Sengketa Bandrol Listrik Panas Bumi






Sengketa Bandrol Listrik Panas Bumi


ALVIN Lie, anggota Komisi VII DPR yang menangani bidang energi dan pertambangan bertanya ke Direktur PT PLN (Persero) Fahmi Muchtar.

”Mengapa di tahun 2009, komposisi produksi energi panas bumi (Geothermal) lebih rendah dibandingkan tahun 2008,” tanyanya.

Dari data PLN yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, memang menunjukan komposisi produksi energi panas bumi di tahun 2009 yang ditetapkan PLN hanya 2,70 persen—lebih rendah rendah dibandingkan 2008 yang mencapai 3,20 persen.

BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan itu mengandalkan batubara sebagai sumber energi untuk menggerakan sejumlah pembangkit listriknya.

Di tahun 2009, komposisi produksi batubara sebagai sumber energi PLN mencapai 47 persen. Sementara bahan bakar minyak 19,45 persen, gas sekitar 23,20 persen. Sisanya air mencapai 7,60 persen, dan biodisel yang hanya 0,05 persen.

Minimnya penggunaan energi panas bumi oleh PLN sangat disesalkan. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan panas bumi terbesar di dunia.

Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Kongres Panans Bumi 2010 di Bali. “Image kurang baik kalau menurun,” sesal Alvien.

PLN memang mengabaikan untuk menggunakan potensi energi panas bumi guna mengoperasikan pembangkitnya. Pasalnya, hingga sekarang masih terjadi silang sengketa soal patokan harga listrik bersumber dari panas bumi antara PLN dengan investor.

Pemerintah sebelumnya mengisyaratkan formula harga jual listrik panas bumi ditetapkan sekitar 80 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik PLN di wilayah pengembangan panas bumi bersangkutan.

Berdasarkan formula itu, harga listrik panas bumi di wilayah Jawa-Bali sekitar 5,7 sen dolar AS per kWh. Sementara di wilayah lain seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera, harganya sekitar 10 sen dolar AS per kWh.

Saat ini, harga BPP di wilayah Jawa-Bali adalah Rp 831-Rp 936 per kWh untuk tegangan rendah, Rp 745-Rp 840 untuk tegangan menengah dan Rp 704- Rp 794 per kWh untuk tegangan tinggi.

Formula sebesar 80 persen dari BPP itu merupakan harga maksimal dan akan menjadi patokan harga bagi tender panas bumi yang dilaksanakan pemda.

Namun, PLN menilai, formula tersebut masih belum final. PLN merengek agar pemerintah menetapkan harga yang murah. BUMN itu mengharap agar menerapkan sistem BPP per provinsi. Bahkan, dalam RKAP-nya tahun ini, PLN menetapkan harga beli listrik panas bumi rata-rata kurang dari US$5 sen per kWh.

Tapi, patokan harga PLN itu dinilai rendah oleh investor.

Menurut Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Suryadharman, perhitungan BPP per provinsi menimbulkan selisih sangat jauh antara satu provinsi dan provinsi lainnya.

“Ada satu provinsi yang BPP-nya mencapai US$15 sen per kwh, ada juga yang hanya US$5 sen per kWh,” katanya.

Dengan perhitungan per sistem regional, BPP untuk Jawa dan Bali misalnya akan jatuh pada level US$7 sen per kWh.

Sedangkan Sumatera harganya sekitar US$ 8 sen per kwh, dan Sulawesi sekitar US$9 sen per kWh. “Kalau dikelompokkan semua, jatuhnya sekitar US$10-11 sen per kWh. Pendekatan ini lebih masuk skala keekonomian. Harga keekonomian listrik panas bumi hanya sekitar US$7sen-US$8 sen per kWh.”

Investor ingin harga tinggi karena nilai investasi untuk menggali energi panas bumi terbilang tinggi. Lantaran silang sengketa soal harga itu, PLN hanya mematok komposisi produksi energi panas bumi untuk listrik hanya 2,7 persen di tahun 2009.

Tapi, Fahmi mengatakan, PLN mendukung energi panas bumi ditingkatkan daripada sumber energi primer lainnya yang tidak kredibel. Menurut dia, dengan peraturan menteri mengenai panas bumi, maka diharapkan dapat merangsang investasi di panas bumi.

”Tinggal bagaimana kami merealisasi. Tentu kami mengharap untuk 10 ribu megawatt (MW) tahap kedua yang direncanakan pemerintah, sudah memasukan panas bumi sebagai program percepatan,” ujarnya.

Fahmi mengharap untuk program 10 ribu MW tahap kedua, setidaknya dari total potensi panas bumi yang mencapai 27 ribu MWe, sebanyak 15 ribu MWe dapat dimanfaatkan. Sayang, Fahmi tidak menjelaskan soal patokan harga yang diharapkan investor.

Tapi, ketidakjelasan mengenai harga patokan itu menyebabkan investor enggan menggarap panas bumi di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia hanya PLN yang memonopoli pembelian energi listrik panas bumi.

Padahal, banyak investor yang sudah melirik.

”Sudah banyak investor yang berminat untuk mengembangkan panas bumi karena punya karakter yang bagus. Panas bumi merupakan proyek jangka panjang, bisa 100 tahun lebih,” ujar Sugiharto Harsoprayitno, Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Jurnal Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Badan Geologi Departemen ESDM juga sudah mengindentifikasi 253 area potensial panas bumi yang ada di Indonesia.

Bagi investor, aturan harga jual tersebut akan memberi kepastian kepada para investor. Peraturan pelaksana UU tersebut terkatung-katung hingga lima tahun. Akibatnya, pengembangan panas bumi pun terkendala.

Direktur Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Jacobus Purwono telah beberapa kali menjanjikan untuk menerbitkan harga tersebut.

“Menteri sudah mengeluarkan peraturan untuk menetapkan norma-normanya, dan tentu angkanya ditetapkan oleh Dirjen dalam Permen. Dalam minggu ini, besok atau lusa angka-angka berapa rupiah BPP di tengah tegangan tinggi, dan

ditegangan menengah (akan ditetapkan) ,” katanya di Jakarta (4/5). Dengan terbitnya patokan harga tersebut, lanjut Purwono, sejumlah kepala daerah seperti di Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dapat melaksanakan tender.

Senin (28/4), Purwono juga menyatakan, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Tarif Panas Bumi akan terbit minggu ini. Tapi, hingga sekarang belum terbit ketentuan tarif energi panas bumi dari pemerintah.

Tarif panas bumi yang akan berlaku sesuai dengan Permen ini adalah 80 persen dari BPP PLN di lokasi yang bersangkutan.

Menurut Purwono, harga patokan panas bumi nanti harus bisa diterima oleh investor tetapi juga bisa bermafaat bagi PLN untuk meningkatkan kapasitas listrik. ”Menteri ESDM sudah mengeluarkan harga patokan, di mana harga patokan ini tentu adalah harga patokan yang bisa diterima oleh, investor panas bumi, bisa menarik investor, tetapi juga bisa bermafaat bagi PLN di waktu datang,” katanya.

Dia mengaku memang PLN mengharap harga yang serendah-rendahnya. Sementara investor maunya harga setinggi-tingginya.

”Jadi, tidak pernah ketemu. Oleh karena itu, panas bumi ini perkembangannya tidak begitu mengembirakan,” akuinya.

Menurut Purwono, harga patokan panas bumi ditentukan melalui persentase biaya pokok sistem PLN setempat. “Pertanyaannya mengapa kalau di

Sumatera, invetor bisa jual lebih mahal, sementara di Jawa hanya bisa menjual dengan harga murah. Memang disitu adalah daya tariknya agar supaya

potensi panas bumi yang ada di luar jawa itu bisa sangat menarik bagi investor tetapi juga sangat menguntungkan bagi PLN karena bisa menurunkan

biaya pokok penyediaan listrik PLN.”

Sementara soal angka harga patokannya, Purwono belum bersedia mengumumkannya.

Pemerintah seharusnya segera menerbitkan harga patokan tarif listrik energi panas bumi. Pasalnya, sejumlah investor sudah menanti. Di beberapa daerah bahkan telah mengundang para investor untuk bertandang. NAD misalnya, mengundang investor untuk mengembangkan energi panas bumi yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar dan Sabang guna mengatasi krisis listrik di daerah itu.

Kepala Dinas Pertambangan dan energi Provinsi NAD, Sofyan Basri mengatakan, potensi energi panas bumi cukup besar, namun belum dimanfaatkan sehingga Pemprov NAD menginginkan investor serius menggarap energi tersebut.

Menurut dia, telah banyak perusahaan yang menanyakan potensi energi panas bumi untuk tenaga listrik. Potensi energi di Kabupaten Aceh Besar berada di Desa Ie Su`um, Kecamatan Masjid Raya mencapai 150 Mega Watt dan di Kota Sabang sebesar 50 MW.

Bila potensi ini dimanfaatkan, maka pihak investor bisa menjual kepada PT PLN sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah, sekaligus mengurangi beban biaya PLN lantaran pembelian bahan bakar solar yang saat ini harganya mahal.

Pemerintah Jawa Barat juga rencananya awal Mei 2008 lalu berencana membuka tender energi panas bumi. Sekitar 12 investor berminat dalam lelang panas yang diselenggarakan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Propinsi Jawa Barat. Namun, rencana itu tak jelas kabarnya. Pemerintah setempat rencananya akan melelang tiga wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi yakni Cisolok-Cisukarame (15.580 hektare), Gunung Tampomas (27.010 hektare), dan Gunung Tangkuban Perahu (44.710 hektare). Masing-masing lokasi memiliki potensi listrik sebanyak 30-45 MW, 20-50 MW, dan 100 MW. Untuk ketiga WKP tersebut, total investasinya mencapai 400 juta dolar AS.

Indonesia memang sudah seharusnya menggejot produksi energi panas bumi seiring melambungnya harga minyak dunia, dan batubara yang memberatkan beban keuangan negara. Panas bumi adalah energi yang terabaikan, sementara potensinya sangat besar. Dari total potensi energi panas bumi yang mencapai 27.189 Mega Watt equivalent (MWe), atau 40 persen dari total potensi energi panas bumi di dunia, kurang maksimal dimanfaatkan. Potensi energi panas bumi yang cukup besar itu hingga kini baru dimanfaatkan sebagian kecil, yakni 992 MWe, atau hanya 3 persen dari potensi yang ada.

Bandingkan dengan Filipina yang hanya memiliki potensi 4.335 MWe, namun telah memanfaatkan 1.931 MWe. Demikian pula dengan Amerika Serikat yang telah mengelola 2534 MWe dari total potensi panas buminya yang mencapai 22990 MWe.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s