Menjaga Konstitusi, Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Substantif

DEMOKRASI mengandung makna sakral yang diadopsi sebagian besar negara di dunia ini. Demokrasi telah menjadi prinsip universal yang meletakan kedaulatan rakyat dalam posisi terhormat di panggung kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat diilustrasikan sejajar dengan suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Demokrasi menjadikan penyelenggara kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Singkatnya, penyelenggara kekuasaan diposisikan sebagai abdi rakyat yang kemudian wajib menjalankan cita-cita yang diharapkan rakyat.
Dalam perkembangannya, hampir semua negara di dunia ini mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu terindentifikasi dari hasil Penelitian Amos J Peaslee (1950) yang menyatakan bahwa dari 83 undang-undang dasar yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). Namun, dalam praktiknya pelaksanaan demokrasi, cita-cita demokrasi pada kenyataannya tidak sejalan dengan pelaksanaanya.
Mochtar Pabotinggi menelaah perjalanan era transisi menunju demokrasi di Indonesia pascareformasi. Ia menguraikan hakikat demokrasi tidak hanya aspek prosedural, namun juga subtansial. Demokrasi prosedural menekan pada prosedur, legalitas, serta fungsi lembaga-lembaga politik. Pabotinggi mencontohkan aspek prosedural yang mengarahkan pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang meletakan hak-hak konstitusional warga negara, sedangkan aspek legalitas yang dimaksud adalah terpenuhinya tiap persyaratan formal dari segenap aturan atau ketentuan bagi pelaksanaan Pemilu.
Sementara kelembagaan yang dimaksud adalah berfungsinya lembaga-lembaga yang dapat mendorong demokrasi yaitu partai politik, pemilu, parlemen, eksekutif, peradilan, dan pers bebas sebagai mestinya.
Secara normatif, Pabotinggi menilai demokrasi substansial, menekankan kebermaknaan dan subtantansi yang mengacu kepada keseluruhan kebajikan publik (public goods) atau prinsip luhur yang seyogyanya dijunjung tinggi oleh segenap prosedur, legalitas dan kelembagaan. Demokrasi substansial menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, prinsip kemerdekaan (freedom, liberty), kesetaraan (equality, egalitarianism), pinsip saling imbang, saling kontrol, serta prinsip keadilan yang semuanya merupakan himpunan kebajikan publik. Semua itu ideal, bermakna dan subtantif. (Partai dan Parlemen Lokal, Era Transisi Demokrasi di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007).
Himpunan kabajikan publik itu harus dapat diaktualisasikan dalam suksesi kepemimpinan negara yang berlangsung langsung, umum, jujur, adil, dan memberikan akses kepada semua warga negara untuk melaksanakan hak asasi dalam mengaktualisasikan hak untuk memilih dan dipilih. Prinsip-prinsip demokrasi substantif itu juga harus dapat memastikan berjalannya mekanisme sistem pemerintahan yang mengedepankan adanya checks and balances antar tiga fungsi penyelenggara kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, demokrasi substansial harus diakui belum maksimal diwujudkan. Sejumlah pengamat hukum tata negara menyakini persoalan tersebut akibat rapuhnya struktur konstitusi. Pengalaman Indonesia sepanjang tahun 1945-2002, belum pernah memiliki konstitusi yang kokoh yang dapat mendorong demokrasi berkelanjutan (a sustanaible democracy). Konstitusi yang digunakan sebelumnya didesain bersifat sementara dan pembentukan belum melalui sebuah proses yang demokratis.
Sebuah percobaan untuk membuat konstitusi permanen yang demokratis pernah dilakukan antara tahun 1056-1959 melalui Badan Konstituante yang para anggotanya dipilih secara demokratis tahun 1996, tetapi mengalami kegagalan sehingga mendorong terbitnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

sUBSTANTIF

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukthie Fadjar menilai, konstitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan bagi warga negara dan hak asasi manusia (HAM). Konstruksi konstitusi juga dibangun berbasis legitimasi, proses pembuatannya demokratis dan diterima oleh seluruh komponen masyarakat, aliran atau faham. (Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, 2006).
Mementum penguatan struktur konstitusi lewat amandemen guna mengukuhkan nilai-nilai demokrasi menguat pada Mei Tahun 1998 saat terjadi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi. Pengembirian kedaulatan rakyat yang dilakukan rezim Orde Baru memunculkan perlawanan rakyat (people power). Bersama mahasiswa dan sejumlah tokoh reformasi di berbagai penjuru nusantara, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan, berdemonstrasi mendesak elit politik dan pemerintah untuk segera mengubah sistem kenegaraan dari otoriter ke demokrasi.
Implementasi sistem kenegaraan bercorak monopolistik yang dikendalikan penguasa Orde Baru merupakan faktor utama terjadinya ketimpangan pembangunan, ketidakadilan penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta mengakarnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menyebabkan semakin mewabahnya kemiskinan di negeri ini. Tepat kiranya jika Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, menyatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).
Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi korupsi.
Rakyat mengharap peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, dapat menciptakan iklim politik yang demokratis, lewat mekanisme checks and balances antarlembaga negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga pendulum kekuasaan dapat diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Setelah Presiden Soeharto lengser dari singgasana kekuasaannya—yang kemudian digantikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, pemerintah dan DPR kemudian melakukan reformasi hukum, politik dan ekonomi, termasuk upaya mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum. Kepemimpinan Habibie sebagai Presiden hanya berlangsung 1,4 tahun karena desakan publik agar pemerintah menggelar Pemilu ulang begitu kuat. Percepatan Pemilu dianggap perlu dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat, termasuk dunia internasional.
Sebelum Pemilu dilaksanakan, Habibie kemudian melakukan reformasi konstitusional menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya yang menyangkut reformasi politik, reformasi ekonomi dan reformasi hukum. Di bidang politik, diperbaharui berbagai perangkat perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis. Perangkat perundangan yang perlu segera diperbaharui adalah: UU Pemilu, UU tentang Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, serta UU Pemerintahan Daerah.
Dari hasil kajian Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan dari Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.198 Tahun 1998 di era Presiden BJ Habibie, disimpulkan ada lima penyebab gagalnya UUD 1945 sebagai penjaga dan dasar pelaksana prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima penyebab itu yakni:
Pertama, struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (executive heavy). Presiden tidak hanya pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk UU, disamping hak konstitusional khusus (lazim disebut hak prerogative) yakni memberikan grasi, amnesty, abolisi dan lainnya.
Kedua, struktur UUD 1945 tidak menjamin penguatan sistem checks and balances antar cabang-cabang pemerintahan dengan lembaga negara lainnya untuk menghindari penyalahgunaan kekekuasaan atau suatu tidak melampuan wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan lain.
Ketiga, terdapat ketentuan yang tidak jelas (vaque), yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Misalnya, ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden. Ketidakjelasan ketentuan tersebut menumbuhkan praktik pelanggengan kekuasa karena Presiden yang sama dapat dipilih terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsi dasar negara berdasarkan konstitusi.
Keempat, struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (UU organik) tanpa disertai arahan tertentu mengenai materi muatan yang harus diikuti atau dipedomi. Segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada para pembentuk UU. Akibatnya terjadi perbedaan-perbedaan antara UU organik yang serupa atau objek yang sama, meskipun sama-sama dibuat atas dasar UUD 1945.
Kelima, tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. Apabila kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPK dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang kemudian dimaksukan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 dan kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit Presiden). (Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Jimly Ashiddiqie dan Bagir Manan, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2002).
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan di era reformasi telah memunculkan implikasi positif bagi iklim politik di Indonesia. Dalam suksesi politik, rakyat dapat mengaktualisasikan hak politiknya secara bebas pada Pemilihan Umum 2004. Perhelatan politik kala itu merupakan momentum sejarah baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Rakyat dapat memilih tiga kali Pemilu yakni Pemilu DPR dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran satu dan dua, dan Pemilihan langsung Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Namun, Pemilu Legislatif kala itu belum benar-benar langsung karena ketentuan UU Pemilu menyatakan terpilihnya seorang calon legislatif ditetapkan berdasarkan angka angka Bilangan Perolehan Perhitungan (BPP) yang jarang tercapai. Para calon legislatif yang tidak mencapai angka BPP akan dipilih berdasarkan nomor urut pada pencalonan dan bukan berdasarkan banyaknya suara yang diperoleh (sementara nomor urut tersebut ditentukan oleh masing-masing peserta pemilu), jelas mengurangi tingkat kelangsungan pemilihan oleh rakyat.
Kenyataan ini rupanya harus diterima sebagai sebuah kompromi dalam transisi dari pemilihan tak langsung ke pemilihan langsung, sekaligus menunjukan usaha partai politik untuk tetap mempertahankan wewenang terbesarnya dalam memberikan putusan terhadap nasib anggota partainya yang hendak direkrut sebagai calon legislatif.
Akibatnya, kualitas keterwakilan para calon dan para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif sangat rendah dan terabaikannya akuntabilitas wakil rakyat terhadap rakyat. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya komitmen anggota DPR untuk melaksanakan tanggungjawab legislasi sehingga gagal merealisasikan target program legislasi nasional (proglegnas). Para wakil rakyat juga terkooptasi oleh kepentingan politik subyektif di setiap pembahasan dan revisi Undang-Undang (UU) sehingga memunculkan perlawanan rakyat, dengan memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi (judicial review) karena materi UU tersebut melabrak UUD 1945.
Realitas paradoks demokrasi juga bermunculan menjelang dan setelah Pemilihan Umum 2009. Banyaknya gugatan Sengketa Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi menunjukan jika pelaksanaan Pemilu belum menyentuh aspek demokrasi substantif. Belum lagi persoalan banyaknya warga negara Indonesia yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk menentukan pilihan dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu.
Padahal setiap warga negara Indonesia dijamin haknya oleh konstitusi untuk ikut berpartisipasi secara politik. Hal itu tercantum dalam Pasal 28C Ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak untuk memilih dalam Pemilu juga merupakan hak asasi warga negara karena juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 43 Ayat (1) UU HAM menyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik juga menjamin pemenuhan hak sipil dan politik warga negara. Pasal 25 Undang-Undang No 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa hak yang dijamin oleh negara adalah hak untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih.
Menghadapi persoalan tersebut, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan teraktualisasinya hak asasi semua warga negara dalam pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menjadi pengawal konstitusi, namun juga mengawal demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu dan memastikan keadilan substantif dalam memutus perkara sengketa hasil Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi harus dapat menjadi peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa hasil Pemilu secara adil, arif dan bijaksana sehingga tidak memunculkan penyelesaian konflik politik maupun sosial yang lewat peradilan jalanan.

Memangkas Oligarki Elit

Dalam memastikan terlaksana Pemilu demokratis yang menghormati kedaulatan rakyat, Mahkamah Konstitusi telah melakukan sejumlah terobosan yang patut diapreasi. Sebelum Pemilu 2009 digelar, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan yang progresif dan revolusioner lewat penentuan calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut yang ditetapkan pimpinan partai politik.
Dengan suara terbanyak, anggota DPR lebih memiliki legitimatasi dihadapan rakyat daripada dengan menggunakan nomor urut yang berdasarkan keputusan pimpinan partai. Mekanisme suara terbanyak juga mendorong terjadinya kompetisi menuju parlemen yang sehat dengan cara merebut suara sebanyak-banyaknya dari konstituen. Sementara jika berdasarkan nomor urut, nasib para calon legislatif ditentukan oleh pimpinan partai politik. Realitas politik juga menunjukan jika partai politik tidak dapat mengontrol kinerja kadernya saat menjadi wakil rakyat. Otoritas pimpinan partai politik dalam menjaring calegnya juga tidak bisa menjamin kualitas kader tersebut.
Dalam konteks demokrasi, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan nomor urut patut diapresiasi. Putusan itu menunjukan hakim konstitusi bergerak mengawal UUD 1945 dan demokrasi sejati yang menganggungkan kedaulatan rakyat, bukan segelintir politisi.
Meski partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi, namun kewenangan partai politik tidak boleh menghalangi hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Pengukuhan mekanisme suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi harusnya menjadi tantangan partai politik agar dapat melaksanakan fungsi rekrutmen kader terbaik yang memiliki dukungan kuat masyarakat. Para wakil rakyat yang terpilih juga mau tidak mau harus betul-betul menjaga kepercayaan rakyat agar maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat.
Dengan begitu, wakil rakyat akan mempertahankan loyalitasnya kepada rakyat yang telah memilihnya dengan meningkatkan komunikasi politik dan berjuang mengaktualisasikan aspirasi rakyat. Jika rakyat menilai wakil yang dipilihnya untuk menyuarakan aspirasinya tidak berhasil memperjuangkan harapan rakyat, maka otomatis rakyat akan mengalihkan pilihan ke sosok caleg lainnya yang dinilai lebih meyakinkan.
Meski demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan demokrasi politik Indonesia makin liberal. Sementara dinamika politik Indonesia saat ini belum siap mengimplementasikan demokrasi liberal. Partai politik pun akan kehilangan kontrol terhadap kadernya karena menjadi wakil rakyat bukan karena partai politik, namun rakyat yang memilihnya langsung. Hal itu membuka peluang bagi individu yang memiliki popularitas menjadi anggota DPR.
Penentuan anggota DPR berdasarkan suara terbanyak juga tidak menjamin kader partai yang militan, cerdas dan meyakini ideologi partainya sebagai basis perjuangan, dapat sukses meraih kursi di parlemen. Mekanisme suara terbanyak lebih mengandalkan popularitas daripada kualitas sehingga dimanfaatkan oleh banyak pihak yang memiliki uang untuk mendongkrak popularitasnya. Lihat saja, sejumlah selebriti dinobatkan partai politik untuk menjadi calon legislatif. Para selebriti mecoba peruntungannya menjadi politisi menunjukan kesadaran mereka jika popularitasnya mampu mendulang suara para penggemarnya. Pesona, gaya, ketampanan, kecantikan yang mereka miliki diyakini mampu menjadi magnet memengaruhi penggemarnya untuk memilihnya. Apalagi, penggemar yang kelewat fanatis.
Banyaknya artis yang direkrut partai politik menjadi anggota DPR menunjukan gagalnya partai politik melaksanakan fungsi kaderisasi internal terhadap kadernya. Partai politik lebih mengedepankan mekanisme instan, serbacepat, tanpa mau berlelah-lelah dan memakan waktu yang lama dalam menetapkan calegnya. Partai politik sengaja menyodorkan artis hanya sebatas pendulang suara (vote getter).
Masalahnya, apakah popularitas artis bisa membuat kinerja parlemen makin baik? Kemampuan legislasi tentu tak bisa dikuasai lewat cara-cara instan. Sama halnya seorang artis. Dirinya bisa beken setelah menapaki peliknya profesi artis. Apalagi, falta menunjukan, kompetensi sejumlah artis yang berhasil bertengger di Senayan, nyaris tak terdengar suaranya. Rekan seprofesi Eko, Komar misalnya. Jauh lebih dikenal rakyat sebagai pelawak daripada anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.
Dalam demokrasi, memang siapa pun berhak menjadi wakil rakyat jika paling banyak mendulang dukungan dari rakyat. Namun, mekanisme rekrutmen instan yang dilakukan partai politik terhadap para artis atau individu-individu yang berduit dapat makin menurunkan kualitas kinerja DPR.
Seorang legislator membutuhkan kemampuan legislasi dan internalisasi aspirasi rakyat. Seorang anggota DPR juga harus memiliki visi, misi dan strategi dan latar belakang ideologi sebagai alat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Para politisi saat ini harusnya belajar menyelami sejarah perpolitikan bangsa. Presiden Soekarno bisa menjadi tokoh besar di Partai Nasional Indonesia (PNI) di masa lalu karena berjuang dari bawah. Lewat perjuangan yang panjang, Soekarno baru berhasil duduk di posisi strategis partai tersebut. Demikian pula tokoh lainnya seperti Muhammad Natsir yang sukses membangun kekuatan politik Islam lewat Partai Masyumi. Para tokoh perjuangan itu pun konsisten dengan ideologi politiknya.
Mekanisme instan terhadap pendatang baru yang diusulkan menjadi calon legislatif juga dikhawatirkan dapat memunculkan konflik antarkader di internal partai politik. Kader partai politik yang telah berupaya keras membesarkan dan membangun partai, tiba-tiba terganjal karena adanya pendatang baru.
Partai politik pada dasarnya tidak dilihat dari jumlah partai. Namun, sejauh mana partai politik dapat mengaktualisasikan diri sebagai mesin politik yang kokoh, responsif dan kapabel sebagai saluran rakyat dalam mengaktualisasikan hak politiknya. Kenyataan saat ini justru menunjukan jika keberadaan partai politik lebih dominan mengukuhkan hak politik para elit serta nilai-nilai oligarki yang ditopang uang.
Sementara institusionalisasi demokrasi lewat pembangunan partai politik yang diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas parlemen kurang menjadi perhatian petinggi partai politik. Selain itu, sulit mengharap partai politik dapat lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas jika masih memposisikan rakyat sebagai objek yang harus dieksploitasi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.
Pola hubungan politisi dengan konstituen sudah terjebak pada pola hubungan jual-beli layaknya pedagang dan pembeli. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, partai politik membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, atau menyumbangkan uang untuk pembangunan fasilitas umum. Elit partai politik hanya menjadikan rakyat sebagai objek untuk mencapai kepentingan jangka pendek karena hanya menempatkan rakyat untuk pendulang suara dalam Pemilu. Saat Pemilu, mereka lebih dominan mensosialisasikan dirinya, tanpa memaksimalkan sosialisasi program, cita-cita dan kebijakan partai untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Kacung Marijan, Pengamat Politik Universitas Airlangga menjelaskan, meski kran demokrasi mendorong munculnya partai politik, namun kemunculan partai-partai politik baru itu, tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Kondisi itu tidak terlepas dari fakta bahwa negara-negara yang yang demokrasinya sudah mapan, cenderung lebih sedikit ditemukan adanya partai-partai baru. Kran demokrasi itu memiliki relasi yang kuat terhadap kemunculan partai baru yang banyak ditemukan di negara-negara yang sedang berproses menjadi demokrasi. (Format Kepartaian dan Sistem Pemilu Masa Depan, Akbar Tanjung Institute, 2006).

Keadilan Substansial

Di Pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi mulai menangani sengketa hasil Pemilu. Selama pelaksanaan Pemilu 2004, ada 274 perkara sengketa hasil yang diajukan partai politik, calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebanyak 252 perkara diajukan oleh 23 partai politik, 21 perkara diajukan calon anggota DPD dan satu perkara oleh pasangan calon presiden-wakil presiden.
Dari jumlah tersebut, ada empat jenis putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada 252 perkara yang diajukan parpol, yakni dikabulkan sebanyak 41 perkara (14,96 %), ditolak sebanyak 135 perkara (49,27%), tidak diterima 89 perkara (32,48 %) dan ditarik kembali oleh pemohon 9 perkara (3,28%).
Sementara di Pemilu 2009, sengketa hasil Pemilu Legislatif mencapai 643 perkara dan dua perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden yang diajukan dua pasang calon presiden dan calon wakil Presiden. Sejak pendaftaran perkara dibuka, gedung Mahkamah Konstitusi setiap harinya ramai oleh para pencari keadilan beserta para pendukungnya. Sebagai pemohon, para pengunjung yang umumnya caleg DPRD provinsi dan kabupaten atau calon anggota DPD yang gagal meraih kursi. Mereka menyiapkan berkas berupa hasil perhitungan suara sebagai bukti yang akan dibeberkan di depan hakim konstitusi. Berkas-berkas itulah yang menjadi penilaian mejelis hakim untuk memutus siapa yang paling berhak menjadi wakil rakyat.
Dari hasil persidangan PHPU Legislatif 2009, 408 kasus (63,45 persen) ditolak, 65 kasus (10,11 persen) dikabulkan, 11 kasus (1,71 persen) putusan sela, 18 kasus (2,80 persen) putusan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian tiga kasus (0,47 persen) pemungutan suara ulang, empat kasus (0,62 persen) penghitungan suara ulang, 17 kasus (2,64 persen) ditarik kembali dan 117 kasus (18,20 persen) tidak diterima. Dari 634 perkara, 11,2 persen dikabulkan, atau Mahkamah Konstitusi membatal hasil pemilu 11, 2 persen.
Sementara terkait dengan sengketa Pilpres, Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN). Tim Sukses pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga itu mengklaim menemukan sejumlah bukti dugaan pelanggaran Pilpres 8 Juli 2009 lalu yang bersifat adminstratif.
“Persoalan perubahan yang sifatnya masif dan terstruktur itu (tidak ada), tetapi kalau awalnya pelanggaran adminsitratif, berarti cacat juga penyelenggaraannya,” kata Andi Muhammad Asrun, kuasa hukum JK-Win saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam laporannya, tim sukses JK-Win menyertakan 55 bukti terkait permasalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Persoalan DPT terkait dengan temuan DPT ganda dengan identitas yang sama, namun dipakai beberapa nama. Berdasarkan ketetapan KPU, hasil rekapitulasi suara manual, pilpres dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dengan mencapai suara 73.874.562 (60,80 persen). Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo meraih 32.548.105 (26,79 persen) Posisi terakhir diraih oleh pasangan JK-Wiranto.
Mereka hanya mengumpulkan 15.081.814 (12,41 persen suara). Jumlah DPT di Pilpres 2009 mencapai 177.195.786. Namun, sahnya mencapai 121.504.481. Semenatra golput 49.212.158 (27,77 persen). Pasangan Capres dan Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto juga mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Megawati-Prabowo mengharap Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pilpres 2009.
Berdasarkan perhitungan hasil Pilpres versi pasangan Megawati-Prabowo, perolehan suara Pilpres masing-masing capres dan cawapres adalah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto adalah sebesar 32.548.105 suara (35,06%), Susilo Bambang Yodhoyono dan Boediono adalah 45.215.927 suara (48,70%) dan Jusuf Kalla dan Wiranto adalah 15.081.814 suara (16,24%).

sUBSTANTIF3

Dari temuan pasangan Megawati-Prabowo, banyak sekali kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif sehingga Mahkamah Konstitusi harus membatalkan hasil keputusan rekapitulasi Pilpres 2009 oleh KPU secara nasional. Menurut Arteria Dahlan, kuasa hukum Megawati-Prabowo, terdapat bukti kecurangan yang ditemukan pihaknya, baik bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pihaknya menemukan bahwa terdapat sekitar 28 juta suara dalam rekapitulasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu menguntungkan pasangan nomor dua.
Dalam gugatannya, pasangan Megawati-Prabowo juga mempermasalahkan DPT yang disusun KPU. Permasalahan DPT yang tidak dihiraukan oleh KPU itu merupakan pelanggaran. DPT Pilpres seharusnya dimutakhirkan sehingga tidak ada penyelewengan DPT. Dengan demikian KPU telah melanggar Undang-Undang Pemilu bahwa KPU harus memutakhirkan DPT. Kemudian di daerah terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda baik dalam satu TPS yang sama ataupun berbeda TPS. NIK ganda tersebut terdapat di 25 provinsi di Indonesia. Kemudian DPT Pilgub ataupun Pemilukada digunakan untuk Pilpres 2009, DPT tanpa umur, DPT tanpa nama, DPT yang masih sama dengan DPS Pemilu legislatif.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, memang banyak sekali catatan. Di ra Orde Baru, meski pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung secara periodik yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, namun Pemilu didesain untuk mengebiri kedaulatan rakyat. Hegemoni dan dominasi penguasa begitu besar.
Jargon Demokrasi Pancasila manipulasi esensi demokrasi. Selain itu, struktur UUD 1945 terdapat ketentuan yang tidak jelas (vaque), yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi yang memandang pentingnya regulasi kekuasaan secara teratur dan demokratis. Ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden tidak jelas mengenai regulasi kekuasaan akhirnya melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun.
Dinamika politik pada masa Pemilu Orde Baru berlangsung semu karena terkooptasinya kebebasan berpolitik. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu pada sepanjang Orde Baru hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya yang selalu menjadi pemenang di setiap Pemilu.
Pada masa Orde Baru, peran militer dalam politik pun sangat besar. Keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik, dikukuhkan lewat konsep Dwifungsi ABRI yang ditetapkan dalam Ketetapan No.XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, Keputusan Presiden No/132/1967 (24 Agustus 1967) tentang pokok-pokok organisasi Departemen Pertanahan dan Keamanan.
Dalam penentuan calon legislatif di Pemilu pada masa Orde Baru juga sepenuhnya berada di tangan elit partai di tingkat masing-masing. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan masyarakat tentang siapa yang layak menjadi calon cenderung di fait accompli oleh partai politik. Apalagi, dalam sistem praktik sistem proporsional yang berlaku selama Orde Baru, masyarakat hanya memilih atau mencoblos tanda gambar partai, sedangkan para calon telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya oleh elit partai tanpa keterlibatan masyarakat.
Sistem Pemilu juga didesain secara manipulatif untuk mempertahankan struktur politik yang berlaku. Penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat dan lokal, hampir seluruhnya adalah aparatur pemerintah.. sementara caleg yang diajukan tiga partai politik yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), telah melalui mekanisme screening sebelumnya oleh aparatur negara.
Kecenderungan sistem Pemilu Orde Baru berdampak pada rendahnya kualitas keterwakilan para calon dan para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, rendahnya kualitas akuntabilitas wakil rakyat terhadap rakyat yang diwakilinya, rendahnya kualitas lembaga legislatif sehingga muncul penilaian jika legislatif hanya lembaga stempel yang melestarikan kekuasaan rezim Orde Baru.
Perubahan fundamental pelaksanaan Pemilu terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang dari tampuk kekuasaan. Amandemen UUD 1945 meletakan kedaulatan rakyat dalam menentukan hak politik di Pemilu 2004. Pemilihan Presiden 5 Juli 2004 lalu menjadi sejarah penting bagi bangsa yang mulai menapaki demokratisasi ini. Suksesi kepemimpinan nasional kala itu adalah kali pertama rakyat Indonesia memilih secara langsung kandidat Presiden dan Wakil Presiden.
Sekitar 153 juta jiwa rakyat Indonesia mengaktualisasikan hak politiknya untuk memilih nahkoda negeri ini. Perhelatan politik lima tahunan itu merupakan implementasi amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan 10 November 2001 lalu. Gerakan reformasi telah mengubah subtansi konstitusi dengan meletakan kedaulatan rakyat dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
Di Pilpres 2004, rakyat dengan bebas memilih lima kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Mereka adalah Wiranto-Solahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Hosodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dalam suksesi politik itu, Yudhoyono-Kalla berhasil meraih dukungan mayoritas dari rakyat. Lelaki kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 itu meraih lebih dari 60 persen dukungan rakyat.
Tepatnya tanggal 20 Oktober 2004, MPR melantik Yudhoyono-Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009. Malamnya, sekitar pukul 23.50 WIB, kedua pemimpin baru itu pun langsung mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri 36 orang dan dilantik di Istana Negara. Dukungan rakyat yang begitu besar terhadap kedua pemimpin itu sejatinya diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan agenda pemerintahan. Yudhoyono-Kalla diharapkan dapat memaksimalkan implementasi agenda pemerintahan tanpa harus digerogoti kepentingan politik kelompok tertentu.
Namun, kenyataan membuktikan jika sistem presidensial yang diterapkan di lingkungan politik multipartai di SUBTANTIF2negara ini memunculkan hubungan yang tidak harmonis antarkekuatan politik, baik di internal pemerintahan, maupun saat eksekutif berhubungan dengan legislatif. Koalisi lintas partai yang dibangun Yudhoyono nyatanya sering dihadapi goncangan karena rapuh akibat inkonsistensi aktor-aktor politik yang tidak konsisten melaksanakan skenario pemerintahan presidensial sebagai konsekwensi kesepakatan nasional.
Setahun perjalanannya, pemerintahan Yudhoyono sudah dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang sifatnya kontraproduktif karena tak hanya disuarakan kelompok oposisi, namun juga dilayangkan sejumlah elit partai politik yang notabene merupakan mitra pemerintah. Ambisi elit yang merongrong otoritas Presiden itu pada akhirnya memunculkan sejumlah fakta paradoks yang menghiasi perjalanan bangsa Indonesia di era kepemimpinan Yudhoyono-Kalla. Kepala negara seakan tersandera oleh manuver luar biasa yang dilakukan elit partai politik. Manuver elit politik yang mengekang otoritas Presiden itu bisa dilihat saat momentum perombakan (reshuffle) kabinet.
Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi harus dapat mendorong keadilan substantif. Para hakim harus menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice). Bagi Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 juga dimuat dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 Ayat 1 berbunyi: Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang beperkara jelas-jelas meminta ex aequo et bono (putusan adil). (Moh Mahfud MD, dalam sebuah artikelnya berjudul: Penegak Keadilan di Pengadilan (Kompas, 22 Desember 2008).
Tidak mudah bagi hakim konstitusi menangani perkara yang digugat para politisi yang mengklaim dirugikan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum Legislatif, 9 April lalu. Para hakim harus dapat memutus perkara yang dapat memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Bukan sekadar pula persoalan keadilan para pemohon maupun pihak termohon seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah, serta pihak terkait yakni peserta pemilu lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran pemilu.
Namun, sengketa hasil pemilu harus dituntaskan Mahkamah Konstitusi karena menyangkut masa depan demokrasi di negara ini. “Sengketa hasil pemilu itu menyangkut masa depan demokrasi kita. Ini harus diselesaikan secara sungguh-sungguh,” kata Mahfud.
Penegasan dan komitmen pentingnya bagi Mahkamah Konstitusi menegakkan keadilan substantif juga pernah dinyatakan Mahfud usai menangani sengketa Pemilu Legislatif 9 April lalu. Dalam memutus perkara Sengketa hasil Pemilu Legislatif, Mahfud menyatakan, untuk membangun keadilan substantif itu, maka dalam kasus Pemilu 2009, hakim memberikan penilaian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. “Yang kualitatif tak hanya menghitung angka kursi yang diperoleh setiap parpol atau orang, Tetapi juga menilai proses dan implementasi sistem,” kata Mahfud. Dalam penanganan perkara Pemilu 2004 lalu, Mahkamah Konstitusi masih mengacu pada aspek prosedur dan formalitas semata.
Sejumlah kalangan sebelumnya pernah mengkritik jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar melaksanakan fungsi kalkulasi dalam memutus sengketa hasil Pemilu. Dalam memutus perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai baru sebatas berperan sebagai kalkulator. Lembaga yang dipercaya sebagai wasit dalam menyelesaikan sengketa pemilukada itu harusnya juga mengkaji permasalahan terkait dengan proses atau tahapan pemilukada yang kemudian memunculkan dugaan akan ketidakberesan pelaksanaan Pilkada.
“Apakah peran MK itu hanya terkait dengan sengketa kalkulasi soal salah hitungan semata yang sudah sudah dilakukan dan diputuskan oleh KPU. Apa tidak sayang kalau kewenangan MK itu hanya terkait salah hitung saja. Jadi, perlu dilihat kembali persoalan yang kemudian menjadi kewenangan MK dalam konteks pemilukada,” ujar Firmansyah Arifin, Ketua Badan Harian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Memang sangat disayangkan jika peran Mahkamah Konstitusi hanya sebatas fungsi kalkulasi selisih suara, sementara permasalahan Pilkada cukup kompleks. Secara prinsip, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga harus mengawal implementasi UUD 1945 yang mengamanatkan agar Pilkada Pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan berkeadilan. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti menilai fakta-fakta dan angka saja, namun juga mengawal jiwa, roh dan prinsip pokok konstitusi.
Kritikan itu rupanya menjadi catatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih mempertimbangkan keadilan substantif. Hal itu dibuktikan saat Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilkada Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada Jawa Timur putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Pemungutan suara harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, 2 Desember 2008.
Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPUD menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam pilkada Jatim putaran II di Kabupaten Pamekasan. Penghitungan ulang harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan. Putusan Mahkamah menyatakan bukti yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa -Mudjiono (Kaji) terkait pemungutan dan penghitungan suara di tiga kabupaten tersebut tidak bisa dibantahkan oleh bukti dari pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf (Karsa).
Putusan atas Pilkada ulang di Jawa Timur menjadi sejarah baru bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilkada maupun Pemilu. Jika bukti persidangan menunjukan kuat adanya pelanggaran yang secara terstruktur, masif dan sistematis, sehingga berdampak besar terhadap perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi dapat memutus perhitungan maupun pemungutan suara ulang dalam pilkada atau pemilu. Maka tak heran, tak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pemilu 2009 yang mengejutkan. “Putusan sela, pemungutan suara dan perhitungan ulang dan putusan pembatalan perhitungan KPU tahap III, dulu tidak ada. Sekarang kami maju selangkah untuk membangun keadilan subtantif,” ujar Mahfud.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup spektakuler adalah membatalkan hasil perhitungan suara Pemilu Legislatif tahap III yang diajukan Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk menerapkan Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif secara benar. Mahkamah menilai lembaga penyelenggara pemilu telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal tersebut sehingga bertentangan dengan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menilai, apabila provinsi hanya terdiri atas satu dapil, maka sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak. Mahkamah menetapkan, penerapan Pasal 205 yang benar adalah tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan (dapil) provinsi yang bersangkutan. Putusan itu sekaligus menuai kritik tajam, khususnya dari sejumlah elite politik yang posisinya terancam seperti Ketua DPR Agung Laksono yang oleh KPU dinyatakan lolos sebagai anggota DPR periode 2009-2014.
Namun, perdebatan masalah tersebut hingga saat ini belum menemukan kejelasan. Mahfud pernah mengatakan, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan perhitungan atau pemungutan suara ulang jika hasil perhitungan suara yang diperkarakan tidak signifikan memengarui hasil pemilihan umum (pemilu), meski ditemukan adanya kecurangan. Namun, sengketa hasil pemilu yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, dapat diajukan sebagai tindak pidana umum jika pemohon ingin menindaklanjutinya.
Para pemohon juga tak boleh sekedar mengklaim telah terjadi pelanggaran Pemilu. Pemohon harus dapat menunjukan bukti kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan berdampak signifikan atas perolehan suara pilpres secara nasional. Hal itu harus mereka buktikan jika ingin memenangkan gugatan perkara sengketa hasil Pilpres yang rencananya akan diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Abdul Mukthie Fadjar mencontohkan gugatan perkara Pilpres yang diajukan kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla Wiranto. Kedua pemohon itu harus membuktikan terjadinya pelanggaran yang bisa mengurangi sekitar 10 juta suara milik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
Berdasarkan ketetapan KPU, hasil rekapitulasi suara manual, pilpres dimenangkan pasangan SBY-Boediono dengan mencapai suara 73.874.562 (60,80 persen). Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo meraih 32.548.105 (26,79 persen) Posisi terakhir diraih oleh pasangan JK-Wiranto. Mereka hanya mengumpulkan 15.081.814 (12,41 persen suara). Jumlah DPT di Pilpres 2009 mencapai 177.195.786. Namun, sahnya mencapai 121.504.481. Semenatra golput 49.212.158 (27,77 persen).
Setidaknya, pemohon harus dapat mengurangi sampai 11 persen suara SBY-Boediono. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 159 menyebutkan pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pada pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia.
Memang dilematis bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil Pemilu. Namun, sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, harus memikirkan agar putusannya dalam sengketa hasil Pemilu dapat menguatkan demokrasi di negara ini. Meski tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan, masif dan terstruktur, namun sejumlah fakta pelanggaran Pemilu yang terungkap harus dicarikan solusi strategis sehingga tidak lagi terulang pada Pemilu berikutnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s