Lakon Paradoks para Penegak Hukum

61348_gedung_mahkamah_agung

“JANGAN, SAYA TIDAK MAU,” ujar Bagir Manan usai acara halal bihalal, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, 9 Oktober 2008 lalu. Kala itu, Bagir masih Ketua MA. Dirinya tidak ingin menjawab pertanyaan wartawan.
“Ayolah pak, bicara,” wartawan memelas.
Tapi, Bagir tak menjawab, sambil menjauh dari kerumunan wartawan yang biasa mangkal di MA. Ketika sebuah kameramen ingin merekamnya, Bagir pun menolak. “Jangan-jangan,” ujarnya sambil mengacuhkan wajahnya dari sorotan kamera.
Para wartawan pun tidak bisa memaksa Bagir untuk diwawancarai karena beberapa petugas keamanan mengawalnya.
Begitulah Bagir menjelang akhir jabatannya. Dia selalu menghindar dari kejaran wartawan. Sikap menjaga jarak ini terkait erat dengan pemberitaan media yang menyoroti rekam jejaknya. Bagir menjadi salah satu aktor kontroversial yang kerap diberitakan miring seputar diri dan lembaga yang dipimpinnya.
31 Oktober 2008 menjadi hari terakhir bagi Bagir Manan berjibaku di Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Saat itu, barulah dia menyempatkan diri untuk meladeni wartawan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang lahir di Lampung, 6 Oktober 1941 itu resmi pensiun dari jabatannya sebagai Ketua MA. Tujuh tahun Bagir menjadi panglima di lembaga yang dikenal sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan itu.
“Dalam perjalanan yang panjang, mungkin ada yang keliru, tidak tepat, menyentuh hati saudara, saya ingin menyampaikan maaf karena ini hari terakhir saya sebagai pimpinan MA,” kata Bagir kepada wartawan saat perpisahan di Ruang Wiryono, Gedung MA.
Waktu yang amat singkat itu digunakannya untuk menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah memberitakan institusi MA.
Dihadapan wartawan, Bagir ingin mengklarifikasi tudingan miring yang kerap dilayangkan publik terkait kegagalan MA dalam melakukan reformasi dan modernisasi lembaga peradilan yang kian terpuruk.
Menurut dia, setelah reformasi bergulir, ada empat isu utama yang harus dilakukan MA dibawah kendalinya, yakni kemandirian pengadilan, penyelesaian tunggakan perkara, suap menyuap terhadap hakim dan aparat pengadilan serta lemahnya sumberdaya manusia (SDM) pengadilan. MA juga harus memperbaiki buruknya gedung pengadilan, minimnya fasilitas serta berbagai masalah-masalah lainnya.
Menjawab isu utama tersebut, MA telah membuat cetak biru (blue print) reformasi dan modernisasi pengadilan serta membentuk tim reformasi pengadilan yang dipimpin Paulus E. Lotulung. MA telah membuat 250 situs internet di lingkungan MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai perkara di MA.
Mengenai upaya penyelesaian perkara, saat baru menjabat Ketua MA, Bagir harus menyelesaikan 20 ribu perkara. Tiap tahunnya, perkara yang masuk ke MA mencapai 10.000 perkara. Begitu banyaknya perkara tersebut lantaran tak ada satu pihak pun yang bisa membatasi kepada semua pihak untuk mengajukan perkara ke MA.
Selama tiga tahun terakhir, MA bisa memutus perkara sebanyak sektar 1.000 perkara sebulan. Maka kini tinggal 8.000 perkara saja yang tersisa, dan perkara-perkara itu bukan termasuk tunggakan perkara, melainkan perkara yang baru masuk.
MA kini sudah tidak lagi punya tunggakan perkara dan angka 8.000 adalah angka yang wajar bagi negara seluas dengan penduduk sebanyak Indonesia. MA sudah menetapkan bahwa usia maksimal sebuah perkara adalah selama dua tahun, sejak pertamakali perkara itu didaftarkan di tingkat pertama hingga salinan putusannya dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju.
Sedangkan untuk menghadapi persoalan suap menyuap di pengadilan, MA mengambil dua langkah strategis yaitu dengan menunjuk adanya Ketua Muda Pengawasan dan membentuk Badan Pengawasan. Badan Pengawasan ini bekerja berdasarkan masukan dari masyarakat secara langsung maupun dari pemberitaan pers.
MA telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada 50 orang Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan MA dari Januari hingga September 2008. Dari 50 PNS itu, sebanyak 21 orang di antaranya menjabat sebagai hakim. Sanksi dan hukuman yang diberikan berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pembebasan dari jabatan hakim.
Para hakim yang diberikan sanksi itu berasal dari Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah seperti Jayapura (sembilan hakim), Surabaya (satu hakim), Jakarta (tiga hakim), Palembang (satu hakim), Kupang (satu hakim), Jambi (empat hakim), Maluku (satu hakim), dan Palangkaraya (satu hakim). Sepanjang Juli-September 2008, Badan Pengawasan MA telah menerima 98 pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, setelah diteliti, 107 di antaranya merupakan pengaduan yang layak untuk diproses lebih lanjut.
MA juga turut serta bekerja dalam memerangi korupsi di negeri ini. Selama tahun 2007, terdapat 173 perkara korupsi yang masuk ke pengadilan. Sedangkan dalam tahun 2008, ada 147 perkara korupsi yang masuk, dan dari angka itu sebanyak 110 perkara dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung.
Dari tindak pidana korupsi ini, MA berhasil mengembalikan uang negara yang hliang. Dari perkara-perkara korupsi selama tahun 2008 ini, MA memasukkan uang ke kas negara sekitar Rp31 milyar melalui denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para terdakwa ini berdasarkan putusan-putusan hakim sebesar Rp660miliar dan 22 juta dolar Amerika.

TERLEPAS DARI SEGALA ARGUMENTASI YANG DILONTARKAN BAGIR, publik mencatat sisi kelabu MA di bawah kepemimpinannya. Bagir pernah jadi bulan-bulanan media setelah diketahui adanya uang perkara yang disimpan MA dalam sembilan rekening atas namanya.
Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2005, tercatat sembilan rekening atas nama mantan Ketua MA Bagir Manan. Temuan itu terdiri dari empat rekening biro dan lima deposito, dengan total nilai Rp7,45 miliar. BPK menduga, sejumlah uang liar atas nama Ketua MA berasal dari biaya perkara.
Atas dasar itulah, BPK ingin agar biaya perkara, khususnya di MA dapat diaudit. Akan tetapi, MA menolak kewenangan audit BPK karena biaya perkara merupakan uang titipan pihak ketiga sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang negara. Karena itu, BPK tidak berwenang mengaudit Biaya Perkara di MA. MA mengklaim biaya perkara diatur pada UU Hukum Perdata atau Herzeine Indische Regelment (HIR) dan RBg sebagai syarat mulai dapat didaftarkannya perkara.
Dibawah kepemimpinan Bagir, MA pernah diperkarakan publik karena tidak transparan dalam mengelola keuangannya, khususnya uang perkara. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), MA terbiasa melakukan pengelembungan (mark-up) biaya perkara dari tarif resmi.
Biaya Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Niaga, ICW mencatat tarif resmi Rp5 juta untuk Kasasi di MA. Namun, dipungut Rp6,5 juta. Catatan ICW juga menunjukan, ada sekitar Rp31,12 miliar biaya perkara di MA yang tidak jelas pengelolaannya dari tahun 2005 sampai Maret 2008. Belum lagi kalau menghitung total pungutan lain dan dugaan penyimpangannya di seluruh Indonesia.
ICW juga menilai MA tidak pro pemberantasan korupsi karena banyak terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan. Data ICW menyebut sepanjang tahun 2008, sekitar 121 terdakwa dibebaskan dari tuduhan korupsi dari total 277 yang dibebaskan di tahun 2008.
Trend vonis bebas untuk kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari hanya 22,22 persen vonis bebas di tahun 2005, meningkat jadi 62,38 persen di tahun 2008. Total terdakwa korupsi yang divonis bebas lebih dari 650 orang, dan vonis di bawah dua tahun sekitar 291 terdakwa.8 (Catatan Atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum Sepanjang Tahun 2008. Pengadilan umum Kuburan Pemberantasan Korupsi.)
Harifin A Tumpa, Ketua MA yang menggantikan Bagir pun termasuk hakim agung yang dituding tidak pro pemberantasan korupsi. Pasalnya, dia disebut terindikasi sebagai kaki tangan kelompok bisnis Antony Salim Group.
Antony adalah koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara senilai Rp52 triliun. Harifin juga pernah membebaskan kasus korupsi HGB Hotel Hilton dengan terdakwa Ali Mazi dan Pontjo Sutowo, korupsi dana kaveling gate dengan terdakwa Kurdi Moekri (anggota Komisi III DPR). Tudingan itu dibantah Harifin. Dia menegaskan, putusan bebas itu tidak seluruhnya salah.
“Karena ada prinsip, membebaskan orang bersalah sama buruknya dengan menghukum orang yang tidak bersalah yang harus dipegang para hakim.”
Dia juga menampik tudingan MA sebagai lembaga yang antipemberantasan korupsi. Menurut dia, selama 2008, dari 580 perkara yang ditangani MA, hanya 64 perkara yang diputus bebas. “Itu pun merupakan putusan di pengadilan negeri, yang dibebaskan di MA hanya satu,” katanya.

LEMBAGA PERADILAN INDONESIA JUGA dicap paling buruk di Asia. Dari hasil survei Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), dari 12 negara di Asia, peradilan Indonesia paling korup. PERC menyimpulkan Indonesia terkorup, di atas Filipina dan Vietnam.
PERC melakukan survei terhadap 900 pengusaha asing di 12 negara Asia pada Januari dan Februari 2008. Dengan kisaran skor antara 0 sebagai negara yang terbersih dan 10 sebagai negara terkorup, Indonesia mendapat skor 9,10, Filipina 8,80, dan Vietnam 8,65 poin. Sementara itu, Singapura mendapat skor 0,65, Jepang 3,46, dan Hong Kong 3,50 poin.
Hasil survei Barometer Korupsi Global (BKG) Transparency International (TI) juga menunjukkan yang lembaga peradilan ini sebagai institusi terkorup.
Dari survei BKG, lembaga peradilan mendapat skor buruk, yakni 4,1 atau di bawah lembaga legislatif yang menempatkan posisi teratas dengan skor 4,4. Rentang skor 1 artinya tidak korup sama sekali, sedangkan skor 5 artinya sangat korup.
MA mempertanyakan validitas hasil survei tersebut.
“Itu sampling dan random yang diambil itu kepada siapa? Di pengadilan mana? Kalau pada orang yang kalah (berperkara), pasti hasilnya lain. Kalau kepada orang yang menang, ya pasti baik hasilnya,” kata juru bicara MA, Hatta Ali.
Dia menuntut BKG memaparkan perincian, apakah survei itu khusus terhadap hakim atau kepaniteraan. ” Itu (hasil survei) tidak jelas. Kalau pengadilan kan kantornya tidak hanya di Jakarta,” kata dia.
“Kami telah berupaya maksimal mewujudkan lembaga yang transparan dan memperbaiki sistem agar mempersempit ruang gerak penyimpangan yang dilakukan para hakim maupun kepaniteraan dalam menangani kasus,” kata Hatta.
Pengawasan oleh MA diklaim sangat ketat. Gerak gerik hakim sekarang selalu diplototi dalam rangka pengawasan. Dia mencontohkan dalam pengelolaan biaya perkara, tidak ada lagi transaksi langsung antara pihak berperkara dengan panitera. Mekanisme biaya perkara, kata dia, dibayar via bank.
MA juga sudah banyak menjatuhkan sanksi displin yang telah terasa efek jeranya. Setiap ada laporan dari masyarakat terkait dengan kinerja hakim, MA menindaklanjutinya dengan melakukan pengawasan ke daerah. Namun, tidak semua laporan harus diperiksa.
“Kalau sifatnya teknis, ya kita tidak bisa memeriksa, karena hakim itu merdeka. Kalau diperiksa dalam rangka penerapan hukumnya, itu sama saja kita melanggar UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,” katanya.
MA masih terus memperbaiki sistem agar menutup celah praktik penyimpangan. Salah satunya dengan mengumumkan setiap putusan yang bisa diakses publik di situs MA. Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Todung Mulya Lubis menyatakan, MA tidak perlu alergi dengan hasil survei soal korupsi di lembag pengadilan.
Menurut Todung, survei itu dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh lembaga internasional yang memiliki kredibilitas dan telah melakukan jutaan kali survei. “Bahwa ada pihak yang tidak puas, termasuk MA, ya kita bisa memahami. Hak MA kalau tidak puas,” kata Todung.
Ia mengakui MA telah melakukan banyak perbaikan untuk menutupi berbagai masalah. Namun, upaya itu tidak otomatis mengubah persepsi publik. “Mengubah persepsi publik butuh waktu amat panjang. Saya mengharap MA tidak kebakaran jenggot dengan survei itu,” kata Todung.

MEMANG TAK BISA DIPUNGKIRI, PARA HAKIM agung yang diharap menjadi penjaga moral bagi tegaknya hukum mendapat citra negatif dari publik. Mereka pernah dijadikan gunjingan publik saat diketahui jika di antara mereka diduga terlibat dalam skandal mafia peradilan dan jual beli perkara.
Dugaan kongkalikong itu terungkap dari pengakuan terdakwa suap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Artalyta Suryani.
Saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 30 Juni 2008, Artalyta alias Ayin menyebut nama dua hakim agung yakni Paulus Effendi Lotulung dan Marina Sidabutar. Nama hakim agung itu terselip dalam rekaman pembicaraan Artalyta dengan Fem, seorang wanita di Singapura. Pada pembicaraan yang disadap pada tanggal 1 Maret 2008 itu, Artalyta dan Fem membicarakan kasus PT Nusa Mineral Utama (NMU).
Informasi itu menuai reaksi publik agar Komisi Yudisial (KY) melakukan investigasi. Namun, dugaan keterlibatan hakim agung dalam skandal BLBI itu tak bisa ditelusuri karena MA menutup diri untuk diperiksa KY.
Rapat Pemimpin MA hanya memutuskan membebas-tugaskan Khaidir, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat karena terbukti melakukan pelanggaran displin berat terkait dugaan skandalnya dengan Artalyta. Khaidir meminta Artalyta membiayai dirinya dan dua hakim agung untuk berangkat main golf ke China.
Dari penelitian KY ditemukan juga banyaknya masalah dalam putusan hakim. Putusan hakim sangat kering, tidak berbobot dan lebih merupakan copy paste dari dakwaan jaksa. Putusan hakim juga masih bersifat legalistik dan tak ubahnya corong UU yang berkerja secara mekanis ketimbang berperan sebagai penegak keadilan.
Hakim juga jarang menerapkan doktrin-doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Sensitivitas hakim terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan akan HAM juga sangat rendah.
Peneliti KY Amzulian Rifai menyatakan, dari penelitian ditemukan adanya kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Dia mencontohkan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak pada putusan Hakim No.03/G/2007/PHI.YK yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Dalam putusannya, hakim menyatakan perusahaan tidak melakukan PHK, namun pada bagian kesimpulan hakim menyatakan telah terjadi PHK.
Putusan hakim juga lebih ringan daripada tuntutan jaksa, khususnya dalam kasus pembalakan liar, pencurian ikan dan kekerasan rumah tangga. Padahal, efek jera (deterrence effect) merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan.
Putusan hakim juga tidak mempertimbangkan UU khusus selain KUHP. Misalnya, dalam Putusan Hakim No.357?PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiyaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kasus tersebut seharusnya hakim dapat mempertimbangkan ketentuan lain yang terkait dengan penganiyaan yang secara khusus diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.
Ditemukan juga putusan hukuman yang rendah pada kasus korupsi, serta putusan bebas pada kasus korupsi yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) seperti dalam Putusan Hakim PN Palu. Logis atau tidaknya mata anggaran dan besarnya anggaran yang diajukan seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Harusnya dipakai asas kepatutan untuk menilai perbuatan para terdakwa.
Terkait dengan penerapan hukum formil, putusan hakim yang menyatakan bersalah, ternyata tidak didukung alat bukti. Proses penyidikan juga tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan terdakwa tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim.
Ditemukan pula adanya terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum sejak penyidikan hingga persidangan, serta temuan adanya putusan dirampas untuk dimusnakan terhadap barang bukti yang dianggap tidak tepat, dan adanya biaya perkara yang besarnya tidak realistis.
Tak hanya itu, hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2008 oleh KPK menyatakan, lembaga peradilan menempati posisi paling buruk dalam pelayanan publik. Tiga pengadilan masuk dalam 15 unit pelayanan dengan skor integritas terendah, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan skor 2,52, Pengadilan Negeri Jakarta Utara skor 3,07, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4,47.
“Skor tiga unit pelayanan ini di bawah rata-rata skor integritas 6,85,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, di Gedung KPK, Rabu (4/2/2009).
Survei ini dilakukan pada Juni-September 2008 terhadap 105 unit layanan yang berada di 40 departemen/instansi tingkat pusat dan 52 kota/kabupaten di 20 provinsi. Survei melibatkan 9,390 orang responden pengguna layanan yang terdiri dari 3.150 orang responden di tingkat pusat dan 6.240 orang responden di tingkat kota/kabupaten.
Busyro Muqqodas mengatakan jebloknya skor MA dan lembaga peradilan harus menjadi perhatian Harifin.
“Itu sudah tentu menjadi kebijakan baru dari pimpinan MA yang sekarang. Pak Harifin Tumpa tentu sangat concern atas amanat yang baru,” kata Busyro.
Survei KPK tersebut, menunjukan pengawasan di MA dan pengadilan sangat lemah.
“Harus lebih tegas lagi. Kalau MA menemukan hakim-hakim nakal yang seperti itu ya diberi tindakan tegas, dipecat secara tidak hormat, dan diumumkan ke publik,” lanjut Busyro.
Harifin berjanji akan segera memperbaiki buruknya manajemen pelaksanaan keuangan negara di tubuh MA. Lembaga yang dipimpinnya siap diaudit BPK atas semua penggunaan biaya perkara maupun biaya kepaniteraan.
“Keseluruhan biaya perkara yang diproses dan biaya kepaniteraan dapat diaudit oleh BPK. Di UU MA jelas. Kami tidak akan menolak lagi kalau BPK mau memeriksa itu secara transparan karena hasil audit BPK itu juga akan disampaikan ke DPR untuk dipertanggungjawabkan,” kata Harifin.
Terkait dengan laporan Departemen Keuangan (Depkeu) yang menyatakan, banyak rekening liar di MA, Harifin mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan, dan diketahui ada 102 rekening yang tidak wajar atau tidak terdaftar di Depkeu. Menurut dia, sebanyak 100 rekening ada di pengadilan negeri dan pengadilan agama.
“Di MA hanya dua rekening. Dan kita sekarang sudah mengarahkan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk menertibkan rekening tersebut,” katanya. Menurut Harifin, MA telah memerintahkan pengadilan hanya menerapkan dua rekening untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan rekening yang menyangkut biaya perkara.
Pembaharuan peradilan memang merupakan keharusan. MA diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik (public trust) yang telah runtuh akibat kebobrokan yang di tubuh lembaga peradilan. Reformasi peradilan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadilan kasasi, menguji perundangan-udangan dan melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Pakar reformasi birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofian Effendi mengusulkan agar reformasi peradilan harus mendorong kepemimpinan visioner dan manajemen lembaga peradilan yang efektif, sumberdaya hakim yang seimbang dengan jumlah penduduk dan beban tugas, dukungan keuangan yang mencukupi, efektivitas dan efisiensi penangan perkara tinggi, kerpecayaan dan keyakinan masyarakat tinggi, kepuasaan pengunan jasa peradilan dan layanan peradilan terjangkau serta merata.
Namun, dari identifikasi Sofian, kendala utama reformasi MA adalah karena faktor eksternal yakni minimnya anggaran dari pemerintah. Sulit tentunya mendorong percepatan reformasi birokrasi guna menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa jika ditopang hanya 0,03 persen anggaran dari total APBN yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Dengan anggaran yang minim tersebut, masing-masing lembaga peradilan di seluruh Indonesia hanya dimodali Rp25 juta per tahun untuk melaksanakan fungsi peradilan sesuai ekspektasi publik.
“Bagaimana itu bisa menciptakan peradilan yang berwibawa. Kalau anggaran untuk setiap pengadilan negeri hanya Rp25 juta. How can? It is impposible mewujudkan peradilan yang berwibawa, bersih dengan alokasi anggaran seminim itu,” kata Sofian. 15 di dalam acara Sarasehan Dalam Rangka Pegembangan Cetak Biru Pembaruan MA, di Gedung MA, Jakarta (5/3).
Dengan minimnya anggaran tersebut, masing-masing lembaga peradilan juga sulit mengembangkan peradilan modern, cepat dan efisensi dengan biaya yang murah. Contoh, ketidakmampuan pengembangan Information Technology (IT) masing-masing peradilan guna mengefektifkan penanganan perkara.
Rendahnya kualitas sumberdaya hakim juga menjadi persoalan penghambat reformasi lembaga peradilan. Hakim lulusan S1 mencapai 98 persen. Sementara hakim lulusan S2 hanya 2 persen. Rendahnya sumberdaya hakim itu akan mempersulit hakim menangani perkara yang modusnya makin canggih seperti cyber crime atau kejahatan di sektor trading (perdagangan) dan sebagainya.
Kejahatan tersebut penuh dengan tipu-tipuan para ahli. Kalau hakimnya tidak menguasai perkembangan teknologi dan dinamika yang terjadi, maka tidak akan mampu membuat putusan yang sebaiknya. Karena itu, perlu ada rekrutmen hakim yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, serta pengetahuan yang cukup di bidang ekonomi, politik, adminstrasi, teknik informasi dan sebagainya. Atau, perlu direkrut staf ahli mendampingi hakim dalam bidang tertentu untuk membantu dalam memutuskan perkara.
Kuantitas hakim pun sangat kurang. Satu orang hakim saat ini harus melayani 25 ribu masyarakat. akibatnya beban perkara pun menumpuk. Satu hakim di pengadilan kelas IA harus menangani 104 perkara. Sementara di Pengadilan Kelas I B, satu hakim harus menangani 110 perkara, dan Pengadilan Kelas II, satu hakim harus menangani 100 perkara. Tumpukan perkara itu secara langsung mengakibatkan berkurangnya kesempatan hakim untuk mengembangkan diri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s