Mimpi Negeri Lilitan Gulita

Mimpi Negeri Lilitan Gulita


KRITIK sudah mengalir sejak dari awal. Namun, telanjur basah, proyek percepatan (Crash Program) pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10 ribu megawatt (MW) di sejumlah wilayah di Indonesia senilai Rp170 triliun itu tetap tancap gas. Megaproyek itu harus kelar sesuai target tahun 2009.

Sejak proyek itu digulirkan Maret 2006 lalu, isu nepotisme merebak setelah diketahui jika sejumlah perusahaan yang terlibat dalam megaproyek itu membawa-bawa nama sejumlah petinggi di negara ini.

Adalah Achmad Kalla, adik Jusuf Kalla yang pernah disebut-sebut bermain dalam proyek tersebut lewat PT Bukaka Teknik Utama. Nama lainnya yang tersangkut adalah Aburizal Bakrie (PT Bakrie and Brothers), Arifin Panigoro (PT Medco Energi), dan Bob Hassan (PT Inti Karya Persada).

Sejumlah kalangan juga menilai crash program sarat dengan nuansa politis. Pasalnya, pemerintah memaksa agar 35 PLTU berbahan bakar batubara yang dicanangkan dalam proyek tersebut, harus selesai di tahun 2009.

Wajar, jika dalam waktu yang begitu mepet, perencanaan pun terkesan serampangan. “Proyek itu dilaksanakan secara serampangan, sehingga kemudian hasilnya tidak maksimal” kritik Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR), Fabby Tumiwa.

Dari evaluasi yang dilakukan WGPSR, realisasi PLTU 10 ribu MW tidak akan bisa memenuhi target 2009.

“Sekarang yang terbangun berapa, dan yang jalan berapa, itu tingkat keberhasilnaya sangat rendah,” katanya.

Proyek kelistrikan ini akan terlambat satu tahun sehingga tidak mungkin selesai hingga Juni 2009.

”Untuk membangun PLTU Paiton dan Suralaya, paling cepat 2010. Itupun kalau proses penggarapannya lancar. Tetapi, commisioning itu bukan berarti pembangkit itu bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Kalau pembangunannya dipaksakan, operasional PLTU kelak bermasalah. PLTU Cilacap contohnya. PLTU yang baru beberapa bulan beroperasi itu ternyata sudah macet lantaran kendala teknis.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengakui, program PLTU 10 ribu MW adalah proyek ambisius karena harus diselesaikan kurang dari tiga tahun.

Idealnya, untuk membangun satu unit PLTU batubara membutuhkan waktu lima tahun—dua tahun untuk studi kelayakan dan tiga tahun untuk persiapan dan konstruksi.

Kurun waktu itu belum termasuk tahapan uji coba yang biasanya enam bulan.

Upaya untuk menjaga ketersedian pasokan batubara juga sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Itu dibuktikan dengan ketidakjelasan realisasi infrastruktur transportasi penyuplai batubara di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembangunan PLTU.

Padahal, seringkali terjadi masalah pasokan batubara yang kerap menghambat operasi PLTU lantaran buruknya infrastruktur transportasi.

Pemerintah hingga sekarang belum berpikir jika pembangunan infrastruktur transportasi batubara membutuhkan waktu yang lama.

Pemerintah juga belum terpikir untuk menyediakan sejumlah prasarana pengangkut seperti kapal yang memadai. Infrastruktur transportasi pengangkut batubara saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Jawa.

Buruknya infrasturktur pengangkut batubara di Kalimantan misalnya. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Teras Narang sudah sejak lama mengharap pembangunan infrastruktur rel kereta api serta pelabuhan batubara yang memadai guna mengangkut batubara dalam skala besar dari daerahnya.

Namun, rencana tersebut hingga kini belum terrealisasi lantaran pemerintah tidak memiliki dana besar untuk membangun infrastruktur tersebut.

Terpaksa, batubara yang dipasok di Kalteng harus melewati jalan umum hingga meresahkan warga sekitar. Transportasi via darat itu terpaksa dilakukan lantaran transportasi laut via Sungai Barito sudah tidak lagi mendukung. Pasalnya, aliran sungai kerap surut sehingga tidak dapat dilewati kapal berskala besar.

Persoalan baru pun kini menghadang realisasi pembangunan PLTU 10 ribu MW lantaran pihak swasta kurang respek terhadap harga batubara yang murah yang ditawarkan PLN.

”Jika tidak ada term of payment yang baik, pengusaha lebih memilih menjual ke luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriyatna Suhala.

Pemerintah dan PLN juga harus memikirkan cara mengantisipasi macetnya pasokan batubara lantaran ketidakmampuan PLTU membeli batubara lantaran harganya yang makin mahal.

PLTU Palu di Sulawesi Tengah misalnya nyaris kolaps lantaran ketidakmampuan membeli batubara. PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) yang mengelola PLTU Palu terancam gulung tikar karena terus merugi sebesar Rp2 miliar setiap bulannya.

Manajer Umum PT PJPP, Slamet Viktor Panggabean mengatakan, salah satu penyebab terus meruginya perusahaan di Palu Utara itu adalah tingginya harga batubara.

Harga batubara saat ini mencapai Rp450.000 per ton, sedangkan beberapa bulan sebelumnya masih bertahan Rp280.000 per ton. Itu pun baru harga batubara kelas menengah yang memiliki kalori di bawah 5.800.

“Padahal untuk menunjang lancarnya kinerja mesin PLTU diperlukan batubara berkalori minimal 5.800,” kata dia. Sedangkan harga batu bara berkalori di atas 5.800 saat ini harganya berkisar 50 dolar AS atau Rp465.000. Untuk mendapatkan batubara unggulan pun kini tak mudah seiring meningkatkan kebutuhan. “Belum lagi ongkos kirimnya yang mencapai Rp60.000-Rp70.000 per ton,” kata dia.

Panggabena menambahkan, dua mesin PLTU Palu yang memiliki daya terpasang 2×15 MW tersebut setiap harinya membutuhkan batubara sebanyak 450 ton atau sekitar 1.350 ton setiap bulan.

Untuk menekan kerugian tersebut, pihak PJPP terpaksa mencampur batubara berkualitas baik dengan yang berkualitas sedang atau yang berkalori di bawah 5.800. “Perbandingannya bisa 1:1 atau 1:3,” katanya. Cara tersebut sangat beresiko terhadap mesin. Panggabean mengatakan, pencampuran batubara bisa menimbulkan kerusakan mesin-mesin PLTU.

Masalah pun dikhawatirkan akan terjadi dalam suplai batubara terkait dengan kemampuan produksi perusahaan batubara yang memenangi tender.

Pemerintah memang sudah menyetujui rencana produksi batubara enam perusahaan PKP2B tahun 2008 dengan volume total 147 juta ton untuk mendukung PLTU 10 ribu MW.

“Tapi, yang berproduksi cuma satu yakni Arutmin. Perusahaan lainnya belum beroperasi semua,” Jeffery Mulyono, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI).

Saat menjadi konsultan di salah satu perusahaan tersebut, Jeffrey pernah mengatakan agar segera mempercepat produksi. “Saya bilang ke mereka, kalian kan sudah menang tender, maka perlu speed up. Karena sudah menang tender.”

Tapi, Jeffrey mengaku aneh karena dari pengakuan pihak perusahaan, kontrak dengan PLN belum ditandatangani. Padahal, menurut dia, PT Jawa Power mengoperasikan pembangkitnya tahun 2000. Sejak tahun 1996 sudah teken kontrak. “Sudah jelas harganya berapa, dan bagaimana negosiasinya. Seharusnya PLN harus mengecek pengaturannya, kalau dua tahun pembangunan, bulan ketiga itu kita bikin apa, bulan ke enam itu bikin apa, bulan ke Sembilan bikin apa, jadi kita tahu, bulan ke 24 itu kita bikin apa dan akan kelar.”

Di pengumuman tender (award tender), Jeffrey juga pernah mengatakan, PLN harus mengecek activity plan dua tahun setelah pengumuman tender. “Jadi, selama dua tahun PLN bego saja, menunggu saja, syukur keluar, enggak ya sudah, jadi, menurut saya ini yang harus tidak bisa dibiarkan saja.”

Persoalan lainnya yang tak kalah pelik adalah soal pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan PLTU.

Di Rembang, warga sekitar memboikot rencana pembangunan PLTU di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah lantaran tidak mendapatkan ganti rugi yang layak.

Padahal, pihak PLN mengklaim sudah memberikan ganti rugi yang layak. Project Director PLTU I Jawa Tengah, Soelijanto Hary P mengatakan, pihaknya minta warga yang belum sepakat dengan harga pembebasan tanah untuk menempuh jalur hukum karena proyek ini diharapkan selesai bulan September 2009.

“Kami minta agar pendudukan itu segera diakhiri. Saat ini, uang konsinyasi sebesar Rp2,5 miliar atas tanah seluas 5,4 hektar telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Rembang,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini PLN berperan sebagai juru bayar karena seluruh proses pembebasan tanah ditangani Pemkab Rembang.

Proses sosialisasi, negosiasi dengan pemilik tanah yang terkena proyek tersebut dilakukan Tim Koordinasi Pengadaan dan Pembebasan Tanah (2T) yang dibentuk Bupati Rembang, Juni 2006 lalu.

Menurut Seolijanto, dari 76 warga yang tanahnya terkena proyek tersebut, sudah 58 warga yang menerima ganti rugi tanah yang telah disepakati seharga Rp40 ribu per meter persegi. Sementara 18 warga menolak karena minta ganti rugi sebesar Rp100 ribu per meter persegi.

Di Cirebon, ratusan massa mendesak PT Cirebon Elektrik Power (CEP, pengembang PLTU Cirebon) transparan soal ganti rugi tanah.

Warga rela menjual lahan senilai Rp14 ribu per meter karena pihak pelaksana proyek awalnya mengaku jika ketentuan harga tersebut sudah maksimal dan tidak mungkin ada kenaikan walaupun satu rupiah.

Nyatanya, ada pula warga yang mendapat pembebasan lahan senilai Rp30 ribu dan Rp45 ribu per meter.

Masalah dampak lingkungan juga dikhawatirkan sejumlah kalangan.

Di Sumatera Barat (Sumbar), rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ahli Geologi Sumbar Ade Edward menilai PLTU Teluk Sirih nantinya hanya

mendatangkan keuntungan sesaat bagi pemenuhan kebutuhan energi listrik Sumbar. Menurut dia, 50 tahun mendatang bahaya kerusakan lingkungan akut akan menghantui anak cucu yang tinggal di kawasan sekitar.

“Kedepan di Teluk Sirih yang sekarang hijau dan asri akan dihujani debu dan tumbuhan

di sana baik sawah maupun peladangan rakyat di sekitar PLTU akan mengkerdil sebagai

imbas negatif lingkungan yang ditimbulkan PLTU itu jika beroperasi 2010

nanti,” ujarnya.

Ade juga menilai janggal pengesahan dokumen Amdal proyek PLTU Teluk Sirih yang dibuat oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas dan disetujui tim Amdal provinsi.

“Soalnya, dokumen Amdal sebuah proyek interkoneksi menurut aturan Menteri

Lingkungan Hidup, harus dikeluarkan Jakarta,” ujar Ade.

Dia juga menilai proyek besar ini tak sinergi dengan kawasan Bungus

yang masuk Rencana Induk Pariwisata Sumbar. Keberadaan PLTU Teluk Sirih dipastikan akan mengusik wisatawan berkunjung ke sana.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s