing lembaga peradilan di seluruh Indonesia hanya dimodali Rp25 juta per tahun untuk melaksanakan fungsi peradilan sesuai ekspektasi publik.
“Bagaimana itu bisa menciptakan peradilan yang berwibawa. Kalau anggaran untuk setiap pengadilan negeri hanya Rp25 juta. How can? It is impposible mewujudkan peradilan yang berwibawa, bersih dengan alokasi anggaran seminim itu,” kata Sofian di dalam acara Sarasehan Dalam Rangka Pengembangan Cetak Biru Pembaruan MA, di Gedung MA, beberapa waktu lalu.
Dengan minimnya anggaran tersebut, masing-masing lembaga peradilan juga sulit mengembangkan peradilan modern, cepat dan efisiensi dengan biaya yang murah. Contoh, ketidakmampuan pengembangan Information Technology (IT) masing-masing peradilan guna mengefektifkan penanganan perkara. Belum lagi rendahnya kualitas sumber daya hakim menjadi persoalan penghambat reformasi lembaga peradilan.
Hakim lulusan S1 mencapai 98 persen. Sementara hakim lulusan S2 hanya dua persen. Rendahnya sumber daya hakim itu akan mempersulit hakim menangani perkara yang modusnya makin canggih seperti cyber crime atau kejahatan di sektor trading (perdagangan) dan sebagainya. Kuantitas hakim pun sangat kurang. Satu orang hakim saat ini harus melayani 25 ribu masyarakat.
Akibatnya, beban perkara pun menumpuk. Satu hakim di pengadilan kelas IA harus menangani 104 perkara. Sementara di Pengadilan Kelas I B, satu hakim harus menangani 110 perkara, dan Pengadilan Kelas II, satu hakim harus menangani 100 perkara. Tumpukan perkara itu secara langsung mengakibatkan berkurangnya kesempatan hakim untuk mengembangkan diri.
Apa pun masalahnya, reformasi institusi penegak hukum harus terus didorong. Jika tidak, rakyat akan lebih memilih mencari keadilan lewat caranya sendiri, baik dengan pengerahan massa atau peradilan jalanan yang berpotensi terjadinya anarki.
Karut marut penegakan hukum di Indonesia harus menjadi perhatian para aparat penegak hukum, pemerintah, dan DPR. Harus diakui jika penegakan hukum masih menjadi anak tiri selama 10 tahun perjalanan reformasi. Besar harapan jika tahun 2010 menjadi momentum untuk memodernisasi hukum Indonesia.
“Mekanisme penegakan hukum kita paling tertinggal di era reformasi selama 10 tahun ini. Reformasi hanya mengutamakan reformasi politik dan ekonomi. Sementara reformasi hukum kurang menjadi perhatian. Judicial policy reform harus kita perbaiki. Perlu penataan ulang hukum kita,” saran Jimly.
Dalam upaya mendorong perbaikan hukum, Jimly mengusulkan, agar perlu ide pembatasan perkara di MA sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Dengan harapan, MA dapat lebih maksimalkan menetapkan putusan yang berkualitas. Dia memandang perlu memperkuat pengadilan tinggi. “Untuk itu, ya kita harus empowering memperkuat pengadilan tinggi dan itu tidak bisa dengan tambal sulam,” katanya.
Jimly juga menilai MA perlu menerapkan sistem beberapa kamar yang dibagi menjadi kamar Peradilan Umum (perdata dan pidana), Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Militer.
Guru besar tata usaha negara Universitas Indonesia (UI) itu juga memandang perlunya mendorong modernisasi hukum dengan fokus pada perbaikan manajemen informasi (Information and Communication Technology/ICT), manajemen keuangan, serta efisiensi dan transparansi manajemen pelayanan perkara di pengadilan.
Dengan ICT, kata dia, maka pengambilan kebijakan dapat dengan tepat. Sementara dalam upaya mendorong modernisasi manajemen keuangan, Jimly menilai perlu diarahkan agar setiap institusi penegak hukum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal itu sangat penting dan strategis.”
Untuk merealisasikan itu, Jimly memandang perlu adanya intervensi kebijakan dari pihak luar seperti pemerintah dan DPR. “Dibutuhkan komitmen semua petinggi lembaga negara untuk duduk bersama memperbaiki sistem. Jadi ada policy reform program yang disetujui semua pimpinan lembaga negara,” kata Jimly.
Sementara Mahfud, memandang penting tegaknya hukum adminstrasi negara yang selama ini diabaikan. Padahal, hukum adminstrasi negara didesain untuk menindak para pejabat dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenanganya.
Selama ini, oknum pejabat sulit ditindak secara hukum karena selalu berdalih menunggu proses hukum pidana. Padahal, oknum tersebut bisa langsung dijatuhi sanksi tanpa harus menunggu proses pengadilan.
“Tidak usah menunggu pengadilan pidana. Karena bisa lama dan bisa dikolusikan sampai habis masa jabatannya sehingga tidak ada reposisi. Padahal, hukum administrasi negara menyatakan itu (sanksi) bisa sewaktu-waktu,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya penerapan Tap MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tap MPR tersebut menyatakan, setiap pejabat negara atau pemegang kekuasaan yang membuat kebijakan dan mendapatkan sorotan publik karena diduga melakukan korupsi maka harus mundur dari jabatannya.
Dia harus mundur tanpa lebih dahulu kesalahannya dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai menunggu kemarahan rakyat untuk membuat peradilan jalanan guna mengadili oknum pejabat dan penegak hukum yang bersalah.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s