Tambang yang Dibenci dan Dicintai


FAISAL Basri menuding Purnomo Yusgiantoro tak becus selama menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia mempreteli rekam jejak Purnomo lewat data-data produksi minyak, gas dan tambang yang mengecewakan.

“Kita lihat kontribusi oil and gas, yang praktis selama masa pak Purnomo selalu turun. Harga minyak naik, tapi produksi turun seperti perosotan anak-anak. Nyungsep. Terus turun. Menteri yang sama sekali tidak memberikan kontribusinya buat bangsa, ya Pak Purnomo itu,” tuding Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu dalam sebuah acara di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, produksi minyak yang menurun membuat negara tekor karena sensitifitas penurunan produksi jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak.

“Setiap produksi minyak turun 50 barel, maka APBN jeblok sekitar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Sementara kalau harga minyak naik berkisar 10 dollar AS, APBN cuma jeblok hanya Rp500 milar saja,” katanya.

Faisal juga tak habis pikir besarnya biaya operasional (cost recovery) yang dikeluarkan negara untuk Pertamina yang tidak berbanding lurus dengan Chevron.

Di tahun 2007, katanya, cost recovery Pertamina mencapai 34 dollar AS per barel. Sementara Chevron hanya 6 dollar AS per barel.

Melihat kenyataan itu, Faisal dengan sinis menyatakan, “Jadi tak benar jika banyak kalangan yang menilai, perusahaan asing telah merampok sumberdaya mineral di Indonesia. Perampok sejatinya adalah Pertamina,” cetusnya.

Di bawah kepemimpinan Purnomo, Faisal menambahkan, kontribusi pertambangan sangat kecil yakni hanya sekitar 2,9 persen bagi pemasukan negara. Sektor pertambangan juga kurang memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan jumlah tenaga kerja.

”Mungkin kontribusi pertambangan hanya 2 persen saja,” Faisal memperkirakan.

Kontribusi bagi tenaga kerja pertambangan di tahun 2007 tidak berbanding lurus dengan sektor pertanian yang mencapai 41,2 persen, industri 12,4 persen, konstruksi 5,2 persen, perdagangan 20,6 persen, dan transportasi 6,0 persen.

Kecilnya kontribusi pertambangan bagi negara, kata Faisal, tidak berbanding lurus dengan kerusakan akibat eksploitasi pertambangan.

“Jadi tanpa mining, republik ini juga sebenarnya bisa hidup. Tambang lebih banyak memberikan masalah daripada memberikan kemaslahatan bangsa ini,” sesalnya.

Dalam lingkup perdagangan komoditas tambang di pasar internasional, Faisal menilai, Indonesia juga gagal memanfaatkan kenaikan harga komoditas pertambangan.

Dia mencontohkan gagalnya Indonesia menjadi pemain dalam penentuan harga di batubara, timah, nikel, maupun almunium. Padahal, Indonesia adalah produsen. “Kita gagal manfaatkan secara optimal peningkatan harga,” ujarnya.

Tapi, Purnomo punya data berbeda. Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia telah mendorong peningkatan keuntungan dari komoditas tambang seperti gas dan batubara. “Indeksnya cukup tinggi. Di Jakarta Stock exchange bisa dilihat. Sektor pertambangan memberikan kontribusi triliun kepada negara. Kita lihat pertambangannya, tambang memberikan good number,” jelasnya.

Witoro, Direktur Teknik Mineral dan Batubara Departemen ESDM yang mewakili Dirjen Mineral dan Batubara Simon Felix Simbolon juga mengoreksi tudingan miring terhadap pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi pertambangan bagi negara.

Menurut dia, kontribusi minyak, gas dan tambang terhadap product domestic bruto (PDB) sangat membanggakan.

“Kami rasanya bangga memberikan kepada negara pada akhir tahun 2007 sebesar Rp32,3 triliun, dan kemarin dari Departemen Keuangan, sudah mencapai Rp36 triliun,” katanya.

Kontribusi tambang, kata dia, tidak hanya royalti dan pajak. Namun, banyak pengeluaran lain yang harus disediakan perusahaan terhadap masyarakat seperti pengembangan corporate social responsibility (CSR).

“Banyak sebetulnya yang tidak tercatat, Rp36 triliiun belum termasuk gaji pegawai, CSR dan sumbangan pihak ketiga, dan pengeluaran untuk ke kas negara. Dan financial itu harus dikeluarkan oleh industri,” ujarnya. Menurut dia, sekitar Rp200,8 triliun dihasilkan Departemen ESDM yang Rp36 trliun dari mineral dan batubara.

Meski demikian, keuntungan pertambangan sebenarnya bisa lebih digenjot. Nilai fantastis yang diklaim pemerintah itu hanya diperoleh dari ekspor mentah hasil tambang, serta momentum melonjaknya harga minyak mentah dunia yang memicu naiknya komoditas tambang. Keuntungan berlipat bisa didapat jika sektor pertambangan mampu menggenjot nilai tambah.

Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, puluhan tahun Indonesia mempunyai tembaga, batubara dan kaya akan timah. Namun, kekayaan itu tidak mampu mengembangkan effective resource prosession.

“Tetap saja republik ini kalau kita melihat data statistik dikenal sebagai low material mining export, dan the mining development tidak menjamin keberlanjutan kesejahteraan daerah, karena ada mining clastion.”

Emil juga mempertanyakan tanggungjawab perusahaan tambang untuk menekan angka kemiskinan masyarakat di sekitar tambang setelah meraup untung berlipat dari eksploitasi tambang. ”Kalau mining tutup, bagaimana dampaknya pembangunan bagi daerah,” katanya.

Kenyataan memang menunjukan, hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar tambang hidup miskin.

Adi Widyanto dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai, hampir 40 tahun Indonesia mengelola sektor tambang ternyata tidak mampu mengembangkan industri hilir berbahan baku mineral. Akibatnya, sektor tambang tidak memberikan value added yang nyata buat ekonomi nasional, kurang maksimal dalam penciptaan peluang ekonomi baru dan penyerapan tenaga kerja dari industri-industri berbahan dasar mineral.

Witoro mengakui jika keterkaitan hulu dan hilir masih rendah di sektor pertambangan. Menurut dia, orientasi sektor pertambangan masih ekspor bahan mentah.

“Itu harus kita pikirkan. Pengelolaan harus dilakukan dan diutamakan di dalam negeri, sehingga pendapatan dari hasil tambang bukan hanya dari hulu, tetapi juga dari hilir juga lebih besar. Selama ini kita menyejahterakan negara lain, tetapi tidak negara sendiri. Padahal kita punya potensi untuk itu. Seperti Jepang, mereka mendatangkan mineral dari mana saja, mereka tidak menghasilkan mineral, tetapi mereka mampu (mengolahnya, red).”

Karena itu, Witoro menilai, ketersediaan infrastruktur tersebut harus didukung oleh dapartemen lain. “Harusnya ikut memikirkan dan mendorong infrastruktur sehingga bisa didorong keekonomiannya.”

Usulan itu didukung Presiden Direktur PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk Arif S Siregar.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan infrastruktur untuk mengembangkan intermediate process untuk mendukung industri pertambangan, khususnya yang berskala menengah.

“Untuk pengelolaan (bahan mentah) pertambangan, paling tidak untuk pertambangan skala menengah di Indonesia. Pemerintah juga harus bisa memberikan pengusaha semacam insentif seperti tax holiday,” katanya.

Selain itu, Arif yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia mengusulkan, agar nilai tambah pertambangan bisa diraup maksimal, maka pemerintah harus mewajibkan kepada industri tambang agar mengolah bahan mentah tambang di dalam negeri.

Selama ini, industri hanya mengekspor bahan mentahnya saja sehingga keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Kebijakan tersebut, tidak hanya akan menggenjot nilai tambah di sektor pertambangan, tetapi juga dapat memerangi illegal activity.

“Sekarang kan banyaknya illegal activity, karena dapat dengan mudah mengekspor hasil bahan mentah tambang ke luar negeri. Dengan izin pemerintah lokal saja, mereka dapat mengekspor bahan mentah,” ujarnya.

Kondisi tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi fiscal untuk pemerintah karena ekspor illegal activity tidak membayar ke pemerintah.

“Kalau pemerintah bisa mengharuskan industri pertambangan itu, agar paham jangan menjual tanah air. Tapi, jual-lah sesuatu yang bernilai lebih. Tidak sebagai bahan baku saja,” katanya.

Sementara terkait dengan kritik jika perusahaan tambang, kurang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan masyarakat sekitar, Arif mengatakan, tidak semua kondisi itu terjadi di sekitar kawasan tambang.

“Kalau beberapa tempat, masyarakat di sekitar tambang itu pada makmur, tetapi ada beberapa tempat yang tidak makmur. Mestinya merata lah ya,” katanya.

Masalah tersebut, lanjut Arif, bisa dipecahkan jika semua perusahaan tambang memahami subtansi dari CSR (Corporate Social Responsibility).

“Kita kan orang timur ya. Kita ingin melihat masyarakat meski tidak terlibat di industri tetapi paling tidak mereka juga turut menikmati keberadaan industri. Dasarnya CSR itu kan di situ. Kalau CSR dilaksanakan dengan baik, tidak akan ada perbedaan gap yang terlalu tinggi. Tetapi memang pasti ada perbedaan gap yang tinggi, tetapi jangan terlalu tinggi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono menilai, added value pertambangan bukan hanya diarahkan untuk pengembangan masyarakat sekitar.

Tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan di sektor pertambangan. “Sumberdaya di daerah harus di-up grade juga.”

Dia mengharap, agar RUU Minerba yang akan diterbitkan nanti bisa memberikan goals yang positif bagi kepentingan nasional dan daerah.

Upaya menggejot nilai tambah (added value) di sektor pertambangan menjadi perhatian serius Komisi VII DPR yang menangani bidang energi dan pertambangan. Upaya meningkatkan nilai tambah, akan diatur dalam RUU Mineral dan Batubara.

Ketua Pansus RUU Minerba Agusman Effendi mengatakan, Pansus RUU Minerba memiliki semangat yang sama tentang arti penting agar investasi dapat masuk dengan mudah ke sektor pertambangan.

Menurut dia, pada prinsipnya investasi harus mudah masuk. Namun, uang yang masuk tidak sia-sia dan mudah keluar lagi, melainkan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian nasional.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo dan http://www.foeeurope.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s