Ulah Spekulan Guncang Minyak


POLAH spekulan minyak dunia memang kelewat kejam. Ulahnya melambungkan harga minyak dunia membuat resah masyarakat dunia. Harga minyak kini merangkak lima kali lipat sejak 2003—mendekati rekor baru, yakni US$138,54 per barel di New York.

Organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia (OPEC) yang diharapkan mampu mengendalikan harga minyak, nyatanya tak kuasa menghadapi ulah spekulan. Upayanya menggenjot produksi tak mampu mengendalikan liarnya harga minyak.

OPEC sendiri mengklaim stok minyak terakhir hingga di atas 32 juta barel per hari sudah cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan dan meningkatkan stok. Nyatanya, meski stok cukup, harga tetap merangkak naik.

OPEC juga tidak ingin terjerambab dalam lubang yang sama setelah pernah merugi saat dipermainkan para spekulan yang menyetir harga minyak.

Di tahun 2000-2003, OPEC pernah berhasil mengendalikan harga. Kala itu, OPEC menerapkan price band dengan rentang harga minyak berkisar US$22-US$28 per barel. Price band diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Produksi akan dinaikkan atau diturunkan bilamana harga pasar di atas atau di bawah rentang tersebut. Besarnya rentang harga dipilih berdasarkan kepentingan jangka panjang OPEC.

Ternyata harga rata-rata basket OPEC cukup stabil di kisaran US$25 per barel. Keberhasilan manajemen suplai tersebut berkat ketersediaan produksi minyak yang cukup dari OPEC dan non-OPEC.

Selain itu, sejak 2003, perekonomian dunia yang dipelopori AS dan China bergerak positif sehingga meningkatkan kembali permintaan minyak dan menaikkan harga dengan sangat tajam.

Kini, price band OPEC tidak berpengaruh lagi. Dalam pertarungan pasar yang big and free itu, kini tidak ada satu pun yang bisa menebak secara tepat, apakah jual beli minyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan minyak, atau sengaja disimpan spekulan sehingga harganya terus melejit.

Ulah pelaku pasar sulit ditebak. Beberapa tahun yang lalu, saat dunia tersentak oleh melonjaknya harga minyak dunia, OPEC didesak meningkatkan produksi. Namun, saat produksi minyak digenjot hingga 3,7 juta barel, harganya tetap naik.

Akibatnya, pembelian pun menurun, hingga akhirnya harga drop secara drastis dari US$38 per barel menjadi US$9 per barel. Belajar dari pengalaman tersebut, maka lantas OPEC tidak mau menaikkan produksi.

Apalagi, stok minyak di negara-negara yang tergabung dalam OECD (organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembanganan yang berbasis di Paris yang menjadi barometer stok minyak dunia) saat ini mencapai 2.600 juta barel. Kuantitas stok minyak OECD sejauh ini stabil dan OPEC selalu menjaga stok untuk kawasan tersebut.

Saat ini, harga minyak yang seperti emas mendorong para pemilik dollar mengalihkan simpanannya ke bentuk minyak. Mereka menyimpan minyak dalam jumlah besar sehingga akan membawa untung besar. Para pelaku pasar yang berlomba-lomba membeli minyak itu akhirnya mendorong harga minyak.

Fluktuasi harga juga dipengarui dinamika politik. Peristiwa politik yang menimbulkan kecemasan pasar dikhawatirkan akan mengganggu suplai minyak sehingga spekulan akan terdorong untuk memasang harga tinggi.

Di tengah dominasi pemegang dollar dan situasi geopolitik yang tak menentu, OPEC tak berdaya memastikan kapan harga minyak akan turun. Tidak ada yang bisa memprediksi secara akurat apabila situasi masa depan itu sendiri penuh ketidakpastian.

Harga minyak dipastikan turun jika dollar AS stabil dan situasi geopolitik kondisif. Tapi kalau pun turun, diperkirakan angkanya masih berkisar kurang lebih US$90 per barel.

Harga diperkirakan tidak jatuh drastis lantaran sejumlah negara OPEC juga menginginkan harga minyak tetap tinggi untuk meningkatkan keuntungan guna pembangunan negaranya.

Tidak dapat dipastikan juga kapan dollar akan turun. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan harga minyak melambung tinggi jika dollar melemah dan situasi geopolitik makin memanas.

OPEC yang juga menjadi produsen yang menghasilkan sepertiga konsumsi minyak dunia menganggap pelemahan dolar AS, spekulasi, dan ketegangan politis sebagai pendorong utama melonjaknya harga minyak.

Ketidakmampuan OPEC dalam menaklukan ulah spekulan minyak tersebut yang kemudian memunculkan sentimen negatif dari sejumlah negara terhadap OPEC.

Hengkang

Indonesia adalah salah satunya—yang berencana untuk hengkang dari OPEC. “Kita memikirkan apakah kita tetap berada di OPEC atau keluar sambil kita meningkatkan produksi dalam negeri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Keterlibatan Indonesia di OPEC nyatanya tidak bisa membantu meringankan beban Indonesia dari kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak yang melambung memaksa pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28 persen.

Selain itu, keluarnya dari OPEC juga lantaran posisi Indonesia yang telah menjadi negara pengimpor minyak (net importer).

Kepala Negara menambahkan, produksi minyak mentah Indonesia hingga saat ini sedikit berada di bawah satu juta barel per hari karena sumur-sumurnya yang sudah tua.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota OPEC sejak 1962 karena produksi dan cadangan minyak yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Namun, kapasitas produksi minyak Indonesia terus melorot dari tahun ke tahun bahkan harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.

Harga BBM domestik pun terus meningkat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, sejak tahun 1965 hingga tahun 2000 Indonesia menaikan harga BBM 30 kali.

Kabar Indonesia keluar dari OPEC mendapat respon dingin dari Sekjen OPEC Abdullah Al-Badri.

Menurut Purnomo, lewat surat yang dikirim ke pemerintah Indonesia, Sekjen OPEC berusaha menyakinkan Indonesia mengenai situasi perkembangan pasar—yang memicu melonjaknya harganya minyak.

Indonesia sebenarnya memahami ketidakmampuan OPEC dalam mengendalikan harga minyak lantaran pemicunya di luar kendali OPEC. ”Kenaikan harga minyak ini memang tidak semata-mata karena OPEC. Namun, juga terkait dengan suplai, masalah perpajakan, masalah politik. Harga naikkan sejak September 2005, terus naik, dan itu tergantung situasi di Venezuaela dan sebagainya. Jadi, masalahnya cukup kompleks,” ujar Purnomo.

Dalam sisi suplai, hampir sebagian besar produksi minyak dunia sedang turun. Negara-negara non OPEC yang menjadi produsen minyak seperti Norwegia, Rusia, dan Malaysia, produksi minyaknya turun.

Meski demikian, Purnomo mengatakan, OPEC amat diuntungkan dengan melambungnya harga minyak dunia. ”OPEC mendapatkan windfall dari kenaikan harga minyak, dari sisi penerimaan yang nilainya mencapai sekitar Rp41 triliun.”

Purnomo menambahkan, rencana keluarnya Indonesia dari OPEC lebih karena status Indonesia yang sudah net importer. Jika dalam rentan 5-10 tahun yang akan datang produksi minyak Indonesia meningkat, Indonesia memastikan diri untuk bergabung lagi dengan OPEC lantaran ada sisi positif yang bisa direngkuh selama bergabung di organisasi tersebut.

Langkah yang dilakukan Ekuador misalnya yang hengkang dari OPEC lantaran menjadi negara net importer. Tetapi kemudian, Ekuador kembali lagi bergabung ke OPEC setelah bisa memproduksi minyak lebih banyak lagi.

”Nanti mungkin ke depan pada waktu Indonesia bisa meningkatkan produksi, karena kita berharap itu setidaknya dari blok Cepu yang bisa memproduksi minyak 160 ribu barel per hari, dan nanti ada lagi dengan temuan baru yang bisa dikembangkan untuk pertumbuhan di 2008, maka kita bisa saja gabung ke OPEC lagi,” jelas Purnomo.

Namun, Purnomo mengatakan, Indonesia mempertanyakan OPEC Fund. ”Saya ingin tahu, karena kita tahu jika jutaan dollar uang kita masukan ke OPEC, sekarang bisa gak kita ambil itu. Jadi, jangan keluar begitu saja. Birokrasi di organisasi harus diikuti. Kan ada AD ART. Lalu bagaimana posisi kita di OPEC Fund.”

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa mengatakan, sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia justru berada di posisi yang dirugikan dengan menjadi anggota OPEC.

“OPEC merupakan kartel negara-negara yang menginginkan harga minyak tetap tinggi, sehingga posisi Indonesia yang juga sekaligus mengimpor minyak, malah berdampak negatif,” ujarnya.

Menurut dia, sejak dua tahun lalu, Komisi VII DPR sudah menyerukan agar Indonesia segera keluar dari OPEC.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie juga mendukung rencana pemerintah keluar dari OPEC.

Menurut dia, Indonesia terikat kewajiban membayar iuran cukup besar yang dikaitkan dengan volume produksi minyak. Meski, diakuinya, Indonesia juga mendapat keuntungan ketika melakukan negosiasi dengan anggota OPEC lainnya.

Dibahas Bersama

Terkait dengan komentar tersebut, Maizar Rahman, Gubernur OPEC Indonesia mengatakan, rencana keluar dari OPEC baru sebatas pernyataan dari Presiden—yang akan ditindaklanjuti dalam suatu pembahasan yang melibatkan semua stakeholder perminyakan.

Tidak hanya mencangkup lingkup Departemen ESDM, namun juga instansi terkait lainnya seperti Departemen Luar Negeri yang memiliki tanggungjawab diplomasi di lingkup internasional.

Menurut dia, keputusan keluar dari OPEC juga terkait dengan urusan diplomasi luar negeri, dan keamanan suplai minyak mentah Indonesia yang kini sudah menjadi net importer, serta informasi yang didapat Indonesia dari OPEC.

Namun, sebagai Gubernur OPEC, Maizar enggan mempengarui opini masyarakat. Menurut dia, lebih baik masyarakat terkait yang membicarakannya.

Tetapi, Maizar agaknya tak sepakat dengan keputusan keluar dari OPEC karena ada beberapa keuntungan yang diraih Indonesia. Dia mencontohkan kerjasama ekonomi dan investasi yang bisa digalakkan dalam negeri lewat OPEC serta keamanan suplai minyak mentah Indonesia.

“Siapa yang beli minyak, kan Pertamina. Nah, Pertamina selama ini kita fasilitasi, nah kalau Indonesia keluar, nanti tahun depan bagaimana. Kalau keluar, akses informasi juga kita tidak peroleh lagi,” ujar Maizar.

Karena itu, Maizar menyarankan jika Indonesia ingin keluar dari OPEC maka perlu keputusan bulat, bukan semata-mata pertimbangan politik pemerintah Indonesia terkait dengan isu internasional yang memicu melonjaknya harga minyak.

”Tentu ada suatu kebijakan tertentu dari Presiden terkait dengan stattement tersebut. Kita positif saja karena dengan stattement tersebut kita akan mengkaji. Kalau memang diputuskan kita keluar, tentu keputusan itu harus mengakar dari masyarakat.”

Abdul Muin, analis OPEC yang kini menjawab Wakil Kepala Badan Pelaksana (BP) Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyarankan agar pemerintah melihat secara menyeluruh sebelum memutuskan keluar dari keanggotaan OPEC karena Indonesia diuntungkan dengan menjadi anggota OPEC. Keuntungan utamanya adalah Indonesia mendapat jaminan pasokan minyak mentah yang sebagian besar impor minyak mentah Indonesia berasal dari negara anggota OPEC. Indonesia, lanjutnya, bisa lebih mudah dan sering kali mendapat harga lebih rendah jika mengimpor minyak mentah dari negara-negara anggota OPEC.

Keuntungan lain, lanjutnya, Indonesia dapat lebih mudah melakukan kesepakatan bisnis migas dengan anggota OPEC.

Tapi, Purnomo menilai, OPEC sendiri market share-nya rendah yakni sekitar 30-35 persen. “Itu Kecil. Produksi minyak kebanyakan justri dari negara-negara non OPEC,” ujarnya.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s