Karena Tak ada Uang dan Permata

”KADANG saya merasa lelah,” ungkap Maria Catarina Sumiarsih sambil menghela nafas panjang.
Wanita berusia 56 tahun mengaku lelah karena episode perjuangannya meraih keadilan dan kebenaran bagi para korban pelanggaran HAM tak juga berakhir. Sumarsih adalah salah satu dari sekian banyak pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM di negeri ini. Dia adalah ibunda Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta yang tewas diterjang peluru tajam aparat dalam aksi demonstrasi menentang rezim represif dan otoriter Soeharto pada 13 November 1998 lalu.

HAM1

Hampir 11 tahun dia menjadi aktor dalam episode pencarian keadilan. Dari aksi dijalan, melobi DPR, elit partai, pertemuan dengan kejaksaan, hingga melobi internasional, telah dilakukan. Nyatanya, tak juga mampu mengembalikan keadilan. Terakhir, Sumarsih bersama aktivis penegakan HAM di Indonesia telah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, 26 Maret 2008 lalu.
Kepada Presiden, mereka meminta atensi khusus terkait upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini menggantung di Kejaksaan Agung (Kejagung). Gedung Bundar yang diharapkan menjadi pilar penegak keadilan seolah tak lagi punya hati nurani untuk berpihak ke mereka.
Tetapi, Sumarsih berjanji.
“Saya tidak berhenti berjuang,” tandasnya.
Bersama para korban pelanggaran HAM lainnya, Sumiarsih akan terus terus wujudkan cita-citanya menegakan supremasi hukum di negeri ini yang menjadi amanat almarhum anaknya saat bersama-sama mahasiswa lainnya melakukan gerakan mahasiswa 1998.
Setiap Kamis, pukul 16.00-17.00 WIB, mereka menggelar aksi diam di depan Istana Presiden, Jakarta. Aksi itu mereka gelar agar para petinggi negeri ini tidak melupakan ketidakadilan yang dirasakan para korban.
Perjuangan tak henti juga dilakukan para korban pelanggaran HAM Talangsari, Lampung. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di tahun 1989 itu hingga kini menyisahkan ketidakadilan bagi para korban.
Upaya mereka mendesak aparat penegak hukum hingga kini tak jelas hasilnya. Mereka pun sempat mengalami intimidasi dan teror dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini diperkarakan. Tragedi Talangsari seakan dilupakan begitu saja. Padahal, banyak fakta hitam dalam tragedi itu.
Dari laporan Tim Ad Hoc Talangsari yang dibentuk Komisi Nasional (Komnas HAM), ditemukan sejumlah fakta kekerasan, pembunuhan, pengusiran secara paksa, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan secara sistematis oleh militer Indonesia.
Sementara berdasarkan data Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), tragedi Talangsari telah menyebabkan 167 orang meninggal dunia, 88 warga hilang, 164 orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang serta 48 orang diadili secara tidak adil.
Fakta itu menohok jelas jika kasus Talangsari bukan kejahatan biasa (ordinarycrime), tapi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang dilakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—yang kini Tentara Nasional Indonesia (TNI)—di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Dengan dalih stabilitas negara, militer yang curiga terhadap kegiatan jamaah Islam kritis Warsidi di Talangsari, melakukan tindakan refresif. Para korban dibantai karena dituding menentang asas tunggal Pancasila.
9 September 2008 lalu, rapat paripurna Komnas HAM memutuskan, kasus Talangsari adalah pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights). Komnas HAM kemudian menyerahkan berkas rekomendasi itu ke Kejagung 18 September 2008 lalu. Tapi, Kejagung tak juga bergerak untuk menindaklanjutinya.
Kejagung memang tidak ada niat untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam kasus Talangsari, Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak menunjukan niat baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Dia enggan menggelar pertemuan dengan Komnas HAM guna membahas kasus Talangsari. Padahal, Komnas HAM sudah mengirim surat pertemuan dengan Hendarman.
Kejaksaan Agung berdalih, penyidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa batal demi hukum jika tidak diproses lewat Pengadilan HAM.
Karena itu, meski berkas rekomendasi kasus Talangsari telah diserahkan Komnas HAM, Kejagung tetap tidak akan menindaklanjutinya. Kejagung enggan bertindak karena belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Talangsari yang dibentuk DPR.
“Penyidikan Kejaksaan Agung akan batal demi hukum, apabila tidak disertai syarat formal yakni adanya pengadilan HAM Ad Hoc khusus,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan di Kantor Kejaksaan Agung (18/9/2008).
Ironis memang. Penuntasan kasus HAM umumnya terbengkalai hanya karena terjadi perdebatan mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk DPR sebagai acuan bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Sebagian besar kasus Pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komnas HAM oleh Kejagung hanya masuk “kotak sampah” alias tidak ada tindak lanjut nyata.
Kejagung pernah mengembalikan empat berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM. Dalihnya kurang lengkap. Empat kasus itu yakni kasus Wasior-Wamena, Trisakti, Semanggi I dan II, dan kasus penghilangan orang secara paksa. Kejagung berdalih, berkas peristiwa Wamena-Waisor dikembalikan untuk dilengkapi sesuai pasal 20 (3), UU No.26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Sementara berkas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) dikembalikan karena para pelaku telah diadili dan diputus oleh peradilan militer, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pelaku telah menjalani pidana penjara dan dipecat dari kedinasan. Berkas lainnya adalah kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa penghilangan orang secara paksa. Berkas itu dikembalikan karena Kejagung masih menunggu terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc.
Kejagung memandang, kasus Mei 1998 dan peristiwa penghilangan orang secara paksa, berlaku azas retroaktif (berlaku surut). Karenanya, apabila dilakukan penyidikan maka terlebih dulu harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc.
Seharusnya, atas nama keadilan dan penegakan HAM, sebagai institusi penegak hukum, Kejagung tidak tidak perlu bersikukuh menunggu rekomendasi DPR terkait dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan Agung harusnya aktif untuk menekan DPR guna mempercepat pembentukan Pengadilan HAM.
Meski dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM mengatur mengenai rekomendasi DPR dalam membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, namun Kejagung seharusnya bisa menggunakan celah lain untuk mempercepat penyidikan kasus pelanggaran HAM sehingga bisa menjawab tuntutan para pencari keadilan.
Kejagung enggan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat karena tak menyisahkan permata dan uang seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian menjerat jaksa Urip Tri Gunawan dengan vonis 20 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Artaliyta Suryani sebesar US$660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar untuk menghentikan pengusutan obligor BLBI Syamsul Nursalim. Sementara kasus pelanggaran HAM hanya menyisahkan darah dan air mata sehingga enggan disentuh Kejaksaan Agung.
Ketidakseriusan Kejagung juga dilihat dari pernyataan Kemas Yahya Rahman, mantan Jaksa Pidana Khusus yang tersandung kasus suap BLBI, yang mengabarkan jika berkas laporan penyelidikan kasus pelanggaran HAM raib. Kabar itu menjadi bukti Kejaksaan tidak serius menangani kasus pelanggaran HAM.
”Itukan arsip negara. Kenapa bisa dikabarkan hilang,” ujar Sumarsih.
Presiden Yudhoyono juga sempat kaget mendengar kabar itu. Pihak Kejagung pun langsung klarifikasi.
”Ah tidak benar. Berkas itu ada. Semua berkas yang dikirim Komnas HAM tidak ada yang hilang. Itu hanya penafsiran saja dari media yang mengutip pernyataan pihak kejagung,” ujar BD Nainggolan saat menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
Tapi, saat ditanya apakah Kejagung menindaklanjuti berkas itu, Nainggolan tak bisa menjawab.
”Nanti itu akan ada pemberitahuan resmi.”
Nyatanya, pemberitahuan resmi yang dinyatakan Nainggolan itu adalah Kejagung mengembalikan berkas Komnas HAM. Tanpa ada tindaklanjutnya. Empat berkas kasus pelanggaran HAM yakni Wasior-Wamena, Trisakti, Semanggi I dan II, dan kasus penghilangan orang secara paksa, dinilai Kejagung kurang lengkap.
Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengeluh atas komitmen Kejagung. Pihaknya seakan di-ping pong oleh Gedung Bundar.
”Sejauh ini belum pernah Kejaksaan lakukan (menindaklanjuti, red). Sementara berkas itu sudah disampaikan sejak lama,” sesal Ifdal.
Komnas HAM mengklaim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM sudah selesai.
”Kami hanya mengkoleksi informasi, mengumpulkan fakta yang nanti akan dibaca oleh penyidik. Permasalahannya justru dilevel teknis Kejagung. Langkah berikutnya yakni penyelidikan dilakukan Kejagung,” kata Ifdal.
Sebelumnya, anggota Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue telah mendesak Kejagung untuk tidak mengembalikan empat berkas penyelidikan itu agar tidak ada kesan saling lempar tanggung-jawab antara Komnas HAM dengan Kejagung.
”Jangan-jangan karena kasus pelanggaran HAM tidak ada permata dan uang, tetapi hanya daerah dan air mata,” ujar Usman Hamid, Koordinator Kontras.
Organisasi yang memperjuangkan penegakan HAM itu telah berkali-kali mendorong kejaksaan agar lebih tanggap untuk mempercepat penyidikan. Kontras juga sudah mengirim surat ke Jaksa Agung Hendarman Supanji untuk menggelar pertemuan guna membahas percepatan penyelesaian kasus HAM.
”Tapi, sampai sekarang tidak ada responnya,” cetus Usman.
Sementara berdasarkan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kejagung harus menjadikan rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap mereka yang terlibat dalam kasus Talangsari.
Namun, para petinggi militer yang diduga terlibat dalam kasus Talangsari seperti Panglima TNI Try Sutrisno, mantan Komandan Korem Garuda Hitam 043/Lampung AM Hendropriyono, serta mantan Kasad Jenderal (Pur) Wismoyo Arismunandar yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kodam IV/Diponegoro, tak juga tersentuh oleh hukum.
Pengadilan Militer tahun 1998 tidak mampu menyeret para petinggi militer yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Pengadilan Militer pun telah gagal menjelaskan nasib korban yang saat ini masih hilang. Pengadilan Militer hanya mengadili pelaku lapangan dan tidak menyentuh satu orang pun yang menjadi otak dan komandan.

Komoditas Politik

LANTAS BAGAIMANA DENGAN RESPONS DPR?
Hinga saat ini, belum ada pernyataan tegas dari Komisi III DPR untuk menindaklanjuti secara cepat pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.
Seharusnya, DPR mempercepat pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus delicti (tempat kejadian) dan tempus delicti (waktu kejadian) yang mana diperlukan keterlibatan DPR.
Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM sebagai insitusi yang berwenang.
November 2008 lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPR dibentuk untuk menindaklanjuti kasus penghilangan aktivis 1997-1998. Pembentukan pansus tersebut dikomandoi Fraksi PDIP. Namun, dengan cepat publik menduga ada motif politis dalam pembentukan Pansus tersebut untuk menjegal langkah beberapa kandidat presiden di Pilpres 2009 yang berlatar belakang militer yakni Yudhoyono, Wiranto, dan Prabowo Subianto.
Pansus tersebut merekomendasikan ketiga mantan petinggi militer itu agar dipanggil. Pembentukan Pansus itu dinilai bermotif politis karena dibentuk saat mendekati Pemilu 2009. Memang, sudah 11 tahun pengungkap kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 tidak jelas hasilnya. Kasus penculikan aktivis terjadi saat situasi negara dalam kondisi kritis. Desakan agar mundur Presiden Soeharto ternyata menuai reaksi refresif dari penguasa kala itu. Dengan kekuatan militer, satu persatu aktivis yang anti Orde Baru diculik.
Saat desakan aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM begitu kencang, DPR sebenarnya sudah membentuk sejumlah Pansus untuk menuntaskan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.
Namun, kinerja Pansus tersebut tidak jelas. Wajar jika dibentuknya Pansus Penculikan aktivis menuai kontroversi. Motif politik lebih dominan dibandingkan upaya mencari keadilan bagi para korban. Dengan begitu, wajar jika rencana Pansus DPR untuk memanggil para purnawirawan Jenderal yang diduga mengetahui kasus penghilangan paksa seperti Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Muchdi PR, Susilo Bambang Yudhoyono dan lain-lain, sarat dengan kepentingan politis.
Desakan politik DPR tersebut bahkan ditanggap dingin oleh Kejagung. Jaksa Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menilai, penyelesaian kasus penculikan aktivis harus melalui peradilan militer sama seperti kasus hilangnya 11 aktivis yang diputus pada 1999 silam.
”Kalau yang itu diadili peradilan militer, maka yang ini harus sama dong. Masa di satu negara hukum ada dua sistem penerapan hukum di masalah yang sama? Dunia akan tertawa,” kata Marwan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus DPR untuk kasus penculikan aktivis 1997-1998 (10/12/2008).
Namun, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menilai, keberadaan Pengadilan Militer tidak memberikan keadilan bagi para korban karena hanya dilakukan untuk kasus penghilangan paksa yang menyangkut sembilan orang perwira TNI, yang semuanya sudah dibebaskan.
Pengadilan Militer hanya mengadili pelaku lapangan (11 anggota Tim Mawar Kopassus) dan tidak menyentuh satu orang pun yang menjadi otak dan komandan. Beberapa dari anggota Tim Mawar yang dipecat ternyata justru mendapatkan promosi dan menduduki jabatan penting (Chairawan, Kapten Jaka, Kapten Multazar dan lain-lain) Para komandan, terutama Prabowo, Muchdi dan Chairawan hanya diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bukan sebuah putusan pengadilan. Rekomendasi Ikohi dan Kontras untuk DPR, 3 Desember 2008).
Lantas bagaimana kelanjutan Pansus DPR tersebut? Tidak jelas akhirnya. Realitas itu membuktikan politik berbasis penghormatan terhadap HAM nyatanya belum membumi di negeri ini.
Dalam kondisi demikian, peran Presiden sangat besar dalam mendorong keseriusan kejaksaan, kepolisian, BIN dan TNI sebagai perangkat negara yang dibawah kendali Presiden, untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu.
Presiden tidak perlu takut bakal dimakzulkan oleh DPR jika melakukan intervensi politik dalam kasus pelanggaran HAM. Apalagi, Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden dapat mengambil terobosan seperti pembentukan Pengadilan Ad Hoc tanpa menunggu usulan dari DPR.
Jika upaya itu belum bisa ditempuh, Presiden tentu dapat lebih mengoptimalkan program pemerintah untuk perbaikan kondisi korban yang dalam 10 tahun terakhir makin memperihatinkan. Namun, Praktisi hukum senior Adnan Buyung Nasution menilai, penuntasan kasus HAM tidak cukup hanya intervensi Presiden. Namun, perlu ada kesepakatan politik yang bisa mendorong Kejagung dan Komnas HAM agar bekerja sama dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.
”Komnas HAM harus terus berkonsultasi dengan Kejagung. Bagaimana perkara ini, mau dibuka, yang mana saja. Nah, kalau sudah sepakat, barulah kita bekerja sama,” ujar Adnan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta.
Namun, Adnan mengaku tidak mudah mengusut kejahatan pelanggaran HAM masa lalu. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum itu menilai, kasus tersebut menjadi bagian dari proses sejarah.
”Bagaimana kita mengembalikan proses yang sudah terjadi, sekian lama. Dan baru ingin dibuka oleh generasi sekarang. Gimana? Itu tidak mudah.”
Karena itu, Adnan mengusulkan agar perlu ada keputusan politik, bukan hukum lagi dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM.
”Keputusan politik yang bertanggungjawab untuk bersama-sama kita membuka kembali persoalan itu. Demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kita pecah, tidak ada gunanya dong,” katanya.
Usulan itu diamini Usman Hamid. Menurut dia, mandegnya pengusutan kasus pelanggaran HAM memang membutuhkan intervensi politik khususnya dari Presiden.
“Saya kira ya (intervensi politik, red), kalau misalnya kita menempatkan Presiden sebagai kepala negara maka presiden memiliki kewenangan yang besar terhadap masalah ini,” katanya.
Presiden harus bisa mengambil terobosan seperti pembentukan Pengadilan Ad Hoc tanpa menunggu usulan dari DPR.
“Saya pikir bisa saja sebagai suatu fatsoen politik,” katanya.
Celah tersebut bisa dilakukan apalagi setelah Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan penjelasan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata dugaan bertentangan dengan konstitusi. Penjelasan pasal itu menyebutkan DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc yang didasarkan pada dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Jika cara tersebut sulit ditempuh, pemerintah setidaknya maksimalkan realisasi rehabilitasi para korban pelanggaran HAM berat yang selama 10 tahun terakhir kondisinya masih memperihatinkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s