Banderol Tarif Menuai Reaksi








TERBITNYA Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, memicu reaksi penolakan sejumlah kalangan.

PP itu dinilai melegalkan jual beli kawasan hutan lindung karena pemerintah menetapkan sejumlah tarif yang akan diberlakukan, termasuk di kawasan hutan lindung. Tarifnya berkisar Rp1 juta-Rp3 juta per hektare per tahun.

Beberapa waktu lalu, kelompok pengacara mendatangi Departemen Keuangan untuk menyampaikan penolakannya terhadap PP tersebut.

Pengacara sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zein mengatakan, kebijakan tersebut telah mengabaikan aspek keadilan terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada perlindungan hutan sebagai kelanjutan komitmen dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim global,” tegas Patra.

Chairilsyah, pengacara lainnya mengatakan, PP ini tidak memenuhi empat asas peraturan perundang-undangan yang baik. Yakni aspek ekologis, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan, sebagaimana telah diatur Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Sehingga PP ini harus dicabut,” desaknya.

Sementara itu, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis mengatakan, kelompok pengacara akan melakukan Judicial Review PP ini.

Kontroversi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008 kembali dibahas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memimpin rapat kabinet terbatas di Departemen Kehutanan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PP tersebut berisi tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

Presiden menilai media dan masyarakat keliru dalam menanggapi keputusan pemerintah yang tertuang di dalam PP tersebut. Seolah-olah pemerintah dianggap mengizinkan pengusaha tambang untuk memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan pengusaha itu sendiri.

“Yang jelas konsep awal PP ini bukan untuk sewa-menyewa. Tidak benar pemerintah tiba-tiba menyewakan hutan lindung untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan semangat memerangi pemanasan global,” ujar Presiden dalam konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas tersebut.

Presiden menambahkan, PP No 2 tahun 2008 justru lahir untuk mengatur agar perusahaan-perusahaan tersebut ikut memberikan konstribusi kepada negara.

Dananya nanti akan digunakan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi hutan. “Tetapi perlu diingat bahwa masih ada sejumlah kewajiban lainnya yang harus dipenuhi perusahaan itu,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan sesungguhnya Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 tersebut merupakan produk kepemimpinan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Megawati mengizinkan 13 perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung.

Tapi, menurut Chairilsyah, kebijakan penambangan di hutan lindung sejak Perpu No 1/2004 dikeluarkan masa Presiden Megawati hingga PP No 2 Tahun 2008, memiliki empat cacat bawaan yakni cacat ekologis, sosial, moral, dan hukum.

Presiden memahami dengan baik alasan di balik keputusan itu. “Saya mencoba memahami. Bayangkan jika 13 perusahaan yang sudah berjalan itu tiba-tiba dicabut, barangkali akan ada konsekuensinya terhadap ekonomi dan lainnya,” jelas Presiden.

Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Yetti Rusli, mengatakan PP No 2 Tahun 2008 tidak lahir begitu saja. Kalau diurut ada 8 pijakan hukum untuk PPKH (Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang mendasari terbitnya PP tersebut.

Mulai dari UU No 5 Tahun 1967, SK Menhut No 55 Tahun 1994 dan perubahannya, UU No 41 Tahun 1999 pasal 38, Perpu No 1 Tahun 2004, Perpu No 19 Tahun 2004, Keppres No 41 Tahun 2004, Permenhut No P 12 Tahun 2004, Permenhut No P 14 Tahun 2006 jo P 64 tahun 2006. Baru kemudian terbit PP No 2 Tahun 2008 itu.

“PP No 2 Tahun 2008 hanya mengatur tarif penerimaan negara bukan pajak. PP ini tidak mengubah ketentuan perizinan PPKH yang ada sebelumnya,” kata Yetti Rusli.

Ekonom Universitas Indonesia Darwin Saleh melihat banyak kalangan yang melihat PP ini dari sisi yang salah. “Ibaratnya seperti melihat gelas yang setangah kosong, bukan setengah penuh,” katanya. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang cukup agar masyarakat bisa memahami langkah pemerintah tersebut.

Menteri Kehutanan, MS Kaban menjelaskan selama ini banyak kawasan hutan yang sudah dipinjam-pakaikan untuk kepentingan selain kehutanan. Misalnya untuk pemasangan tower, tambang oleh Pertamina, atau perusahaan minyak, dan lain-lain. Dan mereka diwajibkan memberi lahan pengganti.

“Tetapi sekarang ini lahan pengganti sudah semakin sulit. Sekarang mereka diminta kompensasi untuk digunakan Dephut memperluas kawasan hutan, membeli atau merehabilitasi kawasan yang ada,” kata Menhut.

Menhut menegaskan tidak ada soal perihal penyewaan hutan. “Karena pemerintah tidak menyewakan. Pemerintah minta kompensasi, ” katanya. “Selain soal tarif dari pemanfaatan kawasan, perusahaan juga wajib membayar Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan, Pajak Bumi dan Bangunan dan -pajak lain,” tambah Menhut.

Bagi kalangan pengusaha, terbitnya PP tentu disambut positif. Menurut Irwandy Arif, Ketua Perhimpunan Pengusaha Tambang Indonesia (Perhapi), adalah salah pengertian jika pengusaha tambang dinilai membeli lahan untuk merusak hutan.

“Itu adalah jalan keluar. Bagaimana agar ada penambahan penerimaan pemerintah, tetapi hutan lindung juga ikut dijaga. Hal mana sampai sekarang masih paradoks di masyarakat. Tapi menurut saya masih bisa kita lihat kembali secara baik, karena bukan menjual hutan untuk pertambangan,” katanya.

Jeffrey Mulyono, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batu bara Indonesia (APBI) mengatakan, PP tersebut belum bisa dilakukan karena harus ada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang harus juga mendapat masukan dari Menteri ESDM untuk mengatur tata kelola lahan pakai.

PP tersebut juga harus disertai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) untuk memberikan masukan dan pengaturan tentang uang yang disetor ke kas negara.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s