Agar Tambang tak Jadi Kutukan

Agar Tambang tak Jadi Kutukan



“KEKAYAAN minyak dan tambang bisa menjadi berkah dari Tuhan, tapi bisa juga menjadi kutukan,” ujar Amien Rais di sebuah seminar pertambangan di Jakarta, beberapa lalu.

Di hadapan puluhan pengusaha tambang dari dalam maupun luar negeri, Amien menilai, Indonesia adalah negara yang dikutuk oleh kekayaan tambang dan minyaknya. Sumber daya alam dan mineral yang terkandung di perut bumi nusantara, kata dia, nyatanya membawa malapetaka becana alam, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.

“Indonesia adalah negara yang dikutuk oleh kekayaan alamnya karena ketidakebcusan dalam mengelola kekayaan alam sebagai berkah,” cetus profesor yang mantan Ketua MPR itu.

Apa yang diutarakan Amien memang nyata. Tak sedikit kegiatan eksplorasi tambang menyisahkan malapetaka.

Tregedi lumpur panas (Lapindo) di Sidoarjo, Jawa Timur misalnya. Hamparan lumpur mendidih hingga kini masih meletup-letup di ladang gas PT Lapindo Brantas. Lumpur panas dan gas yang menyembur dari perut bumi itu masih liar dan malah meluas.

Wilayah yang terdampak tidak hanya empat desa sebagaimana hitungan awal: Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo (Kecamatan Siring) dan Desa Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin). Genangan cairan keruh dan panas itu juga merambah ke Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi, Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan. Ribuan warga menjadi korban.

Ikhtiar untuk meredam keganasan lumpur telah banyak dilakukan. Terakhir upaya dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tapi, ganasnya lumpur seperti tak terjinakkan.

Soal asbabunnuzul melubernya lumpur panas dari sumur pengeboran Lapindo hingga saat ini masih menuai kontroversi. Berbagai elemen masyarakat terbelah, satu menyatakan sebagai fenomena mud volcano, lainnya menganggap sebagai kelalaian perusahaan pengebor.

Lapindo sendiri tak pernah membuka data laporan pengeboran kepada publik. Padahal, data-data tersebut dapat menjadi acuan dasar mengkaji penyebab semburan lumpur Sidoarjo.

Lapindo yang merupakan perusahaan migas di bawah bendera kelompok usaha Bakrie dituding lalai memasang katup pengaman saat mengebor. Ketika lumpur muncrat, mereka malah mengangkat anjungan pengeboran dengan alasan efisiensi. Akibatnya, semburan lumpur makin deras. Soal katup pengaman ini menjadi perdebatan dan perbincangan di kalangan pelaku minyak dan gas bumi.

Lapindo awalnya mengakui bawah pihaknya tidak memasang casing atau selubung pada mata bor sumur Banjar Panji-1. Ihwal kelalaian tersebut terungkap melalui surat teguran PT Medco E&P Brantas kepada Lapindo yang beredar ke media. Selubung itu tidak dipasang karena berdasarkan perhitungan belum dibutuhkan. Namun, Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR menyatakan, semburan lumpur panas bukan akibat kesalahan pengeboran. Namun, karena fenomena alam (mud vulcano).

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Surono mengatakan, secara geologi, daerah Sidoarjo memiliki potensi mud vulcano.

Dia mengaku sudah melakukan kajian mengenai fenomena alam tersebut. Dia mencontohkan temuan semburan lumpur di kawasan sekitar Bandara Juanda. Meski tidak bersedia menyimpulkan. “Masalahnya adalah gangguan deformasi,” ujarnya kemarin.

Tapi, Surono tidak mau memastikan jika semburan lumpur Lapindo karena fenomena alam atau karena kesalahan manusia. “Itu terlalu sensitif. Bukan domain saya menyatakan kasus Lapindo karena alam, atau tidak. Saya tidak mau. Ini bisa menjadi konsumsi politik,” katanya.

Sayangnya, rekomendasi BP2LS DPR itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menuai masalah. Rekomendasi itu justru menyebabkan lumpur lapindo makin meluber ke ranah politik.

Pro-kontra tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika ada sebuah aturan jelas dan tegas yang mengatur soal keteknikan dan keselamatan eksplorasi migas. Dengan aturan tersebut, maka dapat dinilai standar kelaikan sebuah kegiatan eksplorasi migas.

Sebenarnya, Juni tahun 2007 lalu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama sejumlah stakeholders migas seperti PT Pertamina, PT PGN, ExxonMobil, Petrochina, CNOOC, Chevron, BP Indonesia, ConocoPhillips, Kondur, Premier Oil, BP Migas serta Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI), menggelar pertemuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keteknikan Migas. Rencananya, RPP tersebut disahkan menjadi PP akhir tahun lalu. Namun, hingga kini PP tersebut tak juga terbit.

Melihat substansinya, Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, penyusunan RPP Keteknikan Migas merupakan amanat UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas. RPP itu menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.

RPP tersebut kelak menjadi pedoman pengaturan keselamatan dan teknis migas layaknya keselamatan di bidang penerbangan atau pelayaran. Peraturan itu juga nantinya mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi.

“Jangan sampai instalasi migas mengganggu masyarakat umum, lingkungan dan yang tidak kalah penting bagaimana mengamankan instalasi sehingga pelayanan bisa terus-menerus,” kata Luluk. Aturan itu akan disenergiskan dengan sejumlah regulasi terkait masalah teknis dan pengawasan di bidang migas.

Ketua APMI Bambang Purwohadi mengharap agar PP tersebut dapat segera terbit. “Kita menilai memang PP itu perlu,” katanya.

Menurut dia, PP tersebut bisa menjadi rambu pengelolaan industri migas karena menuntut adanya jaminan keselamatan dan keandalan operasional, serta andal dalam keselamatan berkerja dan lingkungan. Aturan tersebut nantinya dapat dijadikan acuan terkait dengan langkah antisipasi kecelakaan migas seperti kasus Lapindo.

“Selama ini, walaupun orang sudah tahu begini dan begitu (terkait dengan lumpur Lapindo, Red), tetapi masih harus-harusnya begini dan begitu saja setelah kejadian, dan belum bisa melakukan sesuatu (karena tidak ada aturan, Red),” katanya.

Terkait dengan keselamatan kerja, RPP tersebut menekankan pada standardisasi kompetensi, izin dan status pekerja, prosedur kerja (SOP), nilai ambang natas (NAB), alat pelindung diri (APD), tanda peringatan atau larangan, pemeriksaan keselamatan kerja, sertifikasi peralatan berbahaya, tanda keselamatan produk, serta sistem manajemen keselamatan.

RPP tersebut juga menekankan keselamatan umum yang nanti akan mewajibkan adanya penyuluhan bahaya migas, tanda peringatan, sertifikat kelaikan, serta sertifikat kompetensi. Terkait dengan keselamatan lingkungan, RPP tersebut juga memastikan adanya baku mutu lingkungan, sistem manajemen pengelolaan lingkungan, studi lingkungan, rencana kelola lingkungan, dan monitoring.

RPP tersebut juga menekankan keselamatan instalasi yang terkait dengan prosedur operasi dan perawatan, sertifikat kelaikan peralatan dan instalasi, kompetensi, tanda kesesuaian SNI, kesiapan alat pemadam, latihan pemadaman, dan tanda keselamatan produk

“Kami mengharap PP tersebut segera terbit karena nanti menjamin keselamatan dan keandalan peralatan, keselamatan berkerja dan lingkungan,” kata Bambang.

Ramzy S. Amier, Direktur PT Radian Utama Interinsco Tbk juga menyambut baik PP tentang keteknikan di bidang migas. Ramzy menilai, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai standar nasional tentang keselamatan di bidang migas.

PP tersebut juga menjadi amanat UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini, acuan peraturan yang dipakai adalah warisan Belanda yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. “Selain itu peraturan sekarang masih ada yang bolong juga tumpang tindih,” katanya kepada Eksplo dalam sebuah kesempatan.

Lantaran belum ada aturan, standar pembuatan peralatan maupun teknologi pemeriksaan termasuk kriteria penerimaannya (acceptance criteria) selalu menggunakan standar luar negeri, atau prinsipalnya. “Jadi yang ada adalah peraturan global.”

Kondisi itu, kata Ramzy, membuat perusahaan nasional merugi karena terpaksa mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Padahal, sebenarnya ilmunya sudah didapat, tapi hanya beda standar kompetensi, demi memenuhi tuntutan klien.

Contohnya, teknisi Indonesia di bidang non destructive testing (NDT) umumnya menggunakan standar Amerika Serikat, terpaksa ikut pelatihan, karena beberapa klien saat ini mensyaratkan standar Eropa atau ISO.

Ramzy menerangkan, di dunia internasional setiap negara memiliki peraturan yang bertujuan sama yakni melindungi aset negara, pekerja, lingkungan dan komunitas. Menurut dia, kecuali beberapa negara di Afrika, seluruh negara penghasil migas memiliki peraturan keselamatan yang jelas dan ketat.

Di negara-negara kawasan Timur Tengah, meski tidak memiliki standar nasional, tetapi peraturan keselamatannya ketat. Peraturan tersebut pun selalu diperbarui sesuai kebutuhan. “Sementara kita masih menggunakan aturan tahun 1930.”

Ramzy pun mengingatkan, sejalan dengan meroketnya harga minyak dan gas bumi, banyak pemain baru yang oportunis. Mereka kebanyakan bukan dari dunia migas, tapi mencoba peruntungan dengan masuk ke dunia pengeboran ini.

“Mereka sering abai terhadap keselamatan, apalagi sebelumnya mereka bekerja di sektor yang berisiko rendah,” tuturnya.

Karena itu, dia ingin PP Keteknikan Migas segera dikeluarkan. Apalagi, sepengetahuan dia, di Indonesia jumlah perusahaan migas skala kecil jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang perusahaan yang memang spesialisasinya di dunia migas. Tapi, kata Ramzy, peraturan tersebut baru memberi nilai tambah bagi perusahaan migas nasional bila penegakan hukumnya kuat.

Direktur Utama PT Sucofindo Engineering Procurement and Construction, Rudiyanto, mengatakan RPP tersebut diharapkan dapat menjadi rambu pengelolaan industri migas yang memiliki tingkat risiko tinggi. “Dengan adanya RPP ini, paling tidak, dapat memberikan rambu-rambu pengelolaan keselamatan yang dapat diacu oleh pelaku usaha di sektor ini,” ujarnya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: http://swidodo.files.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s