Hukum tak Pasti, Investor Lari

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang diharapkan menjadi payung hukum pertambangan, hingga kini masih menggantung di Senayan.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Minerba DPR yang sebelumnya menargetkan RUU ini selesai akhir April 2008, ternyata molor. Hingga kini, tak jelas kapan RUU tersebut diketok menjadi UU yang akan menggantikan UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Lantaran tak ada ketidakpastian hukum pertambangan, investor pun enggan tanamkan investasi di sektor pertambangan.

UU Pertambangan yang baru sangat dinantikan sebagai dasar aturan main yang baru dalam pengusahaan pertambangan.

Setidaknya ada tiga perusahaan tambang besar menunggu penyelesaian UU Minerba sebelum menanamkan investasinya di Indonesia. Tiga perusahaan yang seluruhnya asing tersebut adalah BHP, Rio Tinto, dan perusahaan tambang Rusia.

Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) berharap, pembahasan Rancangan RUU Minerba bisa tuntas Agustus tahun ini, guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor tersebut.

Bagi investor, UU Minerba sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan sinkronisasi peraturan para pemegang kewenangan baik pusat maupun daerah.

Survai tentang pertambangan Indonesia tahun 2007 yang dilakukan PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menyatakan, beberapa proyek pertambangan skala besar menunggu penyelesaian UU itu.

“Lamanya penyelesaian undang-undang pertambangan merupakan salah satu penyebab terhambatnya investasi,” kata Sacha Winzenried, Technical Advisor Bidang Pertambangan PricewaterhouseCoopers (PwC) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Jeffery Mulyono, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) juga menyesalkan lambannya DPR mengesahkan UU Minerba.

“Masukan sudah kita berikan, dari asosiasi, para pakar dan akedemisi. Justru yang kita tanyakan itu adalah DPR. Nunggu apa lagi. Kok nggak selesai-selesai,” ujarnya.

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Felix Sembiring menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana negara bisa memberikan jaminan dan iklim investasi yang stabil. Bukan malah para investor itu digugat dan ditakut-takuti. Karena, masalah kontrak bukanlah hal yang tak bisa diubah seperti kitab suci.

“Perusahaan tambang itu umumnya meminjam uang dari bank dalam jumlah besar. Jadi, tugas kami ya memberikan kenyamanan berinvestasi,” kata Simon yang juga menjabat Komisaris Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sejak 2003 itu.

UU Minerba juga diharapkan menjadi perangkat hukum untuk mengatur karut-marut aktivitas pertambangan di daerah. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Ditjen Mineral, Barubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Mangantar S Marpaung mengatakan, dalam UU Minerba diatur kewajiban bupati untuk melaporkan aktivitas tambang di daerahnya.

“Ya. dia (bupati, Red) kewajibannya melapor. Selama ini, dia tidak melaporkan kepada kami. Dia terbitkan tapi tidak dilaporkan,” katanya.

Jika dari laporan ditemukan adanya pelanggaran aktivitas pertambangan di daerah, tak menutup kemungkinan pemerintah pusat menganulir izin kuasa pertambangan yang diberikan daerah. “Bisa (ditutup, Red). Tapi tentu tidak semudah itu lagi kan? Tidak semudah itu mencabutnya. Yang penting esensi pasal itu adalah daerah wajib melapor. Makanya, mereka (kepala daerah, Red) tidak ingin hadir. Tidak ada yang mau. Tidak pernah dengar ada pernyataan bupati yang minta agar RUU Minerba segera disahkan. Mana ada. Tidak pernah,” cetus Marpaung.

Dalam RUU Minerba, pemerintah mencantumkan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Dalam Pasal 59 ayat 2, disebutkan gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan pelaksanaan KP minerba di wilayahnya kepada menteri sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

Di Pasal 60 (2 dan 2a) juga menyebutkan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang tidak mempunyai inspektur tambang, maka Menteri ESDM akan menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pengawasan.

Dalam proses pembahasannya, Pansus RUU Minerba DPR sepakat untuk mengarahkan optimalisasi nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian daerah maupun nasional, serta upaya untuk memberikan kepastian usaha kepada investor, serta isu pengolahan dan pemulihan lingkungan limbah.

“UU Minerba yang baru nanti harus mengutamakan kepentingan nasional untuk mengatasi krisis energi,” kata Agusman Effendi, Ketua Pansus RUU Minerba DPR.

Selama ini, pertambangan di Indonesia hanya menghasilkan kondensat atau bijih yang nilainya lebih rendah. Untuk mengolahnya harus dikirim ke luar negeri, dan hasilnya dikirim lagi ke Indonesia.

Agusman yakin pengaturan izin pertambangan dalam RUU Minerba memberikan kepastian bagi investor. Juga kepastian kepada masyarakat luas.

Anggota Pansus RUU Minerba dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Hasurungan Simamora juga mengatakan, RUU Minerba dapat mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya.

Namun, dia menekankan investasi yang sudah ada dapat lebih maksimal dikelola sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RUU tersebut juga menekankan adanya batasan penguasaan lahan untuk menghindari terjadinya dominasi.

Benturan Kepentingan

Banyaknya benturan kepentingan menjadi penyebab molornya penyelesaian RUU Minerba. Bahkan, dalam proses pembahasan RUU tersebut, sempat mencuat isu suap Rp7 miliar. RUU itu memang menyisakan beberapa hal yang menjadi kepedulian utama investor.

Presiden Direktur PT Inco Arif Siregar mengatakan, isu besar yang menjadi perdebatan adalah soal pemain besar pertambangan dan pemain asing. “Masalah yang muncul nantinya, wah yang masuk pemain asing lagi. Pemain besar lagi. Kapan nih pemain kecilnya. Pasti muncul pertanyaan ini. Isu ini pasti muncul terus, dibolak-balik bagaimanapun juga,” ujarnya.

Arif menilai, semua pihak bisa berpartisipasi. Tapi sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar. “Lakukanlah investasi demi kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Tidak ada investasi skala besar yang langsung bisa balik modal. Kecuali, begitu gali-gali, terus pergi tanpa penutupan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Hal yang menjadi perhatian investor adalah, istilah kontrak karya (KK) antara investor dengan pemerintah yang dihapuskan dan diganti dengan izin. Pemerintah dan DPR belum sepakat terkait pemberlakuan bagi Kontrak Karya (KK) yang sudah ada.

Pemerintah meminta KK yang ada dihormati hingga tidak perlu mengikuti UU Minerba baru. Sementara DPR menegaskan, KK yang ada tetap harus tunduk terhadap UU ini, meski perlu masa peralihan.

Masa berlaku izin usaha pertambangan hanya 20 tahun, lebih singkat dibandingkan dengan kontrak karya yang berlaku 30 tahun. Mekanisme kontrak juga berubah dari antara pemerintah dan swasta (G to B) menjadi swasta dengan swasta (B to B), serta bagaimana masa depan kontrak karya yang ada saat ini setelah UU baru diberlakukan.

Selain itu, luas wilayah pertambangan juga dibatasi. Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto mengatakan, dalam UU Minerba, luas lahan pertambangan dibatasi berdasarkan jenis komoditas yang ditambang. Pembatasan itu berlaku untuk izin khusus pertambangan dan izin usaha pertambangan. “Pembatasan itu dilakukan agar tidak ada yang menguasai lahan terlalu besar, dan aset konsolidasi juga tidak dimungkinkan,” kata Airlangga pekan lalu.

Dalam aturan baru nanti, eksploitasi dibatasi 25 ribu hektare untuk penambangan metal mineral seperti emas dan timah, lima ribu hektare untuk intan dan batu mulia, seribu hektare untuk batu-batuan, dan 15 ribu hektare untuk batu bara. Untuk izin pertambangan rakyat, jika yang mengelola adalah individu, maka dibatasi maksimal satu hektare, untuk kelompok nonbadan hukum lima hektare, dan untuk koperasi maksimal 10 hektare.

Menurut Jeffery, kalaupun memberatkan investor, tidak masalah karena lebih baik ada kepastian hukum. Menurut dia, kalangan pengusaha tambang menyadari jika ada poin krusial yang cukup memberatkan.

“Kalau perwakilan industri mengatakan ya harus dihormati hingga akhir kontraknya. Wong itu kontrak dengan negara. Kan negara belum berubah. Masak kita ingkar dengan janji kita sendiri. Tapi ada sebagian pihak yang ingin agar dibubarkan saja. Dikaji ulang. Itu yang saya lihat konflik terakhir,” papar Jeffrey.

Meski demikian, dia menambahkan, kalangan industri sudah tidak lagi memperdebatkannya.

“Kalau tidak baik, kan masih banyak perangkat untuk menyelesaikan itu. Kan bisa kita koreksi, bongkar ulang. Kalau tidak, RUU itu tidak kelar-kelar. Soalnya sudah 9 tahun. Investor menunggu kepastian hukum itu. Lebih baik ada aturan yang pasti meskipun tidak menyenangkan, daripada tidak ada aturan.”

“Terlepas dari beberapa masalah yang mungkin muncul, UU Minerba memang harus segera diberlakukan sebagai pengganti UU No 11 Tahun 1967 yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang,” kata Jeffry.

Selain untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, UU Minerba juga dapat menjadi perangkat untuk mencegah praktik-praktik bisnis pertambangan yang tidak bertanggung jawab.


M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s