Gerah Dibandrol Murah

PENGUSAHA batubara tak nyaman berbisnis batubara dengan PT PLN (persero). Pasalnya, harga batubara yang dipatok PLN lebih murah dibandingkan tawaran harga yang ditawarkan konsumen asing. Ironisnya, pembayaran batubara PLN pun kerap telat.

“Bayarnya pun kerap hutang. Tanya saja ke PT Bukit Asam (PTBA) Tbk. Kalau swasta takut semua kalau ditanya. Takut gak dibayar,” cetus Jeffery Mulyono, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) saat ditemui di kantornya.

Dalam urusan penyediaan pasokan batubara, PLN juga tak ingin tekor. PLN meminta pengusaha agar pengiriman batubara secara cost and freight (CNF)—yang menuntut pengusaha mengirim pasokan batubara hingga ke sejumlah pembangkit listrik. Urusan ongkos dan resiko transportasi, produsen yang menanggung.

Tak hanya itu, PLN juga akan menjatuhkan sanksi berupa denda pada perusahaan batubara yang terlambat memasok kebutuhan batu bara pembangkit listrik. Kebijakan itu akan diberlakukan PLN untuk memastikan ketepatan waktu penerimaan pasokan batubara dari produsen ke PLN sangat vital bagi kelancaran penyediaan kebutuhan listrik nasional.

Sementara pengusaha ingin freight on board (FOB) sehingga para tak lagi harus mengeluarkan biaya untuk mengangkut batubara sampai ke sejumlah pembangkit milik PLN.

Bagi pengusaha, kewajiban untuk mengirim batubara sampai ke tujuan sangat memberatkan. Menurut Jeffery, bagi perusahaan tambang skala kecil dan menengah, akan kesulitan menyediakan kapal. Mereka tidak kuat menyewa. Untuk mengangkut sampai ke Pelabuhan saja, pengusaha sudah kewalahan. Apalagi, jika lokasi tambang jauh dari pelabuhan.

Misalkan perjalanan dari Kalimantan Tengah yang menjadi lumbung batubara ke pelabuhan di Kalimatan Selatan yang jaraknya sekitar 600 km. Lalu, diangkut lagi dengan menggunakan kapal berskala besar.

“Di Berau Coal, saya pernah lagi susah-suahnya tidak sangup menyediakan kapal. Kalau mau beli ya ditempat saya saja,” kata Jeffrey.

Menurut Jeffrey, dengan mekanisme CNF, kapal harus dibayar duluan. “Sama halnya kita men-carter angkot, sudah antar ya bayar. Tapi, kalau sudah diantar, belum dibayar gimana. Kalau ngutang belum bisa bayar, itu bagaimana,” kata Jeffrey sambil tertawa ringan menyindir PLN.

Berbeda dengan konsumen asing yang berani membayar tunai, tanpa hutang. “Setelah batubara naik di kapal Panamax, uang langsung cair. Kalau PLN, kadang-kadang harus dikirim dulu ke Jawa, kadang-kadang pembayarannya kerap macet mungkin karena masalah cash flow dan segala macam,” kata Supriatna Suharal, Direktur Eksekutif APBI.

Bahkan, konsumen asing berani langsung dibayar dimuka sebelum batubara sampai ke tujuan. Tingginya minat konsumen lantaran kini batubara menggantikan peran minyak sebagai sumber energi.

Menurut Supriatna, kebutuhan dunia akan batubara makin meningkat sehingga harganya pun melonjak. “Harga batubara lagi booming mengikuti harganya minyak. Sekarang ini high rank coal sudah sampai US$90 per ton, bahkan harga spot mungkin di atas US$120 per ton, hampir sama dengan harga minyak. Beda dengan waktu dulu, 5 tahun lalu harga batubara sepertiganya dibandingkan harga minyak.”

Di pasar internasional, batubara menjadi komoditas dagangan yang paling diincar sehingga harga di pasar spot sudah mencapai US$ 120 per ton.

Permintaan dari Tiongkok dan India akan batubara Indonesia melonjak. Data International Energy Outlook 2007 menyebutkan, Tiongkok dan India akan mengkonsumsi 72% batubara dunia pada 2030 mendatang.

Dalam kondisi saat ini, kata dia, produsen adalah raja, bukan pembeli. “Jadi, PLN mengharapkan pembeli sebagai raja, itu tidak nyambung, harganya sudah lebih murah, barang harus sampai ke rumahnya, bayar telat, ya sekitar 45 hari setelah stok. Itupun kalau beruntung. Sudah ada berita acara, sampai serah terima barang, masukan dokumen, baru dibayar,” kata Supriatna.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) beberapa waktu lalu saja menaikan harga jual batubaranya untuk penjualan ke pembangkit listrik PLTU Suralaya periode Juni-Desember 2008.

“Harga jual kami ke PT Indonesia Power selaku pemilik proyek PLTU Suralaya naik sekitar 13 persen,” kata Sekretaris Perusahaan PTBA, Eko Budhiwijayanto.

Menurut dia, kenaikan tersebut didorong oleh perubahan index harga batubara dunia yang saat ini berkisar antara US$125-US$130 per ton. “Jadi kontrak kami juga naik,”ujarnya.

Pada periode Januari hingga Mei 2008, kontrak harga jual perseroan ke Indonesia Power masih sebesar Rp484.000 per ton. Namun untuk kontrak periode Juni hingga Desember 2008 naik 13 persen menjadi Rp 544.750 per ton.

Total kontrak pasokan batubara PTBA ke PLTU Suralaya tahun 2008 sebanyak 5,1 juta ton. Pada periode Januari-Mei 2008 telah dipasok sebanyak 2,1 juta ton. Sementara sisa pasokan dengan harga baru akan sekitar 3 juta ton

Mekanisme CNF bagi pengusaha juga beresiko. Pasalnya, PLN punya spesifikasi batubara yang dibutuhkan yang tidak bisa dipenuhi industri batubara. Menurut Supriatna, ada perusahaan yang punya stok low rank coal, tapi kadang kontennya tidak matching dengan spesifikasi yang ditetapkan PLN. ”Kalau ternyata spect nya lain, maka terpaksa dikirim balik, sehingga menjadi resiko bagi penjual. Jangan dibikin hanya satu spesifikasi saja sehingga sulit bagi suplaier tambang yang mensuplainnya karena tidak ada perusahaan tambang trader yang punya blending facility.” Untuk mengoperasikan PLTU, PLN membutuhkan dua jenis batu bara yaitu high rank coal dan low rank coal (di bawah 4.500 kalori).

Terkait dengan masalah tersebut, Wakil Direktur PT PLN (Persero) Rudiantara mengatakan, PLN telah memutuskan sebagai pembeli akhir. ”Kami kan pembelian akhir. Kami beli CNF. Itu sampai tempat.”

Menurut Rudiantara, pengusaha tak bisa komplain mengenai mekanisme pengiriman lewat CNF karena sudah sesuai dengan kesepakatan. ”Kan dealnya begitu,” ujarnya. Namun, Rudiantara menambahkan, komplain pengusaha terkait dengan penyediaan stok batubara menjadi isu yang ini diperhatikan PLN. ”Tapi, bisniskan ada deal. Dan kita tidak bisa tiap hari berubah-ubah. Buat apa ada deal kalau berubah. Isu ini kami perhatikan, kami juga tidak ingin menetapkan denda kepada produsen. Tujuan kami adalah bagaimana batubara sampai tepat waktu.”

Sementara soal murahnya harga batubara yang ditetapkan PLN, Rudiantara menegaskan, harga yang dipatok PLN untuk proyek 10 ribu MW jenis low rank coal seharga US$30-US$40 per ton sudah sesuai dengan ICI. ”Lagian harga di pasar internasional (jenis low rank coal) belum terbentuk.”

Kalau dinilai harga yang ditetapkan PLN sangat murah, Rudiantara menilai sangat wajar. ”Di mana-dimana konsumen maunya membeli dengan harga murah. Tapi, bukan berarti kontrak tidak dilaksanakan. Kan ada finalti. Ada sanksi. Namanya juga kontrak,” jelasnya.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Jacobus Purwono juga mengatakan mekanisme penentuan harga lewat tender. Lagian, batubara untuk PLTU 10 ribu MW berkalori rendah yang tidak dijual di pasar. Oh itu enggak (murah). Itu kan tender. Yang 10 ribu MW itu, adalah batubara yang berkalori rendah yang tidak ada pasarnya. Yang tidak laku di pasar. Karena itu, PLN memakai itu. Boilernya di desain pakai itu. Jadi, memang harganya dibawah harga pasar, itu sudah pasti,” kata Purwono.

Dia menambahkan, pemerintah tetap mendesak pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya, baru bisa ekspor. Terkait dengan keterlambatan pasokan, Purwono menilai wajar. Keterlambatan transportasi, saya kira itu hal yang biasa.”

Ancaman PLTU 10 ribu MW

Ketidakharmonisan antara pengusaha dengan PLN dalam urusan penyediaan batubara hingga kini belum ada solusinya.

Jika tidak segera dicarikan solusi, masalah tersebut akan berpengaruh terhadap pasokan batubara ke sejumlah pembangkit. Apalagi, tingkat kebutuhan batubara domestik akan meningkat seiring rencana pemerintah merealisasikan program percepatan (crash program) 10 ribu megawatt (MW).

Kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik 10 ribu WM diperkirakan mencapai 94 juta ton per tahun.

Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menggangu pasokan batubara sehingga menghambat kelancaran operasional PLTU nantinya.

Dalam menentukan harga, PLN sendiri masih kesulitan menentukan harga batubara kalori rendah yang sesuai untuk PLTU proyek percepatan (crash program) kelistrikan 10 ribu MW. Selama ini batu bara jenis kalori rendah tidak memiliki pasar sehingga belum ada standar patokan harga yang jelas.

Dalam berbisnis batubara, para pengusaha menilai PLN tidak fairness lantaran mematok harga yang murah.

Indonesia Coal Index telah mentapkan harga batu bara kalori tinggi (6.000-7.000 kalori) sekitar US$45 per ton. Sementara PLN mengharapkan harga batu bara kalori rendah (kurang dari 5.000 kalori) yang ditawarkan produsen ada di kisaran US$25-30 per ton.

”Urusan mengenai standar harga batubara (term of payment) hingga kini memang belum ada kesepakatan antara pengusaha dengan PLN,” ujar Supriatna.

Berbeda dengan konsumen batubara dari negara luar. Harga batubara yang ditawarkan jauh lebih menarik. Untuk jenis low rank coal, harga maksimum yang ditawarkan PLN hanya berkisar Rp270 ribu per ton atau sekitar US$30 per ton. Sementara konsumen dari negara lain berani membayar di atas US$40 per ton untuk batubara jenis tersebut.

“Kalau dikalikan puluhan ribu ton, itu signifikan bedanya,” imbuh Supriatna. Jika harga batubara domestik lebih murah, lanjutnya, pengusaha akan memilih menyuplai batubara ke luar negeri.

Pemerintah hingga kini masih membahas harga batubara dalam kontrak penyediaan batubara untuk program pembangkit listrik 10 ribu MW.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan berkonsolidasi dalam rangka mempersiapkan kesiapan suplai batubara untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu MW yang akan jalan pada 2009 ini.

Pemerintah akan menekankan pasokan batubara untuk pembangkit 10 ribu MW. Sejumlah kontrak juga akan direview yang ada kemudian mengambil beberapa opsi supaya batubara itu tersedia untuk PLN.

Pemerintah juga mewajibkan agar seluruh perusahaan yang memegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) memasok seluruh atau sebagian produk batubara yang dihasilkannya ke dalam negeri.

Produksi batubara yang dihasilkan 34 perusahaan PKP2B mencapai lebih dari 80 persen dari produksi nasional.

Pemerintah sudah menyetujui rencana produksi batubara enam perusahaan PKP2B tahun 2008 dengan volume total 147 juta ton.

Keenam PKP2B itu adalah PT Kaltim Prima Coal 46,267 juta ton, PT Adaro Indonesia 38 juta ton, PT Kideco Jaya Agung 22 juta ton, PT Arutmin Indonesia 20.304.134 ton, PT Berau Coal 14.134.600 ton, dan PT Indominco Mandiri 11.167.470 ton.

Sebelumnya, sejumlah konsumen batubara termasuk PT PLN (Persero) meminta pemerintah menerapkan kebijakan pasok ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO) untuk menjamin ketersediaan batubara dalam negeri.

PLN khawatir pasokan batubara tidak mencukupi kebutuhan yang terus meningkat khususnya setelah beroperasi pembangkit program 10 ribu MW antara 2009-2010. Mereka meminta pemerintah lebih mementingkan kebutuhan batubara dalam negeri dibanding ekspor.

Tapi, menurut Supriatna, sebelum ada mekanisme, peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Undang-Undang (UU) yang mengatur soal pasokan batubara domestik, maka pengusaha akan lebih memilih pembeli yang menguntungkan, agresif dengan tawaran harga yang menarik.

Untuk mendukung kelancaran pasokan batubara PLTU 10 ribu MW, kata Supriatna, yang lebih penting adalah adanya term of payment yang baik antara PLN dengan pengusaha batubara. ”Kita minta freight on board. Jadi urusan resiko di jalan adalah urusan pembeli, kalau kapal hilang itu urusan pembeli. Mekanisme selama ini, datang ke tempat tujuan, lalu dicek lagi, ternyata spect nya lain, maka terpaksa dikirim balik, sehingga menjadi resiko bagi penjual.”

Soal pasokan, Jeffrey mengatakan, secara makro tidak ada masalah. Menurut dia, produksi batubara Indonesia selalu naik rata-rata 20 juta ton per tahun. “Itu normal. Kalau ada pengembangan yang baru, bisa lebih dari itu.”

Tahun ini, lanjutnya, kebutuhan batubara domestik hanya 55 juta ton. Tahun 2010 diperkirakan akan meningkat menjadi 93 juta ton.

Sementara total produksi batubara Indonesia tahun ini diperkirakan 250 juta ton, meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 200 juta ton—yang 150 juta ton diekspor.

”Jadi, tidak usah mengurangi jatah ekspor,” ujar Jeffrey.

Sebelum ada larangan ekspor, sebanyak 70% dari produksi batubara akan diekspor dan sisanya untuk kebutuhan domestik.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s