Beban Negara di Secarik Jaminan

Beban Negara di Secarik Jaminan


MEGAPROYEK itu bernama program percepatan (Crash Program) pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara 10 ribu megawatt (MW).

Dalam proyek yang dikomandoi PT PLN (persero) itu, akan dibangun 35 PLTU guna memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Realisasi pembangunan PLTU 10 ribu MW sekaligus langkah pemerintah untuk menekan penghematan APBN di sektor kelistrikan yang selama ini terkuras lantaran begitu besar mengkonsumsi bahan bakar minyak—yang harganya sempat menembus level 135 dollar per barel.

Kelak, uang negara untuk kebutuhan listrik bisa dihemat hingga Rp41 triliun jika semua PLTU berbahan bakar batubara bisa beroperasi.

PLTU baru yang akan dibangun itu masing-masing 10 unit di Pulau Jawa dengan total kapasitas arus dihasilkan 6.900 MW. Beberapa di antaranya sudah berjalan pembangunannya.

Sisanya, 3.100 MW, akan dialirkan oleh 25 PLTU yang akan dibangun di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya.

Namun, mengikuti perkembangan proyek tersebut, seretnya pasokan dana dari investor menjadi penghambat proyek senilai Rp170 triliun tersebut.

Akibatnya, target pencapaian proyek yang awalnya diharapkan selesai di akhir 2009 diragukan dapat terwujud. Selambat-lambatnya di 2012, ketersediaan listrik 10.000 MW baru bisa terserap seluruhnya dari proyek crash program.

Seretnya pasokan dana lantaran investor yang sebagian besar berasal dari China mengaku kesulitan dalam pendanaan. Februari tahun lalu sejumlah investor dari negara Tirai Bambu yang telah memenangi tender rupanya tak bisa langsung merealisasikan proyek lantaran terkendala penyelesaian pendanaan (financial closing).

Sinosure sebagai lembaga penjamin kontraktor China meminta klarifikasi atas bentuk jaminan proyek yang akan diberikan Pemerintah Indonesia. China mengaku khawatir modalnya raib begitu saja jika pemerintah Indonesia tidak memberikan jaminan.

PLN sebagai pelaksana tender pun sempat jengkel dengan ketidakjelasan China merealisasikan komitmen setelah dinyatakan menang tender. ”Tim koordinasi jengkel.

Jadi di pendanan china itu ternyata harus melalui lembaga penjamin,” kata Sekretaris Komite Program Percepatan Pembangunan PLTU 10 Ribu MW Sapto Triono.

Meski pasokan seret, pemerintah dan PLN tetap ngotot untuk mengejar target realisasi proyek tersebut karena menjadi kebanggaan pemerintahan Yudhoyono-Kalla.

Apalagi, tingkat kebutuhan listrik yang makin tinggi.

”Proyek ini harus terus di-push,” tegas Direktur Utama PT PLN Fahmi Muchtar kepada Eksplo di Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, keberhasilan proyek PLTU 10 ribu MW, akan menambah kapasitas listrik, sekaligus menurunkan biaya operasi PLN karena mengalihkan penggunaan dari BBM ke batubara.

Kapasitas listrik di Indonesia memang sangat kurang. Sejumlah wilayah masih dihadapkan krisis listrik. Wilayah-wilayah yang mengalami krisis pasokan listrik meliputi hampir di semua sistem. Di sistem Sumatera, krisis listrik terjadi di Bagian Utara (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), sistem Pontianak (Kalimantan Barat) dan sistem Kalselteng (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah).

Krisis listrik juga terjadi di sistem Mahakam (Kalimantan Timur), sistem Minahasa (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo), serta sistem Sulsel (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat). Sistem Ambon (Maluku), sistem Jayapura (Papua), sistem Lombok (NTB), dan sistem Kupang (NTT) juga dihadapi defisit listrik.

Untuk mengatasi defisit itu, PLN membutuhkan dana besar guna membangun sejumlah PLTU berbahan bakar batubara.

Karena itu, Fahmi menambahkan, kunjungan PLN ke China beberapa lalu juga melakukan lobi-lobi dengan perbankan di China, seperti China Development Bank, Bank of China, dan China Exim. ”Kita melobi untuk mendanai, dana tambahannya,”

Tapi, pinjaman dana dari China tak mudah didapat begitu saja, tanpa ada jaminan dari pemerintah.

China memanfaatkan kondisi krisis listrik di Indonesia untuk mendesak pemerintah agar memberikan jaminan sesuai dengan keinginan mereka.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pernah mengatakan, pemerintah sudah memberikan jaminan lengkap bagi investor China terkait proyek PLTU 10.000 MW. Namun, mereka menginginkan agar jaminan proyek tersebut disesuaikan dengan aturan dari perbankan China.

Dengan dalih itu, pemerintah kemudian memberikan jaminan penuh kepada investor lewat Perpres No. 91 tahun 2007 tentang pemberian jaminan penuh kepada investor yang tertarik menjadi kontraktor pembangunan PLTU 10 ribu MW guna mempercepat pelaksanaan proyek tersebut. Perpres itu merupakan revisi dari Perpres 71/2006 yang intinya lebih menegaskan pemberian jaminan kepada China.

Jaminan penuh dari pemerintah kepada kontraktor China itu dipertanyakan sejumlah kalangan. Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR), Fabby Tumiwa kepada Eksplo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam merealisasikan proyek PLTU 10 ribu MW.

Pasalnya, sejak awal tender digelar tahun 2006, sifat proyek crash program 10 ribu MW adalah turn key, fix price, dan no any performance warranty. Karena itu, kata Fabby, investor Jepang, Eropa, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang berniat ikut tender jadi tidak jadi.

Saat tender pertama, Pemerintah menekankan kepada pemenang tender untuk mengerjakan proyek apapun risikonya. Peserta tender, tak boleh minta jaminan sebelum proyek itu kelar. Pemerintah dan PLN tinggal menerima jadi pembangkit yang dibangun.

Namun kenyataannya, sejak China dinyatakan menjadi pemenang tender, proyek sempat terhenti dikerjakan. Alasannya, spesifikasi tak sesuai dengan harga tender sehingga butuh jaminan.

Janggal

Fabby menilai janggal jaminan yang diminta perusahaan China. Sebagai pemenang tender, kata dia, perusahaan China seharusnya kuat dalam pendanaan maupun kapasitas teknis.

”Ternyata kok tidak punya pendanaan, aneh, mengapa perusahaan yang tidak memiliki kemampuan pendanaan yang merupakan persyaratan dari awal itu bisa jadi pemenang,” ujar dia.

Anehnya lagi, lanjutnya, pemerintah yang awalnya menyatakan tidak memberikan jaminan kepada investor dalam proyek tersebut, tiba-tiba menerbitkan government guarantee—mengamini desakan perbankan China yang mensyaratkan adanya penjaminan dari pemerintah Indonesia.

”Bukannya pemerintah tegas dengan aturan main dari awal, namun mengeluarkan government guarantee. Itu prosesnya tidak benar, dari awal tidak ada jaminan pemerintah, tetapi setelah perusahaan itu menang, ada negosiasi harga, baru diberikan jaminan pemerintah, ya itu tidak benar. Ini preseden buruk,” tegas Fabby.

Jaminan tersebut tak hanya beresiko bagi keuangan pemerintah, namun, Fabby menilai, mekanisme tersebut nyatanya telah mengganggu cash flow PLN karena harus menyediakan 15 persen sumber pembiayaan. Akibatnya, alokasi sumber pendanaan PLN terkuras ke realisasi PLTU 10 ribu MW. Sementara proyek yang sudah dilaksanakan sekarang menjadi terganggu lantaran kendala dana.

Tapi, Direktur Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengatakan, jaminan yang diberikan pemerintah adalah cara pemerintah untuk menarik investor. Kalau kemudian realisasi pembangunan proyek itu bermasalah, kata dia, belum tentu pemerintah yang harus bayar.

”Itu (jaminan pemerintah) kan bisa hanya dikatakan janji pemerintah menarik investor, dan belum tentu pemerintah yang bayar. Janjinya kan kalau PLN tidak sanggup melakukan pembayaran, maka pemerintah yang akan melakukan upaya agar PLN mampu melaksanakan kewajibannya,” kata dia.

Sementara Fahmi mengatakan, soal jaminan menjadi domain Menteri Keuangan. ”Mengenai jaminan kepada investor menjadi domainnya Menteri Keuangan. Yang intinya jaminan itu diarahkan agar proyek ini akan berhasil. Namun, kalau kemudian terjadi sesuatu pada proyek ini, maka pemerintah tetap akan menjamin investasi yang ditanam perbankan,” jelas Fahmi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah tidak khawatir dengan jaminan penuh yang diberikan investor. ”Itu (jaminan) tidak masalah. Tapi, kita akan terus negosiasi. Kita akan segera meralisasikan. Sedang dipersiapkan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah dan PLN memang menerapkan tender terbuka. Dari proses tender, China memang lebih untung karena teknologinya dari sana sama dengan teknologi dari Jepang atau negara lainnya.

”Bank-bank China juga siap jika diminta,” kata Anggito. Soal kekhawatiran mengenai jaminan, Anggito mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan branch mark. ”Kalau tidak sesuai dengan estimate kita, kalau di luar itu, ya kita tidak bisa terima. Kita negosiasi ulang agar sesuai branch mark, atau kita buka lagi. Tapi, so far tidak ada masalah. Paling ada satu atau dua, tetapi itu tidak ada masalah,” katanya.

Sementara Purwono mengatakan, sebetulnya tidak semua proyek diikutkan dimenangkan China semua karena tender dilakukan secara terbuka atau tender internasional.

”Tapi kebetulan, yang memasukan penawaran itu rata-rata dari China. Di mana perusahaan-perusahaan atau EPC kontraktor dari Eropa, AS, dan Jepang, pada waktu itu tidak memasukan penawaran karena memang kita schedule-nya sangat ketat, jadi tidak semua EPC kontraktor memandang, atau perlu dan sanggup memenuhi kebutuhan permintaan PLN di dalam lelang itu,” katanya.

Masalahnya, jaminan penuh tersebut sangat berisiko membebankan negara jika PLN gagal. Pemerintah akan menalangi utang-utangnya kepada investor.

Keluarnya jaminan dari pemerintah itu diduga lantaran ada intervensi politik orang kuat di negeri ini. Dengan desakan politik yang besar, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Batu Bara pada 29 Desember 2006 lalu.

Belakangan diketahui bahwa peraturan itu dianggap tak mencukupi. Pemerintah akhirnya mengeluarkan surat jaminan. Pertimbangannya, negara memiliki 100 persen PLN lewat Peraturan Presiden.

Kecurigaan jika proyek tersebut bernuasa nepotisme sebenarnya sudah merebak sejak dari awal.

Kisruh telah mengawali saat awal proyek itu digulirkan. Isu nepotisme merebak saat diketahui sejumlah perusahaan yang terlibat membawa-bawa nama petinggi di negara ini.

Adalah Achmad Kalla, adik Jusuf Kalla yang sering disebut-sebut bermain dalam proyek tersebut lewat PT Bukaka Teknik Utama. Lalu, Aburizal Bakrie (PT Bakrie and Brothers), Arifin Panigoro (PT Medco Energi), dan Bob Hassan (PT Inti Karya Persada).

Isu yang berkembang, para pemain listrik yang diback up petinggi negara itu ada dibelakang perusahaan China yang sekarang mendominasi proyek PLTU dengan kompensasi jaminan 100 persen dari pemerintah.

”Ya lihat saja fatner lokalnya. Bisa di lihat saja Perusahaan china itu masuk fatner localnya siapa,” kata Fabby.

Menurut dia, tak menutup kemungkinan Bukaka dan Bakrie masih bermain dalam proyek tersebut.

”Mereka (Bukaka dan Bakrie) masih di sana, mungkin dalam struktur tidak kelihatan, tapi bagian dari ownership. Tapi, tidak bisa saya mengatakan ada konflik kepentingan apa yang bermain disitu. Namun, harus dilihat siapa yang menerima proyek-proyek tersebut. Nah ini yang menjadi masalah sekarang,” katanya.

Namun, isu dugaan keterlibatan para petinggi yang disorot media itu lambat laun tenggelam.

Masuk China dalam proyek PLTU 10 ribu MW memang tidak terlepas dari lobi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu ke Tiongkok untuk mempercepat realisasi pembangunan PLTU batu bara itu.

China dipilih karena menawarkan harga turbin dan generator jauh lebih murah dibanding produksi Jepang dan negara barat.

Menurut Jusuf Kalla, tidak ada alasan untuk menolak proyek PLTU karena merupakan solusi mengantisipasi krisis energi. Sementara soal keberadaan PT Bukaka dan PT Bakrie & Brothers yang akan ikut tender terbatas tersebut, Kalla membantah.

Menurut dia, enam perusahaan swasta yang akan menggarap pembangkit batubara untuk kapasitas di bawah 135 MW baru sebatas wacana. Kalla mengaku, usulannya sudah lama, sejak 1990-an, tetapi tidak pernah terlaksana.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s