Bila Taring Penumpas Koruptor Ditumpulkan

DAHULU, mafia hukum diilustrasikan sebagian besar masyarakat bak kentut. Aroma busuknya menyebar ke mana-mana, tapi tak jelas rupanya. Kini, masyarakat tak lagi perlu meraba-raba. Mafia hukum terpampang nyata setelah sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menayangkan rekaman mengenai rencana kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Dalam rekaman yang didengarkan secara terbuka pada 3 November 2009 lalu, tersingkap jelas bagaimana laku para mafia hukum. Rekaman yang disadap KPK itu, mafia hukum yang tak diperankan para makelar kasus (markus). Namun, juga melibatkan petinggi institusi penegak hukum.
Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro yang menjadi buronan kasus korupsi yang ditangani KPK‘”menjadi aktor kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Dia berkongkalikong dengan sejumlah petinggi institusi penegak hukum untuk memenjarakan Bibit dan Chandra.
“Rekaman itu tidak bisa dibantah. Mafia peradilan itu ada,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD di Gedung MK, Jakarta, beberapa hari lalu. Rekaman itu menggambarkan sisi gelap penegakan hukum di negara ini. “Mafia hukum tak lagi sebatas rumor di masyarakat,” imbuh Mahfud.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqqodas juga miris menyikapi rekaman itu. Dia mengilustrasikan skenario yang disusun para mafia hukum sangat sistematis. “Yang namanya korupsi itu sudah sistemis, terang-terangan dan tidak ada rasa takut lagi,” cetus Busyro di Gedung KY, Jakarta belum lama ini.
Karena itu, dia menegaskan, tak ada cara lain untuk melawannya, kecuali lewat pemberantasan mafia hukum secara sistemis. Busyro meyakini, Rancangan Undang-Undang (RUU) KY yang hingga kini tak disentuh DPR dan pemerintah, dapat menjadi senjata ampuh memberantas mafia.
Rekaman penyadapan KPK itu memang telah menyulut kemarahan publik. Tepat di hari antikorupsi sedunia, 9 Desember 2009, ribuan orang mengepung kawasan Merdeka, Jakarta. Massa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat itu menggelar demonstrasi damai di kawasan Monumen Nasional dan Istana Merdeka.
Anggodo bersama sejumlah petinggi institusi hukum menjadi musuh bersama yang harus segera dihukum. Publik seakan menemukan momentum untuk melawan mafia hukum setelah mendengar rekaman penyadapan itu.
Namun, tak lama berselang, pemerintah tiba-tiba mengusulkan agar penyadapan semua institusi penegak hukum harus diatur. Departemen Komunikasi dan Informasi yang menjadi inisiator, kini tengah sibuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tata cara penyadapan bagi penegak hukum (tata cara intersepsi).
Kontan saja, RPP itu menuai reaksi penolakan dari KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi. RPP itu dapat membius KPK hingga mandul. “Peraturan penyadapan itu hambatan bagi kerja kita ke depan,” kata Hatorangan Panggabean di Gedung KPK, Jakarta, belum lama ini.
Dia mengharap semangat kebangkitan KPK tidak dilemahkan dengan aturan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Bagi KPK, penyadapan ibarat taring untuk menggasak para koruptor. Sebagian besar kasus korupsi dan suap yang ditangani KPK dapat terungkap karena penyadapan.
“Lebih dari 50 persen keberhasilan penanganan kasus korupsi oleh KPK berasal dari proses penyadapan,” ujar mantan pimpinan KPK Erry Riyana. Contoh kasus mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah, Artalyta Suryani, Al Amin Nasution, dan sejumlah kasus korupsi lainnya.
Dengan penyadapan, KPK juga berhasil membongkar praktik makelar kasus yang nyatanya melibatkan petinggi institusi penegak hukum, termasuk upaya merekayasa hukum lewat kriminalisasi Bibit dan Candra.
Kewenangan penyadapan merupakan taring bagi KPK dalam menggasak para koruptor. Jika taring KPK tumpul, para koruptor bisa makin garang merampok uang negara. Namun, pemerintah seakan ingin mencampuri kewenangan penyadapan KPK. Tiba-tiba pemerintah meluncurkan RPP penyadapan.
Alasannya macam-macam. Penyadapan perlu diatur karena mengusik hak asasi manusia (HAM). Aturan penyadapan juga diluncurkan karena telah terjadi saling sadap antarinstitusi penegak hukum. RPP Penyadapan juga disusun sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
“Itu amanat UU ITE yang sudah disahkan April 2009 lalu sehingga paling lambat April 2010 (RPP Penyadapan) sudah selesai,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tapi, semua alasan itu dinilai tidak tepat. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki menilai RPP Penyadapan akan membuat KPK kehilangan taring dalam menumpas koruptor. Teten mengingatkan KPK dibentuk karena korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Karena itu, KPK harus bergerak cepat dalam pengusutan. Lewat penyadapan, KPK terbukti efektif dalam memburu koruptor. Sementara dalam RPP itu, Teten menilai, ada beberapa pasal yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya KPK.
“Salah satunya yaitu dalam pasal 3 ayat 1 mengenai syarat-syarat intersepsi adalah telah memperoleh bukti yang cukup, sehingga ketentuan ini bertentangan dengan UU KPK dan membatasi kewenangan KPK,” katanya. Teten juga menilai izin dari ketua pengadilan akan menghambat gerak cepat KPK dalam menangkap koruptor.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai RPP Penyadapan dapat menumpulkan KPK dalam mengungkap kasus suap. “Pengungkapan kasus suap akan menurun,” katanya di Jakarta belum lama ini.
Padahal, Danang menjelaskan, sepanjang tahun 2008-2009, kasus suap paling dominan ditangani KPK, jumlahnya 34 kasus. Semua kasus suap itu terungkap berkat kemampuan KPK melakukan penyadapan.
Sementara kasus markup 20 kasus, penggelapan 18 kasus dan penyalahgunaan anggaran 15 kasus. Kalau RPP Penyadapan disahkan, KPK akan lebih fokus mengungkap kasus markup dan penyalahgunaan wewenang.
Danang juga khawatir RPP Penyadapan juga akan memengaruhi kinerja kejaksaan yang memiliki alat sadap. Danang justru mempertanyakan ketidakjelasan fungsi kewenangan penyadapan kejaksaan.
“Daripada mempersoalkan penyadapan KPK, bukankah lebih baik mempersoalkan mengapa kewenangan penyadapan yang sama di kejaksaan kok belum ada hasilnya,” katanya. ICW menilai RPP Penyadapan sebagai babak baru melemahkan KPK.
ICW juga menilai pembentukan Pusat Intersepsi Nasional dan Dewan Intersepsi Nasional memberikan peluang terjadinya intervensi sehingga berpotensi membuat proses penegakan hukum tidak efektif dan cenderung gagal.
ICW juga seharusnya tidak diperlukan mengenai PP Intersepsi. Alasannya, dasar pertimbangan RPP Penyadapan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE.
Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU. Tahapan penanganan perkara dalam RPP tersebut juga bertentangan dengan UU KPK dan membatasi kewenangan KPK. UU KPK memungkinkan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan. Sementara syarat-syarat intersepsi adalah telah memperoleh bukti permulaan yang cukup Pasal 3 ayat (1).
Syarat-syarat intersepsi harus memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 3 ayat 1) dapat membuat proses penanganan korupsi berlarut-larut. Fakta menunjukkan KPK selama ini sukses memberantas korupsi karena tidak adanya hambatan soal izin. Sementara itu, mafia peradilan masih marak sehingga sulit memercayai ketua pengadilan.
Dalam proses penyampaian berkas ke ketua pengadilan juga dapat menyebabkan bocornya proses pemeriksaan terhadap tersangka. KPK juga sulit menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan ketua pengadilan negeri, termasuk pimpinan Mahkamah Agung (MA).
Keberadaan PN juga dapat memperpanjang birokrasi perizinan, potensi terjadi kebocoran serta pencurian data yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab.
ICW juga mempertanyakan ketidakjelasan Dewan Pengawas PIN yang memungkinkan dewan untuk membuka atau memiliki data-data penyadapan meskipun bersifat rahasia. Selain itu, komposisi dewan pengawas dan pertanggungjawaban kepada Presiden akan menyulitkan pengusutan kasus korupsi jika ingin menyadap Jaksa Agung, Kapolri, Menkominfo hingga Presiden.
Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring membantah jika RPP tersebut untuk melemahkan KPK. “Tidak benar untuk pelemahan KPK. KPK dilibatkan (dalam pembahasan) kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pemerintah juga berdalih, kewenangan penyadapan perlu diatur karena dicurigai jika antarinstansi penegak hukum saling sadap. Kewenangan penyadapan tak hanya melekat di KPK. Tapi juga dimiliki Polri, kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
RPP Penyadapan hanya menyangkut petunjuk teknis yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan. RPP tersebut juga dibahas bersama KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.
Tapi, pembahasan antara KPK dan Depkominfo beberapa waktu lalu belum menemukan kesepakatan. Ketidaksepakatan itu menyangkut izin penyadapan dari pengadilan dan pembentukan lembaga yang mengatur penyadapan PIN.
Hal itu dinilai KPK dapat menghambat pemberantasan korupsi. Dalam menangkap koruptor, KPK memang sering menggelar operasi mendadak. “Kalau minta izin, kan orangnya keburu pergi,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin.
Alasan untuk mengantisipasi saling sadap antarinstitusi penegak hukum juga dinilai tidak tepat oleh mantan pimpinan KPK Erry Riyana. “Bukan suatu masalah jika antaraparat penegak hukum saling menyadap. Koridornya harus jelas yaitu penegakan hukum,” tegasnya. Dia menegaskan jika mekanisme penyadapan KPK sangat ketat. “Internal check yang juga ketat,” kata dia.
Jasin juga menyatakan, penyadapan KPK selalu diaudit oleh lembaga yang berwenang, termasuk Depkominfo. KPK juga menerapkan mekanisme pengawasan internal dalam bentuk prosedur operasional standar penyadapan.
Tapi, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan punya pandangan lain. Dia mendukung RPP tersebut karena penyadapan melanggar hak asasi manusia (HAM). Bagir mendukung jika penyadapan untuk menyelidiki kasus pidana harus disetujui ketua pengadilan.
Dia menegaskan, izin penyadapan dari ketua pengadilan merupakan prosedur yang diatur di seluruh dunia. “Di seluruh dunia prosedur penyadapan harus lewat pengadilan,” kata di Gedung MA, Jakarta berapa hari lalu.
Tanpa prosedur yang ketat, Bagir menilai, penyadapan dapat melanggar HAM. “Hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, hak rahasia institusi juga harus dijamin dan dijamin oleh UUD 1945,” terangnya.
Masalahnya, bagaimana jika yang disadap adalah oknum di pengadilan? Bagir menjawab, izin penyadapan bisa langsung ke MA. “Minta saja ke MA,” katanya meyakinkan. Bagir yakin pengadilan akan obyektif dan menaati proses hukum yang ada apabila ada aturan mengenai izin penyadapan.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho tidak percaya dengan argumentasi Bagir itu. Dia khawatir izin penyadapan dari ketua pengadilan akan menjadi dagangan oknum di pengadilan. Apalagi, praktik mafia peradilan hingga kini masih marak di pengadilan. ICW khawatir proses izin menjadi dagangan oknum Ketua Pengadilan.
Izin tersebut juga memungkinkan terjadinya kebocoran mulai dari tahap permintaan hingga hasil penyadapan. “Jadi, membuka peluang praktik korupsi di pengadilan,” kata Emerson. ICW pun bergerak meminta dukungan MK untuk menyikapi RPP tersebut. Pasalnya, RPP itu juga melabrak substansi putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 atas judicial review Pasal 53 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UU KPK.
Dalam putusannya, MK menyatakan syarat dan tata cara penyadapan harus dengan UU. Karena itu, Mahfud menilai KPK dapat mengabaikan aturan izin penyadapan yang bakal diatur dalam PP penyadapan. “KPK boleh tidak taat RPP karena kewenangannya itu dari UU,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, kewenangan penyadapan yang melekat di sejumlah lembaga telah diatur dengan UU tersendiri. Dia mencontohkan kewenangan KPK yang sudah diatur dalam UU KPK No.30 Tahun 2002. Dari perspektif ilmu hukum, Mahfud menilai, sebuah PP hanya bisa mengatur salah satu pasal dari sebuah UU, tidak mengatur semua UU.
“Kalau itu mau (mengatur masalah penyadapan di semua lembaga) dibuat harus dalam UU tidak boleh RPP,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Nah, kalau begitu, buat apa lagi Menkominfo sibuk membahas RPP Penyadapan. Lebih baik, melaksanakan tugas lainnya yang lebih penting.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s