Memimpikan Keadilan Substantif

GUSTI RANDA tak bisa memendam kecewaan terhadap hakim konstitusi. Di hadapan majelis hakim, Rabu (24/6), kuasa hukum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu melayangkan interupsi. Dia mempersoalkan pertimbangan hukum dalam amar putusan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V. Sementara pertimbangan mahkamah mengacu pada bukti-bukti dari Dapil Binjai Timur dan Binjai Utara, Sumatera Utara. Mahkamah sebelumnya telah memutus perkara tersebut pada Senin (22/6).
Gusti menuding hakim tidak MKprofesional dalam membuat putusan sehinga merugikan Hanura. Ketua MK Moh Mahfud MD yang kecewa dengan tingkah laku Gusti Randa itu terpaksa bertindak keras.
“Silakan keluar,” seru Mahfud mengusir Gusti Randa. “Tidak ada interupsi,” sambung Mahfud. Tapi, Gusti paksakan diri. “Putusan MK memang final, tapi ini tidak fair,” sesalnya.
Gusti lalu mengancam akan memperkarakan MK ke DPR. Sebagai lembaga hukum tertinggi, kata dia, MK harusnya profesional dalam membuat keputusan. Hanura juga mempersoalkan putusan MK No Perkara 84/PHPU.C-VII/2009 karena terjadi kesalahan fatal sehingga putusan sidang harus dilakukan dua kali. Kasus PHPU yang diajukan oleh Hanura pada bagian pertama diputus tanggal 22 Juni 2009 dan dua kasus yang lain diputus pada kemarin (24/6) yaitu untuk Dapil Lampung II dan Sulawesi Utara V.
Mahfud siap menghadapi tantangan tersebut. Dia menuding Gusti telah melakukan pelecehan dihadapan pengadilan (contempt of court). “Silakan saja (adukan ke DPR),” katanya menegaskan.
Mahkamah bahkan siap menggugat balik jika persoalan tersebut ingin diperkarakan di hadapan hukum. Mahkamah menilai, justru kuasa hukum Hanura yang melakukan kekeliruan dalam melampirkan bukti.
Pertimbangan hukum mahkamah dalam amar putusan untuk Dapil Jawa Timur V bersumber dari berkas permohonan kuasa hukum yang menggunakan bukti-bukti dari Dapil Binjai Timur dan Binjai Utara.
“Bagaimana saya bisa membuktikan Binjai Timur dan Binjai Barat itu. Sementara saya ambil dari jawaban KPU karena membaca permohonan dia (kuasa hukum Hanura). Bagaimana kalau begitu. Bisa saya tuntut balik dia. Itu (permohonan) kabur (obscuur). Brengseknya pengacara, kita buka. Saya tunjukan buktinya,” katanya.
Mahkamah menilai, kelalaian tersebut merupakan kesalahan kuasa hukum yang melaporkan duduk perkara. Sementara hakim hanya memberikan pendapat. Sesuai hukum acara, Mahfud menjelaskan, permohonan Hanura tersebut tidak dapat diterima.
Dalam sidang sengketa Pemilu 2009 lalu, tak sedikit perkara yang tidak diterima karena tidak ada kejelasan. Dari total 643 perkara yang masuk ke MK, 117 kasus tidak diterima.

Begitulah risikonya menjadi hakim konstitusi. Kecaman maupun kritikan dari sejumlah pihak yang dirugikan atas putusan mahkamah sudah biasa dihadapi. Sebaliknya, mahkamah menuai apresiasi dari pihak yang menang.
Tak hanya itu, mahkamah juga sering disodori “upeti” dari pihak-pihak yang ingin perkaranya dimenangkan. Mahfud menilai, sebagian besar para pencari keadilan masih menilai peradilan di Indonesia bisa direkayasa. Putusan hakim bisa dibeli dengan segepok uang.
“Saya sering ditelepon, tolong saya dibantu,” kata Mahfud. Namun, dia menegaskan, hakim konstitusi tidak bisa membantu urusan perkara yang diperdebatkan di persidangan.
“Bagaimana memenangkan perkara yang seharusnya kalah dan bagaimana mengalahkan orang yang harusnya menang, MK tidak tahu,” katanya.
Mahfud pun terpaksa menonaktifkan telepon gengamnya selama satu bulan agar tidak disibukkan oleh permintaan tersebut. “Kepada semua pihak para tokoh politis, pejabat tinggi di pusat dan daerah, yang berupaya menelepon saya tetapi tidak saya angkat, saya minta maaf,” katanya.
Mahfud menegaskan, informasi seputar perkara tidak boleh disampaikan lewat telepon atau sms, tetapi harus lewat persidangan yang berlangsung transparan.
Tak hanya itu, sidang perselisihan hasil pemilu juga pernah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan.
Empat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi pemohon di MK mengaku telah dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan MK dan dimintai sejumlah uang.
Mereka adalah calon dari Papua, Thamrin Eli dan Pendeta Ellion Numberi serta calon anggota DPD dari Maluku, dan Jawa Tengah. Si penelepon mengaku sebagai Sekjen MK Janedjri M Gaffar, ada pula yang mengaku sebagai Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein.
Mereka menjanjikan akan memenangkan perkara pemohon jika membayar sejumlah uang yang ditransfer ke rekening atas nama Ketua MK. Untungnya, tak ada yang jadi korban setelah para pemohon melaporkan kasus tersebut ke hakim konstitusi.

Kini, sembilan hakim konstitusi bisa sedikit bernapas lega. Tugas melelahkan menjadi wasit sengketa hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakoni mereka selama 30 hari akhirnya tuntas. “Saya puas,” kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/6).
Bukan perkara mudah menjadi wasit yang menangani perkara yang dipersoalkan para politisi yang mengklaim dirugikan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum Legislatif, 9 April lalu. Para pengawal konstitusi harus memutus 643 perkara PHPU yang masuk ke mahkamah dalam waktu sebulan.
Awalnya, sejumlah kalangan meragukan sembilan hakim konstitusi dapat menuntaskan tumpukan perkara seadil-adilnya. Apalagi, perkara yang disidangkan terkait dengan kompleksitas dugaan pelanggaran Pemilu. Para hakim harus dapat memutus perkara yang dapat memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Bukan sekadar pula persoalan keadilan para pemohon maupun pihak termohon seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah, serta pihak terkait yakni peserta pemilu lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran pemilu.
Namun, sengketa hasil pemilu harus dituntaskan mahkamah karena menyangkut masa depan demokrasi di negara ini. “Sengketa hasil pemilu itu menyangkut masa depan demokrasi kita. Ini harus diselesaikan secara sungguh-sungguh,” kata Mahfud.
Sembilan hakim konstitusi beserta panitera MK pun menancapkan komitmennya untuk total football menuntaskan semua perkara Pemilu Legislatif sesuai target yang telah ditentukan.
Di minggu pertama sidang sengketa hasil pemilu, Mahfud mengaku cukup melelahkan menghadapi ratusan perkara.
Sejak pendaftaran perkara dibuka, gedung MK pun tak ubahnya pasar yang setiap harinya ramai oleh para pencari keadilan beserta para pendukungnya. Mereka memadati ruang sidang di lantai dasar hingga lantai empat.
Sementara yang tidak kebagian kursi memantau proses persidangan lewat layar monitor atau televisi berukuran besar di luar ruangan yang disediakan MK. Tak sedikit pula mereka yang melepas lelah, tidur dengan berlapis koran.
Sebagai pemohon, para pengunjung yang umumnya caleg DPRD provinsi dan kabupaten atau calon anggota DPD yang gagal meraih kursi, membawa segepok berkas berupa hasil perhitungan suara sebagai bukti yang akan dibeberkan di depan hakim konstitusi. Berkas-berkas itulah yang menjadi penilaian mejelis hakim untuk memutus siapa yang paling berhak menjadi wakil rakyat.
Kepada majelis hakim, para pemohon meyakinkan bahwa hak mereka telah dirugikan karena dugaan penggelembungan atau penggembosan suara oleh peserta Pemilu lainnya, atau kecurangan penyelenggara pemilu.
Kini, nasib akhir mereka telah diputus mahkamah. Ada yang menang dan ada yang kalah. “Orang yang kalah selalu mengecam MK. Tapi, di sini kita bisa tunjukkan bukti otentiknya. Kita tidak terlalu risau,” kata Mahfud.
Dari hasil persidangan PHPU, 408 kasus (63,45 persen) ditolak, 65 kasus (10,11 persen) dikabulkan, 11 kasus (1,71 persen) putusan sela, 18 kasus (2,80 persen) putusan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008.
Kemudian tiga kasus (0,47 persen) pemungutan suara ulang, empat kasus (0,62 persen) penghitungan suara ulang, 17 kasus (2,64 persen) ditarik kembali dan 117 kasus (18,20 persen) tidak diterima. “Dari 634 perkara, 11,2 persen dikabulkan. Artinya, MK membatal hasil pemilu 11, 2 persen,” kata Mahfud.
Putusan-putusan mahkamah itu pun menuai apresiasi sekaligus caci maki. Para pihak yang memberikan apresiasi menilai, mahkamah tak lagi sekadar menjadi kalkulator untuk memastikan siapa yang menang dan kalah dalam perkara yang sengketa hasil pemilu. Kritik itu kerap dilayangkan sebelumnya setelah mahkamah memutus perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Sejumlah pihak yang kalah dalam perkara menilai, mahkamah hanya sekadar mengacu pada bukti kuantitatif, tidak menimbang aspek kualitatif yang menunjukkan bukti telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam pilkada.
Kritikan itu rupanya menjadi catatan bagi mahkamah untuk lebih mempertimbangkan keadilan subtantif. “Untuk membangun keadilan substantif itu, maka dalam kasus pemilu ini, ada penilaian hakim yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif tak hanya menghitung angka kursi yang diperoleh setiap parpol atau orang, Tetapi juga menilai proses dan implementasi sistem,” kata Mahfud. Dalam penanganan perkara Pemilu 2004 lalu, mahkamah masih mengacu pada aspek prosedur dan formalitas semata.
Maka tak heran, tak sedikit putusan MK dalam sengketa hasil Pemilu 2009 yang mengejutkan. “Putusan sela, pemungutan suara dan perhitungan ulang dan putusan pembatalan perhitungan KPU tahap III, dulu tidak ada. Sekarang kami maju selangkah untuk membangun keadilan subtantif,” ujar Mahfud.
Putusan mahkamah yang cukup spektakuler adalah membatalkan hasil perhitungan suara Pemilu Legislatif tahap III beberapa waktu lalu.
Mahkamah memerintahkan KPU untuk menerapkan Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif secara benar. Mahkamah menilai lembaga penyelenggara pemilu telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal tersebut sehingga bertentangan dengan konstitusi.
Dalam sidang pembacaan putusan terkait permohonan gugatan perkara hasil pemilu yang diajukan Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP tersebut, mahkamah membatalkan penerapan Pasal 205.
Dengan putusan itu, mahkamah membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan anggota DPR dalam Pemilu dan Keputusan KPU Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih anggota DPR secara nasional di Pemilu Legislatif 2009 lalu.
Mahkamah menilai, apabila provinsi hanya terdiri atas satu dapil, maka sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak. Mahkamah menetapkan, penerapan Pasal 205 yang benar adalah tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan (dapil) provinsi yang bersangkutan.
Putusan itu sekaligus menuai kritik tajam, khususnya dari sejumlah elite politik yang posisinya terancam seperti Ketua DPR Agung Laksono yang oleh KPU dinyatakan lolos sebagai anggota DPR periode 2009-2014.
Anggota KPU Andi Nurpati bahkan menyatakan, keputusan MK berlaku sejak diucapkan, tidak berlaku surut. “Tidak akan memengaruhi terhadap calon yang sudah ditetapkan. Karena tahapan pemilu legislatif sudah selesai,” kata Andi.
Menurut dia, caleg terpilih sudah tinggal menunggu pelantikan. Dia juga menegaskan, Putusan MK tersebut tidak mungkin merevisi karena waktunya sudah lewat. “Sebelumnya kan jadi lebih bagus,” kata Andi.
Argumentasi itu dinilai Mahfud sebagai bukti ketidakpahaman KPU mengenai subtansi putusan MK. “Banyak yang tidak mengerti antara putusan, keputusan, dan ketetapan dan mencampur aduk dalam mengomentarinya sehingga mendorong orang untuk tidak percaya,” katanya.
Mahfud juga menilai banyak kalangan yang tidak bisa membedakan antara putusan yang berlaku surut dengan yang berlaku prospektif.
Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mendukung putusan MK mengenai pembatalan perhitungan tahap III tersebut karena konstitusional.
Dengan putusan itu, kata Irman, KPU harus menghitung kembali sisa suara semua dapil di seluruh Indonesia. Putusan MK tersebut merupakan koreksi terhadap KPU yang dalam menafsirkan UU sehingga keliru dalam melakukan perhitungan suara.

Evaluasi
Putusan mahkamah juga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Mahkamah menemukan banyaknya masalah yang harus ditutupi oleh penyelenggara pemilu. Dari fakta persidangan, mahkamah menemukan banyaknya kecurangan terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Kecurangan itu di situ semua karena dari TPS itu kan ratusan. Tidak terkontrol oleh partai sehingga kalau masuk ke PPK, itu sudah gampang sekali untuk dipermainkan oleh KPU,” katanya.
Mahfud menambahkan, semua perkara yang dikabulkan juga membuktikan ada kecurangan di PPK. “Sistem seperti itu, harus diperbaiki, rentan,” kata Mahfud menyarankan.
Dia juga mengusulkan agar KPU menggelar Pemilu khusus untuk masyarakat pedalaman yang tinggal di kawasan Yahukimo, Papua. Usul itu diutarakannya terkait gagalnya pelaksanaan pemilu di kawasan tersebut yang kemudian MK memerintahkan pemungutan ulang pemilu legislatif di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Yahukimo.
Salah satu kendala perlunya perhatian khusus terhadap pemilu di Yahukimo karena keterbelakangan wawasan dan pengetahuan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat Yahukimo tidak memahami teknik menyalurkan pendapatnya sehingga memaksa pemilu harus diulang. “Itu (ketidaktahuan masyarakat) sejak dulu. Mereka tidak bisa disuruh untuk memilih, nyontreng atau nyoblos. Disuruh mencoblos sendiri-sendiri, malah mereka berkelahi. Mereka dipaksa nyontreng malah perang antarsuku nantinya,” kata Mahfud. Karena itu, lanjut dia, pemilu di Yahukimo harus digelar diatur khusus, tidak harus dengan cara mencontreng atau mencoblos. “Perlu diatur dalam bentuk UU Pemilu yang akan datang,” ujar Mahfud.
Mahkamah memandang perlunya digelar Pemilu khusus di Yahukimo setelah memeriksa sengketa PHPU yang pernah diperkarakan Elion Numberi, calon DPD Papua. Elion mengklaim telah kehilangan suara di Kabupaten Yahukimo. Dari tiga dapil di Yahukimo, hanya satu saja yang melakukan pencontrengan sehingga tidak ada kejelasan tentang perolehan suara. Elion juga menilai janggal jika hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Kabupaten Yahukimo menyatakan dirinya sama sekali tidak mendapat suara.
Elion menyatakan, amburadulnya hasil pemilu di Yahukimo tidak lepas dari peran oknum pejabat pemerintah daerah setempat yang terkesan mengintervensi kerja anggota KPUD untuk merekayasa perolehan suara para caleg dan anggota PPD.
Elion yang merupakan calon No 10 DPD wilayah Papua itu dalam Pemilu 9 April lalu meraih 195.778.000 suara. Namun, di Kabupaten Yahukimo, Elion memperoleh nol suara. Padahal berdasarkan hasil rekapitulasi PPD Somat, Kabupaten Yahukimo, dia mendapatkan 1085 suara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s