Tersandera Pesona Metropolitan

Tersandera Pesona Metropolitan


MUSIM hujan yang belum ada tanda-tanda berhenti menimbulkan banyak masalah bagi Jakarta. Seperti masih hangat diberitakan, deretan korban jatuh akibat motor terpental lantaran melewati lobang di jalan bekas genangan air hujan. Ya, hujan deras–bahkan jika itu terjadi di Bogor dan Puncak–membuat Jakarta repot.

Banjir hampir pasti. Jika itu terjadi, maka niscaya kemacetan segera menyandera Jakarta. Masih seabrek masalah yang dihadapi kota besar yang telah berusia 480 tahun ini. Tampaknya, Jakarta terperangkap oleh gemerlap yang diciptakannya sendiri. Pesona Ibu Kota Negara membuat arus urbanisasi seperti tak terbendung.

Di tahun 1945, penduduk Jakarta hanya sekitar 500 ribu jiwa. Kini, lebih dari 12 juta jiwa menetap di daerah yang luasnya hanya 661,52 kilometer persegi. Membludaknya jumlah penduduk kemudian memicu tumbuhnya kompleksitas masalah. Jakarta tak hanya padat dengan manusia. Tapi, sesak dengan kendaraan dan bangunan.

Kenyamanan dan ketenangan menjadi barang mahal bagi warga yang tinggal di tanah Batavia. “Semakin tidak nyaman karena angka kriminalitasnya tinggi, pencemarannya parah, dan lalu lintas macet. Sebagai kota yang liveable, yang nyaman untuk hidup, saya merasa tidak nyaman,” kata Eko Budihardjo, pakar tata kota dari Universitas Diponegoro, yang sesekali ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beberapa waktu lalu mengatakan, setiap hari pertambah kendaraan baru di Jakarta mencapai seribu lebih. Sekitar 80 persennya berupa motor dan sisanya mobil (lihat grafis). Diperkirakan, Jakarta akan macet total pada 2011.

Sebab membludak kendaraan tidak disertai perluasan ruas jalan. Kamacetan menjadi masalah klasik yang kian rumit diselesaikan. Kerugian yang ditanggung akibat kemacetan amat besar. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp8,3 triliun, yang terdiri dari kerugian biaya operasional kendaraan. Sementara Yayasan Pelangi menghitung kerugian akibat kemacetan mencapai Rp43 triliun atau lebih dari dua kali APBD Jakarta 2007.

“Masalah transportasi di Jakarta makin rumit karena tidak terintegrasinya kebijakan,” kata peneliti transportasi dari Yayasan Pelangi Andi Rahmah. Dia memandang perlunya disinergikan kebijakan menajemen lalu lintas seperti pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, dengan penyediaan angkutan umum massal.

Andi menilai, ada rute angkutan umum yang tidak efektif dan efisien sehingga transportasi di Jakarta tumpang tindih. “Yang saya lihat banyak sekali angkutan umum yang overlapping, jadi berhimpitan, atau paralel rutenya. Karena itu pengemudi berebutan penumpang, ngetem, kebut-kebutan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Karena itu rute harus direstrukturisasi,” jelasnya.

Soal banjir, rawan melanda Jakarta, lantaran Jakarta rawan banjir meski intensitas curah hujan tidak tinggi. Sebabnya, Jakarta tak punya daya dukung lingkungan memadai. Ruang hijau makin menyempit lantaran pembangunan fisik. Banjir di Jakarta juga disebabkan pasang surut air laut di kawasan pantai. Sekitar 40 persen wilayah di Jakarta berada di bawah muka laut menjadi wilayah hilir dari 13 sungai.

Hampir seluruh sungai mengalir melalui kota. Sementara jaringannya tidak berfungsi dengan baik. Sebagian besar sungai dan saluran menjadi dangkal akibat sampah dan limbah yang dibuang ke sungai.

Banjir menjadi momok bagi penghuni Jakarta. Kini banjir menyisahkan masalah baru. Beberapa ruas jalan rusak dan berlubang di Jakarta mencapai 0,7 persen dari total panjang jalan atau sepanjang 45.449 meter dengan volume mencapai 271.751 meter, yang terdiri atas jenis jalan lokal, provinsi dan jalan nasional.

Rusaknya jalan kemudian memicu kecelakaan. Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebutkan dalam satu hari, 19-20 Februari, sebanyak 15 sepeda motor terjungkal akibat lubang yang terdapat di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Jakarta Slamet Daroyni menilai, persiapan pemerintah DKI menghadapi banjir belum cukup maksimal. Belum ada informasi semacam pelatihan dan petunjuk teknis. “Misalnya ketika terjadi banjir mereka mengungsi ke mana, persiapan mendapatkan makanan, dan mekanisme pengamanan rumah. Ada simulasi, tapi tidak di tempat yang kerap kena banjir,” katanya.

Lemah Koordinasi

Fauzi mengaku, lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat (departemen-departemen terkait) dan minimnya peran yang diberikan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi bencana banjir di Ibu Kota. Penanggulangan sedimentasi dan pendangkalan Sungai Ciliwung, misalnya, seharusnya ada koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Departemen Perkerjaan Umum (PU).

Dengan begitu, penanganan bencana banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Ciliwung bisa diatasi. Anggaran untuk penanganan banjir dinilai sangat besar. Setiap tahun, diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun. Untuk mengatasi banjir, Jakarta masih kekurangan 14 waduk penampung air.

“Sekarang baru ada 29 waduk,” kata Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Budi Widiantoro. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan mengusahakan pembuatan waduk baru di Kelapa Gading. Ada lahan seluas 80 hektare yang disiapkan, namun belum ada dana.

Selain itu, upaya pengendalian banjir akan dilakukan dengan menata kembali pemanfaatan seluruh situ, waduk dan sungai, termasuk Waduk Pluit yang akan dikeruk oleh Dinas PU ditahun 2008 ini. Penghuni di sekitar waduk tersebut akan direlokasi.

Menurut Budi, waduk tersebut akan dikembalikan fungsi fungsinya seperti semula. Ia menambahkan bahwa water ratio di Jakarta seharusnya sebesar delapan persen, tapi saat ini baru terealisasi sebesar tiga persen.

Dalih kekurangan dana dalam penanganan banjir Jakarta dinilai Slamet mengada-ada. “Khusus untuk Jakarta, dana penanganan banjir itu besar sekali,” katanya. Dia menilai persoalannya bukan karena kekurangan dana, tapi tidak mampu menggunakan dana itu secara proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Karena antara satu instansi dengan instansi lain juga keliru memahami apa yang harus dibiayai dalam konteks penanggulangan bencana. Isu penting yang tadi saya katakan adalah pentingnya contingency planning,” kata Slamet.

Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi Bambang Pranoto mengatakan volume banjir di Jakarta tidak akan teratasi dengan teknologi konstruksi apapun akibat penyimpangan tata ruang yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki. Saat ini hujan baru berlangsung satu setengah hari, ibukota sudah lumpuh, bandara ditutup, akses jalan tol menuju bandara putus. Padahal kawasan-kawasan ini merupakan obyek vital yang harus dijaga kelangsungannya, katanya.

Di tahun 2003, Bambang pernah menghitung volume banjir mencapai 23 juta meter kubik. Dia menyarankan agar ibukota pindah ke Kallimantan Tengah sesuai ide Bung Karno pada tahun 1953.

Mengapolitan, Ditimbang atau Dibuang

Kompleksitas masalah di Jakarta membutuhkan penyelesaian menyeluruh. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso malah punya cara yang cukup revolusioner yang diyakininya ampuh membebaskan Jakarta dari belenggu permasalahan.

Bang Yos, sapaan Sutiyoso, punya ambisi besar menyatukan wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur), menjadi sebuah kesatuan tata ruang. Konsep yang kemudian bernama Megapolitan ini menghidupkan lagi gagasan mantan Gubenur DKI Ali Sadikin. Gagasan itu diarahkan untuk menjawab ketidakmampuan Jakarta sebagai ibu kota negara lantaran dililit pelbagai beban dipundaknya.

Konsep megapolitan diharapkan dapat mengubah wajah Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia. Namun, rencana membentuk megapolitan itu tak semudah dibayangkan. Sejak awal wacana megapolitan dihembuskan, sejumlah kepala daerah yang menjadi tetangga Jakarta tak mendukung rencana tersebut. Mereka khawatir konsep megapolitan akan mencaplok sebagian wilayahnya.

Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat menolak konsep megapolitan jika ada wilayah administratifnya yang diambil Jakarta. Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah juga menegaskan pihaknya akan mempertahankan wilayahnya seperti diatur dalam undang-undang pembentukan Provinsi Banten.

Gumelar Sumantri, sosiolog perkotaan Universitas Indonesia (UI) menilai, kendala pembentukan Megapolitan terbentur koordinasi dan wewenang. Padahal, secara sosiologis, masyarakat kota sudah sulit dipisahkan berdasarkan administrasi politik.

“Megapolitan itu sudah menyatu. Misal, orang tinggal di Tanggerang, Depok, Bekasi, tetapi kultur sudah Jakarta,” ujarnya seraya mendukung Megapolitan. Di Jepang, ada Tokyo City, kota tua yang ukurannya tidak besar, sekitar 30 km persegi. Namun, menjadi national capital region (NCR) hingga 600 km persegi.

“Harus ada kebesaran hati dari pemimpin daerah lainnya. Tapi itu tidak mudah,” katanya. Menurut dia, permasalahan yang harus dicari solusinya adalah usaha menciptakan efisiensi manajemen Megapolitan. Konsep Megapolitan merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) memecahkan persoalan di Jakarta seperti banjir.

“Kita melihat di negara lain pembangunan kota besar, di sana, dipadukan dengan daerah sekitarnya,” katanya. Paduan tersebut diarahkan agar bisa bagi-bagi tugas atau beban sebuah kota. Karena itu, Eko berpendapat, pembangunan Jabodetabek tidak sekadar slogan, tapi harus menjadi satu wadah untuk perencanaan dan pengelolaan bersama sebagai satu megapolis.

Megapolis adalah satu wahana, alternatif untuk merancang secara bersama. Dia menekankan pentingnya koordinasi, kerja sama dalam pembagian tugas. Jakarta misalnya hanya sebagai pusat pemerintahan, sedangkan kegiatan atau pusat industri dipindahkan ke Tangerang.

Sementara Bogor dapat menjadi pusat untuk pariwisata. Daerah-daerah tersebut punya fungsi masing-masing dan dipadukan secara bersama. “Itu hanya mungkin terlaksana kalau pemerintah daerah duduk bersama, tidak seperti sekarang ini,” katanya.

Sulitnya realisasi megapolitan lantaran masing-masing kepala derah berpikir sebagai upaya mencaplok daerah mereka oleh Jakarta. Pemikiran semacam ini harus disingkirkan. Eko mengusulkan agar ada intervensi pemerintah pusat karena Jakarta adalah ibu kota negara.

“Karena itu, harus ada campur tangan pemerintah pusat. Ketika kerja sama Jakarta dengan Bogor, misalnya, mengalamai kendala, pemerintah pusat bisa mengintervensi,” katanya. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim punya pandangan beda. Dia menolak jika Jakarta dijadikan Megapolitan karena itu artinya penduduk Jakarta harus di atas 10 juta jiwa.

Solusinya, menyebar “gula-gula” ke kawasan sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, atau Bekasi. Selain Megapolitan, ada juga usulan agar Jakarta sebagai ibu kota negara harus dipindahkan selambat-lambatnya di tahun 2016.

Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengusulkan agar pemerintah merancang pemindahan ibu kota dari sekarang. Bagaimanapun 10 tahun mendatang Jakarta harus pindah. Menurut dia, jika Kalimantan dijadikan Ibu Kota negara, maka diperkirakan bisa bertahan hingga 200-300 tahun ke depan karena banyak lahan kosong di sana.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Djakartatempoedoeloe & Alex Budianto, Arie Basuki (Tempo)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s