Esek-esek Via Internet

Esek-esek Via Internet Distop


DUA siswa SMU itu tak sadar jika aksi yang mereka lakukan di sebuah warung internet (warnet) sedang direkam oleh sebuah kamera handphone. Dari atas dinding yang tingginya sekitar dua meter itu, sang pengintai yang tak jelas rupanya itu diam-diam merekam aktivitas kedua remaja itu.

Nampak jelas kedua siswa yang masih memakai seragam sekolah itu asyik masyuk bercinta. Mereka ak sekedar berciuman, atau berpelukan di ruangan berukuran sekitar 1 x 1 meter. Tetapi, laku bercinta mereka laiknya pasangan suami isteri.

Sang lelaki duduk di atas kursi plastik hijau sambil memeluk sang perempuan. Di atas pangkuannya, si perempuan begitu bergairah menggoyang-goyang bokongnya, sambil memperhatikan gambar dari situs internet di komputer yang terpampang didepannya. Mereka melampiaskan libido seksnya hingga mencapai klimaks.

Kedua insan muda itu melakukan hubungan seks seperti setelah terangsang menyaksikan gambar porno dari situs porno di warnet tersebut. Saat libido seks memuncak, tak mengenal tempat dan waktu, mereka lampiaskan hasrat biologisnya.

Kelakuan kedua siswa itu menjadi salah satu fenomena gunung es, dampak negatif situs porno yang mudah diakses lewat internet. Aksi mereka telah menyebar di internet, bahkan menjadi salah satu koleksi situs porno Indonesia.

“Itu sangat mengkhawatirkan. Tidak adanya kontrol yang baik terhadap situs porno di warnet. Sementara warnet adalah tempat publik. Bukan Cuma orang dewasa yang datang, tetapi juga anak-anak,” kata pengamat internet Yayan Sofyan.

Memang, hampir sebagian besar warnet tak melakukan pengawasan terhadap konsumennya untuk tidak mengakses situs porno. Bahkan, kenekatan kedua remaja itu melakukan hubungan seks di warnet menjadi bukti jika warnet memfasilitasi user untuk bebas melakukan aktivitas, termasu berselancar ke situs porno.

Tak sedikit, warnet membangun sekat-sekat pembatas antarkomputer sehingga tak diketahui aktivitas pengakses internet dengan dalih menjaga privasi konsumen.

”Perlu ada himbauan dan aturan yang jelas kepada pengelola warnet agar bisa mengkondisikan konsumennya untuk tidak mengakses situs porno,” kata Yayan.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung usulan itu.

”Perlu ada suatu kode etik yang diterapkan dan diawasi pemerintah agar warnet tidak terlalu vulgar dan memberikan kesempatan kepada pengunjungnya untuk mengakses situs porno,” kata Heru Nugroho, Dewan Pengawas APJII.

Memprihatinkan

Remaja yang mengakses situs porno di Indonesia cukup memperihatinkan. Data dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menyatakan, 90 persen anak-anak antara usia 8-16 tahun pernah melihat situs porno di internet. Itu baru tingkat anak-anak, apalagi pencinta situs porno di tingkat remaja.

Situs porno pun makin gentayangan di internet seiring membludaknya pengakses internet. Tampilannya tak sekedar foto-foto siur, namun juga sudah dalam bentuk gambar hidup dengan adegan yang amat merangsang.

Roy Suryo, pakar telematika mengatakan, sedikitnya ada sekitar 24,5 juta situs porno yang bertaburan di internet. Dari sekian banyak situs porno tersebut, admin dari Indonesia lebih dari satu juta. Selebihnya, situs porno tersebut memakai hosting dari negara lain.

Gencarnya serbuan pornografi via internet membuat pemerintah menyatakan perang terhadap situs esek-esek. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh akan memblokir situs porno mulai April dan diharapkan akan tuntas pada Mei mendatang.

Pemerintah khawatir pengakses internet makin menjamur seiring upaya pemerintah untuk penggunaan akses internet kepada siswa SMU atau SMA. Menurut Muhammad Nuh, Mei mendatang user internet akan mencapai 50 juta. Agar penggunaan internet tidak menyimpang, Nuh menambahkan, pemerintah akan memblokir situs-situs porno.

“Kami akan memblokir situs-situs porno dalam tiga level yakni masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP),” katanya.

Piranti lunak penangkal akses internet ke situs porno akan diluncurkan 29 maret. Piranti yang dapat gratis di-down load dari situs http://www.depkominfo.go.id itu akan didistribusikan mulai April 2008.

Piranti lunak hasil kerjasama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya-Institut Teknologi Surabaya (PENS-ITS) itu akan segera diterapkan bagi pengguna internet di sekolah, kampus, dan perkantoran karena terminal komputer tidak langsung ke ISP, tetapi melalui sentral atau gateway internet.

Upaya sapu bersih yang dilakukan mantan Rektor Institut Surabaya (ITS) patut dipuji.

Pasalnya, situs porno ibarat penyakit kangker yang makin menjalar via internet.

Harus ada alat penangkal untuk masuk ke situs internet bermasalah,” ujar Nuh di Jakarta Rabu (26/3) lalu. Menurut dia, pemerintah punya wewenang memblokir situs-situs porno karena internet adalah ranah publik.

Heru mendukung langkah pemblokiran situs porno tersebut. Menurut dia, pengakses internet sebagian besar memang suka berselancar ke situs porno.

”Hampir semua pengakses internet dewasa pasti sudah berkunjung ke sana (situs porno, red),” katanya. Tapi, dia tak dapat memastikan jumlah penikmat situs porno karena belum ada penelitian.

Namun, Heru menyangsikan langkah Nuh tersebut. Menurut dia, tidak bisa semua situs porno diblokir oleh pemerintah. Pasalnya, gelombang situs porno begitu dahsyat seiring membludaknya pengakses internet. ”Apa iya itu bisa dilakukan? Yang realistis-lah. Situs di internet itu setiap hari itu tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana memblokirnya.”

Heru juga menilai, situs-situ baru yang muncul tak mudah terdeteksi asalnya. Apalagi, situs itu didesain web desainer dari luar negeri.

“Kalau (situs porno, red) itu dibuat oleh orang Indonesia, mungkin bisa dilarang dengan hukuman dan ancaman. Tapi, kalau dari luar negeri, kan juga bisa diakses juga, tapi caranya bagaimana?” tanya Heru bingung.

Sebagai penyelenggara jasa internet, Heru prinsipnya mendukung langkah pemerintah tersebut. Namun, dia mengharap, langkah pemerintah itu tidak merugikan industri internet yang terus tumbuh di negeri ini. Saat ini, pengguna internet sudah mencapai 25 juta. ”Jangan sampai membunuh industri,” harapnya. Harapan itu wajar adanya. Karena situs porno menjadi situs favorit yang dikunjungi sebagian besar pengakses internet.

Heru tak sepakat jika semua warnet harus diawasi agar bisa mengkondisikan konsumennya untuk tidak mengakses situs porno.

Dia mengharap, agar pemerintah cukup dengan terus menerus melakukan kampanye anti pornografi via internet. ”Tidak ada cara lain kecuali hanya lewat kampanye dan edukasi kepada para user dan pengelola internet,” katanya.

Tapi, tak sedikit warnet yang tidak melakukan pengawasan terhadap konsumennya untuk tidak mengakses situs porno. Tak hanya, banyak juga warnet yang membangun sekat-sekat pembatas antarkomputer sehingga tak diketahui aktivitas pengakses internet dengan dalih menjaga privasi konsumen. Akibatnya, konsumennya pun bebas berkeliaran mengunjungi situs porno. Apalagi, setelah ditemukan aksi porno dua siswa SMU berlainan jenis di warnet.

Anggota Komisi I DPR Al Muzzamil Yusuf mendukung langkah Menkominfo tersebut. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, UU yang mengatur soal kesusilaan di internet tercantum dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru disahkan DPR beberapa hari lalu.

“Dalam UU tersebut dijelaskan penyebaran photo, gambar, informasi dan suara, akan kena sanksi. Upaya pemerintah memblokir itu adalah bagian dari langkah UU tersebut. Jika ada yang diketahui melakukannya, akan kena sanksi,” katanya.

Dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE ditegaskan soal larangan ke semua pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang yang memenuhi unsur tersebut akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 40 juga ditegaskan, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Upaya pemblokiran situs porno memang harus didukung semua pihak. Pemerintah dan semua pihak setidaknya mengikuti langkah Pemerintah China yang gencar memerangi pornografi via internet. Selain menutup situs porno, pemerintah China juga menangkap para tersangka yang terlibat dalam penyebaran situs porno.

Tahun 2007 lalu, sebanyak 44.000 situs porno ditutup paksa di China. Sebanyak 868 orang juga dijebloskan ke tahanan sebagai bagian dari kampanye melawan pornografi internet. Kemudian, sekitar 1911 orang juga berada dalam pengawasan pemerintah berkenaan dengan kasus tersebut. Perang terhadap pornografi via internet akan terus dilakukan hingga September 2008 mendatang.

Selektif

Namun, Yayan menilai, tidak mudah memblokir semua situs porno yang jumlahnya jutaan. Dia tidak yakin semua situs itu bisa diblog. pasalnya, situs porno terus tumbuh tiap harinya. Tapi, Yayan menyarankan agar pemerintah memblokir situs-situs porno yang sudah sangat populer di dunia maya.

“Saya tidak yakin semua situs porno bisa ditutup. Jumlahnya mencapai jutaan. Semuanya tidak dapat ditutup karena pembuatnya banyak dari luar negeri. Itu tidak bisa. Tetapi setidaknya, beberapa situs porno yang sudah dikenal, bisa dicegah. Niat baik pemerintah itu sudah bagus, tapi tidak bisa maksimal menutup situs porno.”

Memang kenyataan di China membuktikan, meski perang terhadap pornografi terus dikobar pemerintah negeri tirai bambu itu, namun situs-situs porno tetap tumbuh subur seiring suburnya jumlah pengguna internet di China yang mencapai lebih 200 juta.

Yayan mengingatkan agar pemblokiran tidak justru menghambat situs lain yang tidak ada kaitannya dengan pornografi.

Menurut dia, dulu sudah dilakukan upaya memblokir situs porno dengan menggunakan keyword tertentu seperti kata porn. Semua situs yang berhubungan dengan pornografi diblokir.

“Tetapi itu juga tidak efektif. Situs yang tidak berkaitan pornografi ikut terblok. Padahal isinya akademik,” katanya. Karena itu, Yayan mengusulkan agar fungsi filter tidak hanya dilakukan oleh mesin, namun juga manusia yang bertanggungjawab sebagai editor sehingga pemblokiran tidak merugikan situs lain yang bersih dari pornografi.

Roy Suryo menilai, tak mudah memblokir semua situs porno karena memakai hosting dari luar Indonesia. Para pelakunya akan sulit dilacak dan dijerat hukuman.

Menurut dia, meski sudah ada UU ITE, namun masih agak sulit menjeratnya sebab hostingnya pasti dari luar negeri. “Ini jadi tantangan dari pemerintah,” kata Roy Suryo.

Dia juga tak yakin 100 persen pengaksesan situs pornografi bisa diatasi karena banyak mengakses situs porno. Namun, pemerintah setidaknya dapat mengontrol akses dalam negeri yang jumlahnya mencapai satu juta situs.

Perang terhadap pornografi via internet memang tak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Muhammad Nuh mengharap ada kesadaran masyarakat untuk memblokir sendiri dengan tidak membuka situs-situs negatif.

Depkominfo juga akan menjalin kerjasama dengan instansi dan sekolah untuk men-download software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo. Selain itu, Depkominfo juga akan bekerjasama dengan provider (ISP) untuk memblokir situs porno.

Yayan menyarankan pemerintah membuat aturan yang memaksa ISP untuk mempertanggungjawabkan langkah antisipasi peredaran situs porno. “Bisa saja dibikin peraturan, misalnya ISP dibuat peraturan agar memblokir semua situs porno dan pemerintah punya daftarnya. Jadi, perlu ada regulasi untuk itu, jangan cuma himbauan.

Menuai Kontroversi

Pengamat media dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo mendukung langkah pemerintah dalam upaya memerangi pornografi.

Namun, Agus mengkhawatirkan langkah tersebut kelak menuai kontroversi karena hingga kini tidak jelas batasan dan definisi tentang pornografi via internet.

”Harus dipastikan betul bahwa penegakan hukum harus benar dan paham betul akan arti pornografi, serta memperhatikan ruang kebebasan berekspresi. Kalau tidak, nanti akan memunculkan kontroversi,” katanya.

Menurut Agus, batasan dan definisi tentang pornografi versi pemerintah, kadang bersebrangan dengan pandangan masyarakat. ”Pemerintah menganggap itu masuk pornografi, tetapi bagi yang lain tidak pornografi melainkan kebebasan berekspresi,” katanya.

Karena itu, Agus memandang pemerintah perlu mendiskusikan dulu dengan publik guna mencapai konsensus bersama mengenai seni dan pornografi via internet.

Agus juga menekankan agar pemerintah menjamin pemblokiran situs porno tidak mengorbankan situs lainnya yang tidak mengandung pornografi.

Dia pun mengusulkan agar sebelum pemerintah melakukan eksekusi, maka rencana itu harus terus disosialisasikan. Agus tidak sepakat upaya pemerintah memerangi situs porno lewat pendekatan refresif karena akan mengancam kebebasan berekspresi. ”Itu kontraproduktif dengan demokrasi. Kecuali bisa dipastikan jika yang direfresifkan itu memang adalah situs porno ya. Saya setuju itu,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Al Muzzamil Yusuf menilai, situs porno lebih banyak mudharat daripada kebaikan. Dia mendukung langkah pemerintah yang tegas memblokir semua situs porno. Upaya tersebut, kata dia, tidak masuk kategori melabrak kebebasan informasi.

Menurut Muzzamil, kebebasan informasi jangan menjadi dalih untuk menghalangi-halangi upaya merealisasikan cita cita UUD 1945 yang menekankan cita cita pendidikan nasional yakni membentuk insan beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

”Pornografi melabrak cita cita tersebut. Artinya, pemblokiran itu tidak melanggar kebebasan informasi karena hal yang mudaratnya lebih besar bagi masyarakat, remaja dan anak muda,” katanya.

Nuh menyatakan, pihaknya melakukan pemblokiran situs porno karena dorongan dari masyarakat luas agar pemerintah bisa meminimalkan akses situs porno dan situs kekerasan lewat internet. “Tidak ada yang punya alasan untuk membangun negara dengan menyebarluaskan pornografi dan kekerasan. Saya kira tidak ada yang sepakat. Ini common sense universal value,” katanya.

Perangkat Hukum

Dalam memerangi tindakan penyimpangan via internet, pemerintah dan DPR beberapa hari telah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronika (UU ITE) lewat sidang Paripurna DPR, Selasa (25/3).

Ketua Pansus ITE Suparlan dari Fraksi PDIP mengilustrasikan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Suparlan menilai, pendekatan melalui sistem hukum konvensional tidak lagi dapat dilakukan karena kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara.

Aksesnya pun didapat mudah dari belahan dunia manapun, dengan kerugian yang dapat dialami siapapun, baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Dalam interaksi global, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi dan kegiatan di dunia maya.

Keberadaan UU ITE, katanya, akan menjadi landasan hukum yang kuat terkait dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak terbatas pada kegiatan internet, tetapi semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat computer dan instrument elektronik lainnya yang memiliki akibat nyata.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) Josef A Nae Soi mengatakan, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi ancaman nyata bagi manusia. Menurut dia, Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Chudlary Syafi’I Hadzami dari Fraksi Partai Persetuan Pembangun (F-PPP) menyatakan, teknologi informasi selain memberikan manfaat, secara bersamaan juga memunculkan ekses negative yang merugikan manusia. Terobosan membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur masalah ini menjadi langkah yang signifikan.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) lewat Atte Sugandi menyatakan, sebelum UU ITE lahir, tindak pidana yang terkait dengan masalah cyber atau deviasi transaksi elektronik yang disalahgunakan oleh perseorangan atau badan hukum, terhindar dari tindakan hukum. ”Setelah Indonesia memiliki UU ITE, maka dokumen elektronik maupun salinannya bisa jadi alat bukti di pengadilan. UU ITE ini akan diakui diseluruh dunia karena yurisdiksinya tak terhalang batas negara,” katanya.

Tapi, Agus Sudibyo menyesalkan jika terbitnya UU ITE tidak didiskusikan oleh publik sehingga ada informasi yang sama terkait dengan teknologi informasi. ”Seharusnya, sebelum UU itu disahkan, diwacanakan ke publik sehingga kita punya konsensus bersama sehingga mengantisipasi munculnya kontroversi,” katanya.

Menurut Agus, publik umumnya tidak mengetahui UU ITE tersebut. Padahal, UU ITE itu tidak bersifat sektoral, namun berurusan dengan kepentingan banyak orang.

M. Yamin Panca Setia

Ilustrasi: http://portal.volarefm.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s