Bisnis Listrik yang Selalu Tekor

PT PLN (Persero) kewalahan menekan laju konsumsi listrik. Langkah penghematan listrik untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) agar mengurangi beban keuangan negara nyatanya tak membuahkan hasil.

Buktinya, dalam empat bulan pertama, konsumsi BBM untuk pembangkit PLN sudah mencapai 42,24 persen atau sekitar 3,65 juta kiloliter dari kuota yang disepakati 8,645 juta kiloliter di tahun 2008.

Artinya, penghematan listrik untuk menekan konsumsi BBM yang dilakukan PLN, berbuah nihil.

“Tapi, kita sudah berusaha efisien, dari kantung sini, dari kantung situ. Tetapi, harga BBM naik terus. Ya apa mau disalahkan efisiensi,” jawab Rudiantara, Wakil Direktur Utama PT PLN di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam exercise laporan kebutuhan subsidi tahun anggaran 2009, jika harga ICP menembus level 130 dollar AS per barel, dengan kurs Rp9250, maka PLN membutuhkan dana sekitar Rp71,149 triliun, dengan variabel pertumbuhan 6,72 persen dan margin 2 persen.

PLN pun kini dihadapkan masalah menghadapi lonjakan harga batubara yang menjadi sumber energi sejumlah pembangkit listrik yang diprediksi harganya bisa menembus US$81 per ton di triwulan IV-2008 atau tumbuh 38,8% dari posisi triwulan I ini.

“ICI (Indonesia Coal Index) yang kalori 5.000 sudah 90 dollar AS. Ini juga membuat beban kita. Akibatnya, kalau listrik terus dijalankan sesuai dengan kapasitas yang ada maka akan mencapai triliunan tambahan beban ke kita,” jelas Rudiantara.

Pemerintah sebelumnya mendesak PLN untuk melakukan efisiensi.

Direktur Utama PT PLN Fahmi Muchtar menyatakan yakin manajemen PLN dapat merealisasikan target efisiensi sebesar Rp5 triliun. Dalam program efisiensi, PLN melakukan percepatan MFO-nisasi senilai Rp0,8 triliun, percepatan gasifikasi PLTU Muara Tawar Rp1 triliun, penekanan susut dan efisiensi internal Rp500 miliar, dan penerapan tarif nonsubsidi 6000 VA sebesar Rp2,5 triliun.

Namun, saat harga minyak dan batubara melonjak, PLN pun kelimpungan. BUMN kelistrikan itu meminta agar jatah subsidi listrik dari pemerintah ditingkatkan.

Terpaksa, karena listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah pun berencana mengkaji tambahan dana subsidi buat PLN guna mengantisipasi membengkaknya konsumsi listrik melebihi kuota yang ditetapkan APBN Perubahan 2008 sebesar 9,1 juta kiloliter.

Padahal, Maret lalu, asumsi subsidi listrik dalam APBN Perubahan tahun 2008 diketok pemerintah dengan DPR sebesar Rp61,01 triliun, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp28 triliun.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Jacobus Purwono mengatakan, usulan penambahan subsidi itu akan segera oleh Departemen ESDM, Departemen Keuangan dan Komisi VII DPR.

Total kebutuhan subsidi PLN amat terkait dengan harga ICP. Jika ICP menembus level 130 dollar AS per barel, maka diperkirakan kebutuhan subsidi PLN menembus Rp71,149 triliun jika kurs dollar mencapai Rp9250.

”Itu baru asumsi koorporasi perusahaan kami,” kata Fahmi.

Sulit Tumbuh

PLN pun pesimis bisa meningkatkan pertumbuhan konsumsi listrik nasional seperti tahun lalu yang mencapai 6,7 persen. Di tahun ini, PLN hanya bisa menggejot pertumbuhan 1,42 persen. Dengan kondisi itu, jangan harap PLN bisa melayani kebutuhan listrik yang masih defisit. “Orang yang mau tambah daya untuk kegiatan usaha bisa tidak terlayani. Kalau tidak ada upaya khusus bagi pelanggan yang sudah ada,” jelas Direktur Jawa Madura Bali PT PLN Murtaqi Syamsudin.

Padahal, begitu banyak yang mengharap PLN dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik. ”Saat ini tidak ada jaminan saat krisis ini, listrik tidak akan mati karena kapasitas listrik PLN sangat kurang,” tambah Rudiantara.

Menurut dia, sejak tahun 1997 hingga 2008, tambahan kapasitas listrik hanya sekitar 3.000 megawatt (MW) dari 24 ribu MW yang dimiliki PLN saat ini.

Akhir-akhir ini, PLN juga kerap melakukan pemadaman listrik. Kurangnya pasokan BBM dari Pertamina selalu menjadi alasan PLN setiap kali terjadi pemadaman. Beberapa waktu lalu, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Grati, sempat padam lantaran tak mendapat pasokan BBM dari Pertamina.

Namun, tak hanya masalah tersendatnya pasokan BBM yang membuat listrik mati. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil pernah marah atas kinerja direksi PLN yang tidak mampu mengatasi pasokan batubara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Cilacap hingga berhenti operasi.

Negara pun dirugikan triliunan rupiah. Wajar, jika kemudian Sofyan mengintruksikan Dewan Komisaris PLN untuk memecat Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim.

Rugi Terus

Rekam jejak PLN dalam mengembangkan bisnis kelistrikan pun sangat buruk. BUMN itu tak pernah bisa lepas dari ”sapihan” pemerintah lantaran tak pernah meraup untung. Dalam setiap laporan keuangan tahunannya, PLN selalu merugi dengan nilai yang begitu besar.

Di tahun 2007 lalu, PLN menepatkan posisi teratas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling merugi. Totalnya kerugiaannya mencapai Rp5,6 triliun. Nilai kerugian itu naik drastis dibandingkan kerugian di tahun 2006 yang mencapai Rp1,9 triliun.

Sementara di tahun 2005, total kerugian PLN mencapai Rp4,93 triliun. Sementara di tahun 2004, kerugian PLN mencapai Rp2 triliun, turun signifikan dibandingkan kerugian di tahun 2003 yang mencapai Rp5,9 triliun.

Kerugian yang dialami PLN lebih disebabkan karena tingginya konsumsi BBM untuk mengoperasionalkan sejumlah pembangkit.

Di tahun 2008 ini, Sofyan Djalil mahfum jika PLN tetap akan menanggung rugi. Bahkan, kerugiannya lebih besar dibandingkan tahun lalu.

PLN akan makin tekor lantaran melambungnya harga minyak dunia dan batubara sebagai bahan bakar pembakit listrik.

“Terpaksa bebannya harus tambah terlebih harga batubara juga tinggi sekarang dan PLN membeli batubara sesuai harga pasar,” kata Sofyan.

Menurut Rudiantara, naiknya harga BBM dan batubara, menyebabkan reserve margin PLN tergerus.

”Kalau ini terjadi terus, kalau pasar terus mengkonsumsi listrik, maka kami juga dibebankan biaya BBM dan biaya batubara yang makin lama makin tinggi, sementara reserve margin kita makin tipis,” ujar Rudi.

Untuk mengurangi kerugian itu—selain melakukan penghematan, pemerintah juga mendesak PLN untuk gencar melakukan konversi energi gas dari solar dan memaksimalkan penggunaan marine fuel oil (MFO) agar biaya operasional lebih murah.

Dengan menggunakan gas untuk pembangkit listrik yang berbahan bakar solar, keuangan negara bisa dihemat hingga Rp5 triliun. Sementara dengan mengalihkan solar ke MFO maka PLN bisa berhemat sekitar Rp2 triliun.

PLN memang selama ini memanjakan pengoperasian bahan bakar solar untuk menggerakan pembangkitnya.

Komisaris PT Artho Ageng Energi (AAE) Budi Harjanto mengatakan, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Indonesia yang dioperasionalkan PLN belum banyak memanfaatkan MFO, namun masih menggunakan solar.

Padahal, saat ini harga solar industri mencapai rata-rata Rp8.000 per liter, sedangkan harga MFO hanya sekitar Rp4.000. dengan begitu, bisa menghemat biaya BBM hingga 50 persen.

Sejauh ini, Fahmi menjelaskan, program MFO-nisasi sudah berjalan pada PLTD-PLTD di luar jawa sebesar 170 MW.

PLN juga melakukan percepatan gas untuk PLTGU Muara Tawar sebesar 854 MW yang dilaksanakan dengan jadwal Juni 2008 untuk Pertamina sebesar 30 BBTUD, dan PGN pada Juli 2008 sebesar 90 BBTUD dan Oktober 2009 sebesar 200 BBTUD.

Fahmi juga mengatakan dalam upaya pengendalian beban lebih lanjut, PLN melakukan intensifikasi penerapan dan perluasan tarif nonsubsidi, sosialisasi hemat energi, pengurangan jam nyala billbiard, koordinasi dengan pelanggan-pelanggan besar untuk penghematan dan memperbaiki load factor, serta memberikan asistensi audit energi kepada pelanggan.

Namun, PLN mencatat, sejauh ini terjadi beban puncak yang sudah melebihi target PLN sehingga berdampak kenaikan dan pertumbuhan beban yang rata-rata dari Januari-Mei sekitar 4 persen.

Disinsentif Harga

Fabby Tumiwa, Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) menyayangkan PLN rugi melulu, sementara posisi PLN adalah memonopoli bisnis listrik.

Dia menyarankan agar PLN segera menempuh sejumlah langkah penting seperti meningkatkan volume penjualan karena pemasukan terbesar PLN memang dari penjualan listrik.

Fabby menilai, upaya hemat energi yang dilakukan PLN selama ini akan sia-sia jika tidak disertakan kebijakan diinsentif harga. Dia mengusulkan agar dilakukan rasionalisasi harga listrik sehingga mendorong masyarakat untuk berhemat.

Menurut dia, sekarang harga listrik memang harus dinaikan karena tarif listrik jauh lebih rendah dibandingkan dengan ongkos produksi PLN.

“Kalau dihitung dengan harga biaya produksi listrik, rata rata kan 10-12 sen, tarif kita sekitar 6-7 sen. Itu yang disubsidi oleh pemerintah.”

Masalahnya, kata dia, yang menikmati subsidi BBM bukan hanya konsumen rumah tangga atau masyarakat miskin, tetapi konsumen industri besar juga menikmati. Dia menyakini rasionalisasi harga adalah instrumen kontrol yang baik.

“Jadi, kalau sekedar seruan sangat sulit menekan konsumsi energi, karena disinsentifnya apa. Jadi, kalau berdasarkan seruan, kalau tidak juga menuruti, ya tidak ada dampaknya juga. Seruan tergantung kesadaran. Tidak semua orang punya persepsi soal hemat energi.”

Namun, Fabby mengingatkan, rasionalisasi harga listrik harus dilihat dari kemampuan masing-masing golong. Pemerintah harus mengetahui tingkat konsumsi listrik yang dipakai masyarakat miskin. Jangan sampai hak masyarakat miskin dipangkas, serta ditekan untuk membayar harga listrik yang sama dengan golongan kaya.”

Purwono mengatakan, pemerintah akan mengkaji perluasan tarif listrik nonsubsidi ke pelanggan di bawah 6.600 VA untuk menekan konsumsi BBM PLN.

Melalui program tarif listrik nonsubsidi, jika masyarakat tidak berhemat, maka PLN setidaknya akan mendapat tambahan dana Rp2,7 triliun.

Namun, kalau masyarakat berhemat maka biaya BBM perusahaan listrik tersebut berkurang hingga Rp8,1 triliun. “Jadi, kami berharap masyarakat berhemat,” katanya.

Menurut dia, jika masyarakat berhemat setengah saja, maka PLN akan mendapat tambahan pendapatan Rp1,35 triliun.

Purnowo menilai, pengenaan tarif nonsubisi bagi pelanggan 6.600 VA ternyata cukup efektif. ”50 persen pelanggan melakukan pengehamatan. Kebijakan itu diharapkan berdampak yang baik PLN agar lebih dalam membantu cash flow perusahaan.”

Purwono juga menilai, di tahun 2009 nanti diharapkan akan terlihat membaiknya beberapa indikator pengusahaan yang dilakukan PLN.

Menurut dia, penjualan tetap tumbuh, dengan tingkat konsumsi volume BBM yang menurun.

”Loss juga turun dari rencana 0,6 persen, ini sebetulnya cukup luar biasa, karena tahun lalu, untuk turun 0,1 persen saja, sulitnya luar biasa. Kalau dirupiahkan mencapai 500 miliar bisa dihemat.”

Selain itu, Fahmi menambahkan, porsi pembangkit PLTU, PLTA, PLTGU di 2009 diperkirakan meningkat. ”Itu merupakan indikator-indikator penguasaan yang lebih daripada tahun lalu,” nilai Fahmi.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s