Transportasi Buruk Hambat Pasokan Batubara

PEMERINTAH sepertinya belum terpikir untuk membangun infrastruktur transportasi pengangkut batubara yang memadai untuk mendukung realisasi program percepatan (Crash Program) pembangunan PLTU 10 ribu megawatt (MW) yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Di Kalimantan misalnya. Daerah lumbung batubara itu hingga sekarang belum memiliki infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran suplai batubara.

“Buruknya transportasi adalah persoalan klasik yang hingga kini tak juga terjawab,” kata Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Lantaran tak ada jalur khusus untuk angkutan batubara, terpaksa truk-truk bertonase besar yang mengangkut batubara melewati jalan umum di Kalimantan.

Warga sekitar pun resah lantaran jalan umum rusak parah lantaran setiap harinya jalur umum dilalui sekitar 120.000 ton angkutan batubara.

Selama ini, Kalimantan mengandalkan transportasi via Sungai Barito dan Kapuas untuk mengirim batubara ke sejumlah tempat.

Namun, seiring makin padatnya lalu lintas, jalur tersebut sudah tak lagi memadai. Apalagi, jika musim kemarau tiba, tongkang pengangkut batubara kerap terperangkap di Sungai lantaran air sungai yang kering.

“Selama ini, kami melewati Sungai Barito (untuk mengirim batubara). Namun ada kendala karena alam, karena ombaknya besar, kendala cuaca, ombaknya besar, sehingga tidak bisa merapat,” ujar Cooporate Secretary PT Adaro Energy—perusahaan yang memasok batubara dari Kalimantan Selatan, Fajar Widijanto kepada Eksplo beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, kondisi air Sungai Barito juga sering surut tatkala musim kemarau tiba. Menurut Fajar, kabarnya akan dibangun infrastruktur dan perbaikan sungai. ”Nanti ke depan akan ada perbaikan-perbaikan, tetapi sampai sejauh mana informasinya, saya belum tahu.”

PT Adaro Energy, lanjut Fajar, pemasok utama batubara untuk PLTU Paiton milik PLN dan swasta, dan PLTU Cilacap. Dari produksi batubara yang dieksplotasi Adaro, 30 persen untuk kebutuhan domestik.

Beberapa waktu lalu, dua unit tongkang masing-masing bermuatan 3.500 ton batubara milik perusahaan tambang PT Marunda Graha Mineral (MGM) juga terpaksa bersandar di kawasan Bukau, Teweh Tengah, Kabupaten Barut.

Tongkang tersebut tak bisa berlayar karena Sungai Barito menjadi dangkal. Petugas Teknis Lalu Lintas Sungai pada Dinas Perhubungan Barut, Rizalfi mengungkap, sedikitnya puluhan ribu ton lainnya masih menumpuk lantaran tidak bisa terangkut lantaran air Sungai Barito. Selain itu, frekwensi lalulintas angkutan batubara via Sungai Barito pun kini makin padat seiring meningkatnya suplai kebutuhan batubara.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalteng ingin sekali membangun infrastruktur transportasi darat seperti kereta api serta pelabuhan batubara yang mampu mengangkut batubara dalam skala besar.

Dari studi yang sudah dilakukan, Kalteng akan membangun rel KA Puruk Cuhu-Mangkatip sepanjang 250 km, peningkatan jalan eks hak pengusahaan hutan (HPH) Sungai Hanyu-Mangkatip, pembangunan pelabuhan ekspor batu bara (dry port) di Desa Mangkatip, serta membangun sejumlah pelabuhan di Bahaur Sungai Kahayan, Matalayur, Samuda di Sungai Mentaya, dan Teluk Siginton.

Provinsi yang menjadi pemasok batu bara tersebut harus segera didorong membangun transportasi KA dan pelabuhan batu bara yang lebih memadai disertai pengadaan kapal pengangkut, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat termasuk masalah perizinan dan aturan pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala mengatakan, pembangunan KA sangat penting untuk menghubungkan transportasi via darat dari Kalimantan Tengah yang kaya batubara ke kawasan pelabuhan seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. “Coba kita lihat (menunjuk ke peta Kalimantan, red) Ini (perjalanan transportasi) dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan, sekitar 500-600 km ke pelabuhan laut. “Jadi, Kalimantan sangat membutuhkan transportasi kereta api,” katanya.

“Namun, pemerintah tidak memiliki dana besar untuk membangun infrastruktur tersebut,” sesal Teras.

Infrastruktur pelabuhan batubara saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Jawa. Di Jawa, pelabuhan batu bara berkapasitas 122.000 ton per hari terdapat di Cigading, Paiton PEC, Paiton PLN, Paiton Jawa Power, serta Suralaya.

Di Sumatera, ada sejumlah pelabuhan dengan kapasitas maksimal 67.000 ton per hari yang berada di Bengkulu, Jambi, Ma Sabka, Padang, Teluk Bayur, Tarahan, dan Kertapati. Infrastruktur kereta api juga baru menghubungkan antara Sumatera Selatan dan Lampung.

Dalam waktu dekat ini, infrastuktur kereta api bertambah setelah

Reliance, salah satu grup industri terkemuka di India—yang akan melakukan eksplorasi tambang batubara di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas, Sumsel—berencana membangun jaringan rel kereta api yang menghubungkan kedua daerah tersebut ke pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu dengan nilai investasi sebesar Rp30 triliun.

Mendukung PLTU 10 Ribu MW
Penyediaan infrastruktur transportasi sangat penting seiring rencana pemerintah merealisasikan megaproyek bernama Crash Program pembangunan PLTU 10 megawatt berbahan bakar batubara di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik 10.000 WM mencapai 94 juta ton per tahun, setidaknya membutuhkan lebih dari 33 unit kapal jenis Panamax yang mampu mengangkut 33 juta ton atau 0,99 juta ton per unit. Selain itu, dibutuhkan pula kapal jenis Handmax sebanyak 44 unit, yang mampu mengangkut 33 juta ton atau 0,74 juta ton per unit.

“Kita punya kapal Panamax. Tapi, volume dan jumlahnya masih sangat terbatas,” ujar Supriatna.

Permasalahan infrastruktur transportasi itu, tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab perusahaan tambang sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, dibimbing oleh suatu master plan pengembangan wilayah yang dirumuskan oleh unsur-unsur pertambangan, perhubungan, keuangan, serta pemerintah pusat dan daerah.

Mekanisme kerja antarsektor (serta swasta) di bidang ini mesti diperkuat.

“Mungkin perlu menyiapkan hal itu dari pihak Departemen perhubungan,” jelas Supriyatna.

Peran pemerintah juga dibutuhkan lantaran pengusaha juga dihadapkan kendala pendanaan. Setidaknya, kata Jeffrey Mulyono, Ketua Umum APBI, para industri tambang skala menengah dihadapkan kendala untuk menyewa kapal berskala besar untuk memasok batubara. Di Berau Coal, pernah saya lagi susah-suahnya tidak sangup menyediakan kapal, makanya kalau mau beli batubara, ya di tempat saya saja. Kalau perusahaan kecil, itu suruh menyediakan kapal, itu tidak kuat,” kata dia.

Terkait dengan persoalan tersebut, Wakil Direktur PT PLN Rudiantara kepada Eksplo mengatakan, PLN telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memikirkan masalah infrastruktur tersebut. Namun, hingga kini belum jelas realisasi untuk mempersiapkan penyediaan infrastruktur yang memadai.

”Kita berkoordinasi dengan departemen terkait seperti Departemen Perhubungan, Menko Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Bappenas. Tapi belum ada realisasi untuk memecahkan masalah seperti pendangkalan sungai,” jelasnya. Sebagai konsumen akhir, lanjut Rudiantara, PLN tentu konsern dengan masalah tersebut.

”Tetapi, masalah tersebut di luar kontrol dan wewenang PLN. Yang jelas, pemerintah memperhatikan. Kita juga berkoordinasi. Kan ada juga tim percepatan proyek 10 ribu MW.”

Studi pengembangan transportasi pertambangan di Kalimantan sebenarnya sudah dilakukan, seperti mengidentifikasikan jalur-jalur kereta api batubara yang perlu dibangun. Sejumlah titik sudah ditetapkan seperti jalur Mangkupadi, Senggata, Mahakam, Balikpapan Selatan.

Pengembangan jaringan jalan, angkutan sungai—terutama terminal-terminal batubara perlu dirumuskan kembali. Dalam proyek tersebut perlu ditekankan bahwa infrastruktur transportasi tersebut tak hanya akan bermanfaat bagi kegiatan penambangan batubara semata, namun juga untuk mendukung mobilisasi transportasi manusia.

Seiring dengan rencana pemerintah merealisasikan megaproyek bernama crash program pembangunan PLTU 10 ribu MW berbahan bakar batubara di sejumlah wilayah di Indonesia, maka pembangunan infrastruktur transportasi pengangkut batubara harus segera dilaksanakan.

Jika tidak, maka krisis listrik tetap menjadi ancaman lantaran tersendatnya pasokan batubara.

Selasa lalu (2/6), dua unit PLTU Palu, Sulawesi Tengah tak beroperasi lantaran pasokan batubara yang tersendat. Terpaksa, pihak PLN melakukan pemadaman bergilir.

Kasus serupa juga pernah dialami jaringan listrik PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Cilacap beberapa waktu. Direksi PLN dituding tak becus karena tak mampu mengatasi pasokan batubara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Cilacap hingga berhenti operasi.

Negara pun dirugikan triliunan rupiah. Wajar jika kemudian Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengintruksikan Dewan Komisaris PLN untuk memecat Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s