Dalil Politik Bebaskan Cendana

Dalil Politik Bebaskan Cendana


“KITA optimis perkara ini akan dimenangkan tergugat,” ujar Kuasa Hukum Keluarga Cendana Mohammad Assegaf sebelum menghadapi proses pengadilan perkara perdata Yayasan Beasiswa Supersemar yang digugat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Assegaf yakin kliennya yang menjadi tergugat dalam kasus tersebut yakni mendiang Presiden Soeharto dan enam anaknya yang menjadi ahli waris yakni Siti Hardiyanti Rukman, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Soeharto, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih, akan menang menghadapi gugatan JPN.

Kayakinannya itu berangkat dari berkas gugatan yang diajukan jaksa ke pengadilan sangat lemah. Menurut dia, jaksa hanya mendalilkan jika sebagian uang yayasan tidak dipergunakan mestinya, namun untuk bisnis yang tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

“Bisnis itu kan punya resiko. Bisa untung, bisa rugi. Kalau untung atau rugi ya ke yayasan. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kerugian negara,” katanya. Keyakinan Assegaf itu ternyata terbukti.

Kamis (27/3) lalu, sidang perkara perdata yayasan Supersemar yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dimenangkan Soeharto dan ahli warisnya. Majelis hakim memutuskan tindakan tergugat mengalirkan dana negara yang dikelola yayasan ke sejumlah perusahaan tidak melanggar hukum karena diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan.

Dalam pasal 3 ayat (5) AD ART Yayasan Supersemar menyatakan, pihak yayasan diperbolehkan mengelola dana dengan membeli, memperolah, memindahtangankan atau melepaskan hak, menggadaikan, dan menghapuskan barang bergerak dan tidak bergerak dengan persetujuan ketua Yayasan.

Gugatan penyalahgunaan kekuasaan yang dilayangkan JPN terhadap Soeharto saat menjadi Presiden sekaligus ketua yayasan juga ditolak Majelis Hakim.

Mantan penguasa Orde Baru itu dinyatakan tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai dalam mengelola dana negara ke kas yayasan.

Pasalnya, Soeharto telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut kepada pengurus yayasan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Maka itu, tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Aswan Nurcahyo, salah satu anggota Majelis Hakim.

Dalam sidang itu, Majelis Hakim menerima alasan JPN yang menyatakan pengalihan dana negara untuk kepentingan bisnis perusahaan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah, yang kemudian diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.373/KMK.011/1978.

Di Pasal 2 F PP 15 Tahun 1976 dinyatakan, lima persen dari laba bersih bank pemerintah harus digunakan untuk kepentingan sosial. Sementara Yayasan Beasiswa Supersemar menerima 50 persen dari lima persen laba bersih bank-bank milik pemerintah. “Jadi uang itu tidak boleh dibisniskan untuk mendapatkan bunga,” kata Edy Risdiyanto, anggota Majelis Hakim.

Meski demikian, gugatan JPN yang menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan pihak yayasan ke perusahaan senilai US$420 juta dan Rp185,92 miliar, ditambah ganti rugi imateriil Rp10 triliun, tak dikabulkan.

Hanya 10 Persen

Majelis Hakim hanya mengabulkan 25 persen dari total nilai gugatan tersebut. Yayasan Supersemar sebagai Tergugat II harus membayar ganti rugi sebesar US$105,7 dan Rp46,47 miliar kepada negara.

Majelis Hakim berpendapat, dana yang disalurkan yayasan kepada sejumlah perusahaan tidak semuanya bersumber dari bank-bank pemerintah. Namun, juga dari sejumlah donatur, lembaga, dan perusahaan. “Tidak semua uang berasal dari pemerintah,” kata Anggota majelis hakim Aswan Nurcahyo. Sementara nilai sumbangan di luar bank pemerintah mencapai Rp217,6 miliar.

Gugatan imateriil sebesar Rp10 triliun ditolak majelis hakim karena tak bisa menerima alasan JPN yang menyatakan kerugian tersebut didasarkan pada hilangnya kesempatan pelajar untuk mendapatkan beasiswa tanpa menghitung jumlah siswa yang kehilangan kesempatan mendapatkan beasiswa.

Atas keputusan majelis hakim itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan negara akan banding. “Belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, kalau memang belum sesuai dengan gugatan kita, maka kita mengajukan banding. Nah sekarang masih ditelusuri keputusan ini,” kata Hendarman di Jakarta, Jum’at (28/3).

Hendarman menolak JPN kalah dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim memutuskan Yayasan Supersemar sebagai tergugat II terbukti melawan hukum. “Kita Masih menang,” ujarnya.

Menurut catatan JPN, Yayasan Beasiswa Supersemar telah berhasil menghimpun dana sebesar 420 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp185,92 miliar. Namun, penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya karena mengalir ke sejumlah perusahaan.

Dari catatan JPN, dana yayasan US$125 juta dialirkan ke Bank Duta pada 22 September 1990. Bank Duta juga menerima aliran berikutnya, yaitu sebesar US$19,96 juta pada 25 September 1990 dan sebesar US$275,04 juta pada 26 September 1990.

Dana beasiswa Supersemar juga mengalir ke PT Sempati Air senilai Rp13,17 miliar dalam kurun waktu antara 23 September 1989 sampai 17 November 1997.

Kemudian, dana beasiswa sebesar Rp150 miliar juga mengalir ke PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti pada 13 November 1995, dan Rp12,74 miliar ke PT Kalhold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri dalam kurun waktu antara Desember 1982 sampai Mei 1993.

Selain itu, JPN menyatakan, Yayasan Beasiswa Supersemar juga mengalirkan dana senilai Rp10 miliar kepada Kelompok Usaha Kosgoro pada 28 Desember 1993.

JPN menilai, penyelewengan dana senilai US$420 juta dan Rp185,92 miliar telah menghambat kesempatan pelajar dan mahasiswa menerima beasiswa, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan. Total kerugian imateriil mencapai Rp10 triliun.

Namun, tim Kuasa Hukum Seoharto menyatakan saham Yayasan Beasiswa Supersemar milik mantan Presiden Soeharto di sejumlah perusahaan mencapai Rp34,53 miliar.

Dana tersebut menyebar ke enam perusahaan yakni PT Bank Muamalat Tbk, PT Granadi, PT Wisma Kosgoro, PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk.

Assegaf, menegaskan bahwa aliran dana Yayasan Beasiswa Supersemar ke sejumlah perusahaan tidak melanggar hukum karena didasarkan pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan tersebut.

Dalil Politik

Keputusan Majelis Hakim dalam perkara perdata Yayasan Supersemar yang melibatkan keluarga Cendana dinilai sejumlah pihak mengacu pada dalil politik daripada bukti hukum.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satriyo menilai, dalam memutuskan perkara perdata kasus Supersemar, Majelis Hakim telah masuk wilayah politik yang tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum.

“Itu adalah pertimbangan politik yang seharusnya tidak bisa diserahkan ke masalah hukum. Apalagi kita ketahui, saat Orde Baru, setiap pertanggungjawaban Presiden pasti akan diterima,” ujarnya akhir pekan lalu.

Pertanggungjawaban Presiden Soeharto kepada MPR terkait dengan keberadaan Supersemar, lanjutnya, tidak dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk memenangkan Soeharto.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ismail Fahmi Badoh menilai, dialirkan dana negara yang dikelola yayasan ke sejumlah perusahaan tersebut adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, izin penggunaan dana tersebut ke sejumlah perusahaan kroni Soeharto diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan Soeharto.

“Keputusan untuk pengalokasian dana untuk yayasan dari lembaga-lembaga pemerintah itu dibuat atas dasar melalui Keppres. Padahal, yayasan itu semi privat.”

Fahmi mengilustrasikan Yayasan Supersemar tak ubahnya alat untuk mengambil uang publik demi kepentingan pribadi dan kroni Soeharto. “Jadi, konteks korupsinya di situ. Jadi, tidak tepat, pertimbangan majelis hakim. Itu sangat formalistik. Karena itu Kejagung harus segera menyatakan banding,” jelas Fahmi.

Pernyataan senada juga diutarakan Ketua Tim JPN Dachamer Munthe. Menurut dia, pertanggungjawaban seorang tergugat harusnya diukur dengan pertanggungjawaban hukum, bukan pertanggungjawaban politis di depan MPR.

“Ini agak aneh, pertanggungjawaban politis dan pertanggungjawaban hukum kan beda,” kata Dachamer usai sidang. Dia kecewa karena nilai gugatan tidak dikabulkan semuanya.

Perkarakan ke Pidana

Rudy dan Fahmi mendukung langkah kejaksaan yang akan segera mengajukan banding.Namun, Rudy mengingatkan agar kejaksaan bisa menemukan bukti yang lebih kuat terkait dengan penyalahgunaan dana negara oleh yayasan.

Menurut dia, perkara Supersemar yang sifatnya perdata menyebabkan penggugat tidak dapat menyita barang bukti lainnya. “Ini tentu menjadi lemah dalam hal pembuktiannya. Dalam persoalan perdata, tidak bisa pihak penggugat menyita atau meminta diserahkannya bukti yang ada,” katanya.

Sementara Fahmi menyarankan agar Kejagung tidak hanya menitikberatkan persoalan Supersemar ke perkara perdata saja, namun juga pidana karena pengalihan dana yayasan kepada pihak pihak di luar yayasan itu merupakan penyalahgunaan dana publik.”Dalam konteks pidana di situ. Dalam konteks perdata, negara berhak untuk menyita aset yayasan karena semua itu adalah milik negara,” kata Fahmi.

Namun, Assegaf mengatakan, jika perkara perdata ingin dilanjutkan, maka kejaksaan wajib membuktikan dugaan adanya kerugian keuangan negara lewat proses audit.

Dia menegaskan jika uang Yayasan tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan negara. Kerugian atau keuntungan yayasan tidak identik dengan keuntungan dan kerugian negara karena merupakan harta kekayaaan yayasan.

Atas keputusan ganti rugi yang dibebankan Yayasan Supersemar sebesar US$105,7 dan Rp46,47 miliar kepada negara, Cendana juga akan banding. Tim kuasa hukum Juan Felix Tampubolon menyatakan banding karena seharusnya yayasan tidak dibebani apapun karena uang yayasan bukan uang negara.

Rupanya, adu kuat di meja hijau antara JPN dan Keluarga Cendana belum berakhir. Keduanya sepakat untuk mengajukan banding lantaran keputusan majelis hakim dalam perkara perdata yayasan Supersemar yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tak memuaskan keduanya.

Tak mudah bagi kejaksaan untuk memenangkan gugatannya melawan Cendana.

Tujuh Jaksa Agung sejak pemerintah Presiden BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono terbukti tak mampu memenangkan perkara hukum melawannya.

Bahkan, dalam skor pertandingan terakhir yang diputuskan majelis hakim (27/3) lalu memutuskan Soeharto dan anak-anaknya menjadi ahli waris dalam perkara tersebut bebas dari gugatan JPN alias tak bersalah.

Sementara perkara pidana Soeharto sudah jauh hari dibekukan setelah terbitnya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) pada 11 Mei 2006. Surat itu terbit di era Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh lantaran rekomendasi tim dokter yang menyatakan kondisi fisik dan mental Soeharto mengalami sakit pernamen.

Hingga Soeharto meninggal, Jaksa pun kewalahan memenangkan gugatan perkara Supersemar ke anak-anak Soeharto yang menjadi ahli warisnya. Enam anak Soeharto yang menjadi ahli waris pekara Yayasan Supersemar seperti Siti Hardiyanti Rukman, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Soeharto, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Hutomo alias Tommy sudah jauh hari menyatakan tidak bersedia menandatangani surat kuasa pelimpahan kasus bapaknya ke dirinya. Tommy menolak menandatangani surat kuasa itu karena dia masih mempertanyakan eksistensi ahli waris dalam perkara tersebut.

Dalam sidang kasus gugatan perdata Pemerintah RI cq. JPN Kejaksaan Agung terhadap terhadap kasus dugaan penyimpangan dana di Yayasan Supersemar yang berlangsung Selasa (19/2) beberapa lalu pernah ditunda lantaran tak ada satu pun anak Soeharto sebagai ahli warisnya yang hadir di persidangan tersebut.

Padahal, anak-anak Soeharto itu semula menyatakan siap sebagai ahli waris yang dipanggil petugas panitera di Pengadilan melalui pengeras suara.

Suara panitera tampak terdengar memanggil berulang-ulang keenam anak Soeharto mulai dari Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut hingga Siti Hutami atau Mamiek. Namun keenamnya tidak hadir di ruang sidang.

Fahmi menilai, perlu intervensi politik dalam perkara Supersemar. “Intervensi secara politik ya harus dilakukan karena selalu kalah. Padahal, jelas ada penyalahgunaan anggaran negara oleh yayasan. Dan keputusan itu pengalokasian itu kan dibuat melalui Keppres.”

Dalam konteks hukum perdata, lanjutnya negara berhak menyita aset-aset yayasan karena milik negara yang dikelola yayasan. Tapi, Kejaksaan tak juga mampu menyita. “Sulit disita karena dianggap milik yayasan yang sifatnya privat. Padahal, uang-uang itu berasal dari publik, dan publik tidak menghibahkan. Status dana yayasan itu milik publik, bukan milik anggota yayasan,” katanya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji tak putus semangat menghadapi proses hukum perkara Supersemar. Jika menang, Hendarman bahkan akan mengajukan gugatan terhadap enam yayasan lainnya yang didirikan Soeharto.

Enam yayasan lainnya yang akan digugat setelah gugatan Yayasan Supersemar adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM), Yayasan Trikora, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK).

M. Yamin Panca Setia

Photo: Ramdani (TEMPO)




Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s