All Out Melawan Krisis Energi

PELANGGAN listrik di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan tak lagi mrengut. Listrik tetap mengalir ke rumah mereka bulan ini. Amannya pasokan listrik itu terjadi karena segala daya upaya dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang setempat, agar listrik tidak byar pet.

Perusahaan setrum negara di kota ini memilih melakukan langkah kanibal suku cadang pembangkit. Beberapa mesin pembangkit yang rusak, bagian-bagiannya dipilih yang masih baik, dan dijadikan satu.

”Cara kanibal terpaksa dilakukan karena krisis listrik tidak dapat segera diselesaikan, sementara pelanggan juga tidak mau bersabar menunggu proses lelang mesin baru,” ujar Manajer PT PLN Cabang Kotabaru, Muhammad Munir, awal bulan ini. Kendati belum mampu menutupi total kebutuhan listrik, mesin kanibal tersebut cukup efektif mengatasi krisis.

Di tingkat pusat, segala jurus juga diterapkan untuk menangkal krisis energi, yang terjadi karena melambungnya harga minyak dunia. Selain mengubah skema asumsi harga minyak US$95 AS per barel, pemerintah berupaya membumikan gerakan penghematan energi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Ampuhnya jurus yang diterapkan memang masih perlu pembuktian. Apalagi Indonesia kondang sebagai juara dalam urusan pemborosan konsumsi BBM di tingkat Asia. Tahun lalu saja, realisasi konsumsi BBM mencapai 37,3 juta kiloliter, lebih besar ketimbang jatah yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2007 yakni 36,1 juta kiloliter.

Tingginya tingkat konsumsi itu tak pelak menyedot dana subsidi BBM. Selama Triwulan I 2008, nilainya mencapai Rp32 triliun, dari total alokasi dana subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008 sebesar Rp126,82 triliun. Adapun realisasi subsidi listrik, rata-rata tiap bulan mencapai Rp2,5 triliun, dari alokasi di APBN Perubahan 2008 sebesar Rp60,29 triliun.

Menghadapi kondisi kritis itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato akhir bulan lalu menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk berhemat BBM dan listrik. “Saya menginstruksikan kepada seluruh kantor dan instansi pemerintah untuk melakukan penghematan, termasuk membatasi pemakaian kendaraan dinas dan kendaraan pribadi,” ucapnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso menyatakan, pemerintah sudah memiliki cetak biru penghematan BBM. “Kami melakukan yang namanya gerakan hemat ini ya, all out-lah,” ujarnya. Departemennya juga akan membina, dan membimbing pelaksanaan program, dan akan melaporkan pelaksanaannya setiap enam bulan kepada Presiden.

Dalam waktu dekat ini, skenario dan pola penghematan energi untuk kantor milik swasta akan diputuskan Departemen Perdagangan, dan Departemen Komunikasi dan Informatika. Adapun skenario, dan pola serupa untuk kantor pemerintah, akan diputuskan Menteri Sekretaris Negara. Hasilnya akan disosialisasikan kepada seluruh pelaku industri. “Program ini bisa mengurangi belanja energi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu.

Untuk PLN, pemerintah meminta agar ada audit spesifikasi lampu hemat energi, dan alat-alat listrik lainnya. Perusahaan negara ini telah memutuskan untuk mempercepat penggunaan gas menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar solar. Dengan cara itu, negara akan hemat sebesar Rp5 triliun. PLN juga mengalihkan pembangkit listrik berbahan bakar solar ke minyak bakar (MFO-marine fuel oil), sehingga keuangan negara hemat hingga Rp1,5-Rp2 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar, telah mengajak swasta berpartisipasi membangun pembangkit, guna memperkuat pasokan energi listrik nasional. Fahmi mengingatkan, tarif penjualan listrik oleh PLN sangat murah yakni Rp625 per kilowatt hours (KWh), sedangkan biaya produksinya Rp1.250 per KWh. Sedangkan tarif dasar listrik tidak naik sejak kuartal ketiga 2003. Akibatnya, subsidi listrik pun masih sangat besar yakni sekitar Rp60,3 triliun per tahun.

Jika dihitung, total potensi penghematan listrik di Jawa bisa mencapai 500 Megawatt (MW) sehari. Potensi penghematan terbesar diperoleh dari pelanggan besar, khususnya industri perhotelan, pusat perbelanjaan, dan tekstil.

Direktur PT PLN (Persero) untuk Jawa, Madura, dan Bali, Murtaqi Syamsudin, menilai penghematan dari pelanggan besar akan lebih efektif dibandingkan pelanggan rumah tangga. Di Jakarta saja misalnya, memiliki sekitar 4.000 pelanggan kelas kakap. Dia menghitung, jika pelanggan big fish ini bisa berhemat, penghematan pemakaian listriknya bisa mencapai 150-200 MW sehari.

Guna mencapai tujuan itu, PLN kini telah membentuk tim gugus tugas untuk mendekati pelanggan besar. Jurus yang ditawarkan, antara lain, mematikan salah satu elevator selama tiga jam, penggunaan eskalator otomatis yang hanya bergerak jika ada pengguna, dan menyetel mesin pendingin ruangan pada suhu 25 derajat Celsius.

Jurus lain yang akan diterapkan pemerintah adalah meminta pengelola supermarket dan pusat perbelanjaan mengurangi waktu operasional. Jam buka diundur, dan jam tutup dimajukan. Semua kantor pemerintah dan swasta juga harus mempunyai inspektur atau pengawas dalam program penghematan.

Segala jurus memang harus dipakai dengan sungguh-sungguh. “Jika tidak ada langkah penghematan, volume BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 41 juta Kiloliter,” ujar Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama Januari-Maret 2008 saja sudah mencapai sekitar 27 persen dari alokasi volume BBM bersubsidi dalam APBN-P 2008 yakni sebesar 37,04 juta kiloliter. Total konsumsi tahun ini akan terjadi potensi kenaikan sekitar 15 persen apabila tidak ada upaya penghematan dan pengawasan.

Menurut Purnomo, dengan alokasi volume BBM bersubsidi sebesar 37,4 juta kiloliter serta asumsi harga minyak sebesar US$95 per barel, dana negara untuk subsidi BBM membengkak menjadi lebih dari Rp125 triliun .

Membengkaknya konsumsi BBM, menurut Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Tubagus Haryono, karena makin banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Selama kuartal pertama 2008 penjualan kendaraan meningkat tajam. “Ini berimplikasi pada peningkatan konsumsi BBM,” ujarnya.

Buruknya infrastruktur ikut menyumbang tingginya pemborosan energi sektor transportasi. Untuk itu, selain memperluas penerapan kartu kendali untuk penghematan minyak tanah, program penerapan smart card (kartu pintar) juga diberlakukan untuk menghemat konsumsi premium, dan solar akan segera diterapkan.

Saat ini, BPH Migas tengah menyiapkan perangkat hukum dan pendukung lainnya. “Departemen Keuangan telah menganggarkan dana Rp 300 miliar untuk program smart card,” katanya.

Koordinator Working Group On Power Sector Restructuring (WGPSR) Fabby Tumiwa menilai, upaya hemat energi yang dilakukan pemerintah selama ini tidak berdampak penurunan pola konsumsi BBM dan listrik. Karena itu, Fabby mengusulkan agar langkah penghematan energi harus disertai dengan disinsentif seperti merasionalisasikan harga listrik, sehingga mendorong masyarakat untuk berhemat.

“Kalau sekedar seruan sangat sulit menekan konsumsi energi, karena disinsentifnya apa,” katanya menanyakan. Sebuah seruan berdampak atau tidak memang tergantung kesadaran. “Tidak semua orang punya persepsi soal hemat energi,” kata Fabby mengingatkan.

Lalu bagaimana dengan rasionalisasi harga BBM? Seperti dikatakan Presiden Yudhoyono, kenaikan harga BBM adalah opsi terakhir, atau dengan kata lain menjadi jurus pamungkas.

M.Yamin Panca Setia/Thonthowi Dj

Photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s