Legislasi Gembosi Pemberantasan Korupsi

GENCARNYA pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuai serangan balik dari sejumlah pihak.
Bentuk serangan itu dilakukan lewat politisasi sistematis dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) yang dilakukan pemerintah dan DPR.
Dalam proses legislasi RUU Pengadilan Tipikor, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan DPR dan pemerintah agar mengesahkan RUU tersebut paling lambat 19 Desember 2009.
Mahkamah menilai, keberadaan Pengadilan Tipikor dalam UU KPK, Pasal 53 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 A ayat (5) yang mengenai susunan, kedudukan dan hukum acara MA dan peradilan di bawahnya harus diatur dengan UU.
Namun, hingga kini tidak ada kejelasan DPR dan pemerintah untuk melaksanakan perintah mahkamah tersebut. Sejumlah aktivis antikorupsi menuding ketidakjelasan percepatan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor itu karena kuatnya resistensi di internal pemerintah maupun DPR.
Dari internal pemerintah disinyalir ada upaya pengembosan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta dan Jaksa Agung, Hendarman Supandji.
Kedua pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai berupaya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Lewat legislasi RUU Pengadilan Tipikor. Buktinya, mereka ngotot mengusulkan agar komposisi hakim Pengadilan Tipikor, lebih banyak hakim karier daripada hakim ad hoc, atau diserahkan pada diskresi ketua pengadilan.
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah mengatakan, percuma jika DPR dan pemerintah mempercepat pengesahan RUU Pengadilan Tipikor jika materi RUU tersebut amburadul.
“Itu sama saja pembajakan RUU tersebut,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dia mendesak Presiden SBY turun tangan menghentikan upaya pengembosan yang dilakukan anak buahnya. Febri mempertanyakan apakah penggembosan tersebut diketahui Presiden atau tidak.
Alasan Jaksa Agung yang tidak ingin memperkuat Pengadilan Tipikor juga rada aneh. Jaksa harusnya sadar betul jika banyak tuntutan jaksa dalam kasus korupsi yang dibebaskan pengadilan umum.
Catatan ICW selama tahun 2008, dari 444 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus pengadilan, sebanyak 277 terdakwa (62,38 persen) divonis bebas. Hanya 167 terdakwa (37,61 persen) yang akhirnya divonis bersalah. Vonis terhadap 167 terdakwa korupsi itu pun tidak memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi karena divonis ringan.
Terdakwa yang divonis di bawah satu tahun penjara adalah sebanyak 78 terdakwa (17,57 persen). Di atas 1,1 tahun hingga dua tahun sebanyak 55 terdakwa (12,39 persen) atau divonis 2,1 tahun hingga lima tahun sebanyak 18 terdakwa (4,05 persen) serta divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun yaitu sebanyak lima terdakwa (1,12 persen).
Berbeda dengan Pengadilan Tipikor yang telah memvonis sejumlah koruptor. Untuk tahun 2008, dari 31 terdakwa perkara korupsi yang diadili, tidak satu pun yang divonis bebas. Vonis yang diberikan pun cukup memberikan efek jera, yaitu rata-rata selama empat tahun dua bulan penjara.
“Lantas, kalau Jaksa Agung tidak mendukung penguatan Pengadilan Tipikor, apakah kejaksaan puas melihat banyaknya terdakwa korupsi yang dibebaskan?” kata Febri menanyakan.
Hendarman membantah tudingan itu. Dia justru mengatakan, pemerintah ingin UU tersebut memiliki fondasi hukum yang kuat. “Jangan sampai fondasinya lemah, karena resistensi terhadap peradilan Tipikor banyak sekali,” kata Hendarman.
Memang dalam UUD 1945 hanya ditegaskan adanya empat peradilan di negeri ini yakni umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sementara Pengadilan Tipikor tidak tercantum dalam UUD 1945.
Namun, karena menjadi amanat UU, Pengadilan Tipikor ini harus tetap ada. Tentunya, dengan syarat masuk ke peradilan umum.
Sementara itu, peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Wahyudi Djaffar menyoroti penggembosan sejumlah fraksi di DPR.
Dia menyesalkan beberapa fraksi yang mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor. “Penundaan itu ditegaskan oleh fraksi yang sejak awal katanya berkomitmen mempercepat RUU Pengadilan Tipikor,” kata Wahyudi menyesalkan.
Dia juga mendapat kabar, ada anggota Pansus DPR yang mengusulkan agar daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah disepakati, dikaji ulang. “Itu mengulang proses kembali,” katanya.
Atas kritik itu, Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara menegaskan, pembahasan RUU Pengadilan Tipikor tak sekadar mengejar batas waktu sesuai amanat MK semata.
Namun, harus disinkronkan dengan sejumlah RUU lainnya seperti RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU Komisi Yudisial (KY), dan RUU Peradilan Umum. Sinkronisasi perlu dilakukan karena Pengadilan Tipikor nanti harus masuk ke sistem peradilan umum.
Dewi menjelaskan, pembahasan RUU tersebut telah masuk ke tingkat panitia kerja (Panja) DPR yang telah dicapai sejumlah kesepakatan prinsip terkait landasan filosofi RUU tersebut dengan pemerintah.
TipikorPengadilan Tipikor ibarat kaki bagi KPK untuk memberantas korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tipikor berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan.
Namun, ketidakjelasan legislasi RUU Pengadilan Tipikor memunculkan konsekuensi serius dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, tanpa payung hukum yang jelas, perkara korupsi yang ditangani KPK tidak bisa serta-merta diadili pengadilan umum.
Menurut mantan Ketua MA Bagir Manan, perkara korupsi sifatnya kompetensi sehingga dibutuhkan payung hukum UU Tipikor yang khusus memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi. Jika begitu, kondisi itu berpengaruh terhadap eksistensi penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK. Dengan kata lain, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK secara langsung akan terhenti.
“Yang terancam bukan hanya Pengadilan Tipikor, tetapi juga KPK,” kata Bagir, di Gedung MA, beberapa waktu lalu.
Politik legislasi yang menggembosi pemberantasan korupsi juga tampak lewat substansi materi RUU Tipikor versi pemerintah yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.
Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyatakan, naskah RUU Tipikor dari pemerintah memiliki 20 persoalan yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.
Salah satunya adalah usulan beberapa pasal yang tidak mencantumkan ancaman pidana minimal. “Ini membuka peluang koruptor bisa hanya dikenai hukuman percobaan,” kata Emerson. Selain itu, RUU Tipikor yang diusulkan pemerintah sangat kompromistik dengan koruptor. Pasalnya, kejahatan korupsi di bawah Rp25 juta tidak dihukum jika pelaku menyesal dan mengembalikan uang hasil korupsi. Dalam RUU tersebut juga pemerintah seakan membatasi eksistensi kewenangan KPK karena hanya diberikan wewenang di tingkat penyidikan, tidak sampai penuntutan yang selama ini membuat koruptor ketakutan.
Koalisi Pemantau Peradilan Tipikor dengan sejumlah ahli (expert) telah menyusun naskah RUU Tipikor versi masyarakat sebagai alternatif terhadap RUU yang telah disusun oleh pemerintah. Draf tersebut telah diserahkan ke DPR. Koalisi meminta DPR merombak ulang ketentuan RUU Tipikor dalam memberi akses kepada publik untuk memberikan masukan. DPR juga harus dapat memastikan UU Tipikor dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih progresif dengan memperkuat KPK dan Pengadilan Tipikor.

Sentimen KPK

Pengembosan terhadap pemberantasan korupsi tak hanya lewat legislasi. Upaya melemahkan KPK juga sebenarnya sudah terjadi saat proses seleksi pimpinan KPK. Dinobatkannya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK dinilai sejumlah penggiat antikorupsi sebagai lonceng kematian bagi upaya pemberantasan korupsi.
Denny Indrayana, mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Unversitas Gajah Mada (UGM) yang menjadi staf ahli kepresidenan bidang hukum, sejak awal telah apriori terhadap Antasari.
Baginya, Antasari bersama empat pimpinan KPK lainnya bak lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi. Dia menduga ada upaya sistematis memandulkan bahkan membubarkan lembaga ini lewat pemilihan pimpinan KPK periode 2007-2011.
“Saya tidak punya harapan lagi pada KPK. Saya pesimistis. Ini upaya membubarkan KPK dengan memasukan tokoh-tokoh yang anti pemberantasan korupsi,” kata Denny kala itu. Tampilnya Antasari sebagai nakoda baru KPK memang sempat menuai kontroversi terkait jejak rekam (track record) yang dikantongi jaksa senior tersebut.
Antasari santer disebut-sebut bertanggung jawab atas kaburnya Tommy Soeharto beberapa tahun lalu. Dia juga terkait vonis bebas Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas. Soal kepemilikan rumah di Pondok Indah dan Serpong, Banten senilai Rp2 miliar pun menjadi isu miring yang menyerang Antasari.
Awalnya, apriori publik itu coba dibantah KPK dengan kinerjanya yang berhasil membongkar sejumlah skandal korupsi. KPK berhasil membongkar skandal suap yang melibatkan anggota DPR dan petinggi Gubernur Bank Indonesia (BI) serta membongkar borok Kejaksaan Agung dalam skandal BLBI.
Namun, gebrakan KPK dalam membongkar kejahatan korupsi menuai tanda tanya. Ada kesan KPK tebang pilih dan makin terseret dalam ranah politik. Kecurigaan tersebut disertai bukti. Dalam kasus aliran dana BI yang pernah dihembuskan Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDIP, misalnya. KPK seakan tak punya taring. Sulit rasanya menerima argumentasi Antasari yang menyatakan KPK sulit mengungkap kasus tersebut. Padahal, pengakuan dan bukti yang disampaikan Agus Condro begitu menohok keterlibatan sejumlah anggota DPR. Agus yang kemudian dipecat oleh PDIP mengaku telah menerima cek perjalanan sebanyak 10 lembar senilai Rp500 juta beberapa hari setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom pada 2004. Antasari dan pimpinan KPK lainnya dituding berusaha melindungi politisi dari partai tertentu yang telah memberikan dukungan politik kepadanya saat pencalonan sebagai Ketua KPK.
Serangan terhadap KPK juga pernah dilayangkan Ahmad Fauzi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, April 2008 lalu. Dia mewacanakan pembubaran KPK terkait penggeledahan KPK di Gedung DPR. Ahmad menilai, KPK menjadi lembaga yang super dalam menangani kasus-kasus korupsi.
“Kalau perlu dibubarkan saja,” kata Ahmad Fauzi, kala itu. Dia rupanya tak paham subtansi UU No. 30 tahun 2002, pasal 3 yang menegaskan KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK harus mengedepankan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (pasal 5). UU tersebut menjadikan KPK sebagai Komisi superbody yang memiliki lima tugas dan 29 wewenang yang luar biasa agar dapat menjawab harapan publik yang ingin negara ini bebas dari korupsi.
Upaya melemahkan KPK juga nampak saat ada intervensi politik dari DPR saat Antasari ditahan Polda Metro Jaya karena diduga menjadi aktor pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Sejumlah anggota DPR mewacanakan agar KPK menghentikan penanganan kasus korupsi. Ada juga yang mengusulkan perlu dilakukan kocok ulang pimpinan KPK yang baru.
Wacana percepatan pergantian pimpinan KPK hanya akan membuka celah bagi politisi korup agar lolos dari jerat hukum. Tanpa Antasari, KPK justru harus lebih agresif menyapu bersih para koruptor. Jangan sampai, kasus Antasari justru menuai resistensi dan makin agresifnya upaya mendelegitimasi KPK.
Namun demikian, patut pula dicurigai dugaan adanya skenario lain dalam kasus Antasari. Kecurigaan itu bermuara dari semangat Kejaksaan Agung dan Polri untuk menuntaskan kasus tersebut. Aparat penegak hukum terkesan lebih memfokuskan upaya membongkar keterlibatan Antasari daripada pelaku pembunuhan Nasrudin lainnya.
Ada kesan kejaksaan ingin balas dendam kepada Antasari. Maklum, di bawah kendali Antasari, KPK telah membongkar skandal suap dalam kasus BLBI yang melibatkan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung. Agresifnya KPK menangani kasus suap yang melibatkan jaksa telah menutup celah para jaksa menjadikan koruptor sebagai sapi perah untuk kepentingan pribadi.
Hendarman membantah tudingan sejumlah kalangan jika penangkapan Antasari bermotif balas dendam setelah lembaga antikorupsi yang dipimpin Antasari membongkar skandal suap BLBI yang melibatkan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung. “Enggaklah. Kalau membalas, itukan dipukul lalu membalas mukul, enggak ada, hahaha,” ujarnya.
Spekulasi lain juga muncul jika kasus Antasari bermotif politik. Antasari menjadi tumbal kepentingan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghantam citra kelompok politik tertentu. Atau sebaliknya, penyingkiran Antasari justru diharapkan dapat membebaskan KPK dari kepentingan politik sehingga dapat maksimal menjerat semua politisi korup.
Upaya pengembosan terhadap KPK juga nampak saat Polri menarik personelnya dari KPK. 14 November 2008 lalu, Kapolri Bambang Danuri Hendarso menarik dua perwiranya cukup berprestasi selama bertugas di KPK. Mereka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Widaryatmo dan Ajun Komisaris Besar Polisi, Akhmad Wiyagus.
Proses pemindahan ini dinilai janggal karena tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas. Polri berdalih, penarikan dilakukan sebagai kebijakan mutasi dan penyegaran. Namun, pemindahan itu tergesa-gesa karena belum lama menjabat sebagai direktur di KPK.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga pernah berencana menarik 25 personilnya. Alasannya, masa tugasnya sudah selesai. Ketua BPKP Didi Widayadi personel BPKP sudah empat tahun bertugas di KPK, bahkan ada yang minta berhenti dari BPKP karena ingin pindah ke KPK.
Dia menilai, alasan personel BPKP yang ingin berhenti dan pindah ke KPK karena pertimbangan mendapatkan gaji lebih besar, menunjukkan integritas yang kurang baik.
Upaya mengembosi KPK juga terlihat saat DPR menolak anggaran KPK sebesar Rp90 miliar. Penolakan itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.
DPR menolak karena tambahan dana dalam rekening 069 pada RAPBN 2009 itu belum pernah dibicarakan dalam rapat Komisi III DPR. Rapat pimpinan Komisi III dan anggota Panitia Anggaran Komisi III, pada 29 Oktober 2008, memutuskan belum menyetujui tambahan anggaran. Tapi, bagi KPK, anggaran itu sangat diperlukan untuk membangun kantor permanen milik KPK.

Photo: http://www.vivanews.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s