Minyak Melejit, Ongkos Produksi Selangit


Sejalan dengan melejitnya harga minya dunia, sorotan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pun kian meningkat. Salah satu sorotannya adalah soal cost recovery atau biaya untuk pengusahaan minyak dan gas yang dibebankan kepada negara. Dari tahun ke tahun, biaya eksplorasi migas yang dibebankan negara terus membengkak.

Karena itu, tidak mengherankan jika setelah dilantik menjadi Kepala BP Migas, Raden Prijono mengatakan,””Target pertama, saya akan meningkatkan produksi dan mengoptimalisasikan penerimaan negara dengan cara efisiensi cost recovery.”

Tahun lalu, biaya cost recovery untuk seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai US$8,33 miliar atau Rp 77,4 triliun. Dana ini terdiri dari US$4,802 miliar (Rp 44,6 triliun) untuk memproduksi minyak, dan US$ 3,535 (Rp 32,8 triliun) untuk memproduksi gas.

Total angka tersebut lebih tinggi dibandingkan cost recovery 2006 sebesar US$7,8 miliar, atau Rp 72,5 triliun. Dana yang meningkat itu, tak akan banyak dipertanyakan jika produksi minyak juga meningkat. Kenyataannya, realisasi target lifting minyak tak tercapai.

Mantan Kepala BP Migas Kardaya Warnika mengungkapkan latar belakang mengapa dana cost recovery cenderung akan terus naik. Menurut dia, tingginya harga minyak mendorong perusahaan perminyakan berlomba-lomba mencari peralatan, dan sumberdaya untuk meningkatkan produksi.

Harga minyak yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan hulu migas di seluruh dunia. Tak pelak aksi berebut barang dan jasa untuk keperluan operasi perminyakan seperti rig pengeboran, besi baja, kapal, crane barge, dan peralatan lainnya, tidak terhindarkan. “Kita cari kapal susah. Kalau kita mau bikin kapal sekarang, (lalu) kita kontrak dengan galangan kapal, tidak bisa mereka (bikin sekarang),” ujar Kardaya.

Kompetisi yang ketat ini tentu saja mengakibatkan harganya meningkat pesat. Selama tiga tahun terakhir, biaya sewa alat pengeboran lepas pantai meningkat sekitar 300 persen, dan harga besi baja naik sekitar 50 persen.

Meningkatnya dana cost recovery juga disumbang kondisi ladang migas Indonesia yang mayoritas sudah uzur. Rata-rata sudah beroperasi sejak 50 tahun lalu. Semakin tua suatu lapangan migas, semakin menurun produksinya. Agar bisa tetap berproduksi Teknologi yang digunakan pun harus kian baru dan canggih. Itu semua membuat ongkos produksi membengkak.

Laju penurunan produksi alami lapangan-lapangan tua di Indonesia rata-rata di atas 10 persen. Upaya yang dilakukan hanya bisa menahan laju penurunan produksi. Lapangan-lapangan yang dikembangkan belakangan ini sebagian besar adalah lapangan yang memiliki cadangan kecil, sehingga unit cost pengembangannya tinggi.

Masuknya Pertamina E&P sebagai Kontraktor KKS sejak tahun 2005 juga memberikan kontribusi kenaikan cost recovery sebesar 24 persen. Hal ini mengingat biaya produksi minyak per barel Pertamina E&P jauh lebih besar dari rata-rata Kontraktor KKS lainnya.

Untuk menekan cost recovery, Kardaya mengajukan dua alternatif, yakni berbasis PoD (plan of development) dan jaringan (grid). Melalui perhitungan berbasis PoD, kontraktor KKS tidak bisa memasukkan cost recovery di luar PoD bersangkutan. Namun, skema berbasis PoD itu dikhawatirkan menghambat upaya pemerintah mempercepat produksi migas.

Adapun alternatif berbasis jaringan, caranya dengan membagi satu blok menjadi beberapa bagian atau kotak. Sistem grid tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat kenaikan produksi dan sudah digunakan di Norwegia, AS, dan Angola. Perhitungan cost recovery baru tersebut, akan diterapkan pada kontrak migas baru, dan perpanjangan. Sedang, kontrak yang sudah berjalan akan tetap mengikuti kontrak lama.

Pengamat minyak dan gas Kurtubi mengingatkan, BP Migas tidak boleh begitu saja menyetujui pengeboran eksplorasi di wilayah kerja atau blok. Apalagi, realisasi pengeboran eksplorasi di wilayah baru nyaris nihil, meskipun penandatanganan blok terus meningkat.

Kurtubi pernah mempertanyakan masalah pengembalian (relinquishment) wilayah kerja/blok yang sudah berproduksi seperti diatur dalam kontraktor KKS. Dalam kontrak kerja sama, kontraktor diberi hak untuk tetap menguasai 20 persen, dari wilayah kerja atau blok semula hingga akhir kontrak selama 20-30 tahun.

Akibatnya, wilayah yang berisiko rugi akibat pengeboran, eksplorasi bisa dibebankan kepada negara. “Ketentuan 20 persen itu bertentangan dengan prinsip dasar kontrak kerja sama. Risiko eksplorasi semestinya menjadi beban investor,” ujarnya.

Kurtubi juga menilai sistem cost recovery saat ini rawan penggelembungan anggaran belanja (authorization for expenditure/AFE), sehingga perlu transparansi benchmark yang obyektif.

Adapun Andang Bachtiar, Pengamat Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai, cost recovery hanya bisa ditekan semaksimal mungkin, dengan mengefektifkan kerja dari BP Migas. Efektivitas itu terutama dalam hal pengawasan cost recovery. Dia pun menyoroti peningkatan produksi yang kurang efisien dan efektif karena jumlah personil yang menangani pengawasan kontrak untuk daerah, yang sudah berproduksi sangat kurang.

Di bawah kendali Prijono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo menekankan agar BP Migas segera merestrukturisasi diri. Purnomo menjanjikan adanya perubahan nama-nama yang pejabat di Badan ini. Menteri pun memerintahkan Prijono memangkas alur birokrasi yang memberatkan kontraktor KKS.

Secara panjang lebar dia memaparkan,”Penyelesaian administrasi harus diperpendek. Saya mendapat masukan, birokrasi selama ini sangat lambat. Staf dan karyawan BP Migas masih berlaku sebagai birokrat yang lamban, saya tidak mau dengar itu lagi.”

Agar harapan itu tercapai, Dia menyarankan BP Migas menjalin hubungan harmonis dengan semua pemangku kepentingan, baik kontraktor KKS dan Direktorat Jenderal Migas.

Prijono menyanggupi untuk mengubah struktur BP Migas. ”Saya sudah sampaikan sudah tidak jaman birokrasi seperti itu (yang lamban).” Dalam struktur yang baru, di setiap deputi ada unsur pengawasan keuangan untuk mengendalikan operasi dan cost recovery.

Dia juga akan menciptakan kerangka pedoman pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas yang memberikan kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif dan transparan.

Prijono berani menjamin, di masa mendatang, proses birokrasi di badan pimpinannya akan selesai di satu divisi saja, tidak tergantung dengan divisi lain. ”Dulu ada empat divisi semuanya mengambil keputusan. Dan harus melewati tiga desk. Sekarang di satu divisi saja selesai.”

M. Yamin Panca Setia

photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s